Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Sudah Tiga Bulan Ditahan Tanpa Audit Resmi, Tom Lembong Heran atas Status Tersangkanya

    Sudah Tiga Bulan Ditahan Tanpa Audit Resmi, Tom Lembong Heran atas Status Tersangkanya

    Kejaksaan Agung menyebut Tom terlibat dalam praktik penunjukan perusahaan importir non-BUMN untuk mengimpor gula, yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh BUMN sesuai peraturan Kementerian Perdagangan.

    Hal tersebut diungkapkan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan.

    “Sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 Tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN,” kata Qohar.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, menilai tidak ada pelanggaran atau unsur perbuatan yang melawan hukum dalam kasus yang menjerat mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi impor gula.

    Hal ini diungkapkan Sari Yuliati dalam Rapat Kerja dengan Jaksa Agung RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/11/2024) lalu.

    Sari Yuliati bahkan memberikan penjelasan panjang lebar terkait proses penerbitan izin impor gula yang diterbitkan pada 2015 dan 2016.

    “Tadi disebutkan pak Hinca, kasus ini menimbulkan spekulasi masyarakat, kasus ini sarat dengan kepentingan politik,” ujar Sari Yuliati di hadapan Jaksa Agung, ST Burhanuddin.

    Menurutnya, izin tersebut dikeluarkan berdasarkan peraturan yang berlaku pada waktu itu. Sari menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang dapat dibuktikan dalam penerbitan izin impor gula oleh Tom Lembong. (Muhsin/Fajar)

  • Sebelum Kongres PDIP, Said Abdullah Harap Terjadi Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto

    Sebelum Kongres PDIP, Said Abdullah Harap Terjadi Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dijadwalkan akan menggelar kongres pada April 2025 mendatang. Sebelum pelaksanaan momentum penting tersebut, elite PDIP punya harapan besar.

    Salah satu harapan dimaksud yakni terkait wacana pertemuan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI, Prabowo Subianto.

    Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengatakan pertemuan antara Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto bakal berimbas positif terhadap kehidupan politik nasional.

    “Setidaknya meredakan kegaduhan yang tidak proporsional, terutama dari kalangan pendengung,” kata Said melalui layanan pesan, Kamis (16/1).

    Ketua Banggar DPR RI itu memohon doa supaya kedua tokoh bangsa tersebut bisa bertemu secara fisik, meskipun hubungan batin Megawati – Prabowo tetap erat selama ini.

    “Doakan pertemuan kedua beliau bisa terlaksana setidaknya sebelum PDI Perjuangan melaksanakan kongres,” kata ketua DPD PDIP Jatim itu.

    Menurut Said, sebelumnya partainya sudah membuat narasi akan mengundang Prabowo untuk hadir ke Kongres VI PDIP pada tahun ini.

    “Sebagai tamu kehormatan pada kongres nanti, tentu sudah sewajarnya didahulu pertemuan Ibu Mega dengan Presiden Prabowo,” lanjut dia.

    Said mengingatkan semua pihak bahwa hubungan baik Megawati-Prabowo tidak disalahartikan sebagai upaya dagang sapi politik agar PDI Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan. “Karakter kedua tokoh tersebut tidak demikian,” tegasnya.

    Said yakin jika momentum pertemuan kedua terlaksana, bahasan utama ialah tentang politik negara menuju cita-cita Indonesia raya.

  • Dede Budhyarto: Jika Pemimpin Akur, Gerombolan Tak Bisa Meraung-raung

    Dede Budhyarto: Jika Pemimpin Akur, Gerombolan Tak Bisa Meraung-raung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisaris Independen PT Pelni, Kristia Budhyarto, atau yang akrab disapa Dede Budhyarto, mengungkapkan harapannya terkait rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

    Dalam pernyataannya di X, Dede menilai pertemuan ini dapat membawa dampak positif bagi bangsa dan negara.

    “Saya sih berharap benar-benar terjadi, untuk kemajuan bangsa dan negara, Oke Gasss!!,” ujar Dede, @kangdede78 (16/1/2025).

    Dede juga menanggapi spekulasi yang beredar mengenai potensi kerenggangan hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI, Jokowi, jika PDI Perjuangan bergabung dalam pemerintahan.

    Ia membantah anggapan tersebut dan menilai bahwa isu itu hanya sebatas imajinasi sejumlah pihak, termasuk Pegiat Medsos Denny Siregar (Densi).

    “No, itu hanya imajinasi Densi dan buzzer mitra judol aja,” tudingnya.

    Dede bilang, jika para pemimpin bangsa saling akur, kelompok yang sering melontarkan kritik keras tidak akan lagi memiliki alasan untuk menciptakan keributan.

    “Karena kalau para pemimpin itu akur gerombolan itu ndak bisa meraung-raung,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum juga memberikan tanggapannya terkait hal tersebut.

    Ia bahkan juga menyoroti pertemuan mantan Presiden Jokowi dengan Sultan Hamengku Buwono X, Raja Kesultanan sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

    Ia menilai bahwa pertemuan tersebut adalah hal yang baik. Sama seperti pertemuan antara Presiden Prabowo dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

  • Dedy Nur: Tetangga Saya Kini Sebut Jokowi Gelandangan Politik

    Dedy Nur: Tetangga Saya Kini Sebut Jokowi Gelandangan Politik

    Bahkan, kata dia, narasi yang selama ini digaungkan di publik soal Jokowi pembohong adalah sesuatu yang bisa diverifikasi.

    “Narasi soal Jokowi pembohong bukan dari kami, dirinya sendiri yang memproklamirkan,” ujar Panda dikutip pada Kamis (16/1/2025).

    Dikatakan Panda, ia bersama para aktivis sosial lainnya tidak serta-merta mengatakan bahwa Presiden dua periode itu pembohong.

    “Buktinya banyak, yah kan? Jadi tidak fitnah, tidak tuduhan, jadi jangan pikir dari saya yah,” cetusnya.

    Seperti menjelang detik-detik terakhir masa jabatannya sebagai Presiden, kata Panda, Jokowi meninggalkan kebohongan luar biasa.

    “Banyak contoh, investor sudah ke IKN dari timur tengah, Singapura, Jepang, dari apa gitu kan. Rocky Gerung sudah teriak-teriak, bohong nda benar itu. Ternyata memang betul bohong,” timpalnya.

    Tidak berhenti di situ, Panda menyinggung soal pengakuan Sugianto Kusuma alias Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk PIK 2 dan Agung Sedayu Group.

    “Lebih terang benderang lagi waktu dia bawa oligarki ke IKN yang dipimpin Aguan. Lebih konyol lagi ada pengakuan Aguan, kami dipaksa, harus selamatkan wajahnya Presiden Jokowi,” Panda menuturkan.

    Tambahnya, melihat pengakuan Aguan seakan-akan Jokowi tidak memiliki kehormatan lagi sebagai mantan orang nomor satu di Indonesia.

    “Coba di mana kehormatan Jokowi dikomentari kayak gitu, kalau tidak buah daripada bohong,” bebernya.

    Panda bilang, kebohongan lain dari Jokowi bisa dilihat pada kasus mobil Esemka yang pernah dibangga-banggakan bakal sukses besar.

    “Belum lagi cerita yang lain-lain, mobil Esemka sudah banyak yang nawar. Kalau kita mau inventarisasi banyak gitu loh,” tandasnya.

  • Komentar Petrus Selestinus Terkait PIK 2 dan Pagar Laut, Jokowi Diibaratkan Beri Cek Kosong ke Agung Sedayu

    Komentar Petrus Selestinus Terkait PIK 2 dan Pagar Laut, Jokowi Diibaratkan Beri Cek Kosong ke Agung Sedayu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komentar dari Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara), Petrus Selestinus terkait PIK 2 dan Pagar Laut terus disorot.

    Di salah satu unggahan netizen di akun X @Ankiiim_, komentar itu disorot dan dikaitkan dengan mantan Presiden Jokowi Widodo.

    Menurutnya, komentar Petrus terkait PIK 2 dan pagar laut ibaratnya memberikan cek kosong.

    Cek kosong ini diberikan kepada Agung Sedayu dan tinggal ia yang mau isi berapa pun itu.

    “Komentar Petrus Selestinus terkait PIK 2 dan pagar laut di Tangerang :”Ibarat Jokowi kasih cek kosong kepada Agung Sedayu, tinggal dia (Aguan) yg isi, mo isi apa aja terserah” tulis unggahan akun tersebut.

    Presiden terpilih Prabowo Subianto pun tak luput dari sorotan tajam ini.

    Ia dan pendukungnya bersama Jokowi disebut korupsi dan pendukungnya Prabowo yang memenangkannya di Pilpres 2024 disebut sakit.

    “Terus kalian para pendukung wowo dan mulyono, masih nanya, mulyono korupsi apa? Sakit bener 58% ini 🤣,” ujarnya. (Erfyansyah/fajar)

    Petrus Selestinus. Foto: Tangkapan Layar.

  • Indonesia Resmi Terapkan Pajak Minimum Global

    Indonesia Resmi Terapkan Pajak Minimum Global

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indonesia resmi menerapkan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) yang merupakan kesepakatan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GLoBE) oleh G20 dan dikoordinasikan oleh OECD (Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan).

    “Dengan adanya ketentuan ini, praktik penghindaran pajak seperti melalui tax haven dapat dicegah. Kesepakatan ini kita sambut baik karena sangat positif dalam menciptakan sistem perpajakan global yang lebih adil,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu di Jakarta, Kamis.

    Saat ini, terdapat lebih dari 40 negara yang telah mengimplementasikan ketentuan tersebut, dengan mayoritas negara menerapkan pada tahun 2025.

    Indonesia turut menerapkan kesepakatan pajak minimum global pada tahun pajak 2025, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 yang diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 31 Desember 2024.

    Sejalan dengan kesepakatan global, ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak badan yang merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi global sedikitnya 750 juta Euro.

    Artinya, tegas Febrio, wajib pajak orang pribadi dan UMKM tidak termasuk dalam ketentuan itu.

    Adapun wajib pajak yang termasuk dalam ketentuan akan dikenakan pajak minimum global dengan tarif 15 persen mulai tahun pajak 2025.

    Dalam hal tarif pajak efektif kurang dari 15 persen, wajib pajak harus melakukan pembayaran pajak tambahan (top up) paling lambat pada akhir tahun pajak berikutnya. Sebagai contoh, untuk tahun pajak 2025, estimasi jumlah pajak dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2026.

  • Arief Poyuono: Biar Tidak Gaduh, Pertemuan Prabowo dan Megawati Harus Diatur

    Arief Poyuono: Biar Tidak Gaduh, Pertemuan Prabowo dan Megawati Harus Diatur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Elite Partai Gerindra, Arief Poyuono, memberikan pandangannya terkait pentingnya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

    “Harus kita atur pertemuan Presiden Prabowo dengan Ibu Mega,” ujar Arief dalam keterangannya di X @bumnbersatu (16/1/2025).

    Dikatakan Arief, pertemuan tersebut diperlukan untuk meredam situasi politik yang semakin gaduh.

    “Biar politik engga gaduh terus,” sebutnya.

    Ia menilai bahwa komunikasi antara dua tokoh besar ini sangat penting untuk menciptakan stabilitas politik di tengah situasi yang penuh dinamika.

    Dengan hubungan yang baik antara Presiden Prabowo dan Megawati, diharapkan ketegangan politik yang terjadi dapat diminimalisir.

    Arief juga mengingatkan bahwa Indonesia akan menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah potensi gejolak ekonomi global atau yang ia sebut sebagai turbulence ekonomi.

    “Sementara negara akan menghadapi Turbulence ekonomi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, memberikan tanggapannya terkait pertemuan mantan Presiden Jokowi dengan Sultan Hamengku Buwono X, Raja Kesultanan sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

    Ia menilai bahwa pertemuan tersebut adalah hal yang baik. Sama seperti pertemuan antara Presiden Prabowo dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Pak Jokowi bertemu Sultan, baik. Jika Pak Prabowo bertemu Bu Mega, tentu juga baik,” ujar Anas dalam keterangannya di X @anasurbaninggrum (16/1/2025).

  • Prioritaskan Komitmen pada Budaya Kerja Aman dan Produktif, PT Vale Indonesia Gelar Peringatan Bulan K3 Nasional 2025

    Prioritaskan Komitmen pada Budaya Kerja Aman dan Produktif, PT Vale Indonesia Gelar Peringatan Bulan K3 Nasional 2025

    Dengan mengusung kampanye “Start With Me”, PT Vale mendorong setiap individu untuk menjadikan keselamatan sebagai tanggung jawab bersama. Budaya keselamatan ini tidak hanya aturan kerja, tetapi bagian tak terpisahkan dari nilai perusahaan.

    Morowali: Refleksi dan Kesadaran K3 untuk Tahun 2025

    Di Morowali, pembukaan Bulan K3 berlangsung di Port Bahomotefe (14/01/2025), dengan fokus pada edukasi dan kompetisi. Head of Bahodopi Project, Wafir, memuji progres kerja hingga 70% dari target 2024, sembari mengingatkan kesiapan menghadapi tantangan di 2025.
    “Tahun ini adalah ujian tanggung jawab bersama. Mari saling menjaga, mengingatkan, dan memastikan semua bekerja dalam kondisi aman dan bebas risiko,” ujar Wafir, menyoroti pentingnya pencegahan risiko non-teknis, termasuk penyalahgunaan narkoba.

    Pomalaa: Kolaborasi untuk Keberlanjutan

    Di Pomalaa, kegiatan pembukaan diadakan di Training Ground (13/01/2025), dengan fokus pada sinergi bersama masyarakat. Head of Pomalaa Project, Mohammad Rifai, menegaskan bahwa pengendalian potensi bahaya adalah kunci menciptakan lingkungan kerja yang aman.
    “Dengan mengendalikan potensi bahaya hingga standar aman, produktivitas akan meningkat secara signifikan,” ungkap Rifai. Workshop keselamatan, kampanye kesadaran lingkungan, dan lomba inovasi keselamatan menjadi sorotan program ini.

    Komitmen PT Vale untuk Masa Depan yang Lebih Aman dan Produktif

    Dalam kegiatan ini, PT Vale percaya bahwa keberhasilan penerapan budaya keselamatan dimulai dari diri sendiri, seperti yang digaungkan dalam kampanye “Start With Me.” Setiap individu memiliki peran untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan mengedepankan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP), PT Vale berkomitmen menciptakan ekosistem kerja yang tidak hanya menekan angka kecelakaan tetapi juga meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan.

  • Wacana Sumbangan untuk Makan Siang Gratis, Bivitri: Urusan Publik dan Privat dalam Negara Republik Harus Dipisahkan

    Wacana Sumbangan untuk Makan Siang Gratis, Bivitri: Urusan Publik dan Privat dalam Negara Republik Harus Dipisahkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menekankan pentingnya pemisahan antara urusan publik dan urusan privat dalam penyelenggaraan negara.

    Dikatakan Bivitri, pemisahan ini menjadi pilar penting dalam konsep republik yang bertumpu pada gagasan bahwa negara adalah milik seluruh warga, bukan hanya segelintir elite.

    Bivitri menjelaskan bahwa dalam republik, pejabat negara tidak boleh bertindak seperti raja yang menganggap warga sebagai subyek yang tunduk pada kemauan mereka.

    Sebaliknya, pejabat negara harus bertanggung jawab kepada warga dan bertindak atas mandat yang diberikan untuk menjamin kesejahteraan, kebahagiaan, serta hak-hak warga.

    “Pejabat sebenarnya menerima mandat dari warga untuk menyelenggarakan negara demi kepentingan publik, termasuk dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak warga,” ujar Bivitri dalam keterangannya di X @BivitriS (11/1/2025).

    Hak-hak ini, lanjutnya, mencakup hak atas pendidikan, lingkungan hidup yang sehat, dan kesehatan, sebagaimana diatur dalam konstitusi.

    Ia juga mengingatkan bahwa pembiayaan urusan publik tidak boleh dilakukan secara privat tanpa kejelasan administrasi.

    Bivitri menyoroti fenomena sumbangan oleh pengusaha kepada negara, yang kerap tidak transparan.

    Ia mempertanyakan motif di balik sumbangan semacam itu dan apa yang dijanjikan pemerintah kepada pengusaha tersebut.

    “Pengusaha berada di wilayah privat. Jika mereka memberikan sumbangan, harus jelas alasannya, tujuannya, dan bagaimana mekanisme pemberiannya. Jangan sampai ada janji tertentu yang bertentangan dengan prinsip ekonomi dan kepentingan publik,” tegasnya.

  • Ketahuan Liburan ke Amerika Serikat Ditengah Masa Reses DPR, Uya Kuya Tuai Kritikan Netizen

    Ketahuan Liburan ke Amerika Serikat Ditengah Masa Reses DPR, Uya Kuya Tuai Kritikan Netizen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Keluarga Uya Kuya baru-baru ini menjadi sorotan setelah diketahui berlibur ke Amerika Serikat di tengah masa reses DPR langsung menuai kritik dari warganet di akun Instagram miliknya.

    Masa reses anggota DPR berlangsung dari 6 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025. Uya Kuya sendiri merupakan anggota DPR RI, sementara istrinya, Astrid Kuya, menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jakarta.

    Liburan Uya dan keluarganya di Amerika Serikat dibagikan melalui berbagai unggahan di media sosial mereka.

    Dalam salah satu unggahan, Uya memperlihatkan putrinya, Cinta Kuya, yang sedang membagikan makanan gratis kepada korban kebakaran di Los Angeles.

    Tak hanya itu, dua anak Uya Kuya diketahui tengah melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat.

    Momen liburan Uya ini pertama kali terlihat melalui unggahan akun pribadinya @king_uyakuya yang memperlihatkan konten liburan bersama anaknya Cinta Kuya yang kerap disapa Cinta.

    Unggahan tersebut memicu beragam reaksi dari netizen. Banyak yang melayangkan hujatan hingga mempertanyakan apakah seharusnya masa reses digunakan untuk lebih dekat dengan masyarakat bukan malah berlibur.

    “Enak yaa wakilin rakyat liburan ke Amrik,” kata netizen dikutip instagram @king_uyakuya, Kamis (16/1/2025).

    “Hahaha hebat dan kaya-kaya anggota DPR ..reses ke amerika..ada jg yg makan steak harga 2 jt.. sementara mereka ketawa2 rakyat yg dulu memberikan suara tambah menderita.. entah siapa yg bodoh..rakyat atau wakil nya..gas golput…” tambah lainnya.

    Beberapa komentar juga mengkritik pilihan Uya untuk menghabiskan waktu liburannya dengan berkunjung ke luar negeri.