Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Generasi Muda dan UMKM, Perjalanan Menuju Kesuksesan Bersama J&T Connect

    Generasi Muda dan UMKM, Perjalanan Menuju Kesuksesan Bersama J&T Connect

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indonesia, dengan lebih dari 64 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menjadikan sektor ini sebagai tulang punggung perekonomian. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, UMKM menyumbang hingga 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di tanah air. Namun, membangun bisnis bagi generasi muda bukan perkara mudah. Tantangan seperti kurangnya pengalaman, keterbatasan modal, hingga sulitnya akses pasar sering kali menghambat langkah mereka.

    Di tengah tantangan ini, J&T Express, perusahaan logistik global, hadir dengan program J&T Connect Preneur. Program ini menjadi wadah edukasi, pendampingan, dan peluang baru bagi para pengusaha muda untuk mengembangkan usaha mereka. Salah satu kegiatan utamanya adalah kompetisi bisnis, yang tahun ini berhasil menarik perhatian lewat kisah inspiratif tiga pengusaha muda yang masuk dalam Top 10 dari 300 peserta.

    SISABENANG: Fesyen Berkelanjutan dan Kepedulian Lingkungan
    Chantika, pendiri SISABENANG, memulai bisnisnya di tengah pandemi COVID-19. Kecintaan terhadap dunia fesyen bersama sang ibu melahirkan ide untuk menciptakan produk fesyen berkelanjutan dari limbah kain pabrik. “Saat itu, saya ingin membuat sesuatu yang unik, sekaligus mendukung aksi global seperti SDGs (Sustainable Development Goals),” ujar Chantika.

    Melalui J&T Connect Preneur, Chantika mendapatkan banyak wawasan, mulai dari menyusun business model canvas hingga strategi pemasaran. Tidak hanya itu, SISABENANG juga menjalankan misi sosial melalui program “Tanam Satu Tumbuh Seribu.” Setiap produk yang terjual menyumbangkan Rp10.000 untuk penanaman mangrove di Desa Bedono, Jawa Tengah.

  • Jelang Kongres, PDIP Tuding Ada Gerakan Terorganisir Mengganggu Partai

    Jelang Kongres, PDIP Tuding Ada Gerakan Terorganisir Mengganggu Partai

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mencium adanya gerakan terorganisir dari pihak luar yang berupaya mengguncang stabilitas internal partai menjelang Kongres 2025. Indikasi ini terlihat dari munculnya spanduk dan baliho provokatif yang menyebutkan bahwa kepengurusan PDI-P di bawah Megawati Soekarnoputri dianggap ilegal. Spanduk tersebut ditemukan di sejumlah lokasi strategis, yang diduga bertujuan menggiring opini masyarakat dengan isu negatif.

    “Baliho dan spanduk tersebut dipasang di lokasi-lokasi strategis dan di jalur-jalur utama, yang mengindikasikan keterlibatan pihak kekuatan terorganisir dengan dukungan sumber daya yang besar,” ujar Ketua DPP PDI-P, Ronny Talapessy, dalam konferensi pers pada Kamis (19/12/2024). Ia menambahkan, aksi ini mencerminkan adanya upaya sistematis untuk menyerang kredibilitas partai menjelang momentum penting.

    Ronny menegaskan bahwa PDI Perjuangan tetap menjadi partai politik yang sah secara hukum. Ia menjelaskan bahwa struktur organisasi dan keputusan memperpanjang masa kepengurusan partai telah tercatat resmi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sejak Juli 2024.

    “Keabsahan ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas politiknya,” ujarnya.

    Ia juga memaparkan bahwa perpanjangan masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat dilakukan sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai. Keputusan tersebut, lanjutnya, merupakan kewenangan prerogatif Ketua Umum dan telah disahkan dalam Rakernas V PDI-P 2024.

  • Kritik PPN 12 Persen, Ganjar Pranowo: Bisalah Dapat Penerimaan Negara Rp 300 Triliun

    Kritik PPN 12 Persen, Ganjar Pranowo: Bisalah Dapat Penerimaan Negara Rp 300 Triliun

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengkritik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Menurutnya tidak sesuai dengan kondisi hari ini.

    “Mengorbankan daya beli rakyat atau menghambat pertumbuhan ekonomi,” kata Ganjar dikutip dari YouTube pribadinya, Jumat (20/12/2024).

    Di sisi lain, mantan calon presiden itu mengakui pajak merupakan pendapatan negara. Bahkan, target tahun 2025 pendapatan negara didominasi pajak.

    “Semuanya tahu melalui pajak. Negara mampu membiayai layanan publik, seperti pendidikan kesehatan, infrastruktur dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan,” ucapnya.

    Menurutnya pajak mesti dikelola dengan baik. Jika tidak maka hanya jadi beban.

    “Tanpa pajak yang dikelola secara bijak, negara akan bergantung pada utang atau sumber pendanaan tak berkelanjutan yang justru membebani masa depan di generasi mendatang,” jelasnya.

    Karenanya Ganjar mengusulkan alternatif pendapatan negara. Tidak sekadar mengandalkan pajak.

    Tapi hal tersebut, kata dia memang tidak mudah dan butuh dukungan dari semua pihak. Salah satunya, ia menyebut pajak kekayaan yang menarget mereka yang memiliki aset besar bisa menghasilkan kurang lebih Rp81,6 triliun.

    “Ini mengurangi ketimpangan, tanpa membebani kelompok miskin. Lalu ada windfall tax dari sektor tambang dan
    kelapa, dengan potensi yang kurang lebih ya kita bisalah dapat penerimaan negara Rp 300 triliun,” terang mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

    Selain itu, ia juga memaparkan sumber pendapatan lainnya selain pajak.

  • Prabowo Bilang PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah, Sabun dan Deterjen Ternyata Ikutan Naik

    Prabowo Bilang PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah, Sabun dan Deterjen Ternyata Ikutan Naik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Presiden Prabowo yang beberapa waktu lalu menyebut bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya untuk barang mewah kini jadi sorotan.

    Pasalnya, diketahui bahwa sejumlah barang kebutuhan harian warga seperti sabun, deterjen, bahkan pakaian ikutan naik.

    “Kan sudah diberi penjelasan ya, PPN adalah undang-undang yang kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah,” ujar Prabowo kepada sejumlah awak media pada 6 Desember 2024 lalu.

    “Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi, sudah sejak akhir 2023 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil ya. Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah,” tambahnya.

    Namun, pernyataan Prabowo tersebut mendapat kritik dari para ekonom. Sebab, pada akhirnya tarif PPN sebesar 12% berlaku untuk semua barang dan jasa yang menjadi barang dan jasa kena pajak.

    Barang yang dikecualikan pun masih sama, yakni bahan pangan untuk sembako, jasa pendidikan dan kesehatan, hingga transportasi. Bedanya, untuk barang yang dikecualikan akan semakin sedikit karena untuk bahan pangan premium, hingga jasa pendidikan dan kesehatan premium atau mewah akan dikeluarkan dalam daftar itu.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, dengan catatan itu maka PPN 12% masih berdampak luas bagi banyak barang yang dikonsumsi masyarakat termasuk peralatan elektronik dan suku cadang kendaraan bermotor.

    “Bahkan deterjen dan sabun mandi apa dikategorikan juga sebagai barang orang mampu? Narasi pemerintah semakin kontradiksi dengan keberpihakan pajak,” kritik Bhima Yudhistira melalui siaran persnya dikutip dari CNBC, Kamis (19/12/2024). (bs-sam/fajar)

  • Endus Upaya Mengacak-acak Internal Jelang Kongres V, Ronny Talapessy Sebut PDIP Siaga Satu

    Endus Upaya Mengacak-acak Internal Jelang Kongres V, Ronny Talapessy Sebut PDIP Siaga Satu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) baru akan digelar pada 2025. Namun menjelang momentum penting itu, kini mulai terendus upaya untuk memecah partai tersebut.

    Setidaknya kondisi tersebut telah diendus pengurus DPP PDIP. Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu disebut-sebut ingin diacak-acak internalnya.

    Karena alasan itu pula, DPP PDI Perjuangan dalam posisi siaga satu. Hal demikian terungkap saat Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy melaksanakan konferensi pers di kantor partainya, Jakarta Pusat, Kamis (19/12).

    Ronny mengatakan belakangan muncul baliho dan spanduk yang berisi fitnah terhadap PDIP dan ketum partainya Megawati Soekarnoputri.

    “Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut, telah menciptakan kondisi siaga satu di internal PDIP,” kata eks pengacara Bharada Richard Eliezer itu, Kamis.

    Ketua dan kader DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus serta Alvon Kurnia Palma diketahui turut hadir dalam konferensi pers yang sama. Ronny mengatakan pemasangan baliho oleh pihak lain yang berisi hasutan menjadi upaya merusak legitimasi kepengurusan partai di mata publik menjelang pelaksanaan Kongres V PDIP pada 2025.

    “Adanya upaya mengawut-awut PDIP menjelang Kongres PDIP, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” lanjut pria yang berprofesi sebagai pengacara itu.

    Ronny melanjutkan serangan berupa pemasangan baliho yang menghasut Megawati dan partai membuat kader PDIP marah. “Memicu kemarahan anggota dan kader Partai seluruh Indonesia,” katanya.

  • Diskusi Interaktif AMPi Talks, Sarmuji Tekankan Pentingnya Peran Kader Muda

    Diskusi Interaktif AMPi Talks, Sarmuji Tekankan Pentingnya Peran Kader Muda

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dalam upaya mempererat hubungan antara kader muda dan kepemimpinan Partai Golkar, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPi) menggelar acara bertajuk AMPi Talks Q&A dengan tema “Kenal Lebih Dekat dengan Sekjen DPP Partai Golkar.”

    Acara ini berlangsung di Gedung DPP Partai Golkar dengan menghadirkan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji, sebagai pembicara utama. Suasana diskusi berlangsung hangat dan interaktif, membangun antusiasme di kalangan peserta.

    Pada kegiatan ini menghadirkan 4 panelis muda seperti, Andi Hendra, Jerry Sambuaga, Rizky Maulana, dan Sekar Tandjung. Panelis ini menghadirkan beragam perspektif segar terkait dinamika kepartaian dan peran Partai Golkar di masa depan.

    Sarmuji membuka diskusi dengan menjelaskan visi dan misi kepemimpinannya sebagai Sekjen, menyoroti pentingnya keterlibatan kader muda dalam membangun partai yang modern dan relevan.

    “Kader muda adalah energi utama Partai Golkar. Forum seperti ini adalah wadah untuk mendengarkan aspirasi, memperkuat koneksi, dan mewujudkan Golkar yang progresif,” ungkap Sarmuji dengan penuh semangat.

    Berbagai isu strategis menjadi bahan diskusi, mulai dari penguatan kaderisasi di tingkat akar rumput, digitalisasi politik, hingga tantangan generasi muda dalam menyongsong Pemilu 2024.

    Sarmuji juga menekankan pentingnya Golkar beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya.

    Ratusan kader muda dari berbagai daerah hadir dengan penuh antusias. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga aktif mengajukan pertanyaan dan berbagi pandangan.

  • Mafia Disebut Bikin Demokrasi di Indonesia Jadi Kotor, Wacana Prabowo Solusi Terbaik?

    Mafia Disebut Bikin Demokrasi di Indonesia Jadi Kotor, Wacana Prabowo Solusi Terbaik?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti mekanisme Pilkada langsung menjadi tidak langsung melalui DPRD menuai pro dan kontra.

    Isu ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan elite politik, memunculkan diskusi tentang arah demokrasi di Indonesia.

    Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Andi Ali Armunanto, menyampaikan pandangannya.

    Ia menilai wacana tersebut seharusnya disambut dengan positif, karena memiliki potensi untuk memperbaiki sistem pemerintahan daerah.

    “Dengan dikembalikan ke DPRD, artinya kita juga mengembalikan fungsinya sebagai perwakilan rakyat,” ujar Ali kepada fajar.co.id, Kamis (19/12/2024).

    Dikatakan Ali, jika DPRD dianggap tidak representatif, mestinya publik memikirkan ulang bahwa mereka adalah pilihan rakyat.

    “Toh kita harus percaya bahwa mereka sangat representatif. Karena mereka dipilih langsung masyarakat,” tukasnya.

    Logikanya, kata Ali, dalam demokrasi perwakilan, perwakilan sejatinya menunjukkan orang-orang yang diwakili dalam hal ini rakyat.

    “Kalau ada juga ahli yang berpendapat bahwa pemilihan di DPRD itu tidak menunjukkan preferensi publik, loh mereka itu orang-orang yang dipilih preferensi publik,” cetusnya.

    Menurut Ali, asumsi tersebut merupakan kebodohan dalam bentuk uang lain. Sebab, terkesan tidak paham mengenai demokrasi representatif.

    “Demokrasi langsung itu adalah yang sebenarnya paling kuno. Walupun paling efektif, tapi dengan jumlah penduduk yang sangat besar saat ini demokrasi langsung itu menjadi sumber pemborosan terbesar,” Ali menuturkan.

  • Gubernur BI Tegaskan Komitmen Dukung KPK

    Gubernur BI Tegaskan Komitmen Dukung KPK

    Ia juga menekankan bahwa perencanaan CSR dilakukan melalui alokasi anggaran oleh Dewan Gubernur setiap tahun.

    “Satu, di bidang pendidika, khususnya beasiswa, setiap tahun BI memberikan tambahan beasiswa kurang lebih 11 ribuan,” Perry menuturkan.

    Perry memastikan program-program ini dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, termasuk di sektor UMKM dan kegiatan ibadah.

    “Kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat, UMKM, maupun yang lain-lain. Dan, bidang ketiga adalah untuk ibadah sosial,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan penggeledahan di Kantor Pusat Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Senin (16/12/2024) kemarin.

    Langkah ini merupakan bagian dari penyelidikan dugaan korupsi terkait penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023.

    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, membenarkan penggeledahan yang dilakukan pihaknya tersebut.

    “Tim dari KPK semalam melakukan penggeledahan di Kantor BI,” ujar Tessa dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Selasa (17/12/2024).

    Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci mengenai barang atau dokumen apa saja yang diamankan oleh tim penyidik dari lokasi tersebut.

    Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, telah menyampaikan bahwa dugaan korupsi dana CSR yang melibatkan BI dan OJK tersebut telah naik status dari penyelidikan menjadi penyidikan.

    “KPK sedang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana CSR dari BI dan OJK tahun 2023,” kata Asep beberapa waktu lalu.

  • Tretan Muslim Sindir Batik Air karena Sering Delay: Ganti Nama Jadi Sabar Air

    Tretan Muslim Sindir Batik Air karena Sering Delay: Ganti Nama Jadi Sabar Air

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komika Tretan Muslim melontarkan sindiran tajam kepada maskapai penerbangan Batik Air melalui unggahan di media sosial.

    Dalam cuitannya, ia menyarankan agar maskapai tersebut mengganti nama menjadi “Sabar Air” karena seringnya mengalami keterlambatan penerbangan.

    “Saya saran Batik Air ganti nama jadi Sabar Air karena sangat baik hati menguji kesabaran penumpang,” tulis Tretan Muslim, dikutip, Kamis (19/12/2024).

    Komika yang dikenal dengan humor cerdas ini berbagi pengalamannya tentang keterlambatan yang dialaminya di berbagai penerbangan.

    Ia menyebutkan bahwa penerbangannya ke Malang, Samarinda, Jogja, dan Surabaya semuanya mengalami delay. Terbaru, penerbangannya ke Surabaya tertunda hampir dua jam.

    “Terima kasih Batik Air sudah mengajarkan arti kesabaran,” tambahnya dengan nada sarkastik.

    Unggahan ini segera menarik perhatian warganet, banyak di antaranya yang membagikan pengalaman serupa dengan maskapai tersebut. Beberapa penumpang mengeluhkan ketidaktepatan waktu yang sering terjadi.

    Belakangan ini, maskapai Batik Air sering mendapat keluhan dari penumpang terkait keterlambatan penerbangan. Beberapa insiden yang dilaporkan antara lain:

    Penerbangan Yogyakarta-Jakarta Pada 18 Desember 2024, penerbangan Batik Air ID 6369 dari Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) menuju Jakarta mengalami keterlambatan hampir 4 jam, menyebabkan banyak penumpang marah dan kecewa.

    Penerbangan Solo-Jakarta Pada 10 Desember 2023, penerbangan Batik Air ID 7532 rute Solo ke Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, ditunda berjam-jam akibat kendala teknis. Penumpang mengeluhkan kurangnya informasi dan kompensasi yang memadai.

  • Begini Kondisi Rupiah Pasca Penggeledahan BI oleh KPK

    Begini Kondisi Rupiah Pasca Penggeledahan BI oleh KPK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengakui mengakui dampak pemberitaan pasca penggeledahan kantor pusat BI oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dugaan penyelewengan dana corporate social responsibility (CSR) berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah.

    Nilai tukar rupiah pada 18 Desember 2024 kemarin ditutup melemah 0,031% menjadi Rp16.100 per dolar Amerika Serikat (AS).

    “Setiap pemberitaan pastinya akan berpengaruh pada kondisi pasar uang, termasuk nilai tukar rupiah,” ujar Perry di Jakarta, Rabu (18/12/2024)

    Dia mengatakan akan melakukan sejumlah langkah terkait pemberitaan yang mempengaruhi pasar dan nilai tukar. Salah satunya melalui intervensi pasar dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

    Pihaknya, lanjut Perry, terkait dana CSR, BI akan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK sesuai ketentuan berlaku. Menurut dia, BI juga akan bersikap kooperatif dalam mendukung penyidikan yang dilakukan KPK.

    “Sikap kooperatif sudah kami tunjukkan selama ini,” ujarnya. Baik dalam bentuk pemberian keterangan oleh para pejabat BI, maupun penyampaian dokumen-dokumen yang telah diberikan kepada KPK.

    Perry menegaskan pengelolaan dana CSR dilakukan dengan tata kelola dan persyaratan yang sudah ditentukan. Salah satunya menyatakan bahwa dana CSR hanya diberikan pada yayasan yang sah.

    Lainnya adalah program kerja yang konkret dan laporan pertanggungjawaban oleh yayasan bersangkutan. “Pengelolaan dana CSR ini dilakukan Satuan Kerja yang ada di BI Pusat maupun daerah,” ujarnya.