Munafri Unggah Video Ucapkan Selamat ke Danny Pomanto
Category: Fajar.co.id
-
Peran Dunia Usaha dalam Mendukung Vokasi Berbasis Kearifan Lokal di Sulawesi
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pendidikan tinggi vokasi menjadi salah satu pilihan untuk melanjutkan pendidikan selain pendidikan sarjana.
Pendidikan vokasi ini telah disiapkan pemerintah dalam rangka menyiapkan SDM yang mampu bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.
Membahas hal ini lebih jauh, Konsorsium Perguruan Tinggi Vokasi Politeknik Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara” bekerja sama dengan Fajar National Network menghadirkan podcast inspiratif dengan tema “Peran Pendidikan Tinggi Vokasi Pada Pembangunan Daerah” bagian kedua.
Kali ini podcast lanjutan mengangkat tema soal ‘Peran dunia usaha dalam Mendukung Vokasi berbasis Kearifan Lokal Di Sulawesi’.
Menghadirkan dua pembicara Ketua Komite Tetap Kamar Dagang Industri Indonesia (KADIN) Sulsel, Munandar A Brata SH.,C,Med dan Manajemen Talenta PLN UD Sulselrabar, Yosina Mariana.
Munandar mengatakan BUMN bersama dengan Kadin membentuk kerja sama dalam pemanfaatan dana CSR untuk perguruan tinggi swasta untuk mendukung riset
“Kami dengan adanya pak menteri BuMN, pak Erick Thohir memang beliau membuka ruang bersama kadin dalam hal pemanfaatan dana CSR kepada perguruan tinggi swasta dalam hal ini melakukan riset,” katanya.
Tidak hanya perguruan tinggi swasta, kolaborasi juga dilakukan kepada perguruan tinggi vokasi untuk riset atau penelitian.
“Ada peran BUMN maupun kepada bidang industri yang tidak tergabung swasta bagaimana kita bisa berkolaborasi kepada perguruan tinggi dalam hal ini mungkin didikan vokasi seperti PNUP di Unhas juga sudah ada saya lihat Fakultas vokasinya,” jelasnya.
-
Menko IPK AHY Ingin Transmigran Jadi Patriot Penggerak Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah diharapkan betul-betul berdampak pada masyarakat, baik masyarakat transmigran itu sendiri maupun masyarakat di sekitarnya.
Termasuk akses dan ketersediaan infrastruktur bagi dan di wilayah transmigran juga harus berdampak pada masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan.
Harapan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono. Dia mengingatkan bahwa transmigrasi harus memberikan dampak pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur dan transmigran diharapkan memberikan dampak langsung ke masyarakat berupa peningkatan kesejahteraan.
AHY-panggilan akrab Menko IPK- menuturkan bahwa paradigma yang harus dikembangkan bagaimana transmigrasi itu membawa dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.
“Terutama di bidang infrastrukturnya, kita tahu cost of logistics, biaya transportasi dan logistik ke wilayah Indonesia Timur ini masih mahal. Dengan pembangunan infrastruktur diharapkan turun semua biayanya,” tuturnya di depan ratusan pegawai Kementerian Transmigrasi dilansir jawapos, Jumat (13/12).
Lalu, transmigran yang sudah mengenyam pendidikan dan pelatihan di berbagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia, maupun di luar negeri untuk menjadi motor penggerak transmigrasi dan ekonomi di daerah masing-masing. “Transmigran itu patriot penggerak ekonomi,” cetusnya.
Dia menuturkan, diharapkan ada peningkatan kualitas kehidupan transmigran dan program transmigrasi bisa menghadirkan pusat-pusat ekonomi baru nantinya. “Ini pendekatan baru atau paradigma yang harus kita kembangkan. Jadi, bukan pada kuantitas perpindahan masyarakat dari satu daerah ke daerah yang lain, tetapi bagaimana kualitas kehidupan itu bisa segera kita tingkatkan, baik yang datang dari suatu lokasi maupun yang sudah berada dalam lokasi tersebut. Di sinilah kita berharap ada penguatan aspek sumber daya manusianya,” beber AHY.
-
KH Sumarno: Gus Miftah Lupa Siapa Dirinya, Harus Urut Dada
Ia pun secara blak-blakan menuturkan bahwa karena urusan sepele itu sudah dipolitisasi maka isunya terus menggelinding.
“Ketika urusan sepele sudah dipolitisasi apakah orang politik itu punya etik? Ini kan sok bicara etik, apakah mereka juga punya etik? Saya gak membela, saya juga menjadi bagian dari korban apa yang dilakukan Gus Miftah,” imbuhnya.
Menurutnya, atmosfer yang dialami Gus Miftah dalam pengajian itu merupakan hal biasa. Bahkan, ia mengaku pernah mengalaminya juga.
“Ketika menghadapi atmosfer di lapangan seperti itu biasa. Bahkan saya pernah orang stres naik ke panggung. Bahkan ada maling diuber-uber larinya ke panggung, saya lagi ceramah,” terangnya.
“Lalu bagaimana posisi kita di situ? Di mana kita berbicara, ada posisinya, ada tempatnya memang,” sambung dia.
Kata KH Sumarno, saat menjabat sebagai utusan khusus Presiden, ia harus lebih mampu menjaga setiap kalimat-kalimat yang disampaikan ke jemaah.
“Mustinya Gus Miftah juga urut dada, oh sekarang ini saya sudah menjadi pejabat publik. Gak layak lagi kayak kemarin, walaupun dia punya ciri khas seperti itu,” cetusnya.
Meskipun sudah menjadi ciri khas, ia berpendapat bahwa Gus Miftah harus mengurangi kebiasaan tersebut.
“Tolong ciri khas, tensinya, dikurangi dikit aja. Ini efek dominonya loh kepada dai, mubaligh, kiai, ustaz,” bebernya.
Ia pun menyinggung bagaimana Perdana Menteri Malaysia ikut memberikan komentarnya mengenai isu tersebut.
“Sampai tadi dibilang Perdana Menteri Malaysia sotoy menilai. Aneh saya bilang. Urusan apa Malaysia? Bolanya aja kagak benar. Saya juga gak setuju kalau mereka ikut campur urusan dalam negeri kita,” timpalnya.
-
UMK 2025 Makassar Naik 6,5 Persen Jadi Rp3.880.136,865, Sebelumnya Rp3.643.321
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Upah Minimum Kota (UMK) Makassar disepakati naik 6,5 persen. Itu dari hasil rapat pleno Dewan Upah Kota Makassar.
“Kita sudah membuat berita acara terkait dengan penetapan UMK tahun 2025,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Nielma Palamba usai rapat, Jumat (13/12/2024).
Rapat tersebut berlangsung di Kantor Disnaker Makassar, Jalan Pettarani. Dihadiri Dewan Upah, unsur buruh, dan pengusaha.
Kenaikan tersebut, kata Nielma berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.
“UMK tahun 2025 yang mana bapak presiden sudah menetapkan sendiri bahwa secara nasional baik provinsi dan Kabupaten/Kota terjadi kenaikan 6,5 persen,” terangnya.
Perhitungan upah minimum Kota Makassar Tahun 2025 dihitung dari UMK 2025 UMK 2024 + Nilai Kenaikan UMK 2025.
Artinya Rp3.643.321 ditambah 6,5 persen atau Rp236.815,865. Totalnya Rp3.880.136,865.
Nielma menyebut rapat pleno berlangsung alot. Pengusaha dan buruh berselisih paham, namun pada akhirnya bersepakat.
Selanjutnya, berita acara rapat tersebut akan dibawa ke Wali Kota Makassar. Kemudian diteruskan ke Pemerintah Provinsi, lalu diterapkan oleh Gubernur.
“Biasanya sudah langsung ditetapkan ndak dibahas lagi,” terang Nielma. (Arya/Fajar)
-
Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Saleh Daulay: Karena dari Presiden, Persetujuan Telah Didapat 50 Persen
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — – Pernyataan Presiden Prabowo yang mengusulkan agar kepala daerah dipilih lewat DPRD kini jadi sorotan.
Seperti diketahui, pada perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemilihan kepala daerah cukup dilakukan DPRD. Menurutnya hal tersebut lebih efisien dan tidak mengeluarkan banyak biaya.
Terkait hal itu, Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan, partainya mengapresiasi pernyataan Prabowo terkait pelaksanaan Pilkada di Indonesia.
“Pemikiran serupa sebetulnya sudah lama dibahas di internal PAN. Hanya saja, kami tentu perlu melakukan kalkulasi lebih detail sebelum menyampaikannya ke publik,” kata Saleh kepada fajar.co.id, Jumat (13/12/2024).
“Kalau ini, Presiden yang memulai mengangkat wacana ini. Kelihatannya akan lebih mudah untuk ditawarkan kepada seluruh parpol yang ada. Dan sekarang ini pun sudah pasti disambut dan diperbincangkan secara internal di masing-masing parpol,” sambung Ketua Komisi 7 DPR RI itu.
PAN, lanjut Saleh, secara umum mendukung pemilihan kepala daerah yang lebih simpel dan sederhana. Apalagi, kita sudah pernah menerapkannya. Hasilnya, tidak jauh berbeda dengan kepala-kepala daerah yang ada saat ini. Mereka yang dipilih melalui DPRD banyak juga yang berprestasi. Bahkan, banyak yang legendaris dan masih dikenang sampai sekarang.
“Soal kinerja kepala daerah, tidak diukur dari mekanisme pemilihannya. Tetapi justru lebih pada hasil kerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Kalaupun dia dipilih secara langsung oleh masyarakat, kalau tidak bisa bekerja malah tidak ada gunanya. Hari ini, kita menemukan banyak tipe kepala daerah yang seperti ini,” urai legislator dari Dapil Sumut II tersebut.
-
HUT ke-60 Partai Golkar, Nurdin Halid: Harus Evaluasi Ketua Golkar Berkinerja Buruk
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar merayakan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, pada Kamis, 12 Desember 2024.
Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 5.000 kader partai, termasuk anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, pengurus DPP, DPD I, DPD II, organisasi masyarakat, serta simpatisan.
Hadir dalam acara tersebut, HAM Nurdin Halid, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, bersama para anggota DPR RI lainnya dan elite partai.
Bagi Nurdin Halid, perayaan tahun ini memiliki makna khusus karena ia hadir sebagai anggota legislatif setelah sebelumnya selalu tampil sebagai pengurus DPP.
Nuansa Baru di Era Kepemimpinan Bahlil Lahadalia
Nurdin Halid menyampaikan apresiasinya terhadap semangat baru yang dibawa oleh Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Menurutnya, dominasi kader muda yang energik dan bersemangat memberikan optimisme bagi masa depan Golkar di kancah politik nasional.
“Pak Bahlil berhasil menciptakan konsolidasi internal yang solid, dengan mengintegrasikan kader-kader muda yang penuh semangat dan menghormati kader senior. Kombinasi ini menjadi kekuatan utama Golkar dalam mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar Nurdin Halid, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dan Wakil Ketua Umum KADIN Pusat.
Evaluasi dan Apresiasi Kinerja DPD
Sebagai mantan Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid juga memberikan masukan strategis bagi partai. Ia menyarankan agar DPP segera melakukan evaluasi terhadap kinerja DPD I dan DPD II pasca-Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
-
HUT ke-66 Partai Golkar, Nurdin Halid: Harus Evaluasi Ketua Golkar Berkinerja Buruk
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar merayakan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, pada Kamis, 12 Desember 2024.
Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 5.000 kader partai, termasuk anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, pengurus DPP, DPD I, DPD II, organisasi masyarakat, serta simpatisan.
Hadir dalam acara tersebut, HAM Nurdin Halid, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, bersama para anggota DPR RI lainnya dan elite partai.
Bagi Nurdin Halid, perayaan tahun ini memiliki makna khusus karena ia hadir sebagai anggota legislatif setelah sebelumnya selalu tampil sebagai pengurus DPP.
Nuansa Baru di Era Kepemimpinan Bahlil Lahadalia
Nurdin Halid menyampaikan apresiasinya terhadap semangat baru yang dibawa oleh Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Menurutnya, dominasi kader muda yang energik dan bersemangat memberikan optimisme bagi masa depan Golkar di kancah politik nasional.
“Pak Bahlil berhasil menciptakan konsolidasi internal yang solid, dengan mengintegrasikan kader-kader muda yang penuh semangat dan menghormati kader senior. Kombinasi ini menjadi kekuatan utama Golkar dalam mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar Nurdin Halid, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dan Wakil Ketua Umum KADIN Pusat.
Evaluasi dan Apresiasi Kinerja DPD
Sebagai mantan Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid juga memberikan masukan strategis bagi partai. Ia menyarankan agar DPP segera melakukan evaluasi terhadap kinerja DPD I dan DPD II pasca-Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
-
United E-Motor C2000 Resmi Mengaspal di Makassar
FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Kalla Kars meluncurkan United E-Motor C2000. Itu menandai mengaspalnya produk skuter listrik tersebut di Makassar.
Peluncuran tersebut dilakukan di Mal Ratu Indah (MaRI), Makassar. Berlangsung Jumat (13/12/2024) sore.
Fery Irawan, CEO Kalla Kars mengatakan peluncuran tersebut menandai produk baru pihaknya.
“Kami memberikan penawaran model baru kembali,” kata Fery dalam sambutannya di peluncuran tersebut.
Fery berharap United C2000 menjadi pilihan menarik. Di tengah banyaknya skuter listrik saat ini di pasaran.
“Semoga dengan model baru yang kami launching bisa menambah koleksi, atau bisa membuat bapak ibu mencoba kendaraan listrik dengan model berbeda,” terangnya.
Ia yakin, ke depannya kendaraan listrik makin digandrungi. Itu ia dasarkan pada perkembangan kendaraan listrik di sejumlah negara lain.
“Kami sangat yakin ke depan kendaraan listrik akan menjadi kendaraan pilihan utama untuk kita semua. Bahkan kita terus berusaha memperkenalkan secara luas. Memberikan informasi dan edukasi secara optimal, hal apa saja yang belum dipahami,” jelasnya.
Motor tersebut tersedia dalam enam varian warna: Rhythmic Red, Jazzie Blue, Energic Sand, Groovy Green, Rockin Black, dan Funky Yellow.
Desainnya menggabungkan gaya klasik dan modern, memberikan pilihan baru bagi konsumen yang mencari kendaraan stylish dan ramah lingkungan.
Skuter listrik United C2000 tidak hanya unggul dalam estetika, tetapi juga memiliki performa yang andal.
Dengan harga mulai Rp24.800.000, kendaraan ini menjadi pilihan kompetitif di segmen kendaraan listrik.
-
Prihatin Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik, Gerbong Nusantara Ajukan Lima Tuntutan
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia belakangan ini mengundang keprihatinan elemen masyarakat. Salah satunya kelompok pemuda yang mengatasnamakan Gerbong Nusantara.
Gerbong Nusantara yang terdiri dari 17 pemuda dari berbagai daerah menyatakan sikap terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Jumat (13/12).
Diketahui, Gerbong Nusantara terdiri dari 17 pemuda, yakni M.S Mujab, Irwan Hendrawan, Stella Maukar, Melki Sadek, Virdian Aurelio, Seno Bagaskoro, Setiawan, Intan, Shasa, Gerson, C.S Lebe, Rajo Galoh, Alex, Putra, Sutisna, Valdi Hallatu, dan Iwan Chan.
Inisiator Gerbong Nusantara, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan pihaknya membuat pernyataan setelah berbagai peristiwa di sektor ekonomi, politik, dan sosial yang mengkhawatirkan.
“Kahadiran Gerbang Nusantara ini untuk memastikan etika dan prinsip ekonomi yang berkeadilan dijalani,” kata Seno dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta, dilansir jpnn, Jumat (13/12).
Gerbong Nusantara, kata dia, melihat perpolitikan di Indonesia jauh dari nilai kerakyatan dan perekonomian melalui PPN 12 persen menghimpit kelas menengah. “Sistem ekonomi tidak berkeadilan di balik PPN 12 persen,” ujar Seno.
Sementara itu, inisiator Gerbong Nusantara lainnya Virdian Aurellio menyoroti kebijakan PPN 12 persen yang disahkan era Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dan bakal dilanjutkan Presiden RI Prabowo Subianto.
Dia menilai kebijakan itu membuat kelas menengah makin tertekan dari sisi ekonomi dan mempertontonkan ketidakadilan.