Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Dijadwalkan Diperiksa KPK 13 Januari, Hasto Kristiyanto Pastikan Hadir

    Dijadwalkan Diperiksa KPK 13 Januari, Hasto Kristiyanto Pastikan Hadir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP), Hasto Kristiyanto pada 13 Januari mendatang.

    Diketahui, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka atas dua kasus, yakni suap berkaitan pergantian antarwaktu Harun Masiku serta perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

    KPK sendiri telah memeriksa sejumlah saksi dari kasus Hasto, seperti Wahyu Setiawan hingga Agustiani Tio Fridelina.

    Merespons agenda pemeriksaan itu, Hasto Kristiyanto mengaku sudah menerima surat dari KPK yang ingin meminta keterangan dirinya.

    Hal demikian seperti diungkapkan Hasto dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (9/1). “Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir pada 13 Januari 2025, pada jam 10 WIB,” kata Hasto.

    Sejumlah politikus PDIP tampak menemani Hasto menyampaikan keterangan, seperti Djarot Saiful Hidayat, Ronny Talapessy, hingga Mohamad Guntur Romli.

    Hasto mengaku sebagai warga negara yang taat hukum akan memenuhi undangan KPK pada 13 Januari, dan bersifat kooperatif terhadap penyidik.

    “Saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya,” kata peraih cumlaude untuk gelar doktor dari Universitas Indonesia (UI) itu.

    Menurut Hasto, langkahnya hadir ke KPK nanti sebagai wujud memahami jalan politik PDIP, Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno, dan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri yang menjunjung hukum dan demokrasi.

  • Ferdinand Soroti Dampak Diskon Listrik dan Rencana Kenaikan PPN: Prabowo Pasti Pusing dengan Beban Warisan Ini

    Ferdinand Soroti Dampak Diskon Listrik dan Rencana Kenaikan PPN: Prabowo Pasti Pusing dengan Beban Warisan Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahean, mengkritisi kebijakan pemerintah terkait rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen.

    Dikatakan Ferdinand, keputusan tersebut memicu sejumlah langkah strategis, termasuk pemberian diskon listrik yang dinilai berpotensi membebani PT PLN dan keuangan negara.

    Ferdinand menilai, pemerintah Prabowo Subianto, yang baru memulai masa jabatannya, menghadapi tantangan besar akibat warisan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp507,8 triliun pada 2024.

    Defisit ini diprediksi meningkat hingga Rp600 triliun pada 2025.

    “Prabowo pasti pusing menjalankan pemerintahan dengan beban-beban warisan ini, termasuk defisit APBN dan rencana kenaikan PPN,” ujar Ferdinand dalam keterangannya (9/1/2025).

    Ia menjelaskan, rencana menaikkan PPN memicu penolakan publik sehingga pemerintah mengambil langkah kompensasi berupa diskon listrik bagi pelanggan dengan daya 450-2.220 VA selama Januari dan Februari 2025.

    Kebijakan diskon listrik ini diperkirakan mengurangi pendapatan PLN lebih dari Rp10 triliun dalam dua bulan.

    Ferdinand memperingatkan bahwa gangguan arus kas PLN dapat memengaruhi kemampuan perusahaan membayar vendor, mitra, atau memenuhi kewajiban keuangannya.

    “PLN sebagai perusahaan negara tentu wajib menjalankan kebijakan ini, tetapi dampaknya pada stabilitas keuangan perusahaan sangat berpotensi besar,” tegasnya.

    Selain itu, Ferdinand mempertanyakan mekanisme pembiayaan diskon listrik ini, apakah akan menjadi tanggungan PLN sebagai perusahaan atau ditutupi melalui APBN.

  • Di Sidang Sengketa Pilkada, OC Kaligis Sebut Ada Kecurangan TSM di Pilkada Muara Enim

    Di Sidang Sengketa Pilkada, OC Kaligis Sebut Ada Kecurangan TSM di Pilkada Muara Enim

    OC Kaligis juga menjelaskan bentuk pelanggaran lain, yakni kesengajaan tidak mengundang pemilih pada wilayah-wilayah partai pengusung pasangan HNU-LIA. Pelanggaran yang disengaja tersebut, ungkap dia, mempengaruhi dan menguntungkan perolehan suara pasangan Edison-Sumarni.

    “KPU Muara Enim sengaja tidak mengundang pemilih pada wilayah-wilayah di mana partai pengusung paslon 3 menang pada pemilu presiden dan legisatif 2024. Terdapat puluhan ribu pemilih yang tidak mendapatkan undangan dan tidak terdaftar. Sementara di TPS 01 Kelurahan Aur (Kecamatan Rambai), jumlah pemilih tetap pada TPS tersebut sebesar 583 akan tetapi jumlah surat suara yang diterima (termasuk suara cadangan dua setengah persen) yakni sebesar 549,” ujarnya.

    Apalagi, bagi Kaligis, figur Ketua KPUD Muara Enim Rohani merupakan sosok yang pernah terbukti melakukan pelanggaran kode etik pemilu dan dijatuhi sanksi peringatan keras dan terakhir oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sehingga, tak heran, jika Rohani secara terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon di pilkada Muara Enim. Kondisi demikian akhirnya membuat penyelenggaraan pilkada Muara Enim berjalan tidak dengan jujur dan adil (Jurdil).

    “Bagaimana mungkin mengharapkan keseluruhan proses Pilkada Muara Enim dapat berlangsung secara jujur dan adil, bila Ketua penyelenggara pemilukada tersebut saja (KPUD Muara Enim) merupakan seorang terhukum karena telah melanggar kode etik,” tutur dia.

    Berdasarkan bukti yang diajukan, OC Kaligis bersama tim hukum HNU-LIA akhirnya meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendiskualifikasi pasangan calon Edison-Sumarni dan memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di empat (4) kecamatan (Lawang Kidul, Muara Enim, Ujan Mas dan Empat Petulai Dangku). Gugatan ini, ungkap OC, diharapkan dapat mengungkap pelanggaran pemilu dan memulihkan keadilan pada suara rakyat dan proses penyelenggaraan pilkada Muara Enim.

  • APBN Defisit Rp507,8 T di 2024, Ferdinand Hutahean: Prabowo Pasti Pusing dengan Warisan Jokowi

    APBN Defisit Rp507,8 T di 2024, Ferdinand Hutahean: Prabowo Pasti Pusing dengan Warisan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ferdinand Hutahean mengkritisi kebijakan pemerintah terkait rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen.

    Dikatakan Ferdinand, keputusan tersebut memicu sejumlah langkah strategis, termasuk pemberian diskon listrik yang dinilai berpotensi membebani PT PLN dan keuangan negara.

    Ferdinand menilai, pemerintah Prabowo Subianto, yang baru memulai masa jabatannya, menghadapi tantangan besar akibat warisan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp507,8 triliun pada 2024.

    Defisit ini diprediksi meningkat hingga Rp600 triliun pada 2025.

    “Prabowo pasti pusing menjalankan pemerintahan dengan beban-beban warisan (Jokowi) ini, termasuk defisit APBN dan rencana kenaikan PPN,” ujar Ferdinand dalam keterangannya (9/1/2025).

    Ia menjelaskan, rencana menaikkan PPN memicu penolakan publik sehingga pemerintah mengambil langkah kompensasi berupa diskon listrik bagi pelanggan dengan daya 450-2.220 VA selama Januari dan Februari 2025.

    Kebijakan diskon listrik ini diperkirakan mengurangi pendapatan PLN lebih dari Rp10 triliun dalam dua bulan.

    Ferdinand memperingatkan bahwa gangguan arus kas PLN dapat memengaruhi kemampuan perusahaan membayar vendor, mitra, atau memenuhi kewajiban keuangannya.

    “PLN sebagai perusahaan negara tentu wajib menjalankan kebijakan ini, tetapi dampaknya pada stabilitas keuangan perusahaan sangat berpotensi besar,” tegas Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia ini.

    Selain itu, Ferdinand mempertanyakan mekanisme pembiayaan diskon listrik ini, apakah akan menjadi tanggungan PLN sebagai perusahaan atau ditutupi melalui APBN.

  • Tim Hukum Danny-Azhar Bawa Temuan Dugaan Tanda Tangan Palsu ke MK

    Tim Hukum Danny-Azhar Bawa Temuan Dugaan Tanda Tangan Palsu ke MK

    Fakta lainnya adalah, total pemilih yang mendapatkan undangan tetapi kemudian tidak datang ke TPS karena persoalan jarak.

    “Kami temukan rata-rata ada 9 orang per TPS yang tidak datang mencoblos karena persoalan jarak. Jadi itu sekitar 1,96% dari total DPT,” bebernya.

    Dari kedua fakta ini, terlihat bahwa total realisasi pemilih di Pilgub Sulsel adalah 100% – 50% – 1,96% = 48,04%. Sementara hasil rekap akhir KPU Sulsel disebutkan partisipasi pemilih mencapai 71,8%.

    “Jika angka partisipasi versi KPU Sulsel ini dikurangi dengan realisasi pemilih temuan kami, maka ada 23,76% suara tak bertuan, atau sekitar 1.587.360 suara dari total 6.680.807 DPT di Sulsel,” jelas Asri.

    Pendekatan kedua, lanjut Asri adalah dari dugaan tanda tangan palsu. Tim Hukum DIA menemukan sekitar 90 hingga 130 tanda tangan yang diduga palsu di setiap TPS se-Sulawesi Selatan.

    “Nah, kalau dirata-rataka, maka ada sekitar 110 tanda tangan palsu di setiap TPS. Jumlah TPS di Sulsel ada 14.548, artinya ada sekitar 1.600.280 tandatangan palsu pada Pilgub lalu,” imbuhnya.

    Kedua pendekatan ini memberikan hasil yang tidak jauh berbeda, dimana pada pendekatan selisih jumlah partisipasi pemilih sebanyak 1.587.360, sedangkan dari dugaan tanda tangan palsu mencapai 1.600.280.

    Karena itu, dari temuan tim hukum DIA ini, maka disimpulkan bahwa pasangan Danny – Azhar adalah pemenang sesungguhnya dari Pilgub Sulsel.

    “Saya kira logis. Versi KPU, Paslon DIA dapat 1.600.029 suara, sedangkan Andalan Hati dapat 3.014.255 suara. Nah, suara Paslon 02 ini harus dikurangi dengan jumlah suara siluman yang ditemukan tim hukum DIA. Sehingga hanya dapat 1.587.360 suara saja. Inilah yang tengah kami perjuangkan di MK,” pungkas Asri.

  • Effendi Simbolon Minta Mega Mundur dari PDIP, Ruhut Sitompul: Kau Sudah Dipecat dari PDIP Tidak Usah Banyak Bacot

    Effendi Simbolon Minta Mega Mundur dari PDIP, Ruhut Sitompul: Kau Sudah Dipecat dari PDIP Tidak Usah Banyak Bacot

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Eks Kader PDIP Effendi Simbolon meminta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarn mundur dari jabatannya. Pernyataan itu menuai sorotan.

    Terutama dari para kader PDIP. Salah satunya dari Ruhut Sitompul, ia meminta Effendy tidak banyak bicara.

    “Eh E Simbolon kau sudah dipecat dari PDI Perjuangan jadi tolong tidak usah banyak bacot,” kata Ruhut dikutip dari unggahannya di X, Kamis (9/1/2025).

    Ruhut menilai Effendy telah menyerang Mega. Berdasar dari pernyataan Effendy meminta Mega mundur.

    “Nyerang-nyerang Ketua Umum PDI Perjuangan Prof DR HC Hajah Megawati Soekarnoputri Presiden RI ke 5,” ucapnya.

    Ruhut meminta Effendy lebih baik diam saja. Apalagi, kata dia, Effendy tidak lagi berstatus kader PDIP.

    “Kalau bukan Kader lagi baik-baik saja duduk diboncengan Kader lain yang sudah dipecat. Waspada. Waspada waspadalah,” pungkasnya.

    Permintaan mundur Effendy itu disampaikan saat menghadiri acara di Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/1).

    Ia mulanya menyamlaikan keprihatinannya. Setelah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto diterapkan tersangka KPK.

    “Turut prihatin, ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya,” ucapnya.

    Menurut Effendy, perlu ada pembaruan di struktur PDIP. Termasuk Ketua Umum.

    “Harus diperbaharui ya semuanya, mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbaharui, bukan hanya level sekjen ya. Sudah waktunya lah, sudah waktu pembaharuan yang total ya,” terangnya.
    (Arya/Fajar)

  • Forum Cik Di Tiro Tuntut Pengadilan Publik untuk Jokowi

    Forum Cik Di Tiro Tuntut Pengadilan Publik untuk Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Forum Cik di Tiro, menuntut pengadilan publik untuk Jokowi. Mereka menolak lupa dosa Presiden ke-7 RI itu.

    Itu diungkapkan dalam “Catatan Akhir Tahun 2024 dan Pernyataan Awal Tahun 2025 Forum Cik Ditiro: Menolak Lupa Dosa Jokowi dan Mewaspadai Prabowo”. Digelar di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM, Rabu (8/1/2025).

    “Yang dibutuhkan sekarang adalah pengadilan publik,” kata inisiator Forum Cik Di Tiro, Prof Masduki dalam acara itu.

    Menurut Masduki, Jokowi adalah perusak demokrasi. Karenanya perlu diadili.

    “Pengadilan publik itu artinya pertama, publik itu harus mendapatkan satu, asupan. Baik dari masyarakat sipil, maupun dari kekuatan partai yang masih waras bahwa Jokowi itu orang jahat, gitu. Jokowi itu adalah perusak demokrasi,” ucapnya.

    Masduki yang merupakan Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) ini mengatakan bentuk pengadilan publik ini adalah peradilan moral.

    “Jadi, jelas mengadili satu kesalahan moral dengan mendegradasi yang bersangkutan secara moral,” katanya.

    Forum Cik Di Tiro sendiri wadah konsolidasi masyarakat sipil lintas sektor di Yogyakarta. Di dalamnya ada akademisi seperti Masduki.

    Ia merupakan Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII). Menurutnya, saat ini Jokowi perlu diadili peradilan moral, melalui pengadilan publik.

    “Jadi, jelas mengadili satu kesalahan moral dengan mendegradasi yang bersangkutan secara moral,” terangnya.

    Selama 10 tahun Jokowi menjabat. Ia melihat kerusakan dari Jokowi ke mana-mana, mulai dari ekonomi hingga politik,

  • Guntur Romli: Ada yang Mau Acak-acak Partai

    Guntur Romli: Ada yang Mau Acak-acak Partai

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli menyoroti pertemuan antara Effendi Simbolon dan Jokowi yang kemudian diikuti oleh pernyataan kontroversial terkait Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    “Apa pernyataan Effendi Simbolon hasil pertemuan dengan Jokowi?,” ujar Guntur dalam keterangannya di aplikasi X @GunRomli (8/1/2025).

    Dikatakan Guntur, pernyataan Effendi memperkuat dugaan adanya upaya politik untuk menggoyang internal partai.

    “Sudah benar apa yang disampaikan Ibu Megawati tanggal 12 Desember ada yang mau mengawut-awut (acak-acak) Partai,” tukasnya.

    Ia menambahkan bahwa penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang baru-baru ini terjadi, merupakan bagian dari skenario politik untuk menekan Megawati.

    “Semakin yakin, penetapan tersangka pada saudara Sekjen orderan politik dan pintu masuk menekan Ibu Megawati mundur,” tandasnya.

    Sebelumnya, Presiden Indonesia ke-7, Jokowi, mengadakan pertemuan dengan mantan kader PDIP, Effendi Simbolon, pada Kamis (2/1/2025).

    Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Jokowi, Kelurahan Sumber, Solo, selama sekitar 1,5 jam.

    Ketika dimintai keterangan, Jokowi menjelaskan bahwa pertemuan itu hanyalah bentuk silaturahmi antara sahabat lama tanpa agenda politik tertentu.

    “Hanya silaturahmi biasa dengan senior dan sahabat lama. Tidak ada pembicaraan soal politik,” ungkap Jokowi, Jumat (3/1/2025).

    Meskipun demikian, muncul dugaan bahwa pertemuan tersebut mungkin membahas rencana pembentukan partai politik baru.

    Namun, Jokowi kembali menepis spekulasi tersebut, menegaskan bahwa pembicaraan itu bersifat personal dan tidak terkait politik.

  • Prabowo Belum Puas Penurunan Biaya Haji, Ini Kata Menteri Agama

    Prabowo Belum Puas Penurunan Biaya Haji, Ini Kata Menteri Agama

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto belum puas dengan capaian penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 yang telah disepakati antara DPR dengan Pemerintah.

    Presiden Prabowo inginnya agar ongkos yang dibayarkan calon jemaah haji bisa diturunkan. Namun demikian, penurunan bisa dilakukan pada tahun mendatang. Sebab, biaya haji untuk tahun ini sudah diputuskan bersama antara DPR dan pemerintah, yakni Rp 89,4 juta, menurun dibandingkan tahun lalu, yakni Rp 93,2 juta.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya efisiensi dalam proses penggunaannya saat operasional haji.

    “Alhamdulillah, sebagaimana dilaporkan ke bapak Presiden sebelumnya, saya rasa biaya ini hasil kekompakan antara DPR dan pemerintah, sehingga bisa terwujud. Kita apresiasi terkait penetapan harga ini. Saya rasa ini sebuah capaian yang kita sepakati, bukan memaksakan sampai ada hasil seperti itu. Itu hasil penyisiran atas hal-hal apa yang bisa dikurangi,” ucap Menag di Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    Ia berjanji akan tetap menyisir penggunaan biaya haji 2025 ini agar tetap efisien pada saat digunakan.

    “Saya rasa bisa dilakukan juga penyisirannya. Sambil jalan, bisa sambil push. Saya rasa tahun ini bisa efisiensi,” tegasnya.

    “Saya rasa angka yang muncul saat ini termasuk juga dialokasikan untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di luar perencanaan, dan ini juga di negara orang,” sambungnya. (Pram/fajar)

  • Sambutan Hangat Mees Hilgers ke Patrick Kluivert Disorot

    Sambutan Hangat Mees Hilgers ke Patrick Kluivert Disorot

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pemain Timnas Indonesia, Mees Hilgers akhirnya buka suara di polemik yang saat ini terjadi di sepakbola Indonesia.

    Semenjak pemecatan pelatih Shin Tae Yong, Mees Hilgers tidak mengungkapkan satu patah kata pun di media sosialnya.

    Hal ini membuat mendapatkan banyak tundingan dari para netizen yang menyebutnya sebagai biang kerok pemecatan sang pelatih.

    Apalagi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyebut adanya hubungan kurang baik Shin Tae Yong dengan pemainnya.

    Bahkan, Mees Hilgers jadi salah satu pemain yang tidak memberikan salam perpisahan kepada Shin Tae Yong setelah dipecat PSSI.

    Terbaru, Mees akhirnya buka suara setelah pelatih baru Patrick Kluivert di perkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia.

    Reaksi itu diberikan Mees Hilgers saat akun Instagram Timnas Indonesia memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pengganti Shin Tae Yong.

    “Sampai bertemu lagi,” tulis Hilgers dikolom komentar.

    Kedatangan Kluivert membuat Hilgers antusias berkostum Indonesia dan tidak sabar berada di bawah arahan pelatih asal Belanda itu.

    dikontrak dua tahun sampai 2027 dengan opsi perpanjangan kontrak.

    “PSSI resmi menetapkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda tersebut dikontrak dua tahun dari 2025 hingga 2027 dengan opsi perpanjangan kontrak,” tulis pihak PSSI.

    Di Timnas Indonesia, Kluivert akan ditemani dua asisten asal Belanda Alex Pastoor dan Denny Landzaat. Selain itu, legenda timnas Belanda itu akan didampingi dua asisten asal Indonesia.