Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Masuk Nominasi Terkorup Dunia, Dedy PSI Sanjung Jokowi: Tokoh yang Tidak Pernah Selesai Dibicarakan

    Masuk Nominasi Terkorup Dunia, Dedy PSI Sanjung Jokowi: Tokoh yang Tidak Pernah Selesai Dibicarakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi DPW PSI Bali, Dedy Nur, turut memberikan tanggapan terkait ramainya pembicaraan mengenai Presiden ke-7 RI, Jokowi, belakangan ini.

    Dikatakan Dedy, sosok Jokowi merupakan tokoh bangsa yang selalu menarik perhatian, baik di tingkat nasional maupun internasional.

    “Tokoh bangsa satu ini memang tidak pernah selesai untuk dibicarakan, baik oleh mereka yang nongkrong di dalam negeri maupun media-media luar negeri,” ujar Dedy dalam keterangannya di aplikasi X @DedynurPalakka (2/1/2025).

    Ia menilai, kepemimpinan Jokowi selama satu dekade telah memberikan dampak besar, termasuk pada sejumlah pihak yang merasa terusik oleh kebijakan yang diambilnya.

    “Ketergantungan pada sosok ini memang agak berat, karena 10 tahun menjadi Presiden Indonesia ternyata bikin banyak kepentingan terutama asing sangat resah dan terganggu,” sebutnya.

    Dedy menyebut, ketergantungan terhadap sosok Jokowi cukup tinggi, terutama setelah 10 tahun memimpin Indonesia.

    “Dulu saat dia berkuasa, tidak ada satupun lembaga seperti OCCRP yang berani bersuara,” imbuhnya.

    Menurutnya, kepemimpinan Jokowi membuat banyak kepentingan, termasuk pihak asing, merasa terganggu.

    Ia juga menyinggung keberanian lembaga-lembaga tertentu seperti OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) yang baru muncul memberikan kritik setelah Jokowi tak lagi menjabat sebagai Presiden.

    “Tapi setelah beliau purna tugas baru lembaga sejenis ini muncul ke permukaan. Ada apa?,” kuncinya.

    Sebelumnya, Guru Besar Universitas Airlangga sekaligus pengamat politik, Prof. Henri Subiakto, menyoroti isu yang mengemuka setelah Presiden ke-7, Jokowi, masuk dalam daftar pejabat terkorup versi OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).

  • Persoalan Anggaran, Mulai 1 Januari 2025 Bus Trans Mamminasata hanya Layani Koridor 5

    Persoalan Anggaran, Mulai 1 Januari 2025 Bus Trans Mamminasata hanya Layani Koridor 5

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Layanan Bus Trans Mamminasata kini hanya beroperasi untuk satu koridor, yakni koridor 5. Itu berlaku per 1 Januari 2025.

    Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sulawesi Selatan, Andi Erwin Terwo. Ia mengatakan hal itu karena adanya pengurangan subsidi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    Sebelumnya, ada tiga koridor yang beroperasi. Semuanya disubsidi Kemenhub. Kini subsidi hanya disalurkan untuk satu koridor.

    “Kan kementerian hanya satu kan yang disubsidi,” terang Erwin kepada fajar.co.id melalui telepon, Jumat (3/1/2025).

    Karena Kemenhub kini hanya bisa menyalurkan subsidi untuk satu koridor. Erwin mengatakan pihaknya memilih koridor lima.

    Koridor lima diketahui melayani rute Unhas Teknik Gowa-Unhas Tamalanrea.

    Erwin mengatakan pihaknya saat ini mencari jalan keluar. Terkait persoalan tersebut.

    Pihak Kemenhub, kata Erwin, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menyubsidi satu koridor.

    “Kementerian Perhubungan meminta, supaya Pemprov menangani satu koridor. Nah, sekarang untuk menindak lanjuti itu,” ucapnya.

    Rencananya, ia mengatakan pihak Pemprov akan menyubsidi koridor 1. Jika itu bisa dilakukan, maka hanya ada dua koridor yang akan beroperasi.

    “Jadi kita juga ini, mencoba mengambil satu koridor,” ucap Erwin.

    “Ya (jadi hanya dua),” tambahnya.

    Proses subsidi dari Pemprov itu, kata Erwin dalam tahap koordinasi dengan bagian terkait.

    “Untuk sementara ini, insya allah akan kita tindak lanjuti segera. Kemudian yang kita lakukan sekarang, membentuk tim kerja,” pungkasnya.

  • Ambang Batas Pilpres Ternyata Sudah Puluhan Kali Digugat ke MK, Kenapa Baru Sekarang Diterima? Begini Penjelasannya

    Ambang Batas Pilpres Ternyata Sudah Puluhan Kali Digugat ke MK, Kenapa Baru Sekarang Diterima? Begini Penjelasannya

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Ambang batas Pemilihan Presiden (Pilpres) telah dihapuskan. Itu setelah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan dinyatakan inkonstitusional.

    MK mengabulkan gugatan yang dilayangkan Enika Maya Oktavia dalam perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024. Yang melakukan uji materi pada Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

    “Menurut saya, dari dulu seharusnya putusan ini dilakukan,” kata Pakar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin (Unhas), Fajlurrahman Jurdi, kepada fajar.co.id, Kamis (2/1/2025).

    Ia mengatakan, pasal yang diuji sebelumnya telah puluhan kali digugat ke MK. Sebelumnya tertuang di Pasal 9 UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres, lalu setelah di kodifikasi ke UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, ditempatkan di Pasal 222.

    Fajlurrahman menjelaskan, putusan MK menghapuskan ambang batas Pilpres tidak berdasarkan teks konstitusi. Tetapi berdasarkan konstitusionalisme.

    “Sehingga pada waktu yang berbeda, putusan bisa berbeda, dengan melihat kondisi ketatanegaraan yang berkembang,” jelasnya.

    Ia menerangkan, jika diputuskan berdasarkan teks konstitusi, berarti melihat norma yang ada dalam Undang Undang Dasar (UUD). Karena dalam norma UUD, tidak ada ambang batas.

    “Jika mengikuti ini, maka sejak dulu seharusnya tidak ada ambang batas,” terangnya.

    Berbeda jika hakim MK melihatnya dengan konstitusionalisme. Maka hakim melihatnya secara luas.

    “Tidak saja norma, tetapi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat,” ucap Fajlurrahman.

    Dengan pandangan tersebut, lanjut Fajlurrahman, hakim mempertimbangkan berbagai hal. Seperti kecenderungan Pilpres yang hanya dua pasangan.

  • Presidential Threshold, Adi Prayitno Sebut Gibran Bisa Melawan Prabowo Subianto di Pilpres 2029

    Presidential Threshold, Adi Prayitno Sebut Gibran Bisa Melawan Prabowo Subianto di Pilpres 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pilpres 2029 membuka ruang bagi banyak tokoh untuk bersaing maju sebagai capres dan cawapres. Itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus syarat ambang batas atau presidential threshold sebesar 20 persen.

    “Secara prosedur demokrasi, dampak dari putusan MK ini semestinya akan begitu banyak calon-calon alternatif dalam pilpres,” kata Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno kepada awak media, dilansir jpnn, Jumat (3/1).

    Namun, kata dia, putusan MK terasa percuma dalam menghadirkan banyak capres apabila Presiden RI Prabowo Subianto maju berkontestasi pada 2029.

    Menurut Adi, partai yang sebenarnya bisa mengusung kandidat sendiri akan menghitung ulang dukungan jika Prabowo maju pada Pilpres 2029.

    “Rasa-rasanya sekali pun partai peserta pemilu boleh memajukan calon presiden dan wakil presiden, mereka enggak mungkin, ataupun takut mengajukan calon, karena pastinya takut bersaing dengan Prabowo,” lanjut dia.

    Adi beranggapan partai akan kesulitan menang kontestasi politik melawan Prabowo yang berstatus petahana.

    “Partai itu sulit melawan Prabowo yang sudah dinilai mungkin akan mudah untuk memenangkan pertarungan yang kesekian kalinya,” ujar dia.

    Adi menilai putusan MK pada akhirnya membuat sosok Wapres RI Gibran Rakabuming Raka yang punya peluang besar melawan Prabowo pada 2029.

    “Adanya ambang batas presiden yang dihapuskan oleh MK, semestinya orang-orang seperti Gibran yang ingin naik level politiknya, bukan lagi mengincar posisi wapres lima tahun yang akan datang,” ujar dia.

  • Cabai Rawit di Jawa Timur Tembus Rp100 Ribu per Kilogram, Khofifah: Stok Saya hanya Tiga Kilogram

    Cabai Rawit di Jawa Timur Tembus Rp100 Ribu per Kilogram, Khofifah: Stok Saya hanya Tiga Kilogram

    FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Harga cabai rawit di awal tahun 2025 melonjak tinggi di Jawa Timur. Penyebabnya salah satunya karena libur natal dan tahun baru (nataru) 2024-2025.

    Di Pasar Genteng misalnya, harga cabai rawit dilaporkan menyentuh Rp100 ribu per kilogram. Padahal sebelumnya cabai rawit dijual dengan harga Rp60 ribu per kilogram.

    Adapun berdasarkan data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo), harga cabai rawit di Jatim bervariasi, dengan Magetan mencatat harga tertinggi Rp 85 ribu per kilogram dan Bangkalan terendah Rp 25 ribu per kilogram.

    Menurut pedagang di Pasar Genteng, Khofifah, kenaikan harga disebabkan oleh libur distributor sehingga stok cabai menipis. “Distributor cabai libur, kami tidak bisa stok. Saat ini, stok saya hanya tiga kilogram,” katanya, dilansir jawapos, Jumat (3/1).

    Bahkan, Khofifah mengaku menjual cabai rawit dengan harga Rp 100 ribu per kilogram. “Sebelumnya, harga cabai sudah Rp 60 ribu per kilogram sebelum Natal,” tambahnya.

    Namun, harga cabai di lapangan bervariasi. Parno, pedagang lain di pasar yang sama, menjual cabai rawit seharga Rp 45 ribu per kilogram. “Tergantung jenis cabainya. Tapi seharusnya harga maksimal Rp 60 ribu,” ujarnya.

    Berdasarkan data Siskaperbapo, meski sempat tinggi, harga cabai mulai turun. Cabai rawit turun 3,38 persen menjadi Rp62 ribu per kilogram, cabai merah keriting turun 8 persen menjadi Rp42.166 per kilogram, dan cabai merah besar turun 3,85 persen menjadi Rp41.666 per kilogram.

  • Pertemuan Eks Gubernur DKI Jakarta Tanpa Jokowi, Guntur Romli Sebut Malu Namanya Masuk Tokoh Terkorup Dunia versi OCCRP

    Pertemuan Eks Gubernur DKI Jakarta Tanpa Jokowi, Guntur Romli Sebut Malu Namanya Masuk Tokoh Terkorup Dunia versi OCCRP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Malam pergantian tahun baru pada 31 Desember 2024 lalu, dijadikan momentum bersejarah bagi Pemkot DKI Jakarta untuk mempertemukan para mantan gubernur.

    Sayangnya, dalam pertemuan sejumlah mantan gubernur itu, eks Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo tidak tampak hadir di antara para mantan gubernur ibu kota itu.

    Merespons hal itu, Juru bicara PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli memberi tiga alasan yang dia sebut menjadi dasar Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi) tak hadir ke pertemuan para mantan Gubernur Jakarta pada 31 Desember 2024.

    Pertama, kata Guntur Romli, Jokowi takut bertemu dua eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

    Jokowi, katanya, malu bertemu nama pertama karena eks Wali Kota Solo itu diduga mengkriminalisasi Anies.

    “Sebab, sedang ramai soal dugaan kriminalisasi Anies Baswedan melalui suatu perkara hukum yang diduga melibatkan Jokowi,” kata Guntur Romli melalui layanan pesan, Jumat (3/1).

    Sementara itu, kata dia, Jokowi diduga membiarkan kriminalisasi terhadap Ahok pada 2016, sehingga malu bertemu politikus PDIP tersebut. “Kasus ini menjadi pembunuhan karakter terhadap perjalanan politik Ahok,” ucap Guntur Romli.

    Kedua, kata dia, Jokowi malu karena namanya masuk finalis orang yang terlibat kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 versi OCCRP. “Pengumuman OCCRP mempermalukan Indonesia di dunia internasional gara-gara Jokowi,” ujar Guntur Romli.

    Ketiga, lanjut dia, Jokowi juga malu karena jagoan ayah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka itu, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) kalah dalam satu putaran di Jakarta.

  • Imbas Diskon Listrik untuk 81 Juta Pelanggan, PLN Klaim Pendapatan Tergerus Rp10 Triliun

    Imbas Diskon Listrik untuk 81 Juta Pelanggan, PLN Klaim Pendapatan Tergerus Rp10 Triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT PLN (Persero) mengklaim pendapatannya bakal tergerus Rp10 triliun. Imbas pemberlakuan diskon listrik 50 persen selama Januari hingga Februari 2025.

    Kebijakan tersebut, diketahui bagian dari stimulus ekonomi. Untuk mengimbangi dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025.

    Direktur Keuangan PLN, Sinthya Roesly, menjelaskan bahwa perusahaan berpotensi kehilangan pendapatan sekitar Rp5 triliun setiap bulannya akibat program ini.

    “Ini kami sikapi karena ada penurunan pendapatan dari pelanggan sebesar Rp5 triliun per bulan di Januari dan Februari,” ungkap Sinthya dalam pernyataannya di Unit Induk Pusat Pengaturan Beban (UIP2B) PLN, Depok, Jawa Barat, pada Kamis (27/12/2024).

    Sinthya menegaskan pentingnya menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Hal itu, kata dia, untuk menghadapi potensi kerugian ini, PLN berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Tentu kami harus mengantisipasi, tadi arahan dari Pak Wamen (Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo) bagaimana di PLN aspek keuangannya terus dijaga, dan ini dikoordinasikan dengan stakeholder terkait untuk menyikapi kebijakan-kebijakan yang ada dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.

    Diketahui, diskon tarif listrik ini berlaku untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450 hingga 2.200 volt ampere (VA), yang mencakup 97 persen dari total pelanggan PLN, yaitu sebanyak 81,4 juta pelanggan.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa diskon ini akan langsung diterapkan, baik untuk pelanggan pascabayar maupun prabayar.

  • Intip Kedekatan AHY dan Merry Riana, Ternyata Sudah Terjalin Belasan Tahun

    Intip Kedekatan AHY dan Merry Riana, Ternyata Sudah Terjalin Belasan Tahun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Motivator, Merry Riana secara resmi ditunjuk sebagai Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada acara InspiraFest Day to Grow yang digelar November lalu.

    Penunjukan ini dihadiri ribuan orang dan berbagai tokoh nasional, seperti Mochtar Riady dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.

    “Saya ingin kita semua menjadi super team, salah satunya saya minta Merry Riana untuk bergabung dengan tim saya di Kemenko IPK karena atas pengalaman dan inspirasinya akan membangun kita semua. selamat sekali lagi kepada Miss Merry Riana”, ungkap AHY.

    Hubungan antara AHY dan Merry Riana sudah terjalin cukup lama hingga belasan tahun sejak Merry Riana masih di Singapura.

    Fakta menariknya, keduanya merupakan lulusan dari Nanyang Technological University (NTU) dan sama-sama memperoleh penghargaan bergengsi Nanyang Outstanding Young Alumni Award dari NTU di Singapura.

    Merry Riana adalah orang Indonesia pertama yang menerima penghargaan tersebut di tahun 2006.

    Selang 7 tahun kemudian, di tahun 2013, AHY juga menerima penghargaan yang sama sebagai orang Indonesia pertama dari kalangan militer.

    Merry Riana dan AHY juga diketahui sama-sama pernah menimba ilmu di Harvard University.

    Sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Kerjasama Lembaga Non Pemerintah dan Kerjasama Luar Negeri, Merry Riana memiliki tanggung jawab strategis untuk menjalin hubungan dengan pihak dalam negeri maupun luar negeri.

    Dengan pengalaman luasnya di dunia bisnis dan pengembangan sumber daya manusia, Merry Riana diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong inovasi serta memperluas jejaring Indonesia di kancah global. 

  • Ambang Batas Pilpres Ternyata Sudah Puluhan Kali Digugat ke MK, Kenapa Baru Sekarang Diterima? Begini Penjelasannya

    MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Ketahui Empat Dampak Besarnya

    Ini memperluas peluang munculnya lebih banyak calon pemimpin yang merepresentasikan berbagai kelompok masyarakat. Putusan MK ini juga efektif mengurangi polarisasi.

    Ini karena ketentuan PT 20 persen sering sekali menghasilkan hanya dua pasangan calon, yang cenderung memicu tingginya polarisasi masyarakat. Dengan lebih banyak kandidat, diharapkan pilihan rakyat lebih beragam dan mengurangi ketegangan politik.

    Dengan dibolehkannya semua partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calon presiden, maka demokrasi Indonesia akan lebih substantif. Bagi Fahira Idris,

    Keputusan ini memungkinkan rakyat Indonesia memiliki lebih banyak pilihan yang sesuai dengan aspirasi, sehingga pemilu menjadi lebih bermakna.

    Dampak besar lainnya dari putusan ini adalah akan menumbuhkan lebih banyak calon pemimpin-pemimpin bangsa masa depan yang berkomitmen pada kepentingan rakyat. Kedepan di tiap gelaran pilpres, rakyat akan disuguhkan beragam kandidat sehingga mendorong debat publik yang lebih substansial.

    Para kandidat akan berlomba menawarkan solusi konkret atas berbagai permasalahan bangsa.

    “Putusan MK ini adalah tonggak penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa suara rakyat adalah elemen utama dalam sistem demokrasi,” ujar Senator Jakarta ini.

    Sebagai informasi, MK memutuskan menghapus ketentuan presidential threshold dengan menyatakan Pasal 222 Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

    Putusan tersebut merupakan permohonan dari empat mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan nomor perkara nomor 62/PUU-XXII/2024. Empat mahasiswa tersebut adalah Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatna. (Pram/fajar)

  • Prakiraan Cuaca Sulsel Esok: Waspadai Hujan dan Gelombang Laut Sedang

    Prakiraan Cuaca Sulsel Esok: Waspadai Hujan dan Gelombang Laut Sedang

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Makassar telah merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan pada Sabtu, 4 Januari 2025. Cuaca esok hari diprediksi akan didominasi oleh kondisi berawan dan hujan ringan di sebagian besar wilayah, dengan beberapa daerah mengalami hujan sedang.

    Pada pagi hari, sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan akan berawan. Namun, hujan ringan diperkirakan akan terjadi di sejumlah daerah seperti Barru, Bone, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Makassar, Maros, Pangkep, Parepare, Sidrap, Soppeng, dan Takalar.

    Memasuki siang hingga sore, hujan ringan diprediksi meluas hampir ke seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Beberapa daerah seperti Enrekang, Gowa, Luwu, Palopo, dan Takalar diperkirakan akan mengalami hujan sedang.

    Pada malam hari, kondisi berawan masih mendominasi. Hujan ringan berpotensi terjadi di Bantaeng, Bone, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Palopo, Parepare, Pinrang, Sidrap, Sinjai, Soppeng, dan Takalar. Sementara itu, hujan sedang diperkirakan mengguyur Barru, Bulukumba, Luwu, dan Pangkep.

    Di dini hari, hujan ringan akan meliputi wilayah Barru, Bone, Bulukumba, Jeneponto, Pangkep, Parepare, Sidrap, Soppeng, dan Takalar. Sedangkan Gowa, Kepulauan Selayar, Makassar, dan Maros berpotensi mengalami hujan sedang.

    Suhu udara esok hari diperkirakan berada di rentang 17 hingga 32°C dengan kelembapan udara mencapai 65 hingga 98 persen. Angin bertiup dari arah barat ke utara dengan kecepatan 10 hingga 35 km/jam.