Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Ustadz Adi Hidayat Tegaskan Tidak Ada Penggalangan Dana untuk Sunhaji Penjual Es Teh Viral

    Ustadz Adi Hidayat Tegaskan Tidak Ada Penggalangan Dana untuk Sunhaji Penjual Es Teh Viral

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pendakwah ternama Ustadz Adi Hidayat (UAH) akhirnya angkat bicara terkait isu penggalangan dana yang dikaitkan dengan namanya untuk membantu Sunhaji, penjual es teh yang belakangan viral.

    Dalam video terbaru yang diunggah di kanal YouTube Adi Hidayat Official, UAH menepis kabar tersebut dan memastikan bahwa pihaknya tidak pernah membuka donasi apa pun untuk Sunhaji, seperti yang disebutkan dalam beberapa akun di media sosial.

    “Kami melihat ada beberapa akun di Instagram yang melakukan penggalangan donasi atas nama seorang figur yang sempat viral, terkait dengan Pak Fulan penjual es teh itu. Akun-akun tersebut seolah-olah membawa nama kami,” kata UAH, Selasa (10/12/2024).

    Dalam pernyataannya, UAH menegaskan bahwa akun-akun yang mengatasnamakan dirinya untuk penggalangan dana adalah palsu.

    “Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan penggalangan donasi seperti itu. Itu bukan akun kami. Sekali lagi, itu bukan akun kami. Kami hanya memiliki satu akun resmi di Instagram, yaitu @Adihidayatofficial,” jelasnya.

    UAH juga menegaskan bahwa segala aktivitas penggalangan dana di luar akun resminya sepenuhnya berada di luar tanggung jawabnya. Ia memberikan arahan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

    “Silakan kepada pihak-pihak yang merasa ada singgungan tertentu untuk mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Saya juga mempersilakan pihak berwajib menindaklanjuti hal-hal yang dicurigai tidak sesuai dengan norma-norma hukum,” ujar UAH.

  • Andi Zabur Rahman Terpilih Sebagai Ketua Umum IAPI 2024-2029: Dorong Transformasi dan Inovasi Pengadaan Nasional

    Andi Zabur Rahman Terpilih Sebagai Ketua Umum IAPI 2024-2029: Dorong Transformasi dan Inovasi Pengadaan Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Andi Zabur Rahman, S.Kom., S.Si., MBA, resmi memimpin Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) sebagai Ketua Umum periode 2024-2029 setelah terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-VI yang berlangsung di Hotel Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta, Sabtu (7/12/2024). Pria Bugis kelahiran Makassar tahun 1979 ini mengungguli pesaingnya, Dr. Hermawan, SE., MM, melalui pemilihan yang berlangsung ketat dengan selisih suara tipis.

    Dalam pidato perdananya, Andi Zabur Rahman menyampaikan visinya untuk mentransformasi IAPI menjadi organisasi pengadaan yang tangguh, profesional, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Ia menekankan lima agenda utama untuk membawa IAPI ke level yang lebih tinggi:
    1. Meningkatkan Kompetensi Anggota dan Pengurus
    “Kita akan membangun generasi ahli pengadaan yang tangguh, profesional, dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Semua pengurus dan anggota harus terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi untuk memastikan kualitas terbaik dalam setiap kegiatan pengadaan,” ungkap Andi.
    2. Membentuk dan Mengembangkan Dewan Pakar
    Andi mengusulkan pembentukan sebuah pusat kajian di bawah naungan Dewan Pakar IAPI yang akan menjadi rumah bagi gagasan-gagasan besar dan solusi inovatif. “Dewan Pakar ini akan menjadi kekuatan intelektual IAPI, memberikan rekomendasi berbasis riset dan analisis kepada pemerintah serta sektor lainnya,” tambahnya.
    3. Memperkuat Fungsi dan Program Kerja DPD
    Menurut Andi, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) harus menjadi motor penggerak perubahan di daerah. “DPD akan menjadi ujung tombak dalam menjangkau setiap sudut negeri ini, memastikan setiap daerah mendapatkan manfaat dari program-program IAPI secara merata,” jelasnya.
    4. Mewujudkan Infrastruktur yang Kokoh untuk IAPI
    Andi juga menyoroti pentingnya membangun infrastruktur modern yang mendukung transparansi, efisiensi, dan pelayanan terbaik bagi anggota dan mitra. “Infrastruktur ini akan menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan visi besar IAPI,” tegasnya.
    5. Meningkatkan Kemitraan Strategis
    IAPI di bawah kepemimpinannya akan membuka jalan untuk kolaborasi lebih luas dengan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional. “Kemitraan strategis ini akan memperluas pengaruh IAPI dan memastikan kontribusi nyata bagi pengembangan pengadaan nasional,” kata Andi.

  • PKS Sesalkan Anies Justru Aktif Dukung Pram-Rano, Tatak Ujiyati: yang Meninggalkan Tuh Bukan Anies, tapi PKS

    PKS Sesalkan Anies Justru Aktif Dukung Pram-Rano, Tatak Ujiyati: yang Meninggalkan Tuh Bukan Anies, tapi PKS

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyesalkan dukungan aktif Anies Baswedan ke Pramono Anung-Rano Karno. Saat Pilgub Jakarta.

    Itu diungkapkan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Dalam sebuah siaran di televisi swasta.

    Mardani mengakui efek Anies di Pilgub Jakarta. Sehingga PKS yang msngusung Ridwan Kamil-Suswono kalah.

    Pernyataan Mardani itu pun menuai sorotan. Salah satunya dari Pegiat Media Sosial Tatak Ujiyati. Menurut Tatak, sejak awak Anies tidak meninggalkan PKS.

    Tapi malah sebaliknya. PKS lah yang mengusung Anies.

    PKS sebelumnya menyatakan mendukung Anies di Pilgub Jakarta. Namun belakangan batal dan mengusung Ridwan Kamil.

    “Yang meninggalkan tuh bukan Anies, tapi PKS karena pilih gabung dengan koalisi Jokowi KIMPlus Plus,” kata Tatak dikutip dari unggahannya di X, Rabu (11/12/2024).

    Menurut Tatak, Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersama Presiden ke-7 Jokowi selama ini punya preseden buruk saat Pilpres.

    “Padahal kita tahu bagaimana ia menyiasati aturan hukum demi langgengkan kekuasaan dinastinya,” terangnya.

    Karenanya, dengan bergabungnya PKS ke KIM Plus, maka dianggap meninggalkan idealisme.

    “Iya, dengan bergabung di koalisi gemuk PKS meninggalkan idealisme yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Memilih menghamba pada yang sedang berkuasa,” jelasnya.

    “Idealis sejak berdirinya tapi belok di akhir. Sayang sekali,” tambahnya.

    Diketahui, PKS merupakan pengusung Anies saat Pilgub Jakarta. Kemudian kembali mengusungnya di Koalisi Perubahaan saat Pilpres 2024.
    (Arya/Fajar)

  • Kembali Viral Video Gus Miftah dan Habib Zaidan Diduga Lakukan Pelecehan Verbal di Acara Selawatan

    Kembali Viral Video Gus Miftah dan Habib Zaidan Diduga Lakukan Pelecehan Verbal di Acara Selawatan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nama Gus Miftah, atau Miftah Maulana Habiburrahman, tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Setelah baru-baru ini ramai diberitakan karena mengolok-olok penjual es teh keliling, kini video lama Gus Miftah kembali mencuat dan menjadi sorotan publik.

    Dalam video tersebut, ia diduga melontarkan pernyataan yang mengarah pada pelecehan seksual secara verbal kepada seorang peserta wanita di acara selawatan.

    Video yang viral di Instagram melalui akun @gueinisiapa.mkmk menunjukkan momen ketika seorang wanita, yang bercita-cita menjadi penyiar, diberikan kesempatan untuk berbicara di acara tersebut. Dengan gaya bak seorang penyiar, wanita itu memperkenalkan dirinya, “Baik pemirsa, masih bersama saya Nisrina Nifah. Cocok jadi penyiar, Bib?” tanyanya dengan nada ramah.

    Namun, candaan Gus Miftah yang merespons ucapan tersebut menuai kritik keras. “Entar dulu aku kasih tahu, suaranya aja enak kayak gitu, apalagi desahannya,” ujar Gus Miftah sambil tertawa, yang diikuti tawa dari Habib Zaidan Yahya yang berada di sebelahnya.

    Tidak berhenti di situ, wanita tersebut mencoba merespons dengan mengatakan, “Saya polos loh, Gus.” Gus Miftah pun membalasnya dengan pernyataan yang dinilai melecehkan. “Dia memang polos, cowok itu memang suka dengan cewek yang polos. Baik polos pikirannya maupun polos busananya. Salahmu ngomong polos,” katanya sambil tertawa.

    Rekaman ini menuai hujatan dari banyak netizen yang merasa candaan tersebut tidak pantas, terutama karena disampaikan dalam konteks acara keagamaan. Komentar pedas membanjiri unggahan video itu.

  • Ustadz Adi Hidayat Tegaskan Tidak Ada Penggalangan Dana untuk Sunhaji Penjual Es Teh Viral

    UAH Bantah Isu Gantikan Gus Miftah di Istana: Banyak Orang yang Lebih Pantas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ustaz Adi Hidayat (UAH) menegaskan bahwa kabar dirinya ditunjuk sebagai Staf Khusus (Stafsus) Presiden menggantikan Gus Miftah adalah tidak benar.

    Pernyataan ini ia sampaikan menyusul beredarnya isu tersebut di media sosial dan grup WhatsApp yang sempat menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat.

    “Beberapa mengucapkan selamat dan doa terkait dengan isu ditetapkannya, diresmikannya, diangkatnya sebagai stafsus Presiden,” ujar UAH dikutip pada Rabu (11/12/2024).

    UAH menegaskan bahwa kabar tersebut hanyalah isu belaka dan tidak memiliki dasar kebenaran.

    “Saya ingin menyampaikan bahwa isu yang dimaksud tidak benar adanya,” ucapnya.

    Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada Presiden yang memiliki hak prerogatif penuh dalam menentukan staf khusus.

    “Saya berkeyakinan bahwa banyak orang-orang yang lebih baik, pantas, berwawasan, dengan posisi dimaksud dan tentu bapak Presiden dengan kepemilikan hak prerogatif penuh akan lebih dapat menentukan,” UAH menuturkan.

    Kata tokoh Muhammadiyah ini, dengan adanya klarifikasi terkait, maka narasi atau informasi yang beredar bisa diluruskan.

    “Kita tetap bersemangat mendoakan persatuan dan kebaikan-kebaikan yang mungkin kita bisa kerjakan secara kolektif,” imbuhnya.

    Ia kemudian menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah mendampingi masyarakat dan umat, sembari mendukung setiap program pemerintah yang membawa kesejahteraan dan keadilan sosial.

    “Siapapun yang memerintah akan terasa lebih nyaman, baik, untuk mendukung setiap program-program positif yang mensejahterakan, berkeadilan sosial, dan bermanfaat untuk kita,” tandasnya.

  • Hindari Korupsi, Aktivis Minta KPK-Kejaksaan Awasi Kepala Daerah di Ujung Jabatan

    Hindari Korupsi, Aktivis Minta KPK-Kejaksaan Awasi Kepala Daerah di Ujung Jabatan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sejumlah kepala daerah di lingkup Sulawesi Selatan yang akan berakhir masa jabatannya pada Februari 2025 mendatang, ditengarai melakukan manuver di sisa masa jabatan yang rentan diwarnai penyalahgunaan jabatan.

    Modusnya, dengan cara buru-buru melakukan tender pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran 2025 yang baru saja diketuk palu di sejumlah daerah.

    Terkait indikasi ini, aktivis di Makassar meminta aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri dan Kejaksaan agar melakukan pemantauan ketat.

    “Sebagai upaya pencegahan perilaku koruptif, KPK, Polri dan Kejaksaan harus melakukan pengawasan ketat. Ini untuk mencegah para kepala daerah di ujung masa jabatan gunakan aji mumpung yang bisa berujung pada korupsi,” pinta Dimas Harun, di Makassar, Senin malam, 10 Desember 2024.

    Dimas Harun mengatakan bahwa ini memang mesti menjadi perhatian.

    Menurutnya, ini berlaku untuk semua kepada-kepala kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya.

    Dimas menegaskan, mereka perlu tetap berhati hati agar tidak salah langkah di akhir periode kepemimpinannya.

    “Jadi, memang tidak mesti terburu buru menyelesaikan segala program yang ada karena mengingat semua sudah mau berakhir masa jabatannya di bulan Februari. Jangan sampai kesannya terburu buru dan kemudian yang terjadi adalah indikasi korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa,” ujarnya, Selasa (10/12/2024).

    Ia mengatakan, pejabat yang akan berakhir masa jabatannya mesti berhati-hati.

    “Ini mesti diantisipasi dengan cara tidak terburu buru dalam melaksanakan program atau proyek yang ada. Jangan sampai hanya karena mau menender pengadaan barang dan jasa lantas melakukan semua cara agar masih bisa mengendalikan proyek atau program yang ada,” tegasnya.

  • Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas Utama, Prabowo Subianto: Inilah Jalan Keluar Sesungguhnya dari Kemiskinan

    Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas Utama, Prabowo Subianto: Inilah Jalan Keluar Sesungguhnya dari Kemiskinan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan dan kesehatan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto tampaknya cukup besar. Dua sektor ini bahkan menjadi prioritas utama.

    Hal tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran 2025.

    Itu diungkapkan Prabowo pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara digital, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12).

    “Indonesia alokasi terbesar adalah pendidikan. Demikian kita menempatkan pendidikan sebagai prioritas dan kita yakin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan inilah jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan,” ucap Prabowo.

    Prabowo mengungkapkan bahwa perlindungan sosial, bantuan sosial, dan subsidi akan menjadi langkah-langkah menuju kebangkitan ekonomi melalui hilirisasi. Namun, pendidikan dan kesehatan tetap akan menjadi pilar utama untuk terhindar dari kemiskinan.

    “Makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah,” kata dia dilansir jpnn.

    Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan pentingnya subsidi dan perlindungan sosial yang tepat sasaran. Prabowo menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah merumuskan langkah-langkah untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat dirasakan secara adil dan merata.

  • Kerja Sistematik Kanvazer dan Tingkat Penerimaan Appi, Kunci Kemenangan Mulia

    Kerja Sistematik Kanvazer dan Tingkat Penerimaan Appi, Kunci Kemenangan Mulia

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR. – Kemenangan pasangan Mulia di pilkada Makassar 2024, tentunya punya catatan menarik dari perjalanan panjang Munafri Arifuddin di peta perpolitikan Sulawesi Selatan.

    Gagal dua kali di perhelatan pemilihan Walikota Makassar, tidaklah menyurutkan semangat Munafri Arifuddin untuk mewujudkan mimpinya mewakafkan diri membangun Kota Makassar.

    Pernah kalah melawan kotak kosong, dan kembali tumbang di Pilkada berikutnya 2019. Tentunya jadi catatan dan bahan evaluasi tersendiri bagi Munafri Arifuddin.

    Usai kalah di dua perhelatan pilkada, Munafri Arifudin yang indentik dengan PSM Makassar, kemudian menata langkah politiknya menahkodai partai Golkar Makassar.

    Di pileg 2024, Munafri Arifuddin berhasil meraih suara signifikan di pencalekan DPRD Sulsel dan mencatatkan dirinya salah satu caleg terpilih partai Golkar di daerah pemilihan (Dapil) Makassar A.

    Melihat potensi menang di pilkada Makassar berdasarkan hasil survei yang berada di angka 43-46 persen secara personal. Munafri – Arifudfin mengambil keputusan maju bertarung dengan taqline (WATTUNNAMI APPI)

    Keputusan mundur dan melepas kursi di DPRD Sulsel, tentunya adalah konsekuensi yang diambil Munafri Arifuddin untuk mewujudkan mimpinya membangun kota Makassar.

    Dengan bermodalkan 43-46% persen tingkat elektabilitas berdasarkan hasil rekam survei, politisi Golkar yang lebih akrab disapa Appi, kembali meramu kekuatan tim untuk maju bertarung dan memenangkan perhelatan pilkada Makassar 2024.

    Kegigihan kerja sitimatis pasukan Kanvazer dipileg lalu, menghantarkannya ke gedung perwakilan rakyat (DPRD Sulsel) sebagai caleg terpilih dengan perolehan 29.800 suara. Pasukan Kanvazer Ini tentunya jadi mesin pencari suara untuk memenangkan Appi di pilkada Makassar.

  • Penyidik Tunggal KPK, Yusril Ihza Mahendra Sebut Pemerintah Sedang Mengkaji

    Penyidik Tunggal KPK, Yusril Ihza Mahendra Sebut Pemerintah Sedang Mengkaji

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengaku pemerintah sedang mengkaji wacana KPK memiliki penyidik tunggal.

    Diketahui, belakangan ini muncul wacana agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki penyidik tunggal dalam menangani perkara tindak pidana korupsi (tipikor).

    KPK ingin menghilangkan tumpang tindih kewenangan dalam penanganan korupsi. Hal itu disampaikan

    “Sekarang ini kewenangan yang sama itu juga dimiliki oleh polisi dan dimiliki oleh kejaksaan,” kata Yusril, di Gedung ACLC KPK, Rasuna Said, Jakarta Selatan, dilansir jpnn, Selasa (10/12).

    Yusril mengatakan lembaga antirasuah dibentuk karena korupsi merupakan sesuatu yang akut dalam masyarakat. Dalam undang-undang disebutkan korupsi merupakan kejahatan yang serius, sehingga dibutuhkan pendekatan khusus.

    “Karena itu sebenarnya KPK selain mempunyai kewenangan-kewenangan yang extraordinary, tetapi juga hukum acaranya dapat mengatur sendiri berbeda dari KUHAP,” kata Yusril.

    Namun setelah lebih dari 20 tahun, bukan hanya KPK, aparat penegak hukum lainnya juga memiliki kewenangan yang sama dalam memberantas korupsi, yaitu polisi dan kejaksaan.

    Untuk itu, wacana KPK memiliki penyidik tunggal atau penyidiknya bukan berasal dari APH lainnya, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh stakeholder lainnya. Salah satunya dengan menyesuaikan Undang-Undang Tipikor.

    “Tentu itu harus diimbangi dengan kemungkinan pembaharuan terhadap undang-undang tindak pidana korupsi itu sendiri, jadi kalau kami mengacu kepada UN Convention Against Corruption, ya, tekanan utamanya itu adalah pada asset recovery,” ucapnya.

  • Danny Pomanto Gugat Hasil Pilgub Sulsel ke MK, Begini Respons Tim Sudirman-Fatma

    Danny Pomanto Gugat Hasil Pilgub Sulsel ke MK, Begini Respons Tim Sudirman-Fatma

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Tim pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih, Andi Sudirman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) tanggapi sikap rivalnya Danny Pomanto-Azhar Arsyad (DIA) yang akan menggugat hasil Pilgub Sulsel 2024 ke Mahkamah Konstitusi.

    Tim Andalan Hati meminta agar rivalnya itu legawa, sekaligus mengajak semua pihak untuk sama-sama menatap masa depan Sulsel yang diyakini akan lebih baik lagi nantinya.

    “Lebih baik kita fokus menatap masa depan Sulsel yang lebih baik, mempersiapkan pemerintah baru Sulsel yang jauh lebih maju dan berkarakter,” ujar Juru Bicara Andalan Hati, Muhammad Ramli Rahim, Selasa, 10 Desember 2024.

    MRR, akronim namanya, menyebut dengan perbedaan hampir 1,4 juta raihan suara, gugatan DIA ke MK dianggap hanya akan membuang energi saja. Kendati, itu adalah hak demokrasi bagi setiap paslon yang kalah dalam pemilu.

    “Dengan selisih lebih dari 1,4 juta suara tanpa money politik dan tanpa intimidasi, masyarakat Sulsel tak perlu menanggapi serius keinginan gugatan dia, kita berikan kesempatan dia berjuang,” tandasnya.

    Di sisi lain, MRR menyampaikan terima kasih kepada semua pihak mulai dari penyelenggara, pengawas, hingga pengamanan pilkada yang telah meyukseskan Pilgub Sulsel 2024.

    “Kami ucapkan terima kasih ke KPU, Bawaslu, TNI-Polri yang telah sama-sama menyukseskan Pilgub Sulsel 2024,” ucapnya.

    Tidak hanya itu, ucapan terima kasih juga disampaikan MRR kepada seluruh pihak terkait lainnya, yaitu Pemprov, DPRD, Partai Politik, dan semua masyarakat Sulsel.