Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Berantas Judi Online, OJK Blokir 8.500 Rekening Sepanjang 2024

    Berantas Judi Online, OJK Blokir 8.500 Rekening Sepanjang 2024

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pelaksana Tugas Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) M Ismail Riyadi menyatakan bahwa pihaknya meminta pelaku perbankan untuk memblokir kurang lebih 8.500 rekening terkait tindak pidana judi online selama 2024.

    Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, ia mengatakan bahwa upaya pemblokiran tersebut berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

    “Dalam rangka pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK senantiasa berkoordinasi dengan Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) lain, termasuk dengan aparat penegak hukum,” katanya.

    Hal tersebut karena OJK merupakan bagian dari Satgas Pemberantasan Perjudian Daring yang telah dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring tertanggal 14 Juni 2024.

    Ismail menyatakan bahwa pihaknya juga meminta para pelaku perbankan untuk melakukan Enhance Due Diligence (EDD) serta pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Enhanced Due Diligence (EDD) adalah tindakan Customer Due Diligence (CDD) lebih mendalam yang dilakukan pengguna Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (LAPMN) terhadap calon nasabah, walk in customer, atau nasabah, yang berisiko tinggi termasuk politically exposed person dan/atau dalam area berisiko tinggi.

    Sementara Customer Due Diligence adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh pengguna LAPMN untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan atau pola transaksi calon nasabah, nasabah, atau walk in customer.

  • Masukkan Jokowi sebagai Tokoh Terkorup, OCCRP Ternyata Lembaga yang Sangat Dipercaya Publik Dunia

    Masukkan Jokowi sebagai Tokoh Terkorup, OCCRP Ternyata Lembaga yang Sangat Dipercaya Publik Dunia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Joko Widodo alias Jokowi hingga kini masih jadi perbincangan hangat publik. Diketahui, Presiden ke-7 RI itu masuk ke dalam daftar finalis pemimpin dunia paling korup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Meski sejumlah pihak, khususnya para pendukung fanatik mantan kader PDIP itu, terus membela ayah dari Wapres Gibran tersebut, tampaknya upaya itu tak berpengaruh. Pasalnya, OCCRP bukanlah lembaga kaleng-kaleng yang bisa diframing negatif.

    OCCRP sendiri diketahui merupakan lembaga independen yang berfokus pada jurnalisme investigasi terbesar di dunia.

    Selama beroperasi, OCCRP telah membuat lebih dari 702 pejabat dunia mengundurkan diri atau diskors dari jabatan. Laporan-laporan lembaga ini telah menghasilkan lebih dari 620 dakwaan, berbagai vonis hukuman, hingga lebih dari 100 aksi korporasi.

    OCCRP pernah dinominasikan untuk penghargaan Nobel Perdamaian pada 2023 oleh Profesor Wolfgang Wagner di Vrije Universiteit Amsterdam atas karyanya yang berkontribusi pada perdamaian dengan mengungkap korupsi politik dan kejahatan terorganisir.

    Pada 2017, OCCRP juga dianugerahi Penghargaan Pulitzer untuk laporan mengenai Panama Papers Series.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga Uni Eropa juga pernah memberikan penghargaan kepada lembaga yang berfokus pada isu korupsi itu.

    Dilansir dari situs OCCRP, lembaga ini memiliki visi menjadikan dunia lebih terinformasi di mana kehidupan, mata pencaharian, dan demokrasi tidak terancam oleh kejahatan dan korupsi.

  • Prabowo Bilang PPN 12 Persen untuk Barang Mewah, Saleh Daulay: Masyarakat Patut Bersyukur

    Prabowo Bilang PPN 12 Persen untuk Barang Mewah, Saleh Daulay: Masyarakat Patut Bersyukur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia patut bersyukur atas kebijakan perpajakan yang adil dan prorakyat yang telah diputuskan Prabowo.

    Dengan kebijakan itu, semua warga negara memiliki peluang dan akses yang sama untuk maju. Kesempatan untuk berkembang terbuka lebar bagi semua yang ingin maju dan berkontestasi secara sehat.

    “Ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Sensitivitas dan keberpihakan Prabowo pada rakyat kecil tak perlu diragukan lagi. Karena itu, jangan terlena ikut berpolemik di medsos yang tidak berujung,” kata Saleh, Rabu (1/1/2025).

    Sebagai bagian dari keberpihakan itu, Prabowo ternyata telah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 38,6 Triliun. Paket stimulus ini khusus dipersiapkan untuk mengantisipasi dampak kenaikan PPN.

    Di dalam paket itu, misalnya, ada bantuan beras untuk 16 juta keluarga, diskon tarif listrik 50 persen, keringanan pembiayaan industri padat karya, bebas PPh bagi pekerja yang bergaji di bawah 10 juta, bansos, dan banyak bantuan subsidi lainnya.

    “Artinya, meski kenaikan PPN 12 persen itu hanya dikenakan pada barang mewah dan orang mampu, namun pemerintah tetap menyiapkan paket stimulus dalam melindungi masyarakat kecil yang mungkin terdampak. Ini adalah keputusan yang diambil secara bijaksana. Stabilitas sosial, ekonomi, dan politik dijunjung tinggi. Sangat jauh dari politik pencitraan untuk sekedar mencari popularitas dan publisitas,” urainya.

    “Saya punya harapan besar pada presiden Prabowo. Jika kebijakan-kebijakan berpihak pada rakyat yang didasari atas keadilan sosial tetap dilanjutkan, Indonesia emas 2045 diperkirakan akan terwujud,” tutup Ketua Komisi 7 DPR RI itu. (sam/fajar)

  • Fahri Hamzah Menilai Politik Liberal Banyak Korbankan Konsolidasi Nasional

    Fahri Hamzah Menilai Politik Liberal Banyak Korbankan Konsolidasi Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menilai politik liberal yang berkembang di Indonesia selama ini telah mengorbankan semangat konsolidasi dan keharmonisan nasional.

    Dalam diskusi “Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025” yang digelar di Jakarta, Rabu, Fahri menyampaikan bahwa politik liberal cenderung menciptakan situasi “centang perenang” yang memicu perpecahan di antara anak bangsa.

    “Politik liberal memungkinkan kita diadu, bertengkar, dan saling menghina, padahal efeknya tidak signifikan,” ujar Fahri.

    Ia menegaskan pentingnya mengembalikan politik Pancasila sebagai narasi besar untuk memperkuat persatuan.

    Menurutnya, perkembangan teknologi dan kebebasan media sosial justru memperparah polarisasi dengan menjadi wadah saling menegasikan.

    “Hal ini memprihatinkan, bahkan sampai menyinggung pemimpin bangsa,” kata Fahri.

    Fahri juga menyoroti godaan bagi sejumlah negara untuk meniru sistem pemerintahan China yang dinilai berhasil membawa kemajuan pesat. Namun, ia mengingatkan bahwa kecenderungan tersebut dapat memunculkan sikap otoriter.

    “Pada saat yang sama, ada orang yang tergoda untuk menjadi otoriter,” ujarnya.

    Di sisi lain, Fahri mengkritik negara-negara Barat yang menganut politik liberal karena dinilai gagal mengonsolidasikan bangsanya. Peperangan yang terjadi, menurutnya, meruntuhkan moral negara-negara tersebut sebagai negara demokrasi.

    Fahri mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin konsolidasi nasional dengan komando politik yang berlandaskan jati diri bangsa. Langkah tersebut, menurutnya, penting untuk membangun kekuatan Indonesia di masa depan.

  • Masuknya Jokowi dalam Nominasi Tokoh Paling Korup di Dunia Disebut Hadiah Tahun Baru 2025

    Masuknya Jokowi dalam Nominasi Tokoh Paling Korup di Dunia Disebut Hadiah Tahun Baru 2025

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Masuknya Jokowi dalam nominasi paling korup di dunia dianggap hadiah tahun baru. Terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia.

    “Hadiah Tahun Baru 2025 buat Jokowi,” kata Dokter Tifauzia Tyassuma atau akrab disapa Dokter Tifa, dikutip dari unggahannya di X, Rabu (1/1/2024).

    Menurutnya, masuknya Jokowi dalam nominasi itu menunjukkan siapa Jokowi. Bahwa ia koruptor kelas kakap.

    “Dunia menganugerahi gelar bukan main-main: Koruptor dunia kelas kakap,” ujarnya.

    Tifa pesimis apakah Jokowi bisa diadili atau tidak. Tapi menurutnya, Jokowi bisa diadili di akhirat.

    “Kalau tidak ada pengadilan dunia yang mampu menghukum makhluk ini, maka kita minta pengadilan akhirat saja,” ucapnya.

    “Lebih ngeri sih. Membayangkannya saja ngeri banget,” tambahnya.

    Nominasi itu diketahui dikeluarkan OOCRP. Singkatan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project. Organisasi jurnalis anti korupsi terbesar di dunia.

    Organisasi itu merilus daftar finalis “Person of the Year 2024” untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Dalam daftar tersebut, Jokowi masuk sebagai salah satu nama yang disebut sebagai pemimpin dunia paling korup.

    Menanggapi itu Jokowi menegaskan bahwa saat ini banyak fitnah dan framing jahat yang beredar tanpa didukung oleh bukti yang jelas. Baginya, tuduhan semacam itu hanyalah upaya untuk merusak reputasinya melalui berbagai kendaraan politik atau organisasi.

    “Ya sekarang banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Orang bisa memakai kendaraan apapun lah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, membuat framing jahat,” cetus Jokowi.
    (Arya/Fajar)

  • Penting! Kelulusan CPNS Ternyata Bisa Dibatalkan, Ini 5 Alasannya

    Penting! Kelulusan CPNS Ternyata Bisa Dibatalkan, Ini 5 Alasannya

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Jika kamu pejuang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Maka informasi ini penting diketahui.

    Menjadi PNS ternyata memang tak mudah. Ada berbagai kualifikasi yang mesti dipenuhi.

    Untuk dinyatakan lulus, ada berbagai tahap seleksi pula yang diikuti. Mulai dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan berbagai seleksi lain sesuai dengan formasinya.

    Tapi menjadi PNS ternyata perjuangannya tak sampai situ. Setelah dinyatakan lulus, bisa saja kelulusan itu dibatalkan.

    Penasaran mau tahu apa saja alasannya?
    Berikut ini lima alasannya:

    mengundurkan diri;

    dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;

    terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;

    tidak memenuhi persyaratan seleksi; atau

    meninggal dunia.

    Di sisi lain, pembatalan kelulusan juga bisa diajukan. Yakni dengan mengajukan pengunduran diri.

    Surat pengunduran diri dapat diusulkan kepada eKetua Panselnas. Adapun syaratnya sebagai berikut:

    a. surat pengunduran diri yang bersangkutan;
    b. surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK; atau
    c. surat keterangan meninggal dunia dari kepala kelurahan/desa/kecamatan.
    (Arya/Fajar)

  • Anies dan Ahok Siapkan Kejutan, Pengamat: Mereka Sama-sama sebagai Korban Ketamakan

    Anies dan Ahok Siapkan Kejutan, Pengamat: Mereka Sama-sama sebagai Korban Ketamakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pertemuan antara para Mantan Gubernur DKI Jakarta yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Anies Baswedan dalam rangka perayaan malam tahun baru 2025 di Pemprov DKI Jakarta menyita perhatian publik.

    Keduanya nampak duduk bersebelahan dan sempat saling berbisik. Mereka juga sempat berpose bersama. Keduanya juga sama-sama mengenakan setelan batik.

    Kedekatan keduanya pun terabadikan. Tak sedikit yang mengapresiasi kehangatan pertemuan tersebut.

    Diketahui, pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, Ahok dan Anies berlawanan. Ahok berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat dan Anies dengan Sandiaga Uno.

    Pemerhati Sosial dan Politik, Jhon Sitorus menyebut pertemuan keduanya jadi momen langka dan bersejarah.

    “Momen langka dan bersejarah. Ketika Ahok dan Anies Baswedan 1 frame dalam acara tahun baru Pemprov Jakarta. Kita harus mengesampingkan ego, karena lawan kita adalah raksasa yang tamak kekuasaan,” kata Jhon dalam Akun X-pribadinya, Selasa, (31/12/2024).

    Sementara itu, Pakar Komunikasi Universitas Airlangga, Prof Henry Subiakto menyebut Ahok dan Anies sama-sama sebagai korban ketamakan.

    “Saya salut dengan tokoh-tokoh yang pernah bersaing bahkan berkonflik tatkala berpolitik di ibu kota. Namun di malam Tahun Baru 2025 tokoh tokoh itu bisa ‘bersatu’ berkumpul bersama,” ungkap Prof Henri.

    “Seolah mereka ingin menyampaikan pesan bahwa mereka semua itu adalah sama-sama sebagai korban ketamakan tokoh yang ingin mengcengkeram kekuasaan dengan politisasi untuk kepentingan diri dan keluarganya. Selamat tahun Baru dengan Kesadaran Politik Yang Baru pula,” tambahnya.

  • Masuknya Jokowi dalam Nominasi Tokoh Paling Korup di Dunia Disebut Hadiah Tahun Baru 2025

    OCCRP Cari Jokowi, Dokter Tifa: Jangan Cengengesan Mulu!

    Tifa seakan menantang dan memberi peringatan pada Jokowi, dengan menekankan bahwa masa depan yang penuh ketidakpastian tengah menanti.

    “Bingung deh, bingung pasti,” kuncinya.

    Sebelumnya, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia, Connie Rahakundini Bakrie, memberikan bocoran terkait “bom waktu” yang pernah ia singgung sebelumnya.

    Dalam keterangannya, Connie menyinggung seseorang bernama Mulyono dan mengklaim memiliki sejumlah dokumen penting yang sudah dinotariskan di Rusia.

    “Supaya Si Mulyono itu dengar, dia musti dengar, jadi orang itu coba lihat gurunya dulu itu siapa? Belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka,” ujar Connie dikutip dari unggahan akun X @nak_Negeri (1/1/2025).

    Connie juga meminta perhatian Ibu Negara, Iriana Jokowi. Ia mengisyaratkan bahwa informasi yang ia miliki bukanlah hal sepele dan menyangkut hal besar yang berhubungan dengan negara.

    “Bu Iriana BDW jangan tenang-tenang ibu. Kata ibu Iriana, kalau tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin diberikan ke saya,” sebutnya.

    Ia mengungkapkan bahwa dokumen-dokumen tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk seseorang bernama Andi dan pihak kepolisian, yang hingga kini belum diungkap ke publik.

    “Menyangkut Mulyono sedikit banyak, pasti. Karena semua data dokumen, apa itu, ada di saya yang sudah dinotariskan di Rusia,” Connie menuturkan.

    Connie memberikan sinyal bahwa ia siap membuka data tersebut jika situasinya mendesak.

    “Ada dari mas Andi belum dibuka, ada dari Kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka-bukaan atau ancur-ancuran. Ini yang kita mau?,” tandasnya.

  • Sindir Jokowi? Sudirman Said: Tak Ada Tempat Sembunyi bagi Kejahatan

    Sindir Jokowi? Sudirman Said: Tak Ada Tempat Sembunyi bagi Kejahatan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Malam pergantian tahun selalu menjadi momen refleksi, bukan hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi mereka yang berada di puncak kekuasaan.

    Tak terkecuali Sudirman Said, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang dengan tegas memberikan peringatan di penghujung tahun 2024.

    Dalam suasana tahun baru, ia mengingatkan para pemegang kekuasaan bahwa tidak ada yang bisa bersembunyi dari kebenaran.

    Momen itu datang tak lama setelah mantan Presiden Jokowi masuk dalam daftar pejabat terkorup dunia, yang membuat berbagai kalangan terkejut dan saling berpendapat.

    Dalam unggahannya di X, Sudirman menggugah lirik dari lagu legendaris Bob Marley, “You can run, but you can’t hide.”

    Kalimat ini seolah menjadi peringatan keras, bahwa tak ada tempat bagi kejahatan, dan pada akhirnya, kebenaran akan selalu terungkap, meski dengan cara yang tak terduga.

    “Tentu kita prihatin dengan cerita penutup tahun 2024 ini,” ujar Sudirman dikutip pada Rabu (1/1/2025).

    Kalimat itu menggambarkan kekecewaan yang mendalam terhadap keadaan, terutama terkait dengan kabar mengejutkan yang melibatkan Presiden Jokowi.

    Namun, di balik kekecewaannya, Sudirman melihat peristiwa ini sebagai pelajaran berharga.

    “Semoga ini menjadi referensi dan pembelajaran bagi pemegang kekuasaan di manapun, pada level apapun,” lanjutnya.

    Bagi Sudirman, pemegang kekuasaan harus selalu sadar akan tanggung jawab moral mereka. Sebab, dalam sistem yang adil, tak ada satu pun yang dapat menyembunyikan keburukan.

  • Tutup Tahun 2024 Dengan Cemerlang, Ini 10 Pencapaian dan Dedikasi BRI pada Ekonomi Kerakyatan

    Tutup Tahun 2024 Dengan Cemerlang, Ini 10 Pencapaian dan Dedikasi BRI pada Ekonomi Kerakyatan

    Dari sisi intermediasi, hingga akhir September 2024 BRI berhasil menyalurkan kredit senilai Rp1.353,36 triliun atau tumbuh 8,21% secara year on year (yoy). Penyaluran kredit yang tumbuh positif tersebut juga membuat aset BRI tercatat meningkat 5,94% yoy menjadi sebesar Rp1.961,92 trilliun. Sementara itu, dari sisi liabilities BRI berhasil menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp1.362,42 triliun atau tumbuh 5,59% yoy, dengan komposisi dana murah (CASA) mendominasi DPK BRI dengan porsi mencapai 64,17%.

    Jadi Penyalur Kredit UMKM Terbesar Dengan Porsi 81,21%

    BRI terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui akses pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Hingga akhir Triwulan III 2024, BRI berhasil menyalurkan kredit senilai Rp1.353,36 triliun atau tumbuh 8,21% secara year on year (yoy), dan dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70% diantaranya atau sekitar Rp1.105,70 triliun merupakan kredit kepada segmen UMKM.

    Penyetor Dividen Terbesar ke Negara

    Sepanjang tahun 2023 lalu BRI berhasil mencatatkan laba bersih senilai Rp60,4 triliun, atau tumbuh 16,5% yoy. Sebagai bentuk komitmen penciptaan economic value, BRI membagikan dividen sebesar 80% dari total laba bersih atau senilai Rp43,49 triliun kepada pemegang saham baik pemerintah maupun publik.

    Atas pembagian dividen kepada pemegang saham tersebut, BRI menjadi perusahaan dengan setoran dividen terbesar di tahun 2024. Kementerian BUMN mencatat total dividen BUMN yang disetorkan ke negara mencapai Rp85,5 triliun, dan sebesar 30% diantaranya atau senilai Rp25,7 triliun merupakan kontribusi BRI.