Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Mensos Gus Ipul Minta DNIKS Maksimalkan Peran untuk Zero Kemiskinan

    Mensos Gus Ipul Minta DNIKS Maksimalkan Peran untuk Zero Kemiskinan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Sosial Syaifullah Yusuf meminta Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) berperan aktif dalam mendukung berbagai program pemerintah terkait kesejahteraan sosial. Fokus utama pemerintah saat ini adalah mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat.

    “Pesan dari Gus Men Saifullah Yusuf adalah agar DNIKS bisa benar-benar maksimal sebagai mitra Kemensos untuk mewujudkan zero kemiskinan,” ujar Syaifullah Yusuf setelah menerima kunjungan Ketua Umum DNIKS, A Effendi Choirie, terkait persiapan pelantikan Badan Pengurus DNIKS 2024-2029 di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Mensos Agus Jabo Priyono, Ketua DNIKS Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Zarman Syah, dan Wakil Sekjen DNIKS Syamsuddin M Pay. Syaifullah Yusuf menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus pada upaya mengatasi kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, program pemberdayaan sosial harus tepat sasaran dan berdampak nyata.

    “Presiden memprioritaskan penanganan kemiskinan ekstrem. Jadi, pemberdayaan sosial harus dilakukan dengan data yang valid, terukur, dan terpadu,” tegas Gus Ipul, sapaan akrabnya.

    Sementara itu, Ketua Umum DNIKS, A Effendi Choirie, menegaskan bahwa DNIKS siap bersinergi penuh dengan Kemensos untuk mengurangi angka kemiskinan di berbagai sektor. “Sebagai mitra strategis Kemensos, DNIKS akan terus mendukung kebijakan pemerintah guna memperjuangkan kesejahteraan sosial,” ujarnya.

  • KKP Segel Pagar Laut 30 Km di Tangerang, DPR Minta Dibongkar dan Diusut Pelakunya

    KKP Segel Pagar Laut 30 Km di Tangerang, DPR Minta Dibongkar dan Diusut Pelakunya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyegel pagar laut tanpa izin di perairan Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis (9/1/2024).

    Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah memasang banner berwarna merah dengan tulisan “penghentian kegiatan pemagaran”.

    Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto memberikan sentilan. Pasalnya, pemagaran laut itu hanya dihentikan tak dibongkar.

    ”Pemagaran laut sampai puluhan kilometer hanya dihentikan, tidak dibongkar,” kata Gigin Praginanto dalam akun X, pribadinya, Jumat, (10/1/2025).

    Dengan begitu kata dia, jalur para nelayan di sana masih akan terhalangi.

    “Artinya para nelayan masih akan menderita karena pagar penghalang jalur ke laut tetap ada. Ini cuma sandiwara karena pemilik pagar adalah pebisnis yang lebih berkuasa dari siapapun di Indonesia,” tandasnya.

    Hal senada juga disampaikan oleh Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto. Menurutnya, pemagaran laut itu tidak cukup disetop dan disegel tapi perlu dibongkar dan diusut pelakunya.

    “Dirjen PSDKP KKP turun mengamankan pagar laut misterius (9/1/2025).Tapi, tidak cukup kalau sekedar disetop dan disegel. Perlu dibongkar, diusut pelakunya untuk diadili. Sudah 5 bulan nelayan dirugikan. Setuju nder?,” ungkap Mulyanto.

    Diketahui pembangunan pagar ini terindikasi tidak mengantongi izin (ilegal). Pagar itu membentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji, melintasi perairan Tangerang.

    Pagar ini membentang 16 desa dan enam kecamatan di Kabupaten Tangerang. (*)

  • Tom Lembong Sebut Anies Kunjungi Dirinya Tiap Pekan Selama Ditahan, Sampai Diberi Kado Berisi Buku Menarik

    Tom Lembong Sebut Anies Kunjungi Dirinya Tiap Pekan Selama Ditahan, Sampai Diberi Kado Berisi Buku Menarik

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Eks Menteri Perdagangan, Tom Lembong berterima kasih kepada Anies Baswedan. Ia menyebut Anies rutin mengunjunginya tiap pekan.

    Tom diketahui ditahan di Rutan Salemba. Setelah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung.

    “Terima kasih yang dalam pada sahabat dekat-ku Pak Anies Baswedan, atas kunjungannya minggu lalu, dan atas kado buku yang super-menarik,” kata Tom dikutip dari unggahannya di X, Jumat (10/1/2025).

    Meski ditahan, akun media sosial Tom saat ini dikelola kuasa hukumnya. Atas arahan dari Tom sendiri.

    Ia mengungkapkan, selama dua bulan ditahan hanya keluarga inti dan kuasa hukum yang boleh mengunjunginya.

    “Kami sudah menghormati selama 2 bulan saya dalam tahanan, prinsip hukum bahwa di masa penyidikan hanya keluarga inti dan penasihat hukum yang boleh berkunjung,” ujarnya.

    Kini, ia menyebut penahanannya tidak sensitif lagi. Meski tiap pihak yang berkunjung mesti direkam pembicaraannya.

    “Sekarang harusnya sudah tidak sensitif lagi untuk kawan dekat juga berkunjung, toh kami tidak akan membicarakan substansi perkara (dan tentunya semua kunjungan direkam CCTV),” ucap Tom.

    Tom pun berterima kasih kepada Kejaksaan Agung. Karena mengizinkan Anjes Baswedan mengunjunginya.

    “Terima kasih Kejaksaan Agung telah memberikan izin untuk Pak Anies mengunjungi saya. Saya titipkan sama Pak Anies, salam semangat dan salam cinta kasih saya untuk segenap teman, pendukung, dan simpatisan kita,” imbuhnya.

    “Saya terus mencintai Indonesia, dan tekad saya makin bulat untuk terus mengabdi pada Indonesia,” tambahnya.
    (Arya/Fajar)

  • Ahok Diperiksa KPK, Mulyono Kena Gertak?

    Ahok Diperiksa KPK, Mulyono Kena Gertak?

    .FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Ahok diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina untuk periode 2011-2021.

    Namun, pemeriksaan ini memunculkan spekulasi di media sosial. Pegiat media sosial Stefan Antonio mengaitkan pemeriksaan Ahok dengan potensi kejutan.

    “Apa ini ada hubungannya sama kejutan yang bakal dibuat Anies dan Ahok di Bulan ini?,” ujar Stefan dalam keterangannya di X @StefanAntonio_ (10/1/2025).

    Stefan juga mempertanyakan apakah Anies Baswedan akan segera dipanggil KPK, seperti yang dialami Ahok.

    “Coba kita liat, apa bentar lagi Anies Baswedan bakal diperiksa juga sama KPK apa engga?,” sebutnya.

    Dikatakan Stefan, jika hal itu terjadi, dugaan adanya tekanan terhadap kedua tokoh tersebut semakin menguat.

    “Kalau beneran diperiksa juga, fiks Mulyono kena mental sama pergerakan Anies dan Ahok,” Stefan menuturkan.

    KPK sebelumnya pernah memeriksa Anies Baswedan pada 7 September 2022 terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

    “Hanya saja, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai rencana pemeriksaan Anies dalam kasus lainnya,” imbuhnya.

    “Mereka berdua mau diGertak duluan, apalagi kemaren duo orangnya Mulyono mendadak ketemuan. Katanya sih mau bahas pemberantasan Korupsi. Ya Kali,” kuncinya.

    Sebelumnya, Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (9/1). Pemeriksaan ini berlangsung singkat, hanya sekitar satu jam.

  • Makan Siang Gratis Tua Banyak Sorotan, Lia Amalia Semprot Prabowo-Gibran: Makanya Kalau Kampanye Gak Usah Janji yang Muluk-muluk

    Makan Siang Gratis Tua Banyak Sorotan, Lia Amalia Semprot Prabowo-Gibran: Makanya Kalau Kampanye Gak Usah Janji yang Muluk-muluk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Lia Amalia ikut merespons kacaunya pelaksanaan program makan siang gratis yang dijanjikan dalam kampanye Prabowo-Gibran.

    Lia mengingatkan bahwa salah satu poin dari janji tersebut adalah menyertakan susu sebagai bagian dari menu bergizi. Namun, realisasi program ini jauh dari harapan.

    “Janji kampanyenya susu adalah bagian dari makan siang gratis. Pada waktu itu direncanakan Rp15 ribu per porsi,” ujar Lia dalam keterangannya di X @liaasister (9/1/2025).

    Dikatakan jebolan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ini, anggaran awal yang direncanakan sebesar Rp15 ribu per porsi kini hanya menjadi Rp10 ribu.

    “Tapi pada kenyataannya, realisasinya tanpa susu dan hanya 10 ribu per porsi,” cetusnya.

    Tambahnya, angka tersebut kemungkinan sudah dipotong untuk biaya memasak dan transportasi, sehingga kualitas makanan yang disediakan menurun drastis.

    “Itu pun sudah di kurangi oleh biaya memasak dan transportasi,” sebut Lia.

    Di beberapa tempat, kata Lia, makanan yang diberikan dinilai menyedihkan dan membuat siswa enggan memakannya.

    “Meskipun di beberapa tempat juga layak makanannya, berarti mutu makanan bergizi gratis ini tidak merata,” imbuhnya.

    Tidak berhenti di situ, Lia juga menyoroti pendanaan program tersebut. Istana sempat menyebut bahwa Cina bersedia mendanai program makan siang gratis.

    “Soal anggaran, kata istana, China menyanggupi mendanai makan gratis, tapi kenaikan PPN 12 persen juga dengan alasan untuk mendanai makan gratis,” jelasnya.

    Dilihat pada sisi lain, pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dengan alasan untuk mendukung pendanaan program ini.

  • Sebut Pimpinan KPK Perpanjangan Tangan Jokowi, Tim Hukum PDIP: Hasto Ditarget Masuk Penjara Sebelum Kongres

    Sebut Pimpinan KPK Perpanjangan Tangan Jokowi, Tim Hukum PDIP: Hasto Ditarget Masuk Penjara Sebelum Kongres

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto disebut sudah ditarget untuk ditahan sebelum pelaksanaan Kongres DPP PDIP. Kongres partai tersebut rencananya akan digelar tahun ini.

    Tim Hukum DPP PDI Perjuangan mengaku mendapatkan informasi bahwa penahanan itu untuk mengganggu jalannya Kongres PDIP.

    “Kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditargetkan akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat,” kata Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Hukum Ronny Talapessy di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

    Ia menduga, penahanan Hasto Kristiyanto bertujuan untuk mengganggu proses konsolidasi partai. Penahanan itu juga dimaksudkan untuk menekan PDIP agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi, yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    “Semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan penggeledahan kediaman Sekjen Hasto Kristiyanto kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari rangkaian operasi politik dengan target mengganggu, mengawut-awut, internal partai jelang Kongres,” urai Ronny.

    Ronny pun menyebut, kepemimpinan KPK saat ini merupakan perpanjangan tangan dari Jokowi. Sebab, proses seleksi pimpinan KPK yang kini dikomandoi Setyo Budiyanto berlangsung pada era Jokowi.

    “Di akhir kekuasaannya, mantan presiden Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik, baik dari eks komisioner, eks penyidik, kalangan akademisi, media, dan masyarakat sipil lainnya agar menghentikan proses seleksi dan menyerahkannya kepada pemerintahan Prabowo yang tinggal menunggu sedikit waktu lagi untuk dilantik,” ujar Ronny.

  • Terkesan Bela Oknum yang Tembak Bos Rental, Warganet Tantang Pangkoarmada Bongkar Pagar Laut Ilegal di PIK-2

    Terkesan Bela Oknum yang Tembak Bos Rental, Warganet Tantang Pangkoarmada Bongkar Pagar Laut Ilegal di PIK-2

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus penembakan terhadap bos rental mobil yang melibatkan oknum anggota TNI AL hingga kini masih jadi perhatian publik. Terlebih setelah Pangkoarmada RI terkesan membela pelaku dengan narasi “Kill or To be Killed”.

    Tampak di media sosial X banyak warganet yang menyampaikan kritikan sekaligus menyajikan sejumlah video peristiwa tersebut.

    Bahkan, ada warganet yang mempertanyakan kesungguhan Pangkoarmada dalam tugasnya membela laut nusantara.

    Berawal dari cuitan pegiat media sosial bercentang biru, @Heraloebss, yang membahas terkait peristiwa penembakan itu.

    “Part I : KORBAN sempat menawarkan para pelaku untuk menepi dan mengobrol, malah Kabur dan mengancam akan menembak
    Part II : Dikejarlah si pelaku & terjadilah penembakan
    Jadi tidak ada itu KILL OR TO BE KILLED, Pelaku sadar dan terindikasi Mau menggelapkan,” tulis @Heraloebss, dikutip Kamis (9/1/2025).

    “Ngurusin anak buah aja gak becus, mau mengamankan laut NKRI? Mbelgedes,” kritik akun @SManikmoyo, di kolom komentar cuitan itu.

    “Laut dipagerin PIK mereka pura2 bego, yg bereaksi cuma KKP yg kewenangannya terbatas,” balas akun @yuzviii, seraya menantang agar pagar ilegal di laut PIK-2 yang membentang puluhan kilometer dibongkar.

    Sebelumnya diberitakan, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu, mendesak Presiden RI Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut dugaan pelanggaran hukum oleh pengembang PIK-2.

    “Bapak Presiden @prabowo, Bk Kapolri @ListyoSigitP yth, sudah jelas dugaan pelanggaran hukum oleh pengembang PIK-2,” kata Said Didu dalam akun X, pribadinya, Kamis (9/1/2025).

  • Setelah Sepekan Berjalan, Danny Pomanto Bakal Evaluasi Pelaksaan Makanan Bergizi Gratis di Makassar

    Setelah Sepekan Berjalan, Danny Pomanto Bakal Evaluasi Pelaksaan Makanan Bergizi Gratis di Makassar

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Danny Pomanto bakal mengevaluasi Makan Bergizi Gratis (MBG). Itu setelah program tersebut sepekan berjalan.

    “Saya tunggu seminggu, baru kita evaluasi,” kata Danny kepada jurnalis di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Sulawesi Selatan, Kamis (9/1/2025).

    Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Seperti siswa yang alergi dengan makanan tertentu.

    “Itulah yang akan kita evaluasi nanti, itu yang nanti kita carikan (solusi),” terang Danny.

    Tidak hanya itu. Persoalan sampah juga ia sentil. “Termaksud nanti ada pengelolaan sampah bagaimana, minumnya bagaimana. Tradisi apa yang nanti dibangun,” imbuhnya.

    Di Makassar, MBG diketahui dimulai sejak Senin, 6 Januari 2025. Bersamaan dengan daerah lain di 26 provinsi di Indonesia.

    Ada 10 ribu siswa yang disasar di Makassar. Mereka terdiri dari siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, hingga Sekolah Menengah Atas. (Arya/Fajar)

  • Pramono Anung Umumkan Tim Transisi untuk Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta

    Pramono Anung Umumkan Tim Transisi untuk Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Terpilih Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pramono Anung mengumumkan nama 14 orang yang masuk ke dalam tim transisi untuk mempersiapkan proses peralihan pemerintahan sebelum resmi dilantik.

    “Tim transisi ini akan menyiapkan peralihan atau transisi pemerintahan,” kata Pramono di Jakarta, Kamis, setelah secara resmi ditetapkan sebagai Gubernur terpilih.

    Langkah tersebut kata dia, merupakan upaya untuk menyiapkan semua yang diperlukan ketika resmi dilantik sebagai gubernur nanti, namun yang pasti tim ini bukan untuk memutuskan, tetapi hanya menyiapkan.

    “Supaya nanti begitu pelantikan saya dan Bang Doel bisa langsung bekerja,” kata dia.

    Pramono menjelaskan nama-nama tersebut adalah yang selama ini membantu dirinya dan Rano Karno atau Si Doel, dan  dipastikan profesional.

    “Bahkan ada beberapa nama yang kemudian saya secara khusus mengajak diskusi untuk mengetahui bagaimana kemampuan dan sebagainya,” ucapnya.

    Pram lantas menyebutkan ke-14 nama yang masuk dalam tim transisi terdiri atas:

    Tim Inti

    1. Ketua Tim: Ima Mahdiah
    2. Koordinator Operasional: Emir Kresna
    3. Koordinator Komunikasi: Chiko Hakim
    4. Sekretaris: Beno Mohamad Ibnu

    Tim Bidang Teknis

    1. Bidang Sumber Daya Manusia: M. Syafrudin
    2. Bidang Perencanaan: Mangatta Toding Allo
    3. Bidang Keuangan: Yustinus Prastowo
    4. Bidang Infrastruktur:John Oddius
    5. Bidang Teknologi Informasi: Yunarto Wijaya

    Tim Bidang Kebijakan

    1. Bidang Kebijakan Publik: Nirwono Joga
    2. Bidang Kebijakan Ekonomi: Agus Haryadi
    3. Bidang Kebijakan Sosial & Budaya: Dedi Wijaya
    4. Bidang Kebijakan Lingkungan Hidup: Prof. Firdaus Ali
    5. Bidang Kebijakan Kesehatan: Charles Honoris

  • Kasus Harun Masiku: KPK Tunggu Hasto Penuhi Panggilan

    Kasus Harun Masiku: KPK Tunggu Hasto Penuhi Panggilan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menunggu kehadiran Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pada Senin, 13 Januari 2025.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto enggan berkomentar soal bagaimana langkah penyidik apabila Hasto tidak hadir. Menurutnya masih terlalu dini untuk menjawab pertanyaan tersebut.

    “Saya tidak akan berandai-andai apakah yang bersangkutan akan hadir atau tidak, dan bagaimana kalau tidak hadir. Kita tunggu saja sama-sama di tanggal tersebut,” kata Tessa saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan sudah menerima surat panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan dan dirinya siap hadir pada Senin, 13 Januari 2025.

    “Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir pada 13 Januari 2025. Pada pukul 10.00,” kata Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis.

    Dia sebagai warga negara yang taat hukum mengaku bakal hadir memenuhi undangan KPK dan bakal kooperatif terhadap seluruh pertanyaan penyidik.

    “Saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

    Hasto mengaku memahami seluruh jalan politik PDI Perjuangan, Presiden pertama RI Soekarno, dan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri sehingga dirinya akan meneladani mereka untuk memenuhi panggilan hukum, yang dalam hal ini adalah KPK.