Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Soal Peluang Jokowi Bergabung Gerindra, Ahmad Muzani Ungkap Pertemuan dengan Prabowo Subianto

    Soal Peluang Jokowi Bergabung Gerindra, Ahmad Muzani Ungkap Pertemuan dengan Prabowo Subianto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum lama ini resmi memecat Jokowi beserta keluarganya sebagai bagian dari PDIP. Langkah itu diumumkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

    Sejak pengumuman itu, kini muncu berbagai spekulasi mengenai langkah politik yang akan dilakukan Jokowi, terutama terkait peluang untuk bergabung dengan partai baru. Spekulasi pun mulai bermunculan.

    Salah satu spekulasi yang berkembang adalah kemungkinan Jokowi akan bergabung denan Partai Gerindra. Spekulasi itu muncul usai Jokowi bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani menyebut kedatangan Jokowi di kediaman Presiden RI Prabowo Subianto, Jakarta Selatan, Jumat (6/12), sebagai kunjungan balasan.

    Menurut Muzani, Prabowo sebelumnya pernah mengunjungi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, dan pertemuan pada Jumat kemarin menjadi silaturahmi balasan.

    “Itu, kan, dalam tradisi silahturahmi sesuatu yang biasa. Kunjung mengunjungi, balas membalas atas silahturahmi itu biasa,” kata dia menjawab awak media di Jakarta, Senin (9/12).

    Muzani mengatakan isi pembicaraan dari pertemuan Prabowo dengan Jokowi hanya bersifat ringan, dan tak melulu soal politik praktis. “Nah, apa yang dibicarakan, yang ringan-ringan, yang enteng-enteng,” kata Ketua MPR RI itu.

    Muzani kemudian menerima pertanyaan awak media soal kemungkinan pertemuan Prabowo dan Jokowi membahas ajakan merapat ke Gerindra.

    Diketahui, Prabowo saat ini berstatus Ketum Gerindra dan Jokowi bersama keluarga sudah tidak menjadi bagian PDI Perjuangan. Menurut Muzani, tidak ada spesifik membahas ajakan Jokowi bergabung ke Gerindra dalam pertemuan Jumat kemarin. “Ya, secara spesifik enggak,” kata dia.

  • ASN Indonesia Peringkat 1 di Asia Pasifik Kategori Upper Middle Income, Netizen: Peringkat 1 Tim Zuma

    ASN Indonesia Peringkat 1 di Asia Pasifik Kategori Upper Middle Income, Netizen: Peringkat 1 Tim Zuma

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia dinobatkan sebagi pegawai negeri terbaik di kawasan Asia-Pasifik. Hal tersebut dinilai ironi.

    Data itu dikeluarkan oleh University Oxforf, Inggris. Posisi Indonesia itu jika mengecualikan negara berpenghasilan tinggi di Asia Pasifik seperti Singapura, Australia, dan Korea Selatan.

    “Mengecualikan negara-negara berpendapatan tinggi, negara/wilayah dengan peringkat tertinggi di Asia dan Pasifik adalah Indonesia (peringkat 38), diikuti oleh Malaysia (peringkat 41) dan Thailand (peringkat 44)” demikian tulis laporan bertajuk ‘Blavatnik Index of Public Administration 2024’ itu, dikutip Senin (9/12/2024).

    Warganet menyoal pemeringkatan tersebut. Mereka menanyakan apa kerja ASN di Indonesia selama ini. “Emang kerjanya ngapain,” kata seorang warganet di Instagram.

    “Bullshitt… Saya tahu kualitas mereka,” kata warganet lainnya.

    Adapula warganet yang menghubungkan data tersebut dengan kebiasaan ASN Indonesia yang kerap bermain game di komputer kantor. “Peringkat 1 tim Zuma,” ucap warganet tersebut.

    “Bikin team esport Suma malah bisa rank 1 mereka,” kata warganet lainnya.

    Jika merujuk pada kategori pemmeringkatan dunnia, Indonesia berada pada posisi ke-38. Sementra untuk kategori Asia Pasifik Indonesia berada di posisi kelima. (Arya/Fajar)

  • Miftah Ngaku Mantan Anak Jalanan dan Premanis Saat Mengundurkan Diri, Jubir Partai Garuda: Biar Dibilang Rebel Aja

    Miftah Ngaku Mantan Anak Jalanan dan Premanis Saat Mengundurkan Diri, Jubir Partai Garuda: Biar Dibilang Rebel Aja

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Miftah Maulana atau Gus Miftah mengaku mantan anak jalanan dan preman saat menyarakan pengunduran diri dari jabatannya. Hal itu menuai sorotan.

    Salah satunya datang dari Juru Bicara Partai Garuda, Teddy Gusnaidi. Teddy menyoal pernyataan itu.

    “Kata Miftah dia anak jalanan, bergaul dengan dunia premanisme, dunia marjinal,” kata Teddy dikutip dari unggahannya di X, Senin (9/12/2024).

    Menurut Teddy, mantan anak jalanan tidak berperilaku demikian. Perilaku ke istri dan orang tidak seperti yang ditunjukkan Miftag melalui videonya yang viral.

    “Maaf, kalau mantan anak jalanan beneran dan bergaul dengan preman beneran, maka sama penjual teh, sama orang tua, sama istri gak begitu kelakuannya,” ucapnya.

    Di jalanan, orang-orang menghargai kaum lemah. Hal tersebut, menurut Teddy tidak tercermin dalam pribadi Miftah.

    “Orang di jalanan itu lebih kuat, lebih menghargai kaum yang lemah, kaum marjinal, bukan seperti Miftah,” ujarnya.

    Ia berpeskulasi pernyataan Miftah itu sengaja dibuay. Tujuannya agar Miftah dianggap keren.

    “Miftah buat cerita untuk gaya-gayaan, biar dibilang rebel aja, biar dibilang keren,” imbuhnya.

    Adapun pernyataan Miftah dimaksud saat eks Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan itu menyatakan pengunduran diri.

    “Saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalan yang bergaul di dunia marjinal, dunia premanis, dan klub malam, telah diangkat derajat setinggi-tingginya oleh bapak presiden adalah anugerah yang luar biasa dari Allah melalui Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya memohon maaf belum bisa menjadi yang sesuai harapan,” kata Miftah kala itu.
    (Arya/Fajar)

  • PKS Sebut Kekalahan RIDO Kalah di Pilgub Jakarta Hal Biasa, Ngaku Kadernya Sudah Bekerja Keras

    PKS Sebut Kekalahan RIDO Kalah di Pilgub Jakarta Hal Biasa, Ngaku Kadernya Sudah Bekerja Keras

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengakui kekalahan jagoannya di Pilgub Jakarta. Mereka menyebutnya sebagai hal biasa.

    Itu diungkapkan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Ia juga mengakui, meski PKS menang di Pileg, tapi kalah di Pilgub.

    “Dalam kompetisi menang kalah adalah hal biasa. @PKSejahtera menang saat pileg di Jakarta, tapi di Pilkada Paslon yang diusung PKS saat ini di peringkat dua,” kata Mardani dikutip dari unggahannya di X, Senin (9/12/2024).

    Soal gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh tin Ridwan Kamil-Suswoni (Rido). Mardani menyebut pihaknya masih dalam tahap mempertimbangkan.

    “Insyaallah tim pemenangan RIDO akan buat keputusan apakah akan menerima atau menggugat ke MK,” ucapnya.

    Walaupun kalah, PKS sendiri mengaku bahagia. Karena kadernya telah bekerja keras.

    “Kami di PKS bahagia karena kami merasakan semua kader bekerja keras mewujudkan kemenangan RIDO,” terangnya.

    Apalagi, jika merujuk pada data. Raihan suara Rido lebih tinggi dari PKS saat Pileg.

    “Angka hampir 40% jauh diatas suara PKS di angka 18% (suara PKS di Jakarta). Kerja kader sangat terasa di lapangan. Perolehan peringkat dua tentu akan dievaluasi bersama,” jelasnya.

    Tidak hanya PKS, Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mengusung Rido disebutnya juga telah berjuang.

    “Semua partai dalam KIM Plus telah berjuang dan kita kerja sama. Tapi memang dukungan aktif Mas @aniesbaswedan di ujung agak lambat diantisipasi,” pungkasnya.

    “Tapi sekali lagi, menang kalah adalah hal biasa,” tambahnya.
    (Arya/Fajar)

  • Kata DPR Soal Aturan Barang Mewah Dikenakan Kenaikan PPN 12 Persen di 2025

    Kata DPR Soal Aturan Barang Mewah Dikenakan Kenaikan PPN 12 Persen di 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah telah menetapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan mengalami kenaikan, dari 11 persen menjadi 12 persen, per Januari 2025 mendatang.

    Usai menemui Presiden Prabowo beberapa waktu lalu, DPR menegaskan bahwa kenaikan PPN ini disasar hanya untuk pembelian barang mewah, dengan tetap mengecualikan layanan dasar bagi masyarakat, seperti sektor kesehatan, pendidikan, perbankan, kebutuhan barang pokok.

    Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyebut bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen ini adalah amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang sudah diputuskan oleh DPR bersama Pemerintah pada 2022 lalu.

    Akan tetapi Herman tetap mengingatkan adanya potensi dampak negatif terhadap daya beli masyarakat.

    Penurunan daya beli ini, jelasnya, akan berimbas terhadap penyerapan sektor produktif, hingga penurunan minat terhadap investasi dan mengoreksi pertumbuhan ekonomi.

    Karena itu, ia mendorong agar pemerintah melakukan kajian komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum penerapan kebijakan tersebut.

    “Meski disebut menyasar kepada pembelian barang mewah saja, saya tetap menanti penjelasan lebih lanjut dari pemerintah yang dikategorikan sebagai barang mewah serta turunannya dan substitusinya agar tidak terjadi kekeliruan,” jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu, Senin (9/12/2024).

    Lebih lanjut, ia juga menilai pentingnya pemberlakuan diskresi berupa pemberian insentif pajak pada sektor-sektor tertentu, seperti sembako, kepada masyarakat.

  • Miftah Ngaku Mantan Anak Jalanan dan Premanis Saat Mengundurkan Diri, Jubir Partai Garuda: Biar Dibilang Rebel Aja

    Gerindra: Gus Miftah Tidak Melecehkan, Bisa Jadi Karena Persoalan Politis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Miftah Maulana Habiburrahman Gus Miftah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Agama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Langkah ini diambil Miftah setelah videonya yang mengolok-olok penjual es teh saat acara pengajian di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Rabu (20/11/2024) viral di media sosial.

    Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengaku dirinya sempat menelepon Gus Miftah untuk menegur candaan bernuansa merendahkan orang tersebut.

    Abdul Wachid menegur Gus Miftah agar mengevaluasi model dakwahnya agar jangan seperti dulu saat belum menjadi bagian dari pemerintahan, meskipun saat ini sudah mengundurkan diri.

    Atas adanya polemik ini, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan dalam waktu dekat Komisi VIII bersama Kementerian Agama (Kemenag) akan membahas terkait dengan model dakwah yang harus ada batasan tertentu.

    “Sehingga yang terkait dengan kerukunan beragama dan menyangkut masalah sosial ada aturan yang dipegang oleh para dai yang turun di daerah,” jelas Abdul Wachid dalam keterangannya, Senin (9/12/2024).

    Di sisi lain, ia menilai dalam situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, perlu melihat situasi dan kondisi, khususnya dalam berdakwah. Menurutnya, kadang kelakar itu menjadi suatu yang tidak baik dalam hal tertentu karena dianggap itu pelecehan.

    “Saya kira Gus Miftah tidak melecehkan tapi dianggap pelecehan. Bisa jadi ini karena persoalan politis atau apa, kita sedang pelajari itu. Persoalan Gus Miftah sudah selesai. Presiden sudah negur, kami di DPR Komisi VIII juga sudah negur. Saya kira ini menjadi evaluasi untuk Gus Miftah dan para dai semuanya,” pungkasnya. (Pram/fajar)

  • BRI Salurkan KUR Senilai Rp175,66 triliun, Bukti Nyata Implementasi Asta Cita dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

    BRI Salurkan KUR Senilai Rp175,66 triliun, Bukti Nyata Implementasi Asta Cita dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp175,66 triliun kepada 3,7 juta debitur UMKM hingga akhir November 2024. Pencapaian ini menunjukkan komitmen BRI sebagai bank yang mengimplementasikan Asta Cita dalam mendukung pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan bagian dari upaya BRI untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM, terutama di sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan perikanan. “Melalui KUR, kami tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memberdayakan UMKM agar mampu tumbuh lebih berkelanjutan,” ujarnya.

    BRI mencatat penyaluran KUR tersebar merata di berbagai wilayah Indonesia dengan fokus pada pemberdayaan sektor produksi. “Sektor Pertanian menjadi penyumbang terbesar diantara sektor lainnya yaitu senilai Rp.69,60 triliun atau mengambil porsi 39,62%,” imbuh Supari.

    Sebelumnya Supari mengusulkan skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun depan dibagi menjadi dua, yakni mendorong inklusivitas dan graduasi pelaku UMKM. Skema berbeda penting untuk dijalankan mengingat adanya perbedaan kualifikasi penerima kredit bersubsidi dari pemerintah.

    “KUR harus mulai berbeda skemanya. Menurut saya ada dua skema, yakni dalam rangka inklusi dan dalam rangka menyiapkan graduasi atau pregraduasi,” jelas Supari dalam diskusi bertajuk Menuju Satu Dekade KUR untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional melalui Pembiayaan Usaha Produktif, di Jakarta (13/11).

  • Komisi X DPR Dorong Percepatan Perbaikan Infrastruktur Sekolah di Daerah Tertinggal

    Komisi X DPR Dorong Percepatan Perbaikan Infrastruktur Sekolah di Daerah Tertinggal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menyerukan pemerintah agar segera memperbaiki infrastruktur sekolah yang masih belum layak untuk kegiatan belajar mengajar, khususnya di daerah tertinggal. Ia menegaskan, alokasi anggaran pendidikan harus difokuskan pada pemerataan infrastruktur demi mendukung kualitas pendidikan nasional.

    “Apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo soal peningkatan alokasi anggaran pendidikan harus benar-benar diarahkan untuk membangun infrastruktur yang layak di daerah-daerah tertinggal. Tidak ada alasan untuk menunda hal ini,” kata Esti dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Senin (9/12).

    Kondisi Sekolah di NTT Jadi Sorotan

    Pernyataan ini disampaikan Esti usai kunjungan kerja resesnya ke Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana ia mendapati sejumlah sekolah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Salah satu contohnya adalah SMP Negeri 7 Kupang Tengah yang masih menggunakan bangunan darurat.

    “Bayangkan, sekolah ini dibangun pada 2016 tetapi atapnya masih dari daun rotan, dindingnya dari pelepah, dan sebagian besar aktivitas belajar mengajar dilakukan di bangunan SD yang dipinjam. Ini menunjukkan ketidakadilan dalam pemerataan pendidikan,” jelasnya.

    Ia menilai pemerintah harus memperbaiki sistem alokasi anggaran pendidikan agar prioritasnya lebih jelas, terutama untuk wilayah-wilayah yang tertinggal seperti NTT.

    Dana Rp17,15 Triliun untuk Rehabilitasi Sekolah

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp17,15 triliun pada 2025 untuk rehabilitasi 10.440 sekolah negeri maupun swasta. Dana tersebut, menurutnya, akan disalurkan langsung ke sekolah melalui skema transfer tunai untuk mendukung pendekatan swakelola.

  • Abu Janda Minta Pengganti Gus Miftah dari Non Islam, Ferdinand Hutahean: Lebih Baik Utusan-utusan Khusus Itu Dihapus

    Abu Janda Minta Pengganti Gus Miftah dari Non Islam, Ferdinand Hutahean: Lebih Baik Utusan-utusan Khusus Itu Dihapus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP Ferdinand Hutahean merespons wacana pengganti Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

    Ia mendukung ide memilih tokoh non-Islam untuk posisi tersebut, namun juga mengusulkan agar jabatan itu dihapus sepenuhnya.

    “Memang usulan itu bagus yah, kalau bicaranya itu kan adalah utusan Presiden bidang Toleransi dan Sarana Keagamaan. Saya pikir bagus memilih tokoh yang di luar muslim,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Senin (9/12/2024).

    Menurut Ferdinand, memilih tokoh dari agama lain, seperti Kristen, Hindu, atau Buddha, dapat menjadi simbol nyata bahwa semua agama memiliki kedudukan setara di Indonesia.

    “Sehingga menunjukkan kita lebih toleran. Prabowo toleran dalam urusan ini. Jadi tokoh-tokoh Kristen mungkin bisa dipilih ke sana. Supaya bisa lebih menunjukkan bahwa kita menempatkan agama yang lain setara,” ucapnya.

    Namun, Ferdinand juga mempertanyakan urgensi jabatan utusan khusus itu. Baginya, posisi semacam ini tidak efektif dan hanya membebani anggaran negara.

    “Tapi di luar itu bagi saya, lebih baik utusan-utusan khusus itu dihapus. Jabatan itu tidak penting sama sekali. Gak ada gunanya,” tukasnya.

    Ferdinand mengatakan bahwa jabatan utusan khusus tidak memiliki manfaat karena menurutnya sudah ada jabatan seperti Kementerian hingga Dirjen.

    “Kalau Presiden mau diwakili kan tinggal memerintah Menteri, Dirjen, atau yang di bawahnya. Saya pikir itu cukup, hapuskan semua, kurangilah pengeluaran APBN kita,” sebutnya.

  • Tim RIDO dan Dharma-Kun Tolak Tanda Tangan Hasil Rekap Pilkada Jakarta

    Tim RIDO dan Dharma-Kun Tolak Tanda Tangan Hasil Rekap Pilkada Jakarta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Suasana panas mengiringi rapat pleno rekapitulasi hasil Pilkada DKI Jakarta 2024 di tingkat provinsi pada Minggu (9/12). Saksi dari pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana sepakat tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi suara.

    Rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB itu berjalan lancar pada awalnya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta memulai dengan paparan perolehan suara di tingkat kota/kabupaten sebelum melanjutkan ke hasil akhir tingkat provinsi. Saat sesi verifikasi, Ketua KPU Jakarta memberikan kesempatan kepada saksi dari tiga pasangan calon dan Bawaslu untuk memeriksa kecocokan data perolehan suara.

    Semua pihak, termasuk saksi paslon dan Bawaslu, menyatakan data perolehan suara cocok. Namun, situasi berubah ketika tiba waktunya mengesahkan hasil rekapitulasi. Saksi dari paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, mengajukan keberatan terkait insiden di TPS Pinang Ranti, Jakarta Timur. Mereka menyoroti dugaan pelanggaran berupa anggota KPPS dan TPPS mencoblos pasangan nomor urut 03 pada 18 surat suara.

    Keberatan itu membuat suasana semakin tegang. Saksi dari kubu RIDO bahkan memilih meninggalkan ruangan sebelum pleno selesai. “Izin kami mundur,” ujar Ramdan Alamsyah, Koordinator Tim Pemenangan RIDO.

    Hal serupa dilakukan saksi dari paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Mereka menolak menandatangani berita acara meski tetap mengikuti pleno hingga selesai. “Kami tidak akan menandatangani, izin,” ungkap salah satu saksi Dharma-Kun.