Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Jimly Asshiddiqie Dukung Wacana Pemilihan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jimly Asshiddiqie Dukung Wacana Pemilihan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melontarkan wacana agar pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Wacana tersebut menuai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk dari ahli hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie.

    Jimly secara tegas menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut. Menurutnya, tata cara pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberikan fleksibilitas dalam penerapan sistem demokrasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

    “Soal tata ulang sistem pilkada, saya dukung pernyataan Presiden agar kepala daerah dipilih saja oleh DPRD. Dalam UUD 45, yang penting kepala daerah dipilih secara demokratis, bisa langsung, tapi bisa juga tidak langsung oleh rakyat,” ujar Jimly, Minggu (15/12/2024).

    Wacana ini memunculkan diskusi terkait efektivitas dan efisiensi sistem pilkada di Indonesia. Sebelumnya, pilkada dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai wujud partisipasi demokrasi. Namun, mekanisme ini sering mendapat kritik karena biaya yang tinggi dan potensi konflik sosial.

    Pendapat Jimly menambah warna dalam perdebatan ini, terutama dari sisi pandangan hukum tata negara. Ia menilai bahwa sistem pemilihan tidak langsung melalui DPRD tetap memenuhi prinsip demokrasi sepanjang prosesnya transparan dan akuntabel.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD.

    Ia menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.

  • Burhanuddin Muhtadi Sebut Jokowi Jadi Samsak Presiden Prabowo

    Burhanuddin Muhtadi Sebut Jokowi Jadi Samsak Presiden Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan pandangannya terkait hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Menurutnya, hubungan keduanya dapat digambarkan sebagai simbiosis mutualisme, di mana masing-masing pihak saling mendapatkan manfaat.

    “Sejauh ini hubungan keduanya bersifat simbiosis mutualisme. Jokowi cukup efektif menjadi vote getter bagi calon yang didukung Gerindra,” ujar Burhanuddin, dikutip, Sabtu (14/12/2024).

    Ia menjelaskan bahwa dukungan Jokowi terhadap calon dari Partai Gerindra telah memberikan keuntungan elektoral yang signifikan. Di sisi lain, Jokowi juga berperan sebagai peredam kritik publik yang seringkali diarahkan kepadanya.

    “Pada saat yang sama, Jokowi juga bisa menjadi ‘samsak’ atas serangan publik yang mengarah kepadanya, sementara Presiden Prabowo relatif aman dan nyaman dari kritik publik,” tambahnya.

    Diketahui simbolis mutualisme ini terlihat di Pilkada Sumut. Di mana menantu Jokowi, Bobby Nasution berhasil memang melawan petahana Edy Rahmayadi.

    Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution-Surya unggul atas pesaingnya, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, sesuai hasil rekapitulasi KPU Provinsi Sumatera Utara, Senin (9/12) malam.

    Dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi, pasangan Bobby-Surya memperoleh 3.645.611 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala memperoleh 2.009.311 suara.

  • Bahlil Klaim Ikut Pelopori Reformasi, Said Didu: Saat Itu Saya Anggota DPR, Tidak Pernah Dengar Nama Bahlil

    Bahlil Klaim Ikut Pelopori Reformasi, Said Didu: Saat Itu Saya Anggota DPR, Tidak Pernah Dengar Nama Bahlil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, menanggapi pernyataan Bahlil Lahadalia yang mengklaim dirinya sebagai salah satu pelopor gerakan reformasi pada tahun 1998.

    Said Didu dengan tegas menyebut bahwa dirinya tidak pernah mendengar nama Bahlil dalam konteks pergerakan reformasi saat itu.

    “Hahaha. Saya anggota DPR/MPR saat 1998. Saya ketemu dan kenal hampir semua aktivis 98. Saya tidak kenal dan tidak pernah dengar nama Bahlil,” ujar Said Didu, dikutip dari X (Twitter), Sabtu (14/12/2024).

    Lebih lanjut, Said Didu menyindir kemungkinan lain terkait pernyataan Bahlil. “Atau mungkin sekarang sudah ganti nama dan operasi plastik,” tambahnya dengan nada sarkastik.

    Pernyataan ini memancing perhatian publik, mengingat Said Didu merupakan sosok yang aktif di panggung politik dan pemerintahan saat era reformasi bergulir. Sebagai anggota DPR/MPR kala itu, Said Didu mengaku mengenal banyak tokoh yang menjadi bagian penting dalam gerakan reformasi.

    Bahlil Lahadalia, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sebelumnya mengklaim memiliki kontribusi besar dalam perjuangan reformasi 1998. Namun, klaim tersebut tampaknya menjadi kontroversi, terutama di kalangan tokoh-tokoh yang aktif pada masa itu.

    “Dalam pandangan saya sebagai mantan aktivis yang ikut mempelopori reformasi,”pungkas Bahlil dalam sambutannya di acara puncak HUT ke 66 Partai Golkar. (Ikbal/Fajar)

  • Bertemu Mochtar Riady, Dokter Tifa Soroti Ekspresi Jokowi: Tertekan, Tanda-tanda Orang Stres

    Bertemu Mochtar Riady, Dokter Tifa Soroti Ekspresi Jokowi: Tertekan, Tanda-tanda Orang Stres

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), baru-baru ini menjadi sorotan setelah pertemuannya dengan konglomerat pendiri Lippo Group, Mochtar Riady, dan keluarganya di kediamannya di Solo, Jawa Tengah.

    Dalam kesempatan tersebut, Jokowi tampil sederhana dengan mengenakan kemeja putih dan celana hitam.

    Namun, momen tersebut mendapat perhatian dari Dokter Tifa, seorang praktisi neurosains perilaku. Melalui unggahannya, ia mengomentari bahasa tubuh Jokowi yang menurutnya menunjukkan tanda-tanda tekanan psikologis.

    “Saya melihat bahasa tubuh orang berbaju putih celana hitam itu: tidak nyaman, tertekan, ngga happy. Senyum dipaksakan. Otot wajah kencang. Tanda-tanda stres. Hormon kortisol naik drastis,” tulisnya.

    Menurut Dokter Tifa, ekspresi Jokowi berbeda jauh dengan tamu-tamunya yang terlihat ceria dan penuh tawa selama pertemuan tersebut. Ia juga mengkritisi pandangan sebagian pihak yang masih menganggap Jokowi sebagai figur yang berkuasa.

    “Buat buzzer yang terhalu-halu dikira Raja Gorong-gorong ini masih berkuasa sehingga didatangi silih berganti, saya kasih tahu ya: pengusaha akan mendekat kepada penguasa, bukan mantan penguasa. Apalagi orang ini. Sudahlah mantan penguasa, sampah pula,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini bertemu dengan konglomerat pendiri Lippo Group, Mochtar Riady dan keluarganya di kediamannya, Solo, Jawa Tengah.

    Momen pertemuan tersebut turut dibagikan langsung oleh Jokowi melalui sejumlah media sosial pribadinya termasuk Instagram. Melalui unggahan tersebut, Jokowi membagikan sekitar tiga foto pertemuannya.

  • Anas Urbaningrum Singgung Kuasa Amplop di Pilkada Langsung

    Anas Urbaningrum Singgung Kuasa Amplop di Pilkada Langsung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum sepakat Pemilihan Kepala Daerah langsung dievaluasi. Bahkan kata dia, wacana evaluasi pilkada langsung sudah berlangsung sejak beberapa waktu silam.

    “Setuju. Memang penting untuk dilakukan. Bahkan evaluasi tentang pilkada langsung sudah berlangsung sejak beberapa waktu silam. KPU pun sebetulnya diberi tugas untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilu setiap kali usai seluruh prosesnya,” tulis Anas Urbaningrum dalam keterangannya di X, Sabtu (14/12/2024).

    Faktanya, lanjut mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu, pilkada langsung ada plus dan minusnya. Dalam beberapa hal makin brutal dengan intervensi kuasa amplop. Makin padat modal. Mungkin juga faktor lain. Hampir sama dengan pemilu nasional pada Februari silam.

    “Yang paling pokok adalah terkait produktivitas pemerintahan lokal —Pemda— hasil pilkada. Ini isu terpenting : hasilnya untuk kemajuan daerah dan perbaikan hidup rakyat. Termasuk sinergi dgn Pemerintah,” jelasnya.

    Anas mengatakan, sebaiknya evaluasi dilakukan secara menyeluruh. Dipandu dengan tradisi akademik yang kuat. Hasil kajian akademik yang obyektif dan konprehensif itulah yang kemudian masuk pada proses politik. Proses politik pada aras publik, yakni konsultasi publik. Lalu dilanjutkan pada proses politik di badan perwakilan. Ini urusan partai-partai, Pemerintah dan parlemen.

    “Sebaiknya dihindari model yang sebaliknya. Yakni, disimpulkan dulu, baru kemudian dicarikan justifikasinya. Lebih baik jangan langsung pada kesimpulan dikembalikan ke DPRD. Kesimpulan itu adalah hasil ujungnya, jika memang lewat kajian yg obyektif dan komprehensif, serta konsultasi publik, ada rekomendasi seperti demikian,” papar Anas.

  • Mahfud MD Sebut Pilkada Langsung Mahal dan Jorok

    Mahfud MD Sebut Pilkada Langsung Mahal dan Jorok

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pakar Hukum Tara Negara, Mahfud MD mendukung wacana yang diembuskan Presiden Prabowo Subianto terkait kepala daerah dipilih DPRD.

    Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan itu menilai wacana tersebut bagus. Di sisi lain, ia menyebut Pilkada langsung sebagai hal jorok dan mahal.

    “Menurut saya ini bagus, dalam arti perlu ada evaluasi apakah pemilihan kepala daerah harus kembali dilakukan oleh DPRD atau tetap langsung. Pilkada sekarang mahal dan, terus terang, jorok,” kaya Mahfud di Universitas Islam Indonesia (UII), Sleman, Yogyakarta, Jumat (13/12).

    Menurutnya, bahwa sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukan hal baru di Indonesia. Pernah diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Namun, undang-undang tersebut segera dicabut melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam waktu singkat karena situasi politik yang memanas kala itu.

    “Undang-undangnya sempat disahkan, tetapi dalam dua hari dicabut lagi karena pertimbangan politik,” terang Mahfud

    Sebelumnya, usulan itu disampaikan Prabowo. Saat menghadiri Hari Ulang Tahun ke-60 Partai Golkar.

    “Saya melihat negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan India menggunakan sistem ini. Mereka lebih efisien, cukup memilih anggota DPRD yang kemudian memilih kepala daerah,” kata Prabowo.

    Padahal, menurutnya, uang tersebut bisa dialokasikan untuk hal lain. Misalnya pendidikan.

    “Kita bisa gunakan uang itu untuk memperbaiki sekolah, irigasi, atau memberi makan anak-anak kita,” jelas Prabowo.
    (Arya/Fajar)

  • Sambut Pemimpin Baru, Ini Petuah Ketua FKUB Sulsel

    Sambut Pemimpin Baru, Ini Petuah Ketua FKUB Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Prof KH Muammar Bakry menyebut, usai Pilkada serentak yang baru saja digelar di Sulsel, masyarakat harus kembali bersatu dan saling merangkul.

    Hal tersebut diungkapkan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Selatan (Sulsel) itu usai membuka acara dialog akhir tahun di di Vasaka Hotel, Jl AP Pettarani, Kota Makassar, Sabtu (14/12/224).

    “Tentu kita berharap Sulsel tetap kondusif. Apalagi kita akan menyambut pemimpin baru,” ujar Prof Muammar.

    Dikatakan Prof Muammar, masyarakat harus menerima secara terbuka siapapun yang terpilih sebagai pemimpin. Meskipun itu bukan pilihan politiknya.

    “Siapapun yang ditetapkan KPU, kita tentu harus terima sebagai warga negara, kita harus terima dengan lapang dada,” terangnya.

    Ia menegaskan bahwa demi kerukunan antar masyarakat dan ummat, setelah penetapan resmi dari KPU mestinya tidak ada lagi pembahasan nomor-nomor pasangan calon (Paslon).

    “Tidak ada lagi nomor setelah ini, karena pemimpin terpilih adalah pemimpin kita semua,” tukasnya.

    Prof Muammar bilang, bukan hanya masyarakat yang mesti menjaga kerukunan, tapi juga pemimpin terpilih harus bisa memberikan pelayanan terbaik.

    “Kami berharap pemimpin yang dipilih rakyat dapat mengayomi seluruh komponen masyarakat Sulsel,” sebutnya.

    Selaras dengan itu, kata Prof Muammar, FKUB Sulsel mengadakan dialog akhir tahun untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah keragaman, serta mempererat persatuan menjelang tahun 2025.

    Sekadar diketahui, dialog tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sulsel Muh Tonang, Kaban Kesbangpol Sulsel Ansyar, dan berbagai Majelis Umat dari berbagai lintas agama di Sulsel.

  • Parpol Sambut Baik Usulan Prabowo, Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Parpol Sambut Baik Usulan Prabowo, Kepala Daerah Dipilih DPRD

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Partai politik menyambut baik usulan Presiden RI Prabowo Subianto, mengenai pemilihan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Ini dianggap lebih efektif, efisien, dan cukup mewakili aspirasi rakyat.

    Ketua DPD PAN Kota Makassar, Hamzah Hamid juga melontarkan hal yang sama. Kat dia, saat ini banyak tokh masyarakat yang gelisah melihat proses demokrasi yang berjalan secara umum.

    Dia menganggap Prabowo sudah mempertimbangkan dengan matang sebelum menyampaikan hal itu di hadapan umum.

    “Banyak tokoh masyarakat yang melihat demokrasi sekrang ini bisa rusak kalau dibiarkan terus. Saya kira Pak Prabowo tidak asal ngomong begitu saja, pati sudah mendengar informasi dari bawah,” kata Hamzah Hamid kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).

    Anggota DPRD Sulsel itu mengaku, mengenai upaya penghematan anggaran negara, pemilihan melalui DPRDjuga akan menghemat banyak anggaran. Kata dia, anggaran Pilkada yang besar seharusnya bisa menambah biaya pembayaran hutang negara.

    “Soal menghemat, saya rasa memang benar. Ini bukan karea saya orang partai dan anggota DPRD ya, ini semata-mata menilai itu. Apalagi negara kita ini dalam kondisi tidak baik-baik saja, banyak menanggung beban hutang dan biaya Pilkada ini sangat besar,” tuturnya.

    Dia menambahkan, masyarakat semakin pragmatis. yang awalnya memilih dengan tulus dan ikhlas, sekarang sudah tidak lagi. “Sekarang ini mereka bertanya dulu “ada ji kah?” Jadi saya kira ini perlu kajian mendalam,” tambahnya.

    Hamzah juga menganggap, hal ini bisa berdampak baik ke dalam pemerintahan. Kata dia, pemerintah sudah melakukan uji coba dengan mengutus Penjabat (Pj) kepala daerah. Bahkan beberapa Pj sukses menjadi lebih baik.

  • Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Dukung Prabowo Evaluasi Pilkada Langsung

    Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Dukung Prabowo Evaluasi Pilkada Langsung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usulan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana untuk mengevaluasi Pilkada langsung mendapat dukungan dari Affandi Affan, Praktisi Hukum sekaligus Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah.

    Menurutnya, meskipun Pilkada langsung telah memberikan kontribusi besar bagi demokrasi, sistem ini menghadapi tantangan signifikan, termasuk biaya yang sangat tinggi dan ketidakefisienan dalam prosesnya.

    “Pilkada langsung sering menguras anggaran negara dan menambah beban ekonomi bagi calon serta masyarakat,” ujar Affandi dalam keterangannya, Sabtu (14/12/2024).

    Langkah evaluasi ini dianggap perlu untuk menjaga keberlanjutan demokrasi yang lebih efisien dan berbiaya rendah. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 memberikan dasar konstitusional untuk penataan ulang sistem pemerintahan daerah, sementara UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada membuka ruang untuk melakukan perbaikan guna mengatasi masalah yang ada.

    Dalam perspektif teori hukum progresif oleh Prof. Satjipto Rahardjo, hukum harus beradaptasi dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.

    “Evaluasi ini diharapkan mampu menghasilkan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat tanpa mengorbankan prinsip demokrasi,” kata Affandi.

    Evaluasi Pilkada langsung ini, menurutnya, merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem pemilihan yang lebih efisien, mengurangi pemborosan anggaran, dan meningkatkan kualitas pemimpin daerah, sekaligus menjaga stabilitas politik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi Indonesia.

  • Munafri Unggah Video Ucapkan Selamat ke Danny Pomanto

    Munafri Unggah Video Ucapkan Selamat ke Danny Pomanto

    Munafri Unggah Video Ucapkan Selamat ke Danny Pomanto