Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Warga Pertanyakan Mati Lampu Malam Pilkada di Muara Enim

    Warga Pertanyakan Mati Lampu Malam Pilkada di Muara Enim

    FAJAR.CO.ID, MUARA ENIM — Sejumlah warga di Muara Enim menceritakan pengalaman mereka terkait mati lampu yang mendadak terjadi sesaat setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Kejadian ini menimbulkan beragam spekulasi, terlebih karena berlangsung tanpa pemberitahuan sebelumnya dari pihak terkait.

    Fery Ibrahim, warga Desa Talang Taling di Kecamatan Gelumbang, menyebut mati lampu terjadi pada malam hari, sekitar pukul 19.00 hingga 21.00. “Mati lampu mendadak terjadi sekitar pukul 7 sampai 9 malam. Nggak tahu apa sebabnya. Hingga kini, belum ada penjelasan dari PLN setempat,” ujarnya kepada media, Sabtu (4/1).

    Hal serupa diungkapkan Muhammad Robin, warga Desa Tanjung Medang di Kecamatan Kelekar. Ia mengaku bingung mengapa mati lampu terjadi saat momen penting seperti pilkada. Sebelumnya, desanya tidak pernah mengalami gangguan listrik dalam beberapa minggu terakhir. “Entahlah, saya juga bingung kenapa bisa terjadi mati lampu saat hari pilkada (27 November). Padahal selama beberapa minggu ini, tidak pernah ada mati lampu,” katanya.

    Di sisi lain, Ketua Relawan Muara Enim Maju, Arif Hidayatullah, menilai mati lampu ini bukan sekadar kebetulan. Ia menduga ada kaitannya dengan proses perhitungan suara yang berlangsung pada malam tersebut. Menurutnya, kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memengaruhi hasil pemilihan.

    “Hingga pukul 7 malam, pasangan Nasrun Umar-Lia Anggraini masih unggul sekitar 7 persen. Tetapi setelah mati lampu selama dua jam, situasi malah berbalik. Tentu saja, kami suudzan dengan kondisi mati lampu tersebut. Apakah itu memang disengaja dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu,” ungkapnya dengan nada curiga.

  • Rusak Tatanan Politik di Akhir Masa Jabatannya, Saidiman Ahmad: Dukungan kepada Jokowi Memudar

    Rusak Tatanan Politik di Akhir Masa Jabatannya, Saidiman Ahmad: Dukungan kepada Jokowi Memudar

    “Ia merasa dikelilingi oleh kawan-kawan baru: konglomerat, oligarki, pemilik partai, dan pejabat dari berbagai kalangan,” jelasnya. 

    Meski demikian, Saidiman mengingatkan bahwa dukungan dari kawan baru ini tidaklah permanen.

    “Dukungan mereka bersifat pragmatis. Mereka mendekat karena Jokowi masih memegang kekuasaan,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa ketika masa jabatan Jokowi berakhir, dukungan dari kelompok ini akan mulai surut. 

    Saidiman mencontohkan sejumlah tanda memudarnya dukungan tersebut.

    Pengusaha besar seperti Aguan mulai berani berbicara terbuka tentang barter investasi terkait proyek IKN, yang menunjukkan rasa segan terhadap Jokowi mulai hilang.

    Di sisi lain, isu Jokowi akan memimpin partai besar setelah pensiun kini mulai mereda.

    Bahkan, elit politik seperti Golkar secara halus menyatakan bahwa posisi penting di partainya sudah terisi, yang menurut Saidiman adalah bentuk penolakan terhadap Jokowi. 

    Media massa juga mulai menunjukkan perubahan sikap. Jika sebelumnya dianggap terkooptasi, kini media semakin berani melaporkan kritik terhadap Jokowi, termasuk pemberitaan terkait nominasi tokoh terkorup dunia yang diungkap oleh OCCRP.

    Media kini lebih bebas, karena tidak ada lagi tekanan dari seorang presiden yang akan segera mengakhiri masa jabatannya. 

    Menurut Saidiman, posisi Jokowi di penghujung masa jabatannya semakin sulit. Selain kehilangan kekuasaan formal, ia juga menghadapi krisis moral.

    “Partai politik mana yang ingin dekat dengan figur yang menjadi musuh bersama masyarakat sipil, akademisi, dan media independen? Apalagi dengan citra yang tercoreng akibat nominasi tokoh terkorup dunia,” tambahnya. 

  • Pilpres Tanpa Ambang Batas, Denny Siregar Ingatkan Risiko Polarisasi Baru

    Pilpres Tanpa Ambang Batas, Denny Siregar Ingatkan Risiko Polarisasi Baru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara dan pegiat media sosial, Denny Siregar, turut memberikan pandangannya terkait penghapusan ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) sebesar 20 persen.

    Dalam unggahannya, Denny menyampaikan kekhawatiran terhadap polarisasi politik yang semakin membesar di setiap pemilihan presiden (Pilpres).

    “Pilpres 2019, kita terbagi 2 kubu. Pilpres 2024, kita terbelah lagi menjadi 3 kubu,” ujar Denny dalam keterangannya di aplikasi X @Dennysoregar7 (5/1/2025).

    Denny menyoroti bahwa masyarakat Indonesia semakin terfokus pada pembentukan kubu-kubu politik.

    “Pilpres 2029, dengan hilangnya PT 20 persen, entah kita akan terbagi berapa kubu?,” Denny menuturkan.

    Menurutnya, hal ini justru berpotensi mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih mendesak, seperti kondisi ekonomi rakyat yang terus memburuk.

    “Kita lebih fokus berkubu di politik. Padahal di sekitar kita sekarang, ekonomi saudara-saudara kita runtuh pelan-pelan,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Anas Urbaningrum, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan aturan presidential threshold inkonstitusional.

    Dikatakan Anas, keputusan tersebut memberikan angin segar bagi demokrasi di Indonesia.

    “Seluruh parpol peserta pemilu berhak mengajukan Capres dan Cawapres, karena MK memutuskan bahwa presidential treshold inkonstitusional,” ujar Anas dalam keterangannya di aplikasi X @anasurbaninggrum (2/1/2025).

    Ia menyebut putusan MK ini sebagai langkah penting untuk memperbaiki sistem demokrasi yang selama ini dinilai tidak adil.

  • Prabowo Minta Kemenag Cari Cara Menekan Ongkos Haji, Ketua Komisi VII: Pelayanan Haji Kita Masih Jauh di Bawah Standar

    Prabowo Minta Kemenag Cari Cara Menekan Ongkos Haji, Ketua Komisi VII: Pelayanan Haji Kita Masih Jauh di Bawah Standar

    Fajar.co.id, Jakarta — Presiden Prabowo menyatakan akan berupaya menurunkan ongkos haji di tahun depan. Bahkan, Prabowo telah meminta pihak kementerian agama mencari cara untuk menekan ongkos haji.

    Pemerintah dan DPR RI pun dituntut segera menyelesaikan pembahasan ongkos haji.

    Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan, setiap tahun, panja haji selalu berkutat pada masalah ongkos dan pelayanan.

    Prinsip dasarnya, DPR menginginkan agar ongkos tidak memberatkan jamaah, tetapi pelayanan yang diterima adalah yang paling maksimal. Laporan penyelenggaraan haji tahun sebelumnya pun dilihat dari realisasi janji pelayanan haji yang disepakati.

    “Saya kemarin ikut dalam rombongan pengawas haji. Ikut juga dalam pansus haji. Terus terang, saya melihat bahwa kualitas pelayanan haji bagi jemaah kita masih jauh di bawah standar. Bahkan akan semakin terasa jika kita membandingkannya dengan negara-negara lain,” katanya, Minggu (5/1/2025).

    Tahun depan, lanjut Saleh, tantangannya pasti akan semakin sulit. Sebab, Presiden Prabowo menginginkan dua hal sekaligus. Yaitu, ongkos haji diturunkan, kualitas pelayanan ditingkatkan.

    “Ini pasti tidak mudah. Bisa menjadi batu ujian buat menteri agama dan jajarannya. Harus hati-hati lho. Belum apa-apa, saya dengar sudah ada beda pandangan di internal kemenag. Ini pasti akan diamati dan dicermati teman-teman panja,” ujar Wakil Ketua DPP PAN itu.

    Selain itu, sambung legislator dapil Sumut II tersebut, BPKH juga sudah menyampaikan keterbatasan dana yang mereka miliki. Dalam rapat di DPR, mereka mengatakan bahwa nilai manfaat yang paling mungkin diambil adalah 11,5 Triliun. Itu artinya kurang lebih 1 triliun dari yang diminta DPR.

  • Respons Ajakan Menkopolkam Soal Jokowi, Warganet: Masyarakat Minta Mantan Presiden Jaga Nama Baik Bangsa

    Respons Ajakan Menkopolkam Soal Jokowi, Warganet: Masyarakat Minta Mantan Presiden Jaga Nama Baik Bangsa

    “Nama baik bangsa dan negara jauh lebih penting daripada nama mantan Presiden, namanya mantan tdk bedanya dgn barang bekas dan barang bekas yg sdh jelek dan rusak sebaiknya dibuang ktempat sampah . Nama bangsa dan negara lebih utama daripada manusia yg sdh bekas dan rusak pula,” kritik warganet lainnya.

    Sebelumnya, Budi Gunawan menolak berkomentar soal apakah label OCCRP terhadap Jokowi itu bakal berujung pada konsekuensi hukum. Namun dia menegaskan, tak mudah untuk seorang warga negara menjadi presiden dan pemimpin di pemerintahan. “Pasti yang jadi presiden itu, kan yang terbaik, putra terbaik,” ujar Budi.

    Pun setelah tak lagi menjadi presiden, menurut Budi, seorang mantan kepala negara tetaplah sebagai warga negara yang terbaik. “Biar bagaimanapun presiden itu kan warga negara terbaik. Di setiap negara kita harus menghargai legacy-legacy beliau (sebagai mantan presiden),” kata Budi.

    Sebab itu, menurut Budi, semestinya Jokowi sebagai mantan presiden harus tetap dilindungi harkat dan martabatnya. “Dan kita harus jaga betul muruah presiden, dan mantan-mantan presiden kita,” ujar Budi.

    Seperti diketahui, OCCRP baru-baru ini merilis daftar nama-nama tokoh pemimpin negara-negara di dunia yang korup. Ada nama Presiden Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup.

    Bukan cuma Jokowi, OCCRP juga melabeli sejumlah nama-nama pemimpin dunia lainnya, seperti Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, dan mantan presiden Bangladesh Sheikh Hasina, serta pengusaha India Gautam Adani. OCCRP menetapkan Presiden Suriah Bashar al-Assad sebagai tokoh kejahatan dan terkorup 2024. (bs-sam/fajar)

  • Minta Kurikulum Pasar Modal Dimasukkan Sejak SD, Menteri Keuangan: Agar Masyarakat Tidak Merasa Membeli Surat Tak Berharga

    Minta Kurikulum Pasar Modal Dimasukkan Sejak SD, Menteri Keuangan: Agar Masyarakat Tidak Merasa Membeli Surat Tak Berharga

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia berharap mulai sejak dini warga sudah bisa belajar dan memahani terkait pasar modal.

    Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebut edukasi pasar modal dimulai sejak tingkat pendidikan sekolah dasar (SD).

    Ini dilakukan tentunya agar mereka menjadi familiar dengan hal-hal tersebut.

    “Dulu waktu saya mahasiswa mulai diajari mengenai Bursa Efek Indonesia, paham mengenai jual beli saham. Sekarang seharusnya ini sudah mulai diajarkan bukan di tingkat mahasiswa lagi, tapi bahkan di tingkat Sekolah Dasar sehingga mereka menjadi getting familiar dengan Bursa Efek,” kata Sri Mulyani dalam Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025.

    Sri Mulyani bahkan menekankan agar rencana ini bisa terealisasi. Pasalnya, edukasi pasar modal mulai dari tingkat SD perlu dirumuskan dalam kurikulum.

    “Ini hanya bisa dilakukan kalau kita juga bersama-sama nanti masuk ke kurikulum, bagaimana cara penyampaiannya dan bagaimana mereka merasa terbiasa dengan transaksi,” ujarnya. 

    Lanjut, menurutnya masyarakat harus diberi pemahaman agar paham terkait membeli surat yang menurut mereka tidak berharga padahal sebaliknya.

    Dan untuk itu dibutuhkan juga peran penting dari pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga harus bertanggung jawab memastikan agar masyarakat pada akhirnya benar-benar membeli saham perusahaan yang sehat. 

    “Sehingga masyarakat tidak merasa bahwa mereka membeli sebuah surat berharga yang ternyata tidak berharga. Ini adalah tantangan kita semua,” tuturnya. (Erfyansyah/Fajar)

  • Perbedaan Pendapat Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan tentang Pasar Modal: Hidup Aku Nggak Mau Stress

    Perbedaan Pendapat Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan tentang Pasar Modal: Hidup Aku Nggak Mau Stress

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, menekankan adanya pembelajaran dan pemahaman soal pasar modal sejak dini. Ini dilakukan tentunya agar mereka menjadi familiar dengan hal-hal tersebut.

    “Dulu waktu saya mahasiswa mulai diajari mengenai Bursa Efek Indonesia, paham mengenai jual beli saham. Sekarang seharusnya ini sudah mulai diajarkan bukan di tingkat mahasiswa lagi, tapi bahkan di tingkat Sekolah Dasar sehingga mereka menjadi getting familiar dengan Bursa Efek,” kata Sri Mulyani dalam Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025

    Sri Mulyani bahkan menekankan agar rencana ini bisa terealisasi. Pasalnya, edukasi pasar modal mulai dari tingkat SD perlu dirumuskan dalam kurikulum.

    “Ini hanya bisa dilakukan kalau kita juga bersama-sama nanti masuk ke kurikulum, bagaimana cara penyampaiannya dan bagaimana mereka merasa terbiasa dengan transaksi,” ujarnya. 

    Sementara hal berbeda justru diungkap oleh Presiden Prabowo Subianto terkait pasar modal ini.

    Prabowo mengakui dirinya tidak memiliki saham, apalagi program kasih makan bergizinya pernah ditertawakan karena dianggap mengancam harga saham turun.

    “Mau kasih makan bergizi? hahaha ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya, saya tahu saya diancam ‘nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya memunculkan gagasan makan bergizi gratis,” kata Prabowo. 

    “Saya bilang dan saya nggak punya saham. Saya bilang rakyat di desa-desa tidak punya saham, bener? Kalau saham jatuh, iya pemain-pemain bursa itu siapa yang main bursa di sini menteri-menteri hayo ngaku? Fahri Hamzah kayaknya,” tambahnya.

  • Pemerintah Bakal Evaluasi Total Data Penerima Bansos

    Pemerintah Bakal Evaluasi Total Data Penerima Bansos

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah akan memperluas akses pendanaan bagi UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, dan pekerja migran melalui pinjaman berbunga rendah.

    Model pendanaan ini akan diinisiasi bersama kementerian dan lembaga terkait termasuk program kredit murah yang disalurkan melalui dana pinjaman bergulir.

    “Ini akan diinisiasi untuk membuat model simpan pinjam, pinjam dengan bunga yang sangat rendah. Ini akan kita tindaklanjuti dengan kementerian-kementerian terkait khususnya kementerian keuangan berbentuk uang pemerintah yang dipinjamkan kepada para pekerja migran, juga kepada UMKM,” kata Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025).

    Muhaimin Iskandar menyampaikan komitmen pemerintah dalam berbagai agenda pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.

    “Dari sana ada banyak isu-isu yang harus ditangani cepat. Salah satunya data tunggal agar tepat sasaran, yang kedua meningkatkan kapasitas usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan memberi kapasitas kemampuan kemudian bahan baku, holding antar UMKM akan kita lakukan agar usaha besar bersinergi, kolaborasi dengan UMKM,” ucapnya.

    Selanjutnya, Presiden juga memberikan perhatian pada peningkatan kapasitas dan kemampuan para pekerja migran. Menurut Muhaiman, pemerintah akan menyiapkan 100 balai latihan kerja baru bagi para pekerja.

    “Untuk pemberangkatan, persiapan jabatan tertentu kualitas standar skill dan vokasi yang siapkan khusus melalui 100 balai latihan kerja baru,” tambahnya.

  • Curiga Gibran dan Jokowi Punya Agenda Terselubung di Pemerintahan Prabowo, Lukas Suwarso Beberkan Bukti

    Curiga Gibran dan Jokowi Punya Agenda Terselubung di Pemerintahan Prabowo, Lukas Suwarso Beberkan Bukti

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jurnalis senior, Lukas Suwarso menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming punya agenda sendiri di pemerintahan Prabowo. Itu dijalankan bersama bapaknya, Jokowi.

    Eks Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) itu mulanya menjelaskan, Prabowo dibuat menderita. Karena Gibran mengisi jabatan strategis sebagai wakil presiden.

    “Yang paling menderita nanti Pak Prabowo. Prabowo sebagai presiden yang seharusnya didampingi seharusnya, bisa membantu Pak Prabowo,” kata Lukas dikutip dari YouTube Abraham Samad Speak Up, Sabtu (4/1/2025).

    Namun alih-alih membantu. Gibran disebutnya malah buay repot Prabowo.

    “Tapi justru akan selalu mengganggu, jadi blunder dengan aksi-aksi politiknya,” terangnya.

    Ia pun menyebut Gibran seperti buah simalakama dalam pemerintahan Prabowo. Karena Prabowo mestinya menjalankan pemerintahannya dengan solid.

    “Nah simalakamanya begini. Kalau Prabowo mau sukses di eranya menjadi presiden, dia harus bisa membuat soliditas pemerintahan kerja bareng, kerja yang singular gitu. Jadi semuanya berdasarkan satu perencanaan yang matang,” ucapnya.

    Sementara Gibran, bersama Jokowi, malah menjalankan agenda lain. Menjadikan Gibran presiden.

    “Tapi kan Fufufafa dan bapaknya oke di tulisan itu saya sebut buah kesemek ya. Jokowi itu kan punya agenda sendiri. Dia kan tidak terlalu peduli dengan Prabowo, mau ngapain,” imbuhnya.

    “Dia sudah punya agenda tersendiri. Dia ingin Fufufafa segera jadi presiden,” tambahnya.

    Caranya, kata dia, dengan berbagai hal. Entah karena Prabowo yang sakit keras atau bagaimanapun caranya.

  • Sosok Empat Mahasiswa UIN Yogyakarta, Penggugat Ambang Batas Pilpres yang Dikabulkan MK

    Sosok Empat Mahasiswa UIN Yogyakarta, Penggugat Ambang Batas Pilpres yang Dikabulkan MK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau presidential threshold (PT).

    MK memutuskan menghapus ketentuan presidential threshold dengan menyatakan Pasal 222 Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

    Putusan ini, merupakan langkah monumental dalam sejarah demokrasi Indonesia. Setelah 32 kali pengajuan uji materi ditolak, akhirnya MK menyatakan ketentuan ini bertentangan dengan konstitusi sehingga membuka lembaran baru dalam pemilihan presiden yang lebih inklusif.

    Putusan tersebut merupakan permohonan dari empat mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan nomor perkara nomor 62/PUU-XXII/2024.

    Empat mahasiswa tersebut adalah Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatna.

    Para anak muda ini berasal dari jurusan yang sama, Hukum Tata Negara. Mereka juga sama-sama angkatan 21.

    Dikutip dari unggahan Instagram resmi UIN sunan Kalijaga @uinsk, empat mahasiswa ini sedang menggarap skripsi.

    “Keempat mahasiswa yang saat ini sedang fokus menggarap skripsi ini menjadi trending topic atas keberhasilannya sebagai pemohon dan memenangkan gugatan nomor 62/PUU-XXII tentang Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi,” tulis akun tersebut, dikutip Sabtu (4/1/2025).

    Di unggahan sama, Rektor UIN Sunan Klaijaga, Prof Noorhaidi Hasan, mengapresiasi mereka. Ia menyebut hal  itu sebagai perjuangan dan prestasi akademi.