Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Yakin PDIP Tidak Bisa Diobrak-abrik, Bambang Pacul: Enggak Ada!

    Yakin PDIP Tidak Bisa Diobrak-abrik, Bambang Pacul: Enggak Ada!

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua DPD Jawa Tengah, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menegaskan PDIP tak bisa diobrak-abrik. Itu ia ungkapkan menanggapi isu beredar.

    “Pak nanti ini diubrak-abrik’, enggak ada. Kami orang lama ini meyakini enggak mungkin bisa ngubrak-ngabrik PDI Perjuangan. Lone wolf-nya terlalu banyak,” kata Bambang Pacul di Kantor DPD PDIP Jateng di Kota Semarang, Jumat (10/1/2025). 

    Ia membantah adanya pihak yang ingin mengambil alih PDIP. Menurutnya, itu tidak mungkin.

    “PDI Perjuangan diambil alih tanpa izin ketua umum, enggak mungkin. Karena Ibu Mega ini resminya ketua umum, tapi di banyak orang (anggota PDIP) sudah menganggap ini ibu kita,” ucapnya.

    Bagi kader PDIP, ia mengagakan Megawati bagikan ibu. Karenanya tidak bisa salah.

    “Kalau ibu itu apa? Enggak bisa salah. Jadi jangan coba-coba mengejek Ibu,” terang Pacul. 

    Di sisi lain, ia juga mengatakan banyaknya serigala di sekeliling Megawati. Serigala itu, selalu setia pada Megawati.

    “Kalau urusannya dengan Ibu Ketua Umum, lone wolf-nya banyak. Lone wolf itu semacam serigala-serigala yang sangat setia. Nah itu banyak sekali,” imbuh Pacul.
    (Arya/Fajar)

  • Seolah-olah Dibuat Nelayan, Said Didu Sebut Pagar Laut Didesain Agung Sedayu Grup

    Seolah-olah Dibuat Nelayan, Said Didu Sebut Pagar Laut Didesain Agung Sedayu Grup

    FAJAR.CO.CO.ID,JAKARTA — Muncul narasi menyebut nelayan yang membuat pagar laut di Tangerang. Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu menanggapinya.

    Menurutnya, narasi itu dibuat Pt Agung Sedayu Grup (ATS).

    Di sisi lain, ia juga menyoroti Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Pung Nugroho Saksono.

    Menurutnya, Pung kini mulai melembek. Terkait dengan adanya pagar laut di Banten.

    “Menteri KKP mulai melembek,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Minggu (12/1/2025).

    Didu mengatakan pihak PT Agung Sedayu Group (ASG) membalikkan arah. Bahwa nelayan yang membuat pagar itu.

    “Pihak PT ASG belokkan arah bahwa pagar tersebut dibuat oleh nelayan,” ujarnya.

    Bahkan, kata Didu, kini ada narasi bahwa pagar tersebut dipasang nelayan. Menurutnya, itu narasinyang dibuat-buat.

    “Dimunculkan nelayan jadi-jadian (infonya mereka staf desa/lurah Kohod) sebagai pembuat pagar,” terangnya.

    Jika memang Pung kini melempem, Didu berspekulasi. Apakah telah menelikung arahan Prabowo terkait pagar tersebut.

    “Arahan presiden @prabowo tentang pagar laut ditelikung?” pungkasnya.

    Narasi pembuatan pagar oleh nelayan itu disampaikan Kelompok nelayan yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Pantura (JRP).

    Mereka menyatakan tanggul laut atau yang kini populer disebut pagar laut yang membentang di pesisir utara Tangerang sengaja dibangun secara swadaya oleh masyarakat.

    Tujuannya adalah sebagai pemecah ombak, pencegah abrasi serta mitigasi terhadap ancaman megathrust dan tsunami.

    “Tanggul ini merupakan hasil inisiatif swadaya dari masyarakat setempat,” ujar perwakilan nelayan Tarsin kepada wartawan di Pantai Karang Serang, Sukadiri, Kabupaten Tangerang, belum lama ini.
    (Arya/Fajar)

  • Seolah-olah Dibuat Nelayan, Said Didu Sebut Pagar Laut Didesain Agung Sedayu Grup

    Desak Usut Pemagaran Laut Tangerang, DPR: Berpotensi Rusak Ekosistem

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, meninjau langsung pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang. Kunjungan itu dilakukan untuk mengevaluasi dampak pemagaran yang dikhawatirkan mengganggu akses nelayan serta merusak ekosistem laut.

    Menggunakan perahu dari Dermaga Tanjung Pasir, Teluk Naga, Johan menyusuri perairan tersebut pada Rabu (8/1). Ia terkejut melihat panjang pemagaran yang menurutnya bisa lebih dari 30 kilometer. “Saya ke lokasi Dermaga Tanjung Pasir di Teluk Naga, Tangerang. Informasi dari warga menyebutkan bahwa setelah urukan selesai, akan ada penambahan sekitar 5 kilometer lagi ke arah kanan dari pagar yang ada sekarang,” ungkap Johan kepada wartawan, Kamis (9/1/2025).

    Menurut Johan, pemagaran laut ini harus segera ditelusuri lebih lanjut oleh pemerintah. Ia menilai pembatasan akses perairan tersebut tidak hanya menyulitkan nelayan mencari nafkah tetapi juga berpotensi merusak ekosistem laut. “Pemagaran sepanjang ini menghambat akses nelayan. Berdasarkan undang-undang, pembatasan semacam ini termasuk pelanggaran hukum,” ujarnya.

    Selain itu, Johan menyoroti pentingnya kejelasan soal izin dan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dari proyek tersebut. Hingga kini, pihaknya belum mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pemagaran tersebut. “Belum ada kejelasan soal perizinan dan AMDAL. Ini jelas potensi pelanggaran hukum, dan siapa pun yang bertanggung jawab harus diproses sesuai aturan,” tegasnya.

  • Islah Bahrawi Semprot Raffi Ahmad Soal Mobil Dinas RI 36: Pejabat Jalur Mujur Ini Cuci Tangan, Menyudutkan Polisi

    Islah Bahrawi Semprot Raffi Ahmad Soal Mobil Dinas RI 36: Pejabat Jalur Mujur Ini Cuci Tangan, Menyudutkan Polisi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Islah Bahrawi, mendadak menyemprot Raffi Ahmad terkait insiden mobil dinas RI 36 yang menjadi sorotan publik.

    Menurut Islah, respons Raffi terkesan cuci tangan dan menyudutkan pihak lain, khususnya Kepolisian.

    “Yaelah, pejabat jalur mujur ini malah menyudutkan Kepolisian. Dia cuci tangan, bahwa Patwal yang heboh itu hanya ngawal mobil kosong,” ujar Islah dalam keterangannya di X @islah_bahrawi (11/1/2025).

    Islah menilai Raffi seharusnya bersikap lebih bertanggung jawab tanpa memojokkan pihak manapun.

    “Harusnya dia bertanggung jawab tanpa harus memojokkan siapapun,” cetusnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa seorang figur publik perlu menunjukkan sikap yang lebih tegas dan jujur dalam menghadapi kritik.

    “Tidak usah menjelaskan ada atau tidak ada saya di mobil saya. Itu baru jantan!,” tandasnya.

    Sebelumnya, pemilik mobil dengan plat RI 36 akhirnya terjawab. Ia adalah utusan khusus presiden sekaligus selebriti, Raffi Ahmad.

    Hal tersebut dikonfirmasi Raffi sendiri. Ia mengakui mobil tersebut miliknya.

    “Bahwa benar adanya mobil tersebut kendaraan yang saya gunakan,” kata Raffi dalam siaran persnya, Sabtu (11/1/2025).

    Meski begitu, Raffi membela diri. Ia mengatakan tidak ada dalam mobil tersebut, saat mobil itu tertangkap video dan viral di media sosial.

    “Namun pada saat kejadian, saya sedang tidak berada di dalam mobil karena pada saat itu mobil berplat RI 36 sedang dalam posisi menjemput saya untuk menuju agenda rapat selanjutnya,” jelas Raffi.

    (Muhsin/fajar)

  • Ketua MUI: Jangan Hanya Fokus Makan Siang Gratis, SPP Anak Kurang Mampu Juga Penting

    Ketua MUI: Jangan Hanya Fokus Makan Siang Gratis, SPP Anak Kurang Mampu Juga Penting

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ukhuwah dan Dakwah, Muhammad Cholil Nafis, angkat bicara terkait kabar seorang siswa SD di Medan berinisial MI yang terpaksa duduk di lantai saat belajar karena tidak mampu membayar SPP sebesar Rp180 ribu.

    Peristiwa ini menyita perhatian publik dan menuai simpati dari berbagai pihak.

    “Ya Allah info ini sangat simpatik,” ujar Cholil dalam keterangannya di X @cholilnafis (12/1/2025).

    Cholil Nafis mengusulkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada program makan siang bergizi gratis bagi siswa.

    “Mungkin baiknya tak semua anggaran untuk makan siang bergizi gratis bagi siswa,” sebutnya.

    Ia menilai pentingnya alokasi anggaran untuk membebaskan biaya SPP, terutama bagi keluarga yang kurang mampu di sekolah swasta dan madrasah.

    “Tapi juga ada anggaran untuk SPP gratis yang dibayari oleh pemerintah,” Cholil menuturkan.

    Cholil bilang, langkah ini dapat membantu siswa-siswa dari keluarga kurang mampu untuk tetap mendapatkan hak pendidikan mereka tanpa hambatan biaya.

    “Khususnya keluarga tak mampu di sekolah-sekolah swasta dan madrasah,” tandasnya.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto yang mengetahui hal tersebut langsung bereaksi.

    Prabowo menginstruksikan Anggota DPRD Gerindra Sumatera Utara (Sumut) Ihwan Ritonga untuk melunasi SPP MI hingga tamat sekolah.

    (Muhsin/fajar)

  • Hasil Seleksi CPNS Kemenag Diumumkan Hari Ini, Begini Cara Ceknya

    Hasil Seleksi CPNS Kemenag Diumumkan Hari Ini, Begini Cara Ceknya

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 diumumkan hari ini, Minggu (12/1/2025).

    Itu sesuai jadwal pengumuman CPNS 2024 yang dikeluarkan pemerintah. Bahwa hasil seleksi akan diumumkan 5-12 Januari 2025.

    Hasil yang diumumkan, didasarkan pada tahapan seleksi sebelumnya. Mulai dari administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), dan lainnya.

    Peserta yang dinyatakan lolos diharapkan segera mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) sebagai bagian dari proses penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP). Pengisian DRH ini dijadwalkan mulai 23 Januari hingga 21 Februari 2025.

    Pengumuman akan dilakukan melalui portal SSCASN.

    Bagaimana cara cek pengumumannya?

    Berikut langkah-langkahnya:

    Kunjungi situs resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id.

    Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kata sandi yang telah didaftarkan sebelumnya untuk masuk ke akun SSCASN.

    Klik tombol “Masuk” untuk melanjutkan.

    Setelah berhasil masuk, peserta akan diarahkan ke halaman utama. Pada halaman tersebut, peserta akan melihat hasil akhir seleksi CPNS 2024.
    (Arya/Fajar)

  • Seolah-olah Dibuat Nelayan, Said Didu Sebut Pagar Laut Didesain Agung Sedayu Grup

    Pemerintah Mulai Lembek Soal Pagar Laut 30 Km, Said Didu: Oligarki Sudah Membeli Kekuasaan!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Fenomena pagar laut yang membentang sejauh 30 kilometer di Banten menjadi sorotan publik setelah Muhammad Said Didu mengangkatnya melalui media sosial. Dia bahkan heran dengan sikap pemerintah yang makin lembek.

    Dalam unggahan terbarunya di aplikasi X, Said Didu mengungkap sejumlah dugaan penyebab mengapa isu ini tidak pernah tersentuh atau diungkap lebih jauh.

    Said Didu menyoroti bahwa pengaruh oligarki yang telah membeli kekuasaan pemerintah menjadi alasan utama.

    “Ologarki sudah membeli pemerintah dan penguasa,” ujar Said Didu dalam keterangannya (11/1/2025).

    Dikatakan Said Didu, para oligarki menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk memengaruhi kebijakan demi melindungi kepentingan pribadi dan menghalangi penyelidikan atas kasus ini.

    Selain itu, ia menduga adanya praktik jual-beli fiktif terhadap wilayah pantai dan laut di kawasan tersebut.

    Masyarakat setempat diduga dirugikan akibat alih fungsi yang dilakukan secara ilegal, membuat mereka kehilangan akses ke wilayah pesisir.

    Hal ini dianggap sebagai salah satu bentuk ketidakadilan yang perlu segera ditindaklanjuti.

    “Terjadi jual-beli fiktif pantai dan laut,” cetusnya.

    Bukan hanya itu, Said Didu juga menyoroti keberadaan praktik intimidasi yang melibatkan mafia dan preman dalam proyek pengembangan di wilayah tersebut.

    Ia menyebutkan bahwa para pengembang diduga menggunakan cara-cara intimidatif untuk melancarkan proyek mereka, sekaligus membungkam pihak-pihak yang berusaha mengungkap masalah ini.

    “Pengembang bekerja dengan cara mafia dan preman,” tandasnya.

  • BRI Menanam Grow and Green: Upaya Nyata BRI Bantu Pulihkan Ekosistem Lingkungan dan Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

    BRI Menanam Grow and Green: Upaya Nyata BRI Bantu Pulihkan Ekosistem Lingkungan dan Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

    Secara terperinci, sebanyak 689.839 bibit tanaman produktif telah disalurkan di 2.657 Desa BRILiaN serta 306.7888 tanaman disalurkan ke nasabah. Jenis tanaman produktif yang ditanam seperti alpukat, mangga, durian, dan lain-lain.

    Sementara itu, Program Grow & Green Mangrove serta Grow & Green Reforestation telah dilakukan penanaman 50.300 tanaman produktif dan tanaman bakau, serta 2.430 terumbu karang yang tersebar di 14 lokasi di berbagai daerah di Indonesia.

    “Ini adalah bentuk komitmen BRI dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan kinerja berkelanjutan yang berbasis Environment, Social and Governance (ESG).  Program ini menjadi wadah untuk mewujudkan praktik pembangunan berkelanjutan yang memliki tujuan untuk melestarian lingkungan, menyerap karbon, memberdayakan masyarakat dan meningkatan perekonomian”, ungkap Catur.

    Catur menambahkan, BRI Menanam – Grow & Green mengedepankan tiga nilai inti yaitu nilai sosial, ekonomi dan lingkungan. Dalam nilai sosial, program ini memberikan pemberdayaan kepada kelompok tani. Sebagai hasil, program BRI Menanam – Grow & Green telah memberdayakan kelompok tani atau nelayan yang berperan melakukan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan pendataan serta monitoring tanaman atau fragmen terumbu karang.

    Program BRI Menanam – Grow & Green juga menekankan nilai ekonomi yaitu meningkatkan pendapatan kelompok dari kegiatan penanaman, perawatan dan pendataan tanaman. Program BRI Menanam – Grow & Green berhasil membuka lapangan kerja kepada 1.080 Kepala Keluarga (KK) dan hasil panen tanaman produktif menjadi pendapatan tambahan bagi masyarakat yang terlibat.

  • Pasien Makin Banyak Sementara Pemasukan Tidak Bertambah, Pemerintah Diminta Waspadai Defisit BPJS Kesehatan

    Pasien Makin Banyak Sementara Pemasukan Tidak Bertambah, Pemerintah Diminta Waspadai Defisit BPJS Kesehatan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bulan November lalu, BPJS Kesehatan melaporkan bahwa pihaknya diperkirakan mengalami defisit sebesar 20 Triliun di tahun 2025.

    Jika tidak segera diantisipasi, defisit ini akan terus berlanjut pada waktu dan tahun berikutnya. Dalam kurun waktu tertentu, bahkan tidak tertutup kemungkinan terjadi gagal bayar.

    Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah mewaspadai defisit BPJS Kesehatan.

    “Waktu itu (November lalu), Dirut BPJS Kesehatan menyatakan bahwa penyebab utama defisit adalah peningkatan utilisasi layanan kesehatan di rumah sakit. Pasien yang datang ke rumah sakit semakin banyak seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat pada BPJS Kesehatan,” beber Saleh

    Semakin banyak pasien yang datang, lanjut Wakil Ketua Umum DPP PAN itu, maka semakin besar biaya yang harus dibayar ke fasilitas kesehatan. Sementara sumber pemasukan tidak bertambah.

    “Bahkan, para peserta BPJS Kesehatan banyak yang tidak disiplin membayar iuran. Tentu itu juga akan menjadi beban,” ujar Saleh, Sabtu (11/1/2025).

    Dalam konteks itu, pemerintah diminta untuk segera mencari solusi. “Saya mendapat informasi bahwa salah satu solusi yang akan diambil adalah menaikkan iuran peserta. Dan itu direncanakan akan dilakukan pada bulan Juli 2025,” ungkapnya.

    Menurut Saleh Daulay, menaikkan iuran tentu alternatif kurang populis dan berpotensi menimbulkan gejolak penolakan. Faktanya, dengan iuran yang sekarang saja banyak anggota masyarakat yang tidak sanggup. Sementara itu, program dan agenda Prabowo-Gibran banyak yang berorientasi membantu dan mengurangi beban masyarakat.

  • DPRD Tetapkan Husniah Talenrang Bupati Gowa Terpilih Periode 2025-2030

    DPRD Tetapkan Husniah Talenrang Bupati Gowa Terpilih Periode 2025-2030

    FAJAR.CO.ID, GOWA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Gowa menetapkan Hj. Sitti. Husniah Talenrang SE,M.M dan H. Ir. Darmawangsah Muin Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Gowa periode 2025-2030.

    Paripurna DPRD Kabupaten Gowa dalam rangka pengumuman hasil penetapan bupati dan wakil bupati Gowa terpilih periode 2025-2030, berlangsung di ruang rapat paripurna. Sabtu 11 Januari 2025

    Rapat dipimpin ketua paripurna penetapan ini dipimpin Muhammad Ramli Rewa (ketua DPRD Gowa)

    Hadir dalam rapat penetapan ini Bupati Gowa
    Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo bersama Wakil Bupati Abdul Rauf Malagani Karaeng Kio.

    Dalam sambutannya, bupati Adnan berharap agar keberlangsungan pembangunan tetap berjalan demi kemajuan kabupaten Gowa kedepan.

    Sementara itu, Bupati Gowa terpilih Hj. Sitti. Husniah Talenrang mengungkapkan jika kepemimpinannya kedepan fokus pada percepatan pembangunan disegala sektor, peningkatan SDM, dan wujudkan program unggulan yang telah dirumuskan dalam visi misi Hati Damai. (*)

    Liputan: Uchenk Husain