Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Sebut Prabowo Pencinta Seni, Bonnie Triyana PDIP Bertanya-tanya Sosok Pemberedel Pameran Lukisan Yos Suprapto

    Sebut Prabowo Pencinta Seni, Bonnie Triyana PDIP Bertanya-tanya Sosok Pemberedel Pameran Lukisan Yos Suprapto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus pemberedelan pameran karya seni Yos Suprapto menyita perhatian luas berbagai elemen masyarakat. Terlebih, peristiwa itu dikaitkan dengan pemerintah.

    Tidak terkecuali komentar datang dari anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana. Dia menyebut Presiden RI Prabowo Subianto sosok yang menyukai seni sehingga tidak mungkin bakal memberedel atau melarang seniman membuat pameran lukisan.

    Bonnie berbicara demikian demi menyikapi gagalnya seniman Yos Suprapto membuat pameran lukisan di Galeri Nasional (Galnas), Jakarta.

    “Enggak bakal segitunya kalau Pak Prabowo, kalau kita lihat, (beliau, red) suka dengan seni,” ujar politikus PDI Perjuangan itu dalam diskusi berjudul Seni Sebagai Medium Kritik Kekuasaan di KeKini Coworking Space, Jakarta Pusat, Minggu (22/12).

    Bonnie mengaku menjadi bertanya-tanya soal sosok yang merasa tersinggung dengan lukisan Yos Suprapto sehingga pemeran seniman kelahiran Jawa Timur itu tidak jadi dilaksanakan.

    Sebab, kata dia, Prabowo sebagai pecinta seni tidak mungkin melarang seniman seperti Yos memamerkan hasil karya ke publik. “Jadi, ini siapa pertanyaannya (yang bredel), kemudian lukisan ini diturunkan,” tanya sejarawan itu.

    Bonnie mengingatkan bahwa bangsa Indonesia itu negara berbudaya dan berkesenian. Sekaligus meminta Galeri Nasional Indonesia segera membuka pameran karya Yos.
    “Saya minta Galeri Nasional buka saja, biarkan masyarakat mendiskusikan dan memiliki tafsir masing-masing. Kita bisa naik kelas sebagai suatu bangsa,” kata Bonnie. (fajar)

  • Kembangkan UMKM Lokal, PT Vale IGP Morowali Perkenalkan Produk Herbal Binaan dalam International Conference and Expo Jamu di Bali

    Kembangkan UMKM Lokal, PT Vale IGP Morowali Perkenalkan Produk Herbal Binaan dalam International Conference and Expo Jamu di Bali

    FAJAR.CO.ID, BALI – Sebagai perusahaan yang peduli terhadap keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat, PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) bagian dari grup MIND ID, berupaya untuk terus berkontribusi dalam pengembangan kesehatan berbasis produk yang lebih alami dan ramah lingkungan. Melalui area pengembangan Indonesia Growth Project (IGP) Morowali turut berpartisipasi dalam International Conference and Expo Jamu (Loloh) yang pertama kali digelar di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, pada 16-18 Desember 2024. Pada kegiatan tersebut ditampilkan berbagai produk herbal organik yang dihasilkan dari bahan-bahan lokal berkualitas, yang merupakan hasil binaan masyarakat di 13 desa pemberdayaan di Morowali.

    Acara ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejarah, integrasi budaya, validasi ilmiah, dan sinergi pelayanan kesehatan modern, dan dihadiri oleh berbagai tokoh terkemuka, termasuk perwakilan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Giring Ganesha, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta pakar jamu, akademisi, dan berbagai lembaga pemerintahan dan swasta yang memiliki minat pada pengobatan tradisional dan kesehatan.

    Produk-produk unggulan yang dipamerkan antara lain Wedangan (terdiri dari wedang sapu jagat, wedang dewi, dan wedang dewa), yang masing-masing mengandung kombinasi rempah pilihan yang berkhasiat untuk kesehatan.

    Selain itu, terdapat juga Simplisia Bunga Telang dan Simplisia Bunga Rosella, yang dikenal akan manfaatnya dalam mendukung kesehatan tubuh. Tidak ketinggalan, Virgin Coconut Oil (VCO) yang dihasilkan dengan metode tradisional untuk menjaga kualitas dan khasiat alaminya, serta produk-produk herbal lain seperti Sijale (minuman herbal dari jahe dan rempah), Sirtela (herbal untuk kesehatan pencernaan), Kopi Kampung dengan cita rasa khas Morowali, dan Kunyit Asam Sirih, yang memiliki khasiat anti-inflamasi dan mendukung sistem kekebalan tubuh.

  • Yos Suprapto Sebut Fadli Zon Tak Paham Budaya

    Yos Suprapto Sebut Fadli Zon Tak Paham Budaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Keputusan pembredelan pameran lukisan karya Yos Suprapto oleh Galeri Nasional Indonesia menuai reaksi keras dari publik. Pameran yang semula dijadwalkan berlangsung mulai Kamis (19/12/2024) itu batal digelar setelah Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menyebut karya Yos bermuatan “makian”.

    Dalam konferensi pers bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Sabtu (21/12/2024), Yos Suprapto menyampaikan kritik tajam terhadap pernyataan Fadli Zon. Menurutnya, anggapan bahwa karya seni bernuansa tendensius menunjukkan minimnya pemahaman Fadli terhadap seni dan budaya.

    “Kalau Fadli Zon mengatakan itu adalah ungkapan politik yang tendensius, berarti dia tidak paham dengan bahasa seni atau bahasa budaya,” ujar Yos.

    Ia bahkan menyarankan agar Fadli Zon tidak menjabat sebagai Menteri Kebudayaan jika tak memiliki kemampuan memahami seni. “Lebih baik dia tidak perlu menjadi menteri kebudayaan,” tegas Yos.

    Sebagai Menteri Kebudayaan, kemampuan Fadli Zon dalam memahami seni dan budaya dipertanyakan. Namun, latar belakang pendidikannya menunjukkan perjalanan akademis yang cukup mumpuni.

    Lahir pada 1971, Fadli menyelesaikan pendidikan SMA di Jakarta dan melanjutkan program pertukaran pelajar di San Antonio, Texas, Amerika Serikat, dengan beasiswa American Field Service (AFS). Setelah itu, ia mengambil studi Sastra Rusia di Universitas Indonesia (UI).

    Selama kuliah, Fadli aktif berorganisasi, termasuk di Teater Sastra UI. Ia juga pernah menjabat sejumlah posisi penting di Senat Mahasiswa FSUI. Pendidikan formalnya berlanjut ke The London School of Economics and Political Science (LSE) di Inggris, tempat ia meraih gelar Master of Science. Pada 2016, ia menyelesaikan gelar Doktor di Ilmu Sejarah Universitas Indonesia.

  • Affandi Affan Dukung Penuh Langkah Presiden Prabowo Pulihkan Kerugian Negara dari Koruptor

    Affandi Affan Dukung Penuh Langkah Presiden Prabowo Pulihkan Kerugian Negara dari Koruptor

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan kesempatan kepada para koruptor untuk bertaubat, dengan mengembalikan uang yang dicuri dari negara mendapatkan perhatian luas.

    Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, Affandi Affan yang juga seorang advokat dan praktisi hukum, memberikan dukungannya terhadap pernyataan tersebut, dengan menekankan pentingnya langkah tersebut dalam pemulihan kerugian negara.

    “Pernyataan Presiden Prabowo adalah langkah yang sangat bijaksana, karena pemulihan kerugian negara harus menjadi prioritas dalam pemberantasan korupsi. Dengan mengembalikan uang yang dicuri, kita dapat meminimalkan dampak negatif korupsi terhadap pembangunan bangsa,” ujar Affandi.

    Menurut Affandi, meskipun ada perbedaan pendapat terkait mekanisme dan proses hukum, fokus utama dalam pernyataan Presiden adalah untuk memulihkan kerugian negara yang telah dirugikan. Ia juga menyatakan bahwa kebijakan ini sejalan dengan upaya untuk mengurangi kerugian negara dan mempercepat proses pemulihan ekonomi.

    “Tentu saja, proses hukum terhadap pelaku korupsi harus tetap dijalankan secara adil dan transparan. Namun, langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang negara yang telah hilang,” jelas Affandi.

    Affandi juga menekankan bahwa pengembalian uang negara dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional, dan menciptakan iklim yang lebih baik dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia juga berharap agar kebijakan ini dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

  • Berbanding Terbalik dengan Indonesia, Vietnam Turunkan PPN 8 Persen dan Pangkas Kementerian

    Berbanding Terbalik dengan Indonesia, Vietnam Turunkan PPN 8 Persen dan Pangkas Kementerian

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Vietnam telah mengambil langkah signifikan dengan menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 8 persen, berlaku hingga Juni 2025. 

    Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong konsumsi domestik dan mendukung pertumbuhan ekonomi pascapandemi Covid-19. 

    Meskipun diperkirakan akan mengurangi pendapatan anggaran negara sekitar 26,1 triliun dong Vietnam, pemerintah berharap penurunan PPN ini akan merangsang aktivitas bisnis dan produksi, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan melalui pajak lainnya. 

    Selain itu, pemerintah Vietnam berencana merampingkan struktur birokrasi dengan mengurangi jumlah kementerian dan lembaga negara dari 30 menjadi 21. 

    Reformasi ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan mengalihkan dana ke proyek pembangunan. Rencana ini diperkirakan akan selesai pada April 2025. 

    Sebaliknya, Indonesia berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini menuai perbandingan dengan langkah Vietnam. 

    Namun, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa setiap negara memiliki kebijakan fiskal yang disesuaikan dengan kondisi domestiknya. 

    Indonesia juga memberikan berbagai insentif pajak untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pembebasan PPN untuk bahan makanan pokok. 

    Pemerintah Indonesia berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kenaikan ini bertujuan untuk meningkatkan rasio pajak Indonesia, yang saat ini dianggap rendah dibandingkan dengan negara lain. 

  • Berbanding Terbalik dengan Indonesia, Vietnam Turunkan PPN 8 Persen dan Pangkas Kementerian

    Berbeda dengan Indonesia, Vietnam Justru Pangkas Jumlah Kementerian dan Alihkan Anggaran Pejabat untuk Pembangunan

    Fajar.co.id, Vietnam — Berbeda dengan Indonesia yang pada periode kali ini menghadirkan kabinet gemuk dengan gaji pejabatnya dinilai tak bersesuaian dengan kondisi keuangan negara yang terus melemah. Vietnam, salah satu tetangga dekat Indonesia justru memangkas kementerian untuk menghemat keuangan dan merampingkan birokrasi.

    Sebagaimana diberitakan Bloomberg pada Senin (16/12/2024), Negara Vietnam akan mengalihkan anggaran gaji para pejabat ke proyek pembangunan.

    Reformasi birokrasi Vietnam yang diklaim paling berani ini akan menghilangkan setidaknya 15-20 persen unit kementerian dan/atau lembaga negara. Jumlah pegawai negeri pun bakal dikurangi.

    Rencana ini muncul beberapa hari setelah negara itu mengesahkan draft aturan perpanjangan pengurangan pajak PPN, dari mulanya 10 persen menjadi 8 persen.

    Lima kementerian, empat lembaga pemerintah, dan lima saluran TV negara Vietnam termasuk badan-badannya akan dibubarkan, dikutip dari Reuters

    Menariknya lagi, negara itu juga akan menggabungkan beberapa kementerian.

    Direncanakan akan dipangkas dari 30 menjadi 21 Kementerian dalam program yang digambarkan sebagai “reformasi kelembagaan”.

    Jika reformasi tersebut selesai pada April 2025, Vietnam hanya memiliki 13 kementerian, empat lembaga setingkat menteri, dan empat badan pemerintah tambahan.

    Pemerintah Vietnam akan menggabungkan Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perencanaan dan Investasi.

    2 kementerian itu akan dilebur menjadi Kementerian Keuangan dan Perencanaan Nasional.

    Kementerian Transportasi akan digabung dengan Kementerian Konstruksi, kemudian Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Sosial akan dilebur menjadi Kementerian Dalam Negeri

  • Stefan Antonio: Karya Yos Suprapto Nampol, Jangan Baperan Dong!

    Stefan Antonio: Karya Yos Suprapto Nampol, Jangan Baperan Dong!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Stefan Antonio turut angkat bicara mengenai pembredelan pameran lukisan Yos Suprapto yang belakangan menuai kontroversi.

    Stefan menyebut bahwa karya-karya Yos Suprapto dikenal berani dan sarat kritik, sehingga bisa membuat kuping merah, terutama bagi pihak tertentu yang merasa tersentil.

    “Wah Karyanya emang nampol sih, pelukis Yos Suprapto pasti bikin kuping Mulyono merah,” ujar Stefan dalam keterangannya di aplikasi X @StefanAntonio__ (20/12/2024).

    Dikatakan Stefan, pembredelan pameran tersebut membuktikan bahwa karya seni masih memiliki daya kritik yang kuat, bahkan di era kebebasan berekspresi seperti sekarang.

    “Makanya pameran Karya Yos Suprapto sampai dibredel,” tukasnya.

    Namun, ia mengingatkan bahwa tidak seharusnya seni membuat pihak-pihak tertentu merasa baper.

    “Tapi namanya karya seni, ya ga usah pada baperan juga sih mestinya,” cetusnya.

    Stefan bilang, seorang seniman memang salah satu elemen pengawal demokrasi dengan cara membuat karyanya. Tidak terkecuali dalam bentuk kritik.

    “Seniman kan salah satu elemen pengawal demokrasi dengan cara membuat karya kritik-kritiknya yang tajam dan penuh bermakna,” kuncinya.

    Dikutip dari JawaPos, Pemeran ini dibatalkan disaat para pengunjung sudah hadir untuk acara pembukaan pameran. Pintu Galeri Nasional mendadak ditutup.

    Pintu utama digrendel, dan lampu tiba-tiba digelapkan. para pengunjung yang sudah hadir ke lokasi pun dibuat kecewa. 

    Dibatalkannya pameran lukisan tunggal karya Yos Suprapto di Galeri Nasional, Jakarta, meski sudah disiapkan dengan cukup matang selama sekitar satu tahu.

  • Soal Pembredelan Pameran Yos Suprapto, Okky Madasari Minta Menteri Kebudayaan Fadli Zon Bertanggung Jawab

    Soal Pembredelan Pameran Yos Suprapto, Okky Madasari Minta Menteri Kebudayaan Fadli Zon Bertanggung Jawab

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penulis kondang, Okky Madasari menagih pertanggung jawaban Menteri Kebudayaan Fadly Zon. Terkait pembredelan pameran Yos Suprapto.

    “Tanggung jawab utama Menteri Kebudayaan @fadlizon @Kemenkebud adalah memastikan tidak ada pemberangusan terhadap produk budaya,” kata Okky dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (21/12/2024).

    Pebulis novel 86 itu menyoroti kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru berjalan belum tiga bulan. Namun sudah melakukan sensor pada karya seni.

    “Ini belum ada 3 bulan pemerintahan baru, sudah ada sensor terhadap pameran di Galeri Nasional,” keluhnya.

    Menurut Okky, alasan bahwa lukisan Yos tidak sesuai tema tidak relevan. Karena menurutnya, lima lukisan yang dipersoalkan ada hubungannya dengan kedaulatan pangan.

    Ia memberi gambaran, tidak mampunya Indonesia berdaulat pangan karena kebijakan yang tidak berpihak.

    “Seniman, sastrawan, peneliti, individu yang mampu berpikir ketika disodori tema ‘kedaulatan pangan’. Kenapa kita gagal mencapai kedaulatan pangan? Oh, karena kebijakan yang tidak berpihak, oh, karena ada perselingkuhan antar elit, oh, karena ada penguasa yang korup, dst,” paparnya.

    Sebelumnya, seniman lukis Yos Suprapto mengekspresikan kekecewaannya karena 5 karyanya ditolak untuk dipamerkan di Galeri Nasional Jakarta dengan alasan tidak sesuai dengan tema dan dianggap terlalu vulgar dalam menyampaikan pesan lewat lukisan.

    Yos Suprapto sama sekali tidak setuju jika karya lukisannya yang disiapkan selama satu tahun belakangan dianggap tidak sesuai dengan tema. Dia justru menganggap 5 lukisan tersebut melengkapi narasi dari 25 lukisannya yang lainnya.

  • Stefan Antonio: Karya Yos Suprapto Nampol, Jangan Baperan Dong!

    Islah Bahrawi: Ketakutan di Ubun-Ubun di Balik Pembredelan Lukisan Yos Suprapto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Islah Bahrawi, turut memberikan komentar tajam terkait pembredelan pameran lukisan Yos Suprapto yang memicu kontroversi.

    Dikatakan Islah, tindakan tersebut mengindikasikan ketakutan yang mendalam terhadap pesan yang disampaikan melalui karya seni.

    “Satu hal yang paling ditakuti oleh mereka yang bersalah adalah gambar tentang kebenaran,” ujar Islah dalam keterangannya di aplikasi X @islah_bahrawi (21/12/2024).

    Ia menegaskan bahwa pembredelan ini justru memperlihatkan siapa yang takut dan apa yang sedang dilawan.

    “Dari pembredelan ini menjadi jelas, siapa yang takut dan apa yang benar,” sentilnya.

    Islah bilang, jika sebuah lukisan saja dianggap ancaman hingga harus dibungkam, maka ketakutan itu sudah mencapai tingkat yang serius.

    “Jika lukisan saja dibungkam, berarti ketakutan sudah di ubun-ubun,” tandasnya.

    Dikutip dari JawaPos, Pemeran ini dibatalkan disaat para pengunjung sudah hadir untuk acara pembukaan pameran. Pintu Galeri Nasional mendadak ditutup.

    Pintu utama digrendel, dan lampu tiba-tiba digelapkan. para pengunjung yang sudah hadir ke lokasi pun dibuat kecewa. 

    Dibatalkannya pameran lukisan tunggal karya Yos Suprapto di Galeri Nasional, Jakarta, meski sudah disiapkan dengan cukup matang selama sekitar satu tahu.

    Karena kurator yang ditunjuk Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, meminta lima diantara 30 lukisan untuk diturunkan dengan alasan tidak sejalan dengan tema dan pesannya terlalu vulgar tentang praktik kekuasaan.

    Yos Suprapto menolak untuk menurunkannya. Dia beralasan, lima lukisan tersebut masih sesuai dengan dari tema pameran.

  • Pilkada Tidak Langsung Butuh Sistem Politik yang Bebas Tekanan

    Pilkada Tidak Langsung Butuh Sistem Politik yang Bebas Tekanan

    Rakyat tidak memilih presiden secara langsung, melainkan melalui perwakilan yang ditunjuk. Namun, sistem ini berjalan baik karena budaya politik dan sistem kepartaiannya sudah mapan.

    “Bahwa suara anggota DPR itulah suara partai politik, rata-rata atau semua anggota DPR itu mengikuti partainya karena kalau tidak bisa saja di PAW (dipecat),” ucapnya.

    Dijelaskan Rizal, terdapat aturan yang memberikan kebebasan kepada setiap anggota DPR untuk merepresentasikan rakyatnya.

    “Saya pikir tidak ada masalah. Makanya sistem ini bagus ditetapkan kalau sistem kepartaian kita mapan dan modern,” imbuhnya.

    Rizal kemudian menyoroti pentingnya membedakan antara pemilihan gubernur dan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota.

    “Provinsi tidak memiliki wilayah geografis secara langsung. Kewenangan mereka sering tumpang tindih dengan kabupaten/kota,” Rizal menuturkan.

    Menurutnya, dalam konteks desentralisasi, gubernur sebaiknya dipilih oleh DPRD karena posisinya lebih sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

    “Karena itu, gubernur sebaiknya dipilih atau ditunjuk oleh DPRD agar lebih sesuai dengan konsep pemerintahan yang terdesentralisasi,” jelasnya.

    Sementara untuk kepala daerah di tingkat kabupaten/kota, Rizal menilai Pilkada langsung sebaiknya tetap dipertahankan dan dilaksanakan.

    Ia menekankan bahwa dengan Pilkada langsung bisa mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerahnya.

    Termasuk, menurut Rizal, Pilkada langsung juga bisa menjadi proses politik atau tempat rakyat belajar tentang demokrasi melalui keterlibatan aktif tersebut. Bahkan, Pilkada langsung juga dinilai memungkinkan masyarakat menilai langsung kualitas calon pemimpin mereka.