Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Admin Whoosh Viral Hina Patrick Kluivert, Pihak Manajemen Pastikan Beri Sanksi

    Admin Whoosh Viral Hina Patrick Kluivert, Pihak Manajemen Pastikan Beri Sanksi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Akun resmi Kereta Cepat (Whoosh) tengah viral atas komentar tak pantas terhadap pengganti Shin Tae-yong, Patrick Kluivert.

    Karena komentar tak senonoh itu, pihak KCIC telah menghapusnya dan menyampaikan permohonan maaf.

    ”Perihal comment dengan text yang kurang pantas pada akun resmi di aplikasi X PT KCIC – Whoosh dengan ini, management PT KCIC menyatakan permohonan maaf atas kelalaian admin pengelolaan sosial media,” tulis unggahan Whoosh, Senin, (6/1/2025).

    Karena kelalaian admin Whoosh, pihak manajemen mengaku akan memberi sanksi sesuai aturan perusahaan.

    “Saat ini comment tersebut sudah dihapus dari akun resmi PT KCIC. Atas kejadian tersebut KCIC admin terkait akan diberikan sanksi sesuai aturan perusahaan,” tandasnya.

    Meski telah dihapus, komentar tersebut terlanjur viral karena hasil tangkapan layar yang dibagikan warganet.

    “Bahkan Whoosh peninggalan bapaknya fufufafa paham harus ngomong apaWe love you admin @KeretaCepatID,” tulis pemerhati sosial dan politik, Jhon Sitorus.

    “Akan jadi artefak di tengah huru hara #styout hari Senin, 06 Januari 2025,” ungkap @memo***.

    “Woi Whoosh, gua sebagai customer sebulan sekali lu, gua minta adminnya jangan dipecat, bahkan kalau bisa kasih naik gaji 5 persen, karena tweet nya sesuai fakta dan mewakili customer lu,” tambah @Cu***.

  • Relawan dan OC Kaligis Beberkan 5 Indikasi Kecurangan di Pilkada Muara Enim

    Relawan dan OC Kaligis Beberkan 5 Indikasi Kecurangan di Pilkada Muara Enim

    FAJAR.CO.ID, MUARA ENIM – Relawan Muara Enim Maju membeberkan sejumlah indikasi terjadinya kecurangan di Pilkada Muara Enim, Selasa (7/1) sore. Relawan Muara Enim menyebut setidaknya ada 5 (lima) persoalan yang menjadi parameter dugaan adanya kecurangan dalam penyelenggaran pilkada.

    “Pertama, soal form undangan pemilih yang tidak disampaikan kepada pemilih. Kedua, fakta absensi kehadiran dan nama-nama terdaftar DPT yang tidak sesuai. Ketiga, form C1 dan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan yang tidak nyambung (berbeda). Yang keempat, tentu pelanggaran politik uang atau money politics yang terang-terangan terjadi. Kelima atau terakhir soal mati lampu yang mendadak terjadi pada malam pilkada,”ujar Ketua Relawan Muara Enim Maju, Arif Hidayatullah kepada awak media.

    Menurut Arif, karena kecurangan tersebut, suara kandidat yang didukungnya Nasrun Umar-Lia Anggraeni pun berkurang signifikan. Padahal, ungkap dia, banyak warga Muara Enim yang sudah memberikan suara kepada pasangan calon H. Nasrun Umar-Lia Anggraeni (HNU-LIA). Arif yakin kandidatnya seharusnya tampil sebagai pemenang pilkada Muara Enim.

    “Karena kecurangan yang sistematis tersebut, suara kandidat Nasrun Umar-Lia Anggraeni berkurang. Suara pendukung kami dicuri dan dipindahkan ke kandidat yang lain. Apalagi, dalam hasil hitung cepat internal, suara Nasrun Umar-Lia Anggraeni paling tinggi di antara kandidat yang lain,” jelas dia.

    Sebelumnya, pada awal Desember lalu, pengacara kondang OC Kaligis yang menjadi kuasa hukum pasangan calon Nasrun Umar-Lia Anggraeni, juga sudah melaporkan indikasi kecurangan tersebut kepada Bawaslu Muara Enim. Laporan OC Kaligis bernomor 002/PL/PB/KAB/06.08/XI/2024 itu diterima langsung Ketua Bawaslu Muara Enim Zainudin.

  • BKN: Pendaftaran PPPK Tahap 2 Kembali Diperpanjang hingga 15 Januari 2025

    BKN: Pendaftaran PPPK Tahap 2 Kembali Diperpanjang hingga 15 Januari 2025

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mestinya berakhi besok, 7 Januari 2025. Namun kembali diperpanjang.

    Ini kedua kalinya. Setelah pemerintah memperpanjang pendaftaran yang mestinya ditutup 31 Desember 2024 menjadi 7 Januari, lalu kembali diperpanjang hingga 15 Januari 2025.

    Dikutip dari laman resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), perpanjangan itu tertuang dalam surat Plt Kepala BKN Nomor 55/B-KS.04.01/SD/K/2025 perihal Penyesuaian Kembali Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 Tahap 2.

    Surat itu dikeluarkan hari ini, 6 Januari 2025. Disebutkan pendaftaran bakal ditutup pada tanggal 15, tepatnya pukul 23.59.

    Dalam Surat Plt. Kepala BKN tersebut, dijelaskan bahwa tahapan pendaftaran seleksi memiliki jadwal baru yakni 17 November 2024 hingga hingga 15 Januari 2025.

    Penyesuaian jadwal seleksi ini berlaku bagi Tenaga Non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN. Sesuai dengan kriteria Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia Nomor 634 Tahun 2024 tentang Kriteria Pelamar Pada Seleksi PPPK Bagi Tenaga Non-ASN yang Terdaftar Dalam Pangkalan Data BKN Tahun Anggaran 2024, maupun bagi Tenaga Non-ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru di Instansi Daerah).

    Plt. Kepala BKN selaku Ketua Pelaksana Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) kembali mengingatkan instansi untuk segera mengkonfirmasi Tenaga Non-ASN yang berhak mendaftar di Tahap 2 dalam sistem SSCASN.

  • Pendukung Jokowi Wajib Baca! YLBHI Paparkan 10 Alasan Jokowi Layak Masuk Nominasi Tokoh Terkorup Dunia

    Pendukung Jokowi Wajib Baca! YLBHI Paparkan 10 Alasan Jokowi Layak Masuk Nominasi Tokoh Terkorup Dunia

    “Omnibus Law berakhir disahkan, namun dibatalkan oleh MK dengan syarat perlu melakukan revisi dengan prinsip partisipasi bermakna. Jokowi tidak mendengarkan putusan tersebut, namun malah membangkan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) dengan substansi yang sama tanpa menyerap aspirasi rakyat,” cetus Arif.

    Keempat, Rezim Nihil Meritokrasi. YLBHI menyebut, merupakan rahasia umum bahwa selama Jokowi menjabat, ia mengangkat beberapa individu yang mendukungnya dalam Pilpres masuk ke jabatan-jabatan spesial. 

    Setidaknya, terdapat 13 relawan Jokowi dalam Pemilu 2019 telah menjadi komisaris BUMN. Mereka adalah Rizal Mallarangeng, Lukman Edy, Zulnahar Usman, Arya Sinulingga, Arief Budimanta, Irma Suryani Chaniago, Dudy Purwagandhi, Fadjroel Rachman, Andi Gani Nena Wea, Ukin Ni’am Yusron, Eko Sulistyo, Dyah Kartika Rini, Kristia Budiyarto. 

    “Ditempatkannya orang-orang dekat Jokowi menunjukan praktik reformasi birokrasi dengan skema meritokrasi hanya jargon belaka,” ujar Arif.

    Kelima, menghidupkan kembali dwifungsi militer. YLBHI menuturkan, dwifungsi ABRI di Indonesia adalah sejarah lambang kekuasaan yang korup. Di masa kekuasaannya, Jokowi mencoba kembali menghidupkan praktek tersebut.

    Berdasarkan catatan Mahkamah Rakyat beberapa poin penting yang dapat menunjukkan kembalinya praktek ini, melalui pengesahan Undang-undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Ia mengungkapkan, di undang-undang ini jabatan sipil yang dapat diisi oleh militer aktif diperluas. 

  • IKN Diklaim Dapat 7.300 Pengunjung Saat Libur Natal, Fedi Nuril: Tapi Kenapa Foto Keramaiannya Tidak Di-Post

    IKN Diklaim Dapat 7.300 Pengunjung Saat Libur Natal, Fedi Nuril: Tapi Kenapa Foto Keramaiannya Tidak Di-Post

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pariwisata mengklaim bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) dikunjungi 7.300 orang dalam dua hari saat libur natal.

    “Libur Natal kemarin, IKN jadi tujuan wisata populer banget! 7.300 orang datang dalam 2 hari, lho!,” tulis Kementerian Pariwisata dalam akun X, resminya, Minggu, (5/1/2025).

    Rinciannya 2.500 orang berkunjung pada 25 Desember dan 4.800 saat 26 Desember.

    Dalam unggahan itu, Kementerian Pariwisata membagi tips mudah berkunjung ke IKN dengan aplikasi.

    “Tapi, gimana sih cara seru dan aman buat berkunjung ke Ibu Kota Nusantara? Simak tips, info fasilitas kece, dan tentu aja aplikasi yang wajib kamu download di sini!📱Penasaran? Cek info lengkapnya di postingan Mimin, dan siap-siap rencanain trip ke IKN!,” tambahnya.

    Hanya saja, postingan Kementerian Pariwisata tersebut menarik perhatian publik. Salah satunya Aktor Fedi Nuril.

    Dia menyoroti semua foto yang diunggah Kementerian Pariwisata tak ada yang menunjukkan keramaian pengunjung tersebut.

    “7.300 orang dalam dua hari, tapi kenapa foto keramaiannya tidak di-post?,” respon Fedi Nuril di akun pribadinya.

    Sementara itu, pemerhati sosial dan politik, Jhon Sitorus juga ikut berkomentar.

    “Ramai kok, tapi hanya orang-orang tertentu dengan kemampuan tertentu yang bisa melihat,” celoteh Jhon Sitorus.

    Sebelumnya, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha OIKN Lazuardi Nasution membeberkan pengunjung menikmati fasilitas dalam rangkaian Nusantara City Tours. Sebut saja Plaza Seremoni, Techno House, Visitor Center, hingga Taman Kusuma Bangsa.

  • Natalius Pigai Dorong Evaluasi Total Izin Senjata Terkait Sejumlah Penembakan

    Natalius Pigai Dorong Evaluasi Total Izin Senjata Terkait Sejumlah Penembakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta evaluasi total terhadap izin penggunaan senjata, baik oleh aparat maupun masyarakat sipil, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan yang merugikan pihak tak bersalah.

    Pernyataan tersebut disampaikan Pigai sebagai tanggapan atas sejumlah peristiwa penembakan yang terjadi belakangan ini, seperti insiden di Rest Area Tol Tangerang-Merak yang diduga melibatkan anggota TNI dan penembakan terhadap seorang pengacara di Bone, Sulawesi Selatan.

    “Terjadi penyalahgunaan senjata, baik oleh aparat maupun masyarakat sipil. Ini harus menjadi perhatian pimpinan TNI, Polri, dan juga Persatuan Menembak Indonesia. Evaluasi total diperlukan karena jelas-jelas menyalahi prosedur dan peruntukan penggunaan senjata,” ujar Pigai dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

    Pigai menegaskan bahwa penggunaan senjata diatur dengan ketentuan yang ketat. Ia menilai pelanggaran terhadap aspek legalitas dan prosedur penggunaan senjata harus disikapi secara serius.

    “Pengetatan saja tidak cukup, perlu evaluasi total. Penggunaan senjata secara tidak bertanggung jawab adalah ancaman bagi hak asasi manusia dan stabilitas sosial,” kata Pigai.

    Ia menambahkan, rangkaian peristiwa penembakan ini tidak hanya menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat, tetapi juga berpotensi mengancam hak hidup sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

    Pasal 3 DUHAM menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan pribadi. Pigai menegaskan, penyalahgunaan senjata yang mengancam keselamatan individu bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.

  • Politisi Golkar Ingatkan Dampak Putusan MK terhadap Konsolidasi Nasional

    Politisi Golkar Ingatkan Dampak Putusan MK terhadap Konsolidasi Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi Partai Golkar Maman Abdurahman menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut aturan Presidential Threshold (PT) 20 persen harus dihormati sebagai produk hukum. Namun, ia mengingatkan pentingnya mengkaji ulang dampaknya agar tidak menghambat upaya konsolidasi nasional.

    “Harus jadi catatan kita bersama, jangan sampai demokratisasi yang kita harapkan justru memiliki hambatan terhadap upaya mendorong konsolidasi nasional dan menuju ke arah yang lebih baik,” ujar Maman seusai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025).

    Maman yang juga menjabat sebagai Menteri UMKM menegaskan bahwa demokrasi merupakan alat untuk mencapai tujuan nasional, bukan tujuan utama dalam bernegara. Oleh karena itu, ia menekankan agar partai politik di DPR membahas aturan turunan dari putusan MK dengan cermat.

    “Tentu ini menjadi mekanisme politik partai-partai untuk membahas lebih lanjut. Jangan sampai muncul figur-figur individu yang hanya sekadar ingin mencari popularitas dengan membangun narasi yang tidak objektif dan cenderung kontraproduktif terhadap agenda besar negara,” kata Maman.

    Ketika ditanya apakah keputusan tersebut merugikan Golkar sebagai partai besar, Maman menegaskan bahwa isu ini bukan soal untung atau rugi. Baginya, yang lebih penting adalah menjaga agar ruang demokrasi tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi.

    “Kita harus menjaga stabilitas politik lima tahun ke depan. Jangan sampai ada calon yang muncul hanya untuk kepentingan pribadi dan popularitas, sementara agenda besar negara untuk kesejahteraan rakyat terabaikan,” tuturnya.

  • Pesan Asnawi Mangkualam Usai Shin Tae Yong Resmi Dipecat: Sayang yang Levelnya Lain

    Pesan Asnawi Mangkualam Usai Shin Tae Yong Resmi Dipecat: Sayang yang Levelnya Lain

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pemain Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam memberikan pesan harunya usai Shin Tae Yong resmi dipecat.

    PSSI melalui Ketua Umum, Erick Thohir resmi mengumumkan pemecatan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae Yong perhari ini, Senin (6/1/2025).

    Pemecatan secara tiba-tiba ini tentunya membuat banyak anak asuhnya di Timnas Indonesia sedih mendengar kabar tersebut.

    Terlebih untuk kapten Timnas Indonesia di era Shin Tae Yong, Asnawi Mangkualam.

    Ia menjadi salah satu pemain yang paling sedih, mengingat besarnya jasa Shin Tae Yong dalam kariernya sampai sekarang.

    Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Asnawi pun menuliskan pesan haru untuk sang pelatih.

    Menurutnya, cinta yang dirasakan untuk Shin Tae Yong sudah berada di level lain dan ia pun mengucapkan terima kasih atas jasa sang pelatih.

    “His love and his care is another level,
    Thank you for everything coach,”

    “Cinta ini dan perhatiannya sudah berada di level lain, terima kasih untuk segalanya pelatih,” tulis Asnawi di pesannya itu.

    (Erfyansyah/fajar)

  • DPR Wanti-wanti Pemerintah Jangan Main-main dengan Program Makan Bergizi Gratis

    DPR Wanti-wanti Pemerintah Jangan Main-main dengan Program Makan Bergizi Gratis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengajak semua pihak untuk dapat berpartisipasi dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai hari ini, Senin, 6 Januari 2025.

    Ia menguraikan, pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG ini. Mulai dari pengadaan bahan, aktivitas dapur, kebersihan, distribusi, dan berbagai kegiatan terkait lainnya. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting untuk memastikan suksesnya pelaksanaan program unggulan Prabowo-Gibran ini.

    Kedua, melaporkan oknum atau siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran. Program MBG ini harus sukses. Karena itu, semuanya harus mengikuti aturan dan ketentuan yang telah disusun dan ditetapkan pemerintah.

    “Kita harus membuktikan kalau kita bisa. Karena itu, jangan main-main dengan program ini. Mari kita sayangi seluruh anak-anak dan ibu-ibu yang menjadi sasaran program ini,” kata Saleh, dalam keterangan tertulis, Senin (6/12/2025).

    Ketiga, memberikan saran dan masukan konstruktif agar program MBG ini semakin baik. Karena ini program baru, yang tentu tidak langsung berjalan sempurna. Sehingga diperlukan saran, masukan, dan kritik dari semua pihak.

    “Saran, masukan, dan kritik dari siapa pun harus didengar. Penanggung jawab program ini perlu melakukan evaluasi secara regular. Pikiran-pikiran positif dari masyarakat harus diadaptasi dan diterima,” imbuh Politisi Fraksi PAN ini.

    “Harusnya kan kita semua bergembira dengan program ini. Karenanya, harus ikhlas untuk berkontribusi dan berpartisipasi. Paling tidak, ya kita semua berdoa agar dapat terlaksana dan berjalan sesuai dengan yang diagendakan,” harapnya. (Pram/fajar)

  • Ekonom: Ada 50 Orang yang Kekayaannya Setara dengan 50 Juta Rakyat Indonesia

    Ekonom: Ada 50 Orang yang Kekayaannya Setara dengan 50 Juta Rakyat Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pendiri Celios (Center of Economic and Law Studies), Media Wahyudi Askar, mengungkapkan fakta mencengangkan terkait ketimpangan ekonomi di Indonesia.

    Dikutip dari wawancaranya pada podcast Akbar Faizal Uncensored, ia menyebut bahwa kekayaan 50 orang di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta masyarakat.

    Fakta ini, menurut Media, menjadi bukti nyata ketidakadilan dalam sistem ekonomi nasional.

    “Saya tidak pernah menyangka menemukan kesimpulan ini. Ternyata ada 50 orang yang kekayaannya setara dengan 50 juta rakyat Indonesia,” ungkap Media.

    Ia menyoroti keterkaitan erat antara Proyek Strategis Nasional (PSN), pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dan para elite kekuasaan.

    Dikatakan Media, orang-orang yang terlibat dalam proyek besar tersebut adalah tokoh dengan afiliasi kuat terhadap partai politik dan perusahaan besar, terutama di sektor industri ekstraktif.

    “Mereka yang terlibat di lingkaran kekuasaan ini sangat terafiliasi dengan partai politik dan perusahaan besar, terutama di industri ekstraktif,” ucapnya.

    Bukan hanya itu, ia menuturkan bahwa para industri tersebut jugamendapatkan subsidi yang luar biasa besar, seperti royalti 0 persen untuk pembangunan smelter.

    “Selain itu, corporate tax untuk perusahaan besar diturunkan dari 25 persen ke 22 persen, dan sekarang bahkan direncanakan turun lagi ke 20 persen,” paparnya.

    Media juga mengkritik peningkatan kekayaan pejabat publik selama satu dekade terakhir.

    Ia menyebut beberapa nama pejabat negara yang terafiliasi dengan korporasi besar, seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.