Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Prabowo Sebut Tak Berniat Mempersulit Kehidupan Masyarakat

    Prabowo Sebut Tak Berniat Mempersulit Kehidupan Masyarakat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dalam Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (28/12), Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melayani rakyat Indonesia tanpa pernah berniat mempersulit kehidupan mereka. Prabowo menyampaikan bahwa ia dan jajarannya siap bekerja keras demi kepentingan masyarakat.

    “Kami bersungguh-sungguh bertekad untuk bekerja keras melayani rakyat Indonesia. Kami tidak pernah merasa ada hari libur karena kami tahu rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang berbuat terbaik,” ujar Presiden Prabowo dengan penuh semangat.

    Prabowo juga menegaskan niatnya untuk memimpin pemerintahan yang bersih dan fokus menjaga kepentingan rakyat. “Tidak ada niat sedikit pun untuk mempersulit kehidupan rakyat Indonesia,” lanjutnya.

    Memasuki bulan kedua pemerintahannya, Prabowo meminta masyarakat untuk bersabar. Ia optimistis dengan potensi besar Indonesia dan yakin timnya mampu membawa perubahan yang berarti. “Mohon bersabarlah. Berilah kesempatan kami untuk bekerja sungguh-sungguh. Saya sudah melihat angka-angka yang luar biasa. Karunia dari Yang Mahakuasa untuk kita semua sangat besar,” ungkapnya.

    Dalam pidatonya, Presiden juga menyampaikan rasa bangga terhadap para menteri dan pejabat negara yang mendukung pemerintahannya. “Saya terus terang saja, saya bangga dengan tim yang membantu saya. Di awal-awal mereka waswas, katanya saya galak. Kalau enggak benar ya saya galak,” kata Prabowo dengan nada bercanda, yang disambut tawa hadirin.

  • Zulhas Ungkap Indonesia Impor Pangan hingga 30 Juta, Mulai 2025 Disetop

    Zulhas Ungkap Indonesia Impor Pangan hingga 30 Juta, Mulai 2025 Disetop

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Impor pangan terutama beras, gula, jagung pakan, hingga garam yang selama ini dilakukan pemerintah diupayakan akan disetop mulai tahun 2025.

    Janji untuk tidak mengimpor empat jenis pangan tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

    “Kami memutuskan tahun depan tidak impor beras, agar petani bisa tanam padi yang banyak serta harga di pasaran bagus,” katanya.

    Kemudian, pemerintah juga tidak akan melakukan impor garam sebab produksi garam petani mencukupi. Lalu tidak melakukan impor jagung pakan ternak serta tidak impor gula.

    “Jadi, sudah ada empat komoditas yang tahun depan kita tidak impor, nanti berkala akan ada komoditas lain yang akan dioptimalkan produksinya di dalam negeri sehingga menguntungkan kita,” pungkas dia.

    Dia tidak memungkiri jika Indonesia selama ini terus melakukan impor di bidang pangan. Makanya, pada pada 2025 Presiden Prabowo Subianto memutuskan Indonesia tidak lagi melakukan impor pangan.

    “Selama ini Indonesia impor pangan sampai 30 juta ton, hidup masyarakat tergantung dari impor gandum, gula, beras, buah-buahan, kopi dan sekarang waktunya swasembada pangan, kemudian swasembada air, energi dan hilirisasi yang kita tuju di akhir,” ujar dia, dilansir jpnn, Minggu (25/12).

    Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengungkapkan, keputusan tidak melaksanakan impor pangan untuk mendukung swasembada pangan nasional.

    “Swasembada pangan ini menjadi program prioritas utama pemerintah dari awal pencapaian target di 2029 tapi ini dimajukan ke 2027. Sehingga semua harus bekerja keras dan berkomitmen mewujudkan ini,” katanya.

  • Khawatir Biaya Produksi Dibebani, Apindo Minta Pemerintah Tunda Kebijakan PPN 12 Persen

    Khawatir Biaya Produksi Dibebani, Apindo Minta Pemerintah Tunda Kebijakan PPN 12 Persen

    FAJAR.CO.ID, KABUPATEN BOGOR — Kebijakan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada Januari 2025 ternyata meresahkan berbagai eleman masyarakat.

    Tidak hanya membuat rakyat kecil was-was, kebijakan itu juga justru membuat pengusaha turut khawatir. Para pengusaha memastikan, kebijakan itu akan menambah alias membebani biaya produksi, yang pada gilirannya memaksa produk dijual dengan harga mahal.

    Karena itu, Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk menunda penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai Januari 2025.

    “Kami dari Apindo menyarankan supaya pemerintah menunda pemberlakuan kebijakan PPN 12 persen,” kata Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Darwoto dilansir dari jpnn Minggu (29/12).

    Ia menjelaskan, meski bahan pokok tidak dikenakan PPN 12 persen namun barang lain dalam rantai produksi tetap terdampak biaya produksi, seperti bahan baku yang turut mengalami kenaikan atas pengenaan pajak dimaksud.

    Dia mengingatkan, kebijakan PPN 12 persen juga akan berdampak pada daya beli masyarakat, terutama untuk barang-barang premium seperti beras, buah-buahan, ikan, udang serta daging. Begitu pula dengan layanan kesehatan premium di rumah sakit VIP, pendidikan standar internasional serta listrik untuk pelanggan dengan daya 3.600-6.600 Volt Ampere.

    Menurut dia, kebijakan PPN 12 persen sangat berbeda dengan kebijakan yang diterapkan di negara berkembang lain. Seperti Vietnam yang baru-baru ini justru menurunkan PPN mereka dari 10 menjadi delapan persen.

  • Soal Dokumen ‘Bom Waktu’ yang Disiapkan Connie Setelah Hasto Ditetapkan Tersangka, Rocky Duga Bukti Kejahatan Jokowi

    Soal Dokumen ‘Bom Waktu’ yang Disiapkan Connie Setelah Hasto Ditetapkan Tersangka, Rocky Duga Bukti Kejahatan Jokowi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung angkat suara. Terkait dokumen ‘bom waktu’ yang diklaim dimiliki Connie Rahakundini, yang dititipkan Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto.

    Dokumen tersebut, menurutnya bisa saja dokumen tertulis. Meski tidak menutup kemungkinan dokumen video.

    “Yang tertulis, oke. Video mungkin bukti-bukti dugaan gratifikasi, misalnya,” kata Rocky dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Minggu (29/12/2024).

    Apapun itu. Rocky menyebut dokumen yang diklaim dikantongi Connie itu disebutnya tengah jadi bahan spekulasi.

    “Jadi bahan spekulasi. Apakah kalau KPK menduga bahwa dokumen-dokumen itu akan mendebarkan KPK. Apakah KPK akan lanjut dengan kasus ini,” ucapnya.

    Jika KPK mengendur semangatnya dalam mengusut kasus Hasto. Maka menurut Rocky dokumen yang dipegang Connie benar.

    “Kalau ternyata dalam satu dua hari kemudian KPK mulai cari cara untuk melemahkan positioning dia sendiri, dengan mulai kalimat-kalimat negosiasi itu petunjuk pertama bahwa seluruh dokumen yang ada pada Ibu Connie itu betul-betul otentik,” jelasnya.

    Apapun isi dokumen itu, Rocky menduga intinya adalah kejahatan Jokowi.

    “Itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi kan. Engak mungkin itu dokumen tentang kejatan iIbu Mega (Ketua Umum PDIP),” terangnya.

    Adapun dokumen dimaksud Connie saat ini disebutnya telah diamankan di Rusia. Bahkan telah dinotariskan.

    “Banyak dokumen penting sudah saya amankan di Rusia. Saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi dokumen-dokumen tersebut dan sudah saya notariskan,” ujar Connie melalui unggahannya di Instagram.

  • Rumah BUMN BRI Pekalongan Berhasil Dampingi 1.000 UMKM Naik Kelas

    Rumah BUMN BRI Pekalongan Berhasil Dampingi 1.000 UMKM Naik Kelas

    Kata Novi, setiap bulan, Rumah BUMN BRI Pekalongan mengadakan hingga 20 pelatihan untuk UMKM, dengan materi yang bervariasi, seperti digital marketing, legalitas usaha, manajemen operasional, laporan keuangan, packaging, foto produk hingga public speaking. Pendampingan ini bertujuan membantu pelaku UMKM agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.

    Tak tanggung-tanggung, selain mendorong peningkatan keterampilan UMKM, Rumah BUMN Pekalongan juga aktif ambil peran dalam memfasilitasi partisipasi UMKM dalam berbagai pameran dan event business matching.

    “Pada akhir tahun ini, 15 UMKM Pekalongan diumumkan akan turut serta dalam acara BRI UMKM Expo(RT) sebuah event strategis yang menjadi wadah para pelaku usaha untuk mengenalkan dan memperluas akses pasar atas produk-produk unggulannya di mata calon pembeli,” ucap Novi.

    Peran aktif Rumah BUMN BRI dalam mendukung UMKM ini selaras dengan komitmen perseroan dalam memberdayakan pelaku usaha melalui program pelatihan dan pendampingan. Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menegaskan bahwa Rumah BUMN tidak hanya sekadar menjadi tempat pertemuan, tetapi juga menjadi pusat pengembangan kapasitas dan kapabilitas pelaku UMKM.

    “Keberadaan Rumah BUMN sangat efektif dalam memberdayakan pengusaha UMKM, dan program ini sejalan dengan upaya untuk menaikkelaskan (graduasi) UMKM di Indonesia,” ujar Supari.

    Tercatat, BRI yang menjadi salah satu BUMN aktif dalam mendukung program ini telah mendirikan 54 titik Rumah BUMN di berbagai wilayah.  Bahkan, sejak awal terbentuk, Rumah BUMN yang dikelola BRI menunjukkan perkembangan yang signifikan, baik dari jumlah UMKM yang bergabung maupun banyaknya kegiatan yang terselenggara. Sampai September 2024, lebih dari 457.000 UMKM telah terdaftar di Rumah BUMN binaan BRI, dengan total 14.000 pelatihan yang dilaksanakan.

  • Saiful Mujani: SBY Lebih Demokratis Dibandingkan Prabowo

    Saiful Mujani: SBY Lebih Demokratis Dibandingkan Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wacana perubahan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi pembahasan hangat yang dianggap berpotensi memecah belah masyarakat.

    Hal ini juga memicu kekhawatiran terkait masa depan politik Indonesia menuju 2045.

    Guru Besar Ilmu Politik, Prof. Saiful Mujani, menilai kekhawatiran semacam itu wajar untuk memastikan legitimasi sistem demokrasi tetap terjaga.

    “Kekhawatiran semacam itu harus ada supaya sistem kita legitimate. Kita punya alasan menjaga dan mempertahankan sebuah sistem apapun itu. Itu harus ada alasannya,” ujar Saiful dikutip dari Podcast Akbar Faizal Uncensored, Minggu (29/12/2024).

    Dikatakan Saiful, berdemokrasi bukan merupakan sebuah pilihan. Melainkan sebuah takdir yang harus dijalankan.

    “Cuma pertama-tama, ini konsekuensi, bukan pilihan sebenarnya, ini kita ditakdirkan harus berpolitik dengan sistem demokrasi,” ucapnya.

    Ia menegaskan bahwa demokrasi bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan.

    “Itu bukan pilihan, tapi keharusan. Oleh karena itu konsekuensinya harus kita tanggung. Cuma, apapun bentuk sistem demokrasi yang kita anut, itu sama saja,” cetusnya.

    Saiful Mujani mengkritik kurangnya visi demokrasi dalam wacana perubahan mekanisme Pilkada.

    “Kita mau menganut kembali ke parlemen kalau di tingkat nasional, tingkat daerah berada di DPRD yang berkuasa atau mau kita kembalikan kepada rakyat,” Saiful menuturkan.

    ia secara khusus menyinggung Prabowo Subianto yang dianggap lebih sering membahas strategi perang daripada gagasan demokrasi.

    “Sebutlah itu dua varian demokrasi. Yang jadi persoalan dan ini yang menurut saya menggambarkan bahwa pak Prabowo sebetulnya tidak punya visi yang cukup baik dan kuat untuk demokrasi,” tambahnya.

  • Soal Dokumen ‘Bom Waktu’ yang Disiapkan Connie Setelah Hasto Ditetapkan Tersangka, Rocky Duga Bukti Kejahatan Jokowi

    Rocky Gerung Duga Penetapan Tersangka Hasto Karena Dendam Jokowi, Akibat Kebijakannya Dipreteli PDIP

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung menduga penetapan Hasto Kristiyanto ada hubungannya dengan Jokowi. Ia menyebutnya sebagai pemerasan politik.

    “Dengan muda kita simpulkan ini pemerasan politik,” kata Rocky dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu (28/12/2024).

    Ia mengungkapkan, Hasto mestinya ditetapkan tersangka sejak empat tahun lalu karena terkait dalam kasus Harun Masiku. Tepat saat Jokowi masih menjabat Presiden ke-7.

    Namun saat itu, Jokowi secara bersamaan juga adalah kader PDIP.

    “Karena mestinya 4 tahun lalu ditangkap Hasto. Kenapa 4 tahun lalu ketika Jokowi jadi petugas Partai PDIP, kenapa dia tidak lakukan operasi. Kan itu masalahnya,” ucapnya.

    Kini, kondisinya berbeda. Hasto sebagai Sekretaris Jenderal PDIP, belakangan kerap mengkritik Jokowi.

    Begitu pula dengan kader PDIP lainnya. Bahkan Jokowi bersama anak dan menantunya dipecat dari partai tersebut.

    “Jadi sekarang, ketika Hasto secara terbuka mempreteli kelakuan Jokowi selama berkuasa, tentu dendam Jokowi menjadi perintah politik,” ujarnya.

    Karena saat ini Jokowi tak punya lagi kekuasaan. Ia menduga Jokowi menggunakan pimpinan partai untuk melakukan perintah.

    “Kita bisa tahu itu perintahnya lewat siapa, atau bisa kita duga lewat siapa. Yang penting itu Hasto harus ditersangkakan,” jelasnya.

    “Atau ada yang mengambil inisiatif, seseorang di petinggi partai untuk mentersangkakan Hasto. Karena ada konteks baru, yaitu PDIP ngotot PPN 12 persen harus diturunkan,” tambahnya.
    (Arya/Fajar)

  • Harga Pangan Stabil Pasca Natal 2024, Mendag: Ketersediaan Terjamin

    Harga Pangan Stabil Pasca Natal 2024, Mendag: Ketersediaan Terjamin

    FAJAR.CO.ID, BANDARLAMPUNG – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan harga pangan secara nasional cenderung stabil hingga dua hari setelah Natal 2024.

    “Sampai dengan 27 Desember atau dua hari setelah Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2024, harga bahan pokok cenderung stabil dibandingkan bulan lalu,” ujar Budi dalam rapat koordinasi pangan di Bandarlampung, Sabtu.

    Budi menjelaskan sejumlah komoditas pangan yang stabil meliputi beras, gula, minyak goreng, tepung, daging sapi, dan bawang putih. “Beras premium Rp16.300 per kilogram, beras medium Bulog Rp12.600 per kilogram, gula pasir Rp18.200, minyak goreng curah Rp17.600 per liter, MinyaKita Rp17.200, dan minyak kemasan premium Rp21.900,” jelasnya.

    Untuk komoditas lainnya, daging sapi berada di harga Rp138.700 per kilogram, tepung terigu Rp13.200, cabai merah keriting Rp46.700, cabai merah besar Rp48.300, rawit merah Rp57.200, bawang putih kating Rp44.400, dan bawang putih honan Rp44.200 per kilogram.

    Namun, Budi juga mencatat adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas, seperti bawang merah yang naik 5,78 persen menjadi Rp43.900 per kilogram. “Telur ayam ras naik 7,59 persen menjadi Rp32.600 per kilogram, dan daging ayam ras naik 3,12 persen menjadi Rp39.700 per kilogram,” tambahnya.

    Budi menegaskan bahwa stok bahan pangan mencukupi hingga awal tahun depan. “Ketersediaan bahan pangan di akhir tahun hingga tahun depan terjamin dan harga akan terus kami pantau secara berkala,” tutupnya.

  • Disebut Orang Gagal Usai Kritik Prabowo yang Ingin Ampuni Koruptor, Mahfud MD dan Habiburokhman Diminta Debat Terbuka

    Disebut Orang Gagal Usai Kritik Prabowo yang Ingin Ampuni Koruptor, Mahfud MD dan Habiburokhman Diminta Debat Terbuka

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Muncul wacana debat terbuka Pakar Hukum Mahfud MD dengan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Setelah Habiburokhman menyebut Mahfud orang gagal.

    Wacana itu salah satunya diembuskan Pegiat Media Sosial bercentang biru bernama Nakula. Ia berharap ada stasiun televisi yang ingin menggelar debat dua tokoh itu.

    “Semoga ada stasiun televisi atau perguruan tinggi yang menggelar debat terbuka antara Mahfud MD dan Habiburrahman,” kata Nakula dikutip dari unggahan pribadinya di X, Sabtu (28/12/2024).

    Ia bahkan menyentil sejumlah media nasional swasta.

    “Bagaimana, setuju? ujarnya.

    Unggahan Nakula itu menuai respon dari warganet lainnya. Tak sedikit yang setuju.

    “Sepakat. Biar kita tahu kualitas masing-masing mereka,” kata seorang warganet.

    “Ya jelas setuju banget to yooo,” kata warganet lainnya.

    Sebelumnya, Mahfud mengaku bingung sikap Presiden Prabowo tentang pemberantasan korupsi.

    “Katanya korupsi akan disikat, koruptor akan dikejar sampai ke Antartika. Tapi katanya lagi koruptor akan diberi maaf asal mengembalikan hasil korupsinya. Masih ada harapan karena dia juga bilang, ‘Tunggu stlh 6 bln’,” cuit Mahfud di X.

    Pada kesempatan berbeda, Mahfud menegaskan, pihak yang melaksanakan wacana pengampunan koruptor tanpa ada perubahan aturan bisa terkena pidana.

    “Siapa yang membolehkan itu bisa terkena Pasal 55, berarti ikut menyuburkan korupsi, ikut serta, ya. Pasal 55 KUHP itu,” tegasnya.

    Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyindir mantan Menko Polhukam Mahfud MD. 

  • PDIP Versus Jokowi, Prof Henri Subiakto: Kebusukan Siapa yang akan Terbongkar?

    PDIP Versus Jokowi, Prof Henri Subiakto: Kebusukan Siapa yang akan Terbongkar?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejak Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP bicara ke publik lewat rekaman video usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Prof. Henri Subiakto, Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga menduga ada kemungkinan PDIP akan membongkar kasus kasus korupsi yang mereka ketahui, bahkan termasuk hal hal yang selama ini dirahasiakan terkait dinasti politik Jokowi dan latar belakang mereka.

    “Sejak mantan ketua KPK Agus Raharjo membuka pengalaman pribadinya diintervensi Jokowi di saat menangani kasus E KTP, hingga kemudian pengakuan Agus tidak pernah jadi laporan adanya fitnah atau pencemaran nama baik, bahkan tidak ada bantahan resmi dari pihak Jokowi, maka kesan Jokowi hobi cawe-cawe tehadap hukum jadi sangat kuat melekat,” tulis Henri di akun X pribadinya, dikutip pada Sabtu (28/12/2024).

    Belakangan, lanjut dia, Hasto Sekjen PDIP juga bicara ke publik, bahwa dulu sempat ada kriminalisasi terhadap Anies Baswedan adalah perintah Jokowi.

    “Nampaknya amunisi menyerang Jokowi sudah mulai ditembakkan. Tak hanya itu, PDIP kemudian bahkan memecat mantan presiden ke 7 tersebut dari keanggotaan partai,” sambungnya.

    Tentu, menurut Henri, apa yang dilakukan PDIP itu dimaknai sangat menyakitkan Jokowi. Kemudian balasannya sekarang Hasto ditersangkakan KPK.

    Kasus Harun Masiku yang sejak tahun 2019 buron karena terlibat menyuap komisioner KPU, diangkat kembali hingga menyeret Sekjen PDIP sebagai tersangka pelaku obstraction of justice, menghalang halangi penegakkan hukum.

    “Inilah kasus hukum yang sangat kental dengan nuansa politik. Pada saat PDIP masih jadi bagian dari lingkar kekuasaan, kasus Harun Masiku seperti gelap tak berkembang. Tapi kemudian saat PDIP berseteru dengan Jokowi, kasus Harun Masiku dibuka kembali dan Hasto langsung jadi tersangka KPK. Maka ramailah di publik, dianggap hukum telah dijadikan sebagai alat politik. Penegakkan hukum diwarnai oleh kepentingan politik penguasa,” ungkapnya.