Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Raffi Ahmad Akui Dirinya Pemilik Plat RI 36 yang Dikawal Patwal Arogan, Begini Pembelaannya

    Raffi Ahmad Akui Dirinya Pemilik Plat RI 36 yang Dikawal Patwal Arogan, Begini Pembelaannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemilik mobil dengan plat RI 36 akhirnya terjawab. Ia adalah utusan khusus presiden sekaligus selebriti, Raffi Ahmad.

    Hal tersebut dikonfirmasi Raffi sendiri. Ia mengakui mobil tersebut miliknya.

    “Bahwa benar adanya mobil tersebut kendaraan yang saya gunakan,” kata Raffi dalam siaran persnya, Sabtu (11/1/2025).

    Meski begitu, Raffi membela diri. Ia mengatakan tidak ada dalam mobil tersebut, saat mobil itu tertangkap video dan viral di media sosial.

    “Namun pada saat kejadian, saya sedang tidak berada di dalam mobil karena pada saat itu mobil berplat RI 36 sedang dalam posisi menjemput saya untuk menuju agenda rapat selanjutnya,” jelas Raffi.

    Diberitakan sebelumnya, video viral yang beredar, di tengah kemacetan lalu lintas tampak polisi Patwal menyalakan lampu strobo sambil membuka jalan untuk rombongan mobil pejabat berpelat RI 36.

    Sementara di depan terlihat sebuah mobil taksi Alphard mencoba menyalip di tengah kemacetan.Tindakan taksi Alphard itu menyebabkan laju rombongan pejabat terhalang.

    Kemudian, anggota polisi Patwal yang mengawal iring-iringan itu menghentikan motornya di samping mobil taksi tersebut.

    Dia menunjuk-nunjuk ke arah sopir taksi, sambil memberikan peringatan dengan gestur yang terlihat marah.

    Jika merujuk Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2015, ada setidaknya 42 unit mobil dinas pejabat Indonesia dengan kode plat khusus tanpa huruf seri. 

    Ada dugaan, pemilik RI 36 adalah Nusron Wahid. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional.

  • Apa Beda PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu? Begini Penjelasan Kepala BKN

    Apa Beda PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu? Begini Penjelasan Kepala BKN

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Muncul istilah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Apa bedanya dengan PPPK penuh waktu?

    Meski sama-sama Aparatur Sipil Negara (ASN). Ternyata dua status ASN ini bukan hanya berbeda dari nama. 

    Lalu, apa saja perbedaannya? Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakhrulloh menjelaskannya.

    “Pendapatannya,” kata Zudan. Zudan mengatakan pendapatan jadi perbedaan mendasar keduanya. Itu disampaikan kepada jurnalis di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (10/1/2025).

    Zudan menjelaskan, PPPK paruh waktu pendapatannya tidak merata. Sesuai kemampuan keuangan instansinya.

    “Pendapatannya nanti akan berbeda, karena sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” jelas Zudan.

    Zudan memberi ilustrasi. PPPK paruh waktu yang sebelumnya menghonor, akan diberi gaji sebagai PPPK paruh waktu sesuai gajinya saat honor.

    “Tetapi tidak berkurang dari pendapatan yang sekarang (Saat nonor). Honorer yang sekarang dapatnya berapa, itulah yang akan dibayarkan kalau jadi pegawai paruh waktu,” terangnya.

    Di sisi lain, Zudan mendorong seluruh honorer yang terdaftar dalam database BKN mendaftar PPPK tahap 2. Mereka yang terdaftar dalam database BKN, kata Zudan bakal diangkat jadi ASN.

    “Prinsipnya, semua yang terdaftar dalam database BKN, yang dua ribu terakhir. 2022 seingat saya, itu bisa terangkat semua,” ucap Zudan.

    Meski begitu, Zudan mengatakan pengangkatan jadi ASN itu hanya bisa bagi honorer yang mendaftar. Tidak bisa jika tidak daftar.

    “Tentu saja yang mendaftar, kalau yang tidak mendaftar, saya tidak bisa memberi ruang untuk diangkat jadi PPPK,” pungkasnya. (Arya/Fajar)

  • Klaim JP BPJS Ketenagakerjaan Baru Bisa Cair di Usia 59 Tahun, Ini Aturan Barunya

    Klaim JP BPJS Ketenagakerjaan Baru Bisa Cair di Usia 59 Tahun, Ini Aturan Barunya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jaminan Pensiun (JP) Badan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan baru bisa cair di usia 59 tahun. Ikut aturan baru.

    Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Pada Pasal 15.

    “Usia pensiun selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun,” bunyi poin 3 Pasal 15,” bunyi pasal tersebut.

    Di aturan itu, juga diatur pekerja yang telah memasuki usia pensiun, tapi tetap dipekerjakan. Untuk kondisi itu, peserta dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pada saat mencapai usia pensiun, yaitu 65 tahun.
     
    Selain itu, bisa memilih untuk menerima manfaat JP pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 tahun. Setelah mencapai usia pensiun.
     
    “Dalam hal Peserta telah memasuki Usia Pensiun
    tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun,” bunyi poin 4 Pasal 15.
     
    Untuk diketahui, manfaat pensiun yang dimaksud adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memasuki usia pensiun.
     
    Besarannya, manfaat pensiun paling sedikit ditetapkan sebesar Rp 300ribu untuk setiap bulan. Sedangkan paling banyak ditetapkan sebesar Rp 3,6 juta per bulan.

    Sebelumnya, per 1 Januari 2019 usia pensiun yang bisa memperoleh manfaat JP dari BPJS Ketenagakerjaan berusia 57 tahun. Kemudian, dipertegas bahwa usia tersebut akan terus bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya. (Arya/Fajar)

  • Gank Jokowi dan PDIP Merasa Diserang, Rudi Valinka: Perkelahian Bekas Satu Keluarga Memang Cukup Merepotkan

    Gank Jokowi dan PDIP Merasa Diserang, Rudi Valinka: Perkelahian Bekas Satu Keluarga Memang Cukup Merepotkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Media Sosial, Rudi Valinka memberikan sentilan menggelitik kepada gank Joko Widodo (Jokowi) dan PDI Perjuangan.

    Pasalnya saat ini kata dia, pihak Jokowi dan PDIP sama-sama merasa diserang.

    “Curhat Gank Banteng; Kenapa sih cuma PDIP yang diserang? Curhat Gank Jokower, kenapa sih cuma Jokowi yang diserang?,” tulis Rudi Valinka dalam akun X, pribadinya, Sabtu, (11/1/2025).

    Dia lalu memberikan sentilan kepada kedua kubu itu yang dahulunya merupakan satu kesatuan saat hubungan Jokowi dengan PDIP masih adem.

    Seperti diketahui, Jokowi merupakan mantan kader PDIP yang kini telah dipecat. PDIP yang mengantar Jokowi memulai kariernya di dunia politik hingga menjadi Presiden dua periode.

    Setelah PDIP memecat Jokowi, muncul kasus tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus Harun Masiku.

    Sedangkan Jokowi saat ini, masih diperbincangkan dengan hasil rilis OCCRP yang telah memasukkan namanya sebagai salah satu tokoh terkorup di dunia.

    “Perkelahian bekas satu keluarga memang cukup merepotkan,” tutur Rudi.

    Di sisi lain dia menyebut posisi Presiden Prabowo Subianto di kondisi aman karena bisa memantau apa yang terjadi diantara keduanya.

    “Enaknya jadi presiden Prabowo beliau kaya Drone aja cukup memantau,” tandasnya. (*)

  • Buka Akses Keuangan ke Masyarakat, Direktur Utama BRI Sunarso Mendapatkan Penghargaan “Impact on Financial Industry Leadership”

    Buka Akses Keuangan ke Masyarakat, Direktur Utama BRI Sunarso Mendapatkan Penghargaan “Impact on Financial Industry Leadership”

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali mendapat pengakuan atas kontribusinya dalam mendukung perkembangan sektor finansial di Indonesia. Pada ajang Kumparan Awards Impact Makers 2024, BRI berhasil meraih dua penghargaan bergengsi yaitu Impact on Financial Industry untuk BRI dan Impact on Financial Industry Leadership yang diberikan kepada Direktur Utama BRI Sunarso. Penghargaan ini memperkuat posisi BRI sebagai institusi keuangan yang memiliki peranan penting dalam mendorong kemajuan dan inovasi di sektor keuangan nasional. Acara penghargaan ini digelar di The Ballroom at Djakarta Theater di Jakarta (19/12), dengan penghargaan diterima oleh Direktur Kepatuhan BRI A. Solichin Lutfiyanto.

    Mengutip publikasi Kumparan, Sunarso mendapatkan penghargaan di bidang Impact on Financial Industry Leadership atas pengaruhnya dalam transformasi sektor finansial di Indonesia. Selama kepemimpinannya, Sunarso menginisiasi program-program strategis. Salah satunya adalah memperkuat posisi BRI sebagai bank pendukung UMKM dengan menyediakan akses pembiayaan terjangkau bagi jutaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Di bawah kepemimpinan Sunarso, BRI juga memperluas ekosistem digital dengan mengembangkan aplikasi mobile banking BRImo, sehingga layanan finansial bisa lebih mudah diakses.

    Sebagai contoh, keberadaan Holding Ultra Mikro (UMi) yang melibatkan sinergi antara BRI, Pegadaian, dan PNM telah memberikan dampak besar dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia. Ekosistem ini berhasil melayani lebih dari 176 juta nasabah simpanan serta 36,1 juta nasabah pinjaman atau debitur, dengan total pembiayaan mencapai Rp622,3 triliun. Sinergi ini mencerminkan keberhasilan BRI dalam memperkuat akses keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

  • Mahfud MD Permasalahkan Pedoman Etika Makan Kemenag: Makan Harus Tiga Jari

    Mahfud MD Permasalahkan Pedoman Etika Makan Kemenag: Makan Harus Tiga Jari

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Menko Polhukam Mahfud MD mengkritik pedoman etika makan dan minum yang dirilis oleh Kementerian Agama (Kemenag) melalui unggahan di X.

    Mahfud menyebut beberapa poin dalam pedoman tersebut terkesan berlebihan dan tidak praktis.

    “Ini Kemenag agak berlebihan. Makan harus dengan tiga jari,” ujar Mahfud dalam keterangannya di X @mohmahfudmd (9/1/2025).

    Jika makan hanya menggunakan tiga jari, Mahfud mempertanyakan dua jari yang tersisa.

    “Yang dua jari bagaimana? Tak boleh mencaci makanan. Memang ada orang mencaci makanan? Jangan bernapas di bejana. Memang ngapain bernapas di bejana?,” cetusnya.

    Tidak berhenti di situ, Mahfud juga mengingatkan prinsip Islam untuk mempermudah urusan umat.

    “Ada dalil, permudah saja, jangan menyulitkan diri,” tambahnya.

    Pedoman etika makan dan minum yang diterbitkan Kemenag mencakup 14 poin, seperti makan dengan tangan kanan, menggunakan tiga jari, tidak makan sambil berdiri, dan tidak bernapas di bejana.

    Pedoman ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat, termasuk kritik Mahfud MD yang menilai bahwa beberapa poin kurang relevan dengan kebiasaan sehari-hari.

    Hingga berita ini diturunkan, Kemenag belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik Mahfud MD.

    Sementara itu, publik juga ramai berdiskusi di media sosial mengenai kesesuaian pedoman tersebut dengan kebutuhan masyarakat modern.

    (Muhsin/fajar)

  • Menteri KKP Ancam Bongkar Pagar Laut di PIK-2, Mardani Ali Sera: Siapakah yang Membuatnya?

    Menteri KKP Ancam Bongkar Pagar Laut di PIK-2, Mardani Ali Sera: Siapakah yang Membuatnya?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Wahyu Trenggono, yang bakal mencabut pagar laut sepanjang 30 kilometer jika terbukti tak mengantongi izin kini jadi pembahasan hangat.

    Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali, mengapresiasi sekaligus mempertanyakan siapa pembuat pagar tersebut.

    “Bravo Mas Johan dan Mas Riyono yg gercep langsung sidak mengunjungi langsung ‘pagar laut’ yg membentang sejauh mata memandang,” ujar Mardani, dikutip dari cuitan pada akun pribadinya di aplikasi X, @MardaniAliSera.

    “Pertanyaanya: tdk mudah, tdk murah dan tidak bisa cepat membangun ‘pagar laut’ itu. Siapakah yg membuatnya?” tanya Mardani, dikutip Jumat (10/1/2025).

    Warganet pun ramai mengomentari cuitan tersebut. Banyak yang menyampaikan kritikan dan saran.

    “Ajak anggota DPR dan fraksi lain untuk membuat surat pemanggilan resmi kepada instansi terkait. Kalau sampai tidak tahu siapa yang pemilik/pembuatnya evaluasi instansinya.
    Orang buat bangunan kecil kalau gak sesuai IMB langsung ditegur. Lha ini pagar 30km , mosok pemerintah gak ada yang tahu,” balas warganet di kolom komentar.

    “Udah tau ahhh, masa gak tau….cuma riding the wave to get polularity. Coba berani gak untuk panggil instansi terkait, perintahkan bongkar kalau tidak ada yg ngaku punya siapa, maka itu hak pemerintah untuk bongkar,” ujar lainnya.

    “Mulai dibangun Agustus 2024, baru sadar skrg, dan anehnya sampai saat ini blm teridentifikasi siapa yg bangun, kan harusnya gampang, telusuri siapa yg bayar org harian untuk bangun pagar itu. Giliran kek gini lemot amat,” kritik warganet lainnya.

  • Belum Lama Pecat Jokowi, Megawati Soekarnoputri: Mundur Wae, Jadi Paling Tidak Ada Kehormatan, Daripada Dipecat

    Belum Lama Pecat Jokowi, Megawati Soekarnoputri: Mundur Wae, Jadi Paling Tidak Ada Kehormatan, Daripada Dipecat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tidak henti-hentinya mengingatkan kadernya untuk memilih mundur jika merasa sudah tidak sejalan dengan perjuangan PDIP.

    Bahkan dia menyebut, kader PDIP yang tidak setia dan disiplin mewujudkan cita-cita partai agar mengundurkan diri.

    Sebab, kata Megawati, mundur dari PDIP lebih terhormat dibandingkan kader dipecat setelah tidak sejalan dengan cita-cita partai. Pernyataan Megawati itu disampaikan dalam pidatonya di perayaan HUT ke-52 PDIP, pada Jumat (10/1).

    “Sekarang sudah, bagi yang enggak senang di sini mundur, wae, begitu, lo, jadi paling tidak ada kehormatan begitu, lo, daripada dipecat,” kata Megawati, dilansir jpnn, Jumat.

    Diketahui, Megawati berbicara soal mundur lebih terhormat daripada dipecat hanya kurang dari sebulan sejak PDIP mengumumkan pemecatan mantan Presiden Joko Widodo.

    Selain Jokowi, PDIP juga mengumumkan pemecatan ke anak dan menantu eks Gubernur Jakarta itu, yakni Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming hingga Gubernur terpilih Sumatera Utara Bobby Nasution dari PDIP.

    Megawati mengaku sering berbicara soal mundur yang lebih terhormat ketimbang dipecat jika sudah tidak satu cita-cita dengan PDIP.

    “Saya makanya sekarang setiap kali ngomong begitu, ya, enggak apa-apa, orang sudah enggak senang lagi, kok, disuruh nongkrong (di PDIP, red),” lanjut Putri Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu.

    Megawati melanjutkan cita-cita di PDIP selama ini berjuang untuk rakyat. Bagi kader yang tidak suka silakan keluar dari partai berlambang Banteng moncong putih.

  • PDIP Sulsel Jadikan HUT ke-52 sebagai Momentum Evaluasi Besar-besaran Menuju Kongres 2025

    PDIP Sulsel Jadikan HUT ke-52 sebagai Momentum Evaluasi Besar-besaran Menuju Kongres 2025

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Perayaan HUT ke-52 tahun PDI Perjuangan dilaksanakan secara hibryd bersama kader seluruh Indonesia, Jumat, (10/1/2025). 

    Ada yang dilaksanakan di pusat, 38 DPD dan 400an DPC. Bahkan dilaksanakan di seluruh kecamatan hingga kelurahan/desa.

    Begitu pun di Kantor DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan.

    Sekretaris Fraksi PDIP Sulsel, Alimuddin menyampaikan makna dari tema HUT ke-52 PDIP kali ini yakni “Satyam Eva Jayate,” yang berarti “Hanya Kebenaran yang Menang”.

    “Terkait kami mengambil tema ini, bahwa kami pasti menang. Api tak kunjung padam. 

    Tadi sudah kami mendengar juga sepintas arahan dari ibu ketua umum, senantiasa untuk mendorong dan memberi spirit kita. Bahwa kita harus bekerja keras, berjuang, sehingga kemenangan kita capai ke depan,” jelasnya. 

    Sementara itu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulsel, Rudy Pieter Goni menyatakan, di momen HUT PDIP ini, pihaknya betul-betul ingin menghidupkan kinerja partai bersama masyarakat.

    “Kita PDI Perjuangan pasti selalu melakukan evaluasi. Melihat HUT ke-52 ini juga, sekaligus kami mempersiapkan diri untuk kongres,” kata RPG, singkatan nama Rudy Pieter Goni.

    Kongres ini nantinya akan dimulai dari kongres cabang. Menurutnya, siklus kepemimpinan adalah keniscayaan. Sehingga setiap lima tahun selalu ada siklus kepemimpinan. 

    Di sini akan dilihat DPC mana yang gagal misalnya. Adapun yang berhasil akan mendapat award. PDIP kata dia berkomitmen untuk tidak sekadar ikut dalam pileg tapi memang menyiapkan kader untuk bisa bersama rakyat.

  • Viral Mobil Dinas Istana dengan Plat RI 36 Bikin Resah Pengguna Jalan, Warganet: Si Laundry Ahmad

    Viral Mobil Dinas Istana dengan Plat RI 36 Bikin Resah Pengguna Jalan, Warganet: Si Laundry Ahmad

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Beberapa hari belakangan, kata kunci RI 36 ramai jadi sorotan di media sosial X.

    Pasalnya, kata kunci yang merupakan plat nomor mobil dinas pejabat istana itu terekam wara-wiri di jalan utama Kota Jakarta.

    Hal yang membuat warganet kesal karena video yang beredar memperlihatkan mobil tersebut terlihat berlebihan saat melewati jalan utama.

    Sejumlah video menunjukkan aksi polisi Patwal tampak bersikap arogan saat mengawal mobil berpelat RI 36. Video itu pun viral di media sosial.

    Belakangan terungkap bahwa mobil dinas Lexus berpelat RI 36 diduga digunakan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

    “Mobil dinas Lexus berpelat RI 36 diduga digunakan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda & Pekerja Seni, Raffi Ahmad,” tulis akun bercentang biru di X, @txttransportasi, dikutip Jumat (10/1/2025).

    “Gaa heran sih RI 36 si laundry ahmad,” ujar akun @kemenPKP_RI sembari membagikan tangkapan layar instagram mobil tersebut.

    “Gak percaya kalo dia. 36 itu harusnya menteri bukan utsus,” balas warganet.

    “Jaman orba para pejabatnya kayaknya ngk gini gini amat, kalian di jalan sok terlihat penting, giliran laut ada yang magar kalian ngk tau , giliran pasir ada yang maling kalian ngk tau, alam rusak karena tambang timah sehingga negara rugi sampai 300T kalian ngk tau??!,” kritik warganet lainnya.

    Sementara itu, Korlantas Polri melalui Dirgakkum Brigjen Pol Raden Slamet Santoso menegaskan, tindakan seperti itu tidak dibenarkan dan akan ditelusuri lebih lanjut.