Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Disebut Bangga Sokong Kemenangan Dinasti Jokowi di Sumut, Tifatul Sembiring: PKS Punya Pilihan Taktis

    Disebut Bangga Sokong Kemenangan Dinasti Jokowi di Sumut, Tifatul Sembiring: PKS Punya Pilihan Taktis

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Anggota Majelis Syura PKS, Tifatul Sembiring angkat suara. Setelah disebut Muhammad Said Didu bangga menang di Pilgub Sumatera Utara (Sumut).

    “Sepertinya ada kebanggaan tersendiri atas kemenangan dinasti Jokowi di Sumut,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Minggu (1/12/2024).

    Didu pun mengucapkan selamat kepada Tifatul Sembiring. “Selamat ya Ustaz,” kata eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara itu.

    Di Pilgub Sumut, PKS diketahui mengusung Bobby Nasution. Menantu Jokowi yang dianggap bagian dari politik dinasti.

    Tifatul pun menjawab pernyataan Dudu. Menurutnya, PKS biasa saja menang di Pilgub Sumut. Tidak bangga, tidak juga sedih.

    “Biasa saja pak Said, bukan kebanggaan-kebanggan. Dan bukan kesedihan-kesedihan seperti yang Anda katakan,” ucapnya.

    Ia menegaskan, Pilkada digelar lima tahun sekali. Bagian dari proses demokrasi.

    “Yah pilkada 5 tahun sekali. Ikut demokrasi ya seperti itu,” ujarnya.

    Di lain sisi, ia menyebut PKS punya pilihan taktis. Ia menegaskan partainya tidak mengorbankan prinsip-prinsip yang dipegang selama ini.

    “PKS punya pilihan-pilihan taktis. Dan ini tidak mengubah aqidah, prinsip-prinsip dan tujuan PKS. Insya Allah kami tetap melayani rakyat,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Fenomena Parcok di Pilkada Serentak 2024, Hasto Kristiyanto Serukan Ajakan Begini

    Fenomena Parcok di Pilkada Serentak 2024, Hasto Kristiyanto Serukan Ajakan Begini

    “Karena itulah kami mengajak seluruh aparatur Kepolisian Republik Indonesia, mari kita jaga spirit Polri Merah Putih, kita jaga seluruh kekeladanan yang diberikan, seluruh kepercayaan rakyat-rakyat, mandat rakyat di dalam menegakkan keadilan dan ketertiban hukum,” jelas Hasto.

    Hasto menambahkan polisi sudah punya role model yang sangat jujur dan dicintai rakyat.

    “Ada tampilan bagaimana Jenderal Hoe Geng yang menjadi panutan, beliau bukan politisi, beliau polisi. Polisi Merah Putih, bukan Parcok,” kata Hasto.

    Politisi asal Yogyakarta ini menambahkan di beberapa wilayah fenomena parcok itu digerakkan secara masif. Karena itu, Hasto mengimbau seluruh rakyat Indonesia agar menjaga kapal Republik Indonesia tidak hancur.

    “Mari kita jaga kemerdekaan kita, kedaulatan kita, keberanian kita untuk berbicara, sehingga Republik Indonesia yang dipertaruhkan dengan susah payah oleh pendiri Republik dapat tegak kokoh berdiri,” kata Hasto.

    Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) RI ini mengingatkan suatu negara tanpa sistem hukum, suatu negara ketika sistem demokrasinya dimanipulasi, itu bagikan tubuh tanpa tulang. Semua menjadi tidak berdaya.

    “Dan di tengah-tengah berbagai persoalan tersebut, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh civil society, kepada seluruh kaum pergerakan pro-demokrasi yang masih menjaga akal sehat, berani menegakan kebenaran di dalam menjaga bumi pertiwi ini,” jelas Hasto.

    Sementara itu, Deddy menambahkan Polri memiliki Tri Brata dan Catur Prasetya yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota kepolisian. Dia menilai saat ini Polri jauh dari yang diharapkan masyarakat. “Harusnya Polri mengayomi, melindungi, dan menjaga masyarakat,” tegas Deddy. (fajar)

  • Sandi 08, Simbol Keberuntungan Prabowo yang Berawal dari Luhut

    Sandi 08, Simbol Keberuntungan Prabowo yang Berawal dari Luhut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebuah pernyataan Presiden Prabowo Subianto mendadak mencuri perhatian publik usai diunggah akun YouTube @yurisyenlegalindonesia8442.

    Dilihat video yang diunggah akun tersebut, Prabowo menceritakan kisah menarik tentang asal-usul sandi angka “08” yang lekat dengannya sejak menjadi kapten hingga saat ini sebagai Presiden terpilih.

    Prabowo mengenang instruksi dari atasannya, Luhut Pandjaitan, yang saat itu menjadi komandannya.

    “Komandan saya orang Batak, namanya Pak Luhut Pandjaitan, waktu saya kapten,” Prabowo memulai ceritanya dikutip pada Minggu (1/12/2024).

    Luhut, seorang perwira asal Batak, menginginkan perubahan dalam sistem komunikasi militer.

    “Dia bilang, Wo, apa ini tentara kok selalu pakai bahasa Jawa. Rubah,” ucapnya.

    Seingat Prabowo, saat itu Luhut meminta agar sandi-sandi yang digunakan merupakan bentuk angka.

    “Sandi-sandi kita sekarang harus pakai angka, karena saya komandan jadi sandi saya 09. Kau wakil saya jadi 08,” tukasnya.

    Sandi “08” terus melekat hingga Prabowo mencapai puncak kariernya sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia.

    “Jadi kapten, Jenderal, sampai pensiun, sampai jadi Presiden terpilih saya dipanggilnya 08 terus,” tandasnya.

    Pada kesempatan berbeda, Luhut Pandjaitan menambahkan cerita Prabowo dari sudut pandangnya.

    Ia mengatakan angka-angka tersebut awalnya diusulkan oleh Kapten John Ramses dari bagian perhubungan.

    “Sebenarnya itu Kapten John Ramses, (bagian) perhubungan kita, John kau bikin itu apa, itu nama-nama keren. Saya ngomong gitu,” kata Luhut.

  • Hendardi: Kritik PDIP Harus Dimaknai sebagai Alarm Keras bagi Kualitas Demokrasi dan Integritas Pilkada Serentak 2024

    Hendardi: Kritik PDIP Harus Dimaknai sebagai Alarm Keras bagi Kualitas Demokrasi dan Integritas Pilkada Serentak 2024

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA –Pilkada serentak 2024 yang telah berlangsung beberapa waktu lalu menyisakan perdebatan. Terutama terkait dugaan keterlibatan polri dalam mendukung kontestan tertentu.

    Tidak heran, PDIP dengan tegas mengkritik tajam dugaan keterlibatan polri tersebut. Pasalnya, kondisi itu bisa semakin memperburuk demokrasi di tengah sorotan yang tajam belakangan ini.

    Merespons hal itu, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi menyatakan evaluasi pelaksanaan Pilkada oleh PDI Perjuangan dapat dimaklumi sebagai aspirasi politik.

    Salah satu evaluasi dari PDIP ialah dugaan keterlibatan Polri dalam pemenangan kontestan tertentu di beberapa daerah dan berujung pada usulan pencopotan Kapolri hingga perubahan posisi kelembagaan Polri.

    Dia menjelaskan diakui atau tidak, dugaan itu tidak perlu dibuktikan kecuali menjadi dalil dalam sengketa pilkada, baik melalui Bawaslu maupun nanti di Mahkamah Konstitusi.

    “Kritik PDI Perjuangan harus dimaknai sebagai alarm keras bagi kualitas demokrasi dan integritas Pilkada serentak 2024, sekaligus juga menjadi dasar akselerasi reformasi dan transformasi Polri pada beberapa peran yang dianggap memperburuk kualitas demokrasi,” kata Hendardi dalam keterangannya, dilansir jpnn, Minggu (1/12).

    Dia menjelaskan baik secara langsung maupun tidak, publik menangkap pesan bahwa terdapat pihak-pihak yang diuntungkan oleh peran-peran Polri, selain peran normatif melakukan pengamanan dan sebagai bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilkada.

  • Kombes Budhi Herdi Susianto Pecah Bintang, Jalan Sambo Makin Terang?

    Kombes Budhi Herdi Susianto Pecah Bintang, Jalan Sambo Makin Terang?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Promosi Kombes Budi Herdi Susianto menjadi jenderal menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.

    Pegiat media sosial Lukman Simanjuntak turut melontarkan komentar pedas terkait hal ini, mengingat masa lalu Budi yang sempat terkait dalam kasus kontroversial kematian Brigadir J.

    “Gara-gara menyampaikan narasi palsu kronologis kematian Brigadir J, Budhi dicopot dari jabatan Kapolres Jaksel,” ujar Lukman dalam keterangannya di aplikasi X @hipohanb(1/12/2024).

    Dalam cuitannya, Lukman juga menyindir perjalanan karier Budi Herdi yang dianggap penuh ironi.

    “Baru 2 tahun berlalu, eh malah promosi jadi Jenderal,” cetusnya.

    Lukman juga menambahkan sindiran tajam dengan membandingkan situasi ini dengan peluang Ferdy Sambo, mantan Kadiv Propam Polri yang menjadi otak dalam kasus kematian Brigadir J.

    “Hemm berarti Sambo masih ada peluang buat jadi Kapolri, iya gak sih?,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Kombes Budhi Herdi Susianto baru saja menerima promosi jabatan yang mengangkatnya menjadi Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen).

    Promosi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/25/XI/KEP/2024, yang mengangkatnya dari Kabag Yanhak Rowatpers SSDM Polri ke jabatan baru sebagai Karowatpers Polri.

    Dengan pangkat baru sebagai jenderal, Budhi Herdi menggantikan Brigjen Pol Erthel Stephan yang kini menjabat sebagai Karodalpers SSDM Polri.

    Namun, perjalanan karier Kombes Budhi tidaklah mulus. Sebelumnya, pada 20 Juli 2022, Budhi Herdi dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan.

  • Andalan Hati Buktikan Tanpa Politik Uang Kemenangan Bisa Diraih dengan Cara Bermartabat

    Andalan Hati Buktikan Tanpa Politik Uang Kemenangan Bisa Diraih dengan Cara Bermartabat

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Nomor Urut 02, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) berhasil memenangkan kontestasi Pilgub Sulsel 2024 berdasarkan hasil quick count.

    Tidak main-main, kemenangan yang diraih bahkan melebihi ekpektasi semua pihak, dimana Andalan Hati menang dengan capaian suara mencapai 76,34 persen.

    Juru Bicara Andalan Hati, Muhammad Ramli Rahim (MRR) mengaku sangat mensyukuri kemenangan tersebut karena diraih dengan cara bermartabat, bahkan tanpa politik uang sama sekali.

    “Alhamdulillah Andalan Hati menang tanpa money politik. Jadi selama ini orang-orang salah kalau mempersepsikan bahwa Pilgub akan dimenangkan dengan uang, dan kita berhasil buktikan itu tidak benar,” ujar MRR, Ahad, 1 Desember 2024.

    “Kemenangan Andalan Hati diraih dengan cara yang bermartabat dan jujur, serta denga cara yang baik dan tidak curang,” sambungnya menegaskan.

    Menurut MRR, kemenangan Andalan Hati patut menjadi pelajaran untuk proses demokrasi yang baik di Indonesia. Dimana keduanya, selama tahapan Pilgub, betul-betul hanya berupaya meyakinkan masyarakat memilih mereka.

    “Andalan Hati telah menawarkan berbagai macam program yang diterima oleh masyarakat, ditambah mereka juga memang sudah berbuat banyak untuk masyarakat secara nyata. Sehingga kepercayaan inilah yang menjadi buahnya,” ungkapnya.

    Di sisi lain, lanjut MRR, strategi politik yang matang dijalankan Andalan Hati dan seluruh tim pendukungnya, tentu tidak bisa dikesampingkan. Khususnya pendekatan ke masyarakat.

  • Istana Sebut Makan Bergizi Gratis Rp 10.000 Per Porsi Sudah Layak dan Efektif

    Istana Sebut Makan Bergizi Gratis Rp 10.000 Per Porsi Sudah Layak dan Efektif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menegaskan bahwa anggaran program makan bergizi (MBG) gratis sebesar Rp 10.000 per porsi telah melalui uji coba dan dianggap layak untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menyatakan uji coba program ini telah dilakukan selama hampir setahun di beberapa provinsi, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

    “Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Di Pulau Jawa, dengan harga maksimal Rp 10.000, ketercukupan 600-700 kalori per sajian dapat terpenuhi,” ujar Hasan, Sabtu (30/11/2024).

    Hasan juga menegaskan bahwa penurunan harga per porsi dari sebelumnya Rp 15.000 tidak memengaruhi total anggaran program MBG pada tahun 2025. Pemerintah tetap mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memungkinkan cakupan penerima program meningkat secara bertahap.

    Presiden Prabowo Subianto turut menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada keluarga dengan tingkat ekonomi rendah. “Jika satu keluarga memiliki tiga sampai empat anak, maka mereka dapat menerima Rp 30.000 hingga Rp 40.000 per hari. Dalam sebulan, itu setara dengan Rp 2,7 juta,” kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Prabowo menyebut bahwa meski anggaran awal program ini direncanakan sebesar Rp 15.000 per porsi, penghitungan ulang menunjukkan bahwa Rp 10.000 sudah mencukupi kebutuhan gizi yang layak. “Kami ingin memastikan anggaran ini efektif untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh dan keluarga dengan anak-anak,” tegasnya.

  • Minta Pendukung Tak Berhenti Berharap, Tim RIDO Ajak Masyarakat Menunggu Hasil Resmi KPU

    Minta Pendukung Tak Berhenti Berharap, Tim RIDO Ajak Masyarakat Menunggu Hasil Resmi KPU

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), mengajak masyarakat untuk menunggu hasil resmi pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta 2024 yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

    Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco, dalam konferensi pers di Kantor DPD Golkar DKI, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis.

    “Jadi, yang berhak menyampaikan secara resmi bukan paslon, tetapi KPU. Jadi, mari kita bersabar menunggu proses perhitungannya yang sudah mulai dilakukan di kecamatan dan rencananya akan berlangsung selama enam hari. Insyaallah, hasilnya akan diketahui setelah itu,” ujar Basri.

    Ia menegaskan agar tidak ada pasangan calon (paslon) yang mengklaim kemenangan sebelum pengumuman resmi KPU. Menurut Basri, setiap tim pemenangan tentu memiliki metode penghitungan cepat (quick count) atau penghitungan real-time (real count), namun hasil tersebut tidak lepas dari margin of error.

    “Harus kita pahami bahwa quick count dan real count itu bukan perangkat resmi perhitungan suara. Potensi kesalahan seperti salah input data atau salah dokumen tetap ada. Jadi, mari kita percayakan sepenuhnya pada rekapitulasi berjenjang yang dilakukan KPU,” jelasnya.

    Rekapitulasi suara akan dilakukan mulai dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kota, hingga provinsi. Sesuai jadwal, proses ini ditargetkan rampung pada 16 Desember 2024. Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata, mengingatkan masyarakat untuk bersabar hingga hasil resmi diumumkan.

  • Beredar Foto Ridwan Kamil Berkemas Pulang Kampung, Eko Widodo: Harus Belajar Rido

    Beredar Foto Ridwan Kamil Berkemas Pulang Kampung, Eko Widodo: Harus Belajar Rido

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Foto Ridwan Kamil sedang mengemas barang layaknya ingin pulang kampung memancing komentar menohok dari pegiat media sosial, Eko Widodo.

    Ia menyinggung dinamika politik seputar Pilgub 2024 dan posisi Ridwan Kamil dalam koalisi partainya.

    “PKS udah gak ngotot maksain dua putaran, suaranya di Pilkada 2024 udah remuk karena ngelawan Anies,” ujar Eko dalam keterangannya di aplikasi X @ekoboy2 (29/11/2024).

    Tak hanya itu, Eko menyarankan agar Ridwan Kamil lebih rido atau legawa menerima hasil Pilgub. Sesuai dengan akronim mereka sebagai pasangan dari Ridwan Kamil-Suswono.

    “Ridwan Kamil harus belajar rido dengan ketentuan Allah sesuai akronim kalian,” cetusnya.

    Eko juga mengingatkan Ridwan Kamil untuk tidak membuat kegaduhan di daerah lain.

    “Pilgub sudah selesai satu putaran, jangan bikin ribut di kampung orang!,” tandasnya.

    Sebelumnya, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno atau Bang Doel (Paslon nomor 3), dipastikan menang dalam satu putaran Pilkada DKI Jakarta 2024.

    Berdasarkan hasil Real Count KPUD DKI Jakarta, yang telah mencapai 100 persen pada Kamis (28/11/2024) pagi, pasangan ini memperoleh 2.183.577 suara atau 50,07 persen.

    Kemenangan ini melampaui ambang batas 50 persen plus satu suara, dengan selisih 2.943 suara, sehingga tidak diperlukan putaran kedua dalam pemilihan.

    “Alhamdulillah telah mencapai 100 persen TPS,” ujar Pram dalam keterangannya di aplikasi X @pramonoanung (28/11/2024).

    Perolehan 50 persen plus 2.943 suara ini menandakan kemenangan satu putaran di Pilkada Jakarta 2024 untuk pasangan Pramono-Rano Karno.

  • Prabowo Tetapkan Makan Bergizi Gratis Rp10 Ribu Per Anak, Cak Imin: Keuangan Negara Sangat Terbatas

    Prabowo Tetapkan Makan Bergizi Gratis Rp10 Ribu Per Anak, Cak Imin: Keuangan Negara Sangat Terbatas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp10 ribu per anak per hari. Keputusan ini diumumkan usai rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan.

    Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Prabowo menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan setelah mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Awalnya, pemerintah menaksir biaya per anak mencapai Rp15 ribu per hari, namun angka tersebut direvisi.

    “Program makan bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil, itu Rp10 ribu rupiah per hari,” kata Prabowo.

    Ia menambahkan, kebijakan ini dirancang untuk membantu keluarga menengah ke bawah yang rata-rata memiliki tiga hingga empat anak. Dengan demikian, setiap keluarga dapat menerima bantuan senilai Rp30 ribu hingga Rp40 ribu per hari, atau sekitar Rp2,7 juta per bulan.

    “Kalau ini semua digabungkan dengan bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan seluruh lapisan masyarakat, termasuk buruh, sudah sangat maksimal,” ujar Prabowo.

    Program MBG, yang menjadi salah satu janji kampanye pasangan Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024, bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan fokus pada pemenuhan gizi anak-anak dan ibu hamil. Pemerintah berencana menyediakan makanan bergizi untuk 82,9 juta anak setiap hari, dengan estimasi anggaran mencapai Rp400 triliun per tahun.

    Sebelumnya, program ini telah diuji coba di sejumlah daerah dengan porsi awal Rp15 ribu per anak per hari. Penyesuaian indeks menjadi Rp10 ribu diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program tanpa membebani anggaran negara.