Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Megawati Soekarnoputri Bertanya akan Memanah Siapa? Kader PDIP Kompak Teriakkan Nama Mulyono

    Megawati Soekarnoputri Bertanya akan Memanah Siapa? Kader PDIP Kompak Teriakkan Nama Mulyono

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar bimbingan teknis (bimtek) kepada sekitar 3.000 anggota legislatif PDIP di Jakarta Internasional Expo (Jiexpo) Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/1).

    Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri disambut antusias para kader saat menghadiri bimtek tersebut. Antusiasme menyambut Megawati itu datang dari pengurus DPP PDIP hingga para kader partai dari berbagai daerah

    Megawati pun mendapat kejutan dari para kadernya berupa nasi tumpeng. Sebab, kehadiran Megawati tepat sehari setelah merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78, pada Kamis (23/1) kemarin.

    Tak hanya kejutan berupa nasi tumpeng, Megawati juga mendapat banyak lukisan dari para pelukis. Salah satunya, bergambar Megawati sedang memanah. Megawati dianggap sebagai Srikandi dalam lukisan tersebut.

    “Iya ngerti, Srikandi itu pahlawan perempuan. Jadi memang pinter ini dia, pinter bisa memanah. Bukan hanya memanah saja, dia pintar perang. Tetapi pertanyaannya, Bapak ini ngapain kok nyarinya pakai Srikandi?” kata Megawati.

    Kepada Megawati, sang pelukis menjelaskan sosok Srikandi merupakan satu-satunya perempuan yang terjun ke medan perang. Srikandi, kata dia, juga punya misi khusus untuk menghabisi lawan dalam satu hari.

    Mendengar penjelasan itu, Megawati nampak hanya tersenyum. Presiden kelima RI itu kembali mempertanyakan inspirasi lukisan tersebut.

    “Saya mau tanya, timbul inspirasi gitu (dari mana)? Karena begini, saya orang Jawa juga, jadi ada namanya opo, yo, jadi gini, orang Jawa kapan sudah ada keinginan itu harus dilaksanakan. Pertanyaan saya, kalau ini saya, lah saya suruh melinteng (memanah) sopo?” ucap Megawati.

  • Jangan Sampai Salah Jalan, ARA: Hanya Satu Kiblat di Pemerintahan Appi!

    Jangan Sampai Salah Jalan, ARA: Hanya Satu Kiblat di Pemerintahan Appi!

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Ketua Partai Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA), menegaskan komitmennya untuk mengawal pemerintahan Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin (Appi), hingga akhir masa jabatan pada 2025-2030.

    Pernyataan ini disampaikan ARA di ruang podcastnya, To The Point, di Jl Faisal, Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Kamis (24/1/2025).

    ARA menegaskan bahwa dalam Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Appi, tidak ada istilah “dua matahari.”

    Menurutnya, pemerintahan harus berjalan dengan satu arah yang jelas dan satu pemimpin yang tegas.

    “Semua pihak, baik Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun OPD, harus kompak dan mengikuti satu arahan, yaitu wali kota terpilih (Appi),” tegas ARA.

    “Hanya ada satu kiblat dalam pemerintahan ini, dan jika ada yang mencoba mengalihkan arah, itu sudah tersesat. Jangan sampai anda tersesat di jalan yang tidak jelas,” tambah ARA.

    Oleh karena itu, mantan anggota DPRD Makassar tiga periode itu menjelaskan, Partai Demokrat memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan visi-misi, dan program kerja MULIA berjalan dengan lancar dan sukses.

    Menurutnya, pengawalan ini sangat penting agar setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota dapat memenuhi harapan masyarakat Makassar.

    “Sebagai partai pengusung, saya harus tertib mengawal beliau (Appi) sampai akhir masa jabatan Wali Kota Makassar periode 2025-2030,” kata ARA.

    Dikatakan ARA, ini adalah tanggung jawab besarnya dan akan bekerja keras mendukung jalannya pemerintahan.

  • Titiek Soeharto Ultimatum Nusron Wahid dan Aparat Soal Pagar Laut Ilegal, Jangan Main-main!

    Titiek Soeharto Ultimatum Nusron Wahid dan Aparat Soal Pagar Laut Ilegal, Jangan Main-main!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Berdasarkan PP No.18/2021 jo Permen ATR Nomor 18 tahun 2021 bahwa hak atas tanah berupa bangunan (HGB) hanya bisa terbit di wilayah pesisir pantai, bukan di atas laut. Maka dari itu, SHGB tidak bisa diterbitkan di atas laut atau perairan

    Berdasarkan aturan tersebut, maka Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto berpandangan bahwa tindakan pemagaran laut dengan melakukan pengkavlingan laut tanpa izin merupakan pelanggaran hukum.

    Sehingga Ia meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti pelanggaran dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area perairan Tanjung Pasir, Teluknaga, Tangerang, Banten.

    “Jadi yang melanggar hukum, mengkavling-kavlingkan tanpa izin tentunya kami dari DPR terutama Komisi IV meminta untuk ini segera diselesaikan dan ditertibkan,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Titiek juga menyatakan sejatinya penegakan hukum yang tegas dan secara transparan juga perlu diterapkan kepada pelaku utama pembangunan pagar laut itu.

    “Namun, upaya tersebut harus diikuti dengan tindak lanjut penegakan hukum yang tegas dan transparan kepada pelaku utama, agar menjadi efek jera dan tidak terulang kembali di daerah lain,” tekannya.

    Menanggapi itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat tersebut menegaskan bahwa proses investigasi pagar laut di Tangerang, Banten, tetap berlanjut. Ia pun memastikan pihaknya bakal berkoordinasi dengan stakeholder terkait, untuk mengendalikan pemanfaatan ruang laut.

  • Said Didu Beberkan Fakta Baru, Ada Sosok Tokoh Agama yang Jadi Koordinator Preman dengan Bayaran UMR

    Said Didu Beberkan Fakta Baru, Ada Sosok Tokoh Agama yang Jadi Koordinator Preman dengan Bayaran UMR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali melontarkan pernyataan pedas terkait polemik yang tengah memanas di kawasan PIK 2.

    Said Didu menyinggung sosok yang ia sebut selalu membela oligarki namun mengaku sebagai tokoh agama.

    “Ada yang selalu ngotot bela oligarki dan ngaku tokoh agama,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (23/1/2025).

    Meskipun tidak menyebutkan nama secara spesifik, ia kemudian menambahkan informasi mengejutkan yang diterimanya.

    “Info yang saya terima ternyata yang bersangkutan koordinator outsourcing preman yang ditempatkan di kampung-kampung,” Said Didu menuturkan.

    Said Didu bilang, para preman yang dikoordinasikan tersebut menerima gaji sebesar UMR setiap bulannya.

    “Gaji preman per bulan sebesar UMR,” tandasnya.

    Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengamankan kepentingan pihak tertentu di tengah polemik sengketa kawasan tersebut.

    Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan dan menertibkan persoalan tersebut.

    Hal ini dilakukan demi memastikan ruang laut dikelola secara berkeadilan dan berkelanjutan, guna melindungi kesejahteraan masyarakat.

    Titik menegaskan hal tersebut saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke lokasi pagar laut di Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025).

    “Laut bukanlah milik perorangan atau korporasi, tetapi milik kita semua. Jadi, siapa pun yang melanggar hukum, mengkavling tanpa izin, harus ditertibkan. Komisi IV DPR akan terus mengawal hal ini,” kata Titiek.

  • BRI Microfinance Outlook 2025 Hadirkan Narasumber Terkemuka Dunia

    BRI Microfinance Outlook 2025 Hadirkan Narasumber Terkemuka Dunia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) akan menyelenggarakan BRI Microfinance Outlook 2025 pada 30 Januari 2025 di International Convention Exhibition (ICE) BSD City. Diselenggarakan bersamaan dengan BRI UMKM EXPO(RT) 2025, BRI Microfinance Outlook 2025 kali ini mengusung tema “Empowering the People’s Economy: A Pillar for Achieving Inclusive & Sustainable Growth”, acara ini menjadi bukti nyata komitmen BRI dalam mendukung pemberdayaan UMKM sebagai motor penggerak utama ekonomi nasional.

    Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, BRI berkontribusi aktif dalam pengembangan UMKM sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Dengan fokus pada segmen UMKM, akselerasi pertumbuhan kredit BRI menunjukkan multiplier effect yang lebih tinggi (0,05) dibandingkan dengan kredit industri (0,03). Hal ini mencerminkan struktur perekonomian Indonesia yang berbasis pada UMKM, sekaligus memperkuat posisi BRI sebagai katalisator utama dalam penguatan ekonomi kerakyatan.

    Acara ini juga akan menghadirkan narasumber terkemuka dari dalam dan luar negeri, diantaranya Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Rachmat Pambudy, serta Chief Economist of Asian Development Bank Albert Francis Park. Selain itu, penerima Nobel Ekonomi Paul Romer dan Head of Regional Client Services at Women’s World Banking Harsha Rodrigues akan berbagi pandangan terkait strategi untuk memperkuat keuangan inklusif.

    Terkait dengan hal tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa BRI Microfinance Outlook 2025 adalah momentum strategis untuk memperkuat peran UMKM dalam perekonomian nasional. “UMKM bukan hanya fondasi ekonomi Indonesia, tetapi juga menjadi sumber pertumbuhan yang memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif. Melalui BRI Microfinance Outlook 2025, BRI menegaskan posisi sebagai mitra strategis UMKM Indonesia dalam menciptakan ekonomi kerakyatan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan”, tegasnya.

  • Agung Sedayu Akui Punya Sertifikat HGB di Laut Tangerang, Stefan Antonio: Mestinya Biaya Bongkar Pagar Itu Dibebankan ke Mereka

    Agung Sedayu Akui Punya Sertifikat HGB di Laut Tangerang, Stefan Antonio: Mestinya Biaya Bongkar Pagar Itu Dibebankan ke Mereka

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Agung Sedayu Group mengakui punya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di laut Tangerang. Hal itu menuai sorotan.

    Pegiat Media Sosial Stefan Antonio salah satu yang menyoroti. Menurutnya, pengakuan itu bisa dijadikan dasar, agar pembongkaran pagar laut bisa dibebankan pada mereka.

    “Kalau sudah ngaku begini. Mestinya biaya bongkar itu Pagar Laut dibebanin ke Mereka ya,” kata Stefan dikutip dari unggahannya di X, Jumat (23/1/2025).

    Namun di sisi lain, ia menyoal pengakuan pihak Agung Sedayu Grup. Menurutnya, mereka ngeles seolah bukan mereka yang bangun pagar laut di Tangerang.

    ‘Terus ais ini juga ga usah ngeles lagi bilang kalau Pagar Laut itu bukan Klean yang bikin!” ujarnya.

    Padahal menurutnya, pagar bambu itu dibikin tak serampangan. Namun sesuai lahan yang telah disertifikatkan.

    “Lah wong itu Pagar Bambu dibikin sesuai sekat-sekat bidang lahan yang disertifikatkan koq,” imbuhnya.

    Soal narasi yang beredar bahwa nelayan lah yang membuat pagar laut. Stefan skeptis.

    “Emangnya Nelayan bisa bikin sekat pagar bambu sesuai Koordinat Sertifikat yang ada di BPN ??!!! Canggih bener Nelayannya,” terangnya.

    Adapun pengakuan dari pihak Agung Sedayu Group disampaikan kuasa hukumnya, Muannas Alaidid.

    ”Dari 30 kilometer pagar laut itu, kepemilikan SHGB anak perusahaan PIK PANI dan PIK Non PANI hanya ada di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji saja. Di tempat lain dipastikan tidak ada,” kata dia menegaskan. 

    Muannas menyampaikan hal itu untuk meluruskan opini yang dia nilai bisa menjadi liar. Dia menyampaikan bahwa pagar laut puluhan kilometer itu melewati enam kecamatan di pesisir Kabupaten Tangerang. Anak perusahaan PIK PANI dan PIK Non PANI yakni PT IAM dan PT CIS hanya punya SHGB di satu kecamatan, persisnya di Desa Kohod.

  • Stefan Antonio Sentil Pencabutan SHGB Pagar Laut: Kebayang Gak Bakal Marah ke Mulyanto?

    Stefan Antonio Sentil Pencabutan SHGB Pagar Laut: Kebayang Gak Bakal Marah ke Mulyanto?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik pencabutan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan Pagar Laut, Tangerang, terus menuai sorotan publik.

    Pegiat Medsos Stefan Antonio turut menyentil situasi tersebut dan mempertanyakan dampak yang dialami oleh para pemilik sertifikat yang dicabut.

    “Kebayang gak marahnya pihak yang sudah memiliki Sertifikat itu mendadak sekarang dicabut?,” ujar Stefan dalam keterangannya di X @StefanAntonio__ (22/1/2025).

    Stefan bahkan menggambarkan potensi kerugian besar yang bakal dirasakan oleh para pemilik sertifikat tersebut.

    “Kebayang ga, berapa duit yang udah dikeluarkan buat memiliki Sertifikat di lokasi itu?,” cetusnya.

    Ia juga mengungkapkan kemungkinan proyek-proyek yang sudah direncanakan di kawasan tersebut akan terganggu.

    “Kebayang ga, berapa kerugian yang harus ditelan si pemilik Sertifikat itu karena Proyeknya terancam berantakan dan gagal?,” Stefan menuturkan.

    Stefan juga menyindir salah satu nama yang dianggapnya akan menjadi sorotan utama dalam polemik ini, Jokowi.

    “Kebayang ga, kira-kira si pemilik sertifikat itu bakalan marah dan lampiaskan amarahnya ke siapa? Anggaplah kita sebut aja namanya Mulyanto,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Stefan juga menyinggung dampak lain yang bisa memengaruhi dukungan terhadap proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Mungkin juga gak, barter dukungan investasi pembangunan ibukita yang sudah dijanjikan si pemilik sertifikat itu bakalan dibatalin juga ke si Mulyanto?,” tandasnya.

    Stefan bilang, pencabutan sertifikat ini bisa saja membuat para investor berpikir ulang untuk melanjutkan kerja sama mereka.

  • Said Didu Ungkap Biaya Reklamasi-Sogokan PIK-2 Beda Jauh dengan Harga Jual, Eks Jubir Gus Dur: Cabut Kepala Desa dan Lain-lain

    Said Didu Ungkap Biaya Reklamasi-Sogokan PIK-2 Beda Jauh dengan Harga Jual, Eks Jubir Gus Dur: Cabut Kepala Desa dan Lain-lain

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyatakan, pengembang PIK-2 akan menempuh segala cara untuk menguasai laut dan pantai karena mengejar untung selangit.

    Dia membeberkan biaya reklamasi dan sogok sekitar Rp7-10 Miliar per hektar. Khusus nyogok sekitar Rp3-5 Milyar per hektare.

    Pengeluaran itu kata dia tidakkah seberapa dengan hitungan harga jual Rp60 Juta per meter.

    Dengen demikian, pengembang PIK-2 kata Said Didu akan untung senilai Rp50 Milyar per hektare.

    “Biaya reklamasi dan sogok sekitar Rp 7-10 juta per ha (biaya sogok sekitar Rp 3-5 milyar per ha) dengan harga jual Rp 60 juta per meter, akan untung sekitar Rp 50 milyar per ha,” tulis Said Didu dalam akun X, pribadinya, Rabu, (22/1/2025).

    Merespons unggahan Said Didu, Eks Juru Bicara (Jubir) Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur, Adhie Massardi berharap agar kepala desa yang ikut terlibat dapat dicopot.

    Bukan hanya kepala desa, tapi keterlibatan camat, bupati, wali kota hingga pejabat yang terkait harus diusut.

    “Cabut kepala desa. Mumpung TNI masih bersama rakyat (nelayan) ada baiknya mulai identifikasi keterlibatan kepala daerah mulai dari kepala desa hingga ke camat, bupati, walikota, dst dalam skandal pengkaplingan laut,” tuturnya melalui akun X, pribadinya, Kamis, (23/1/2025).

    “Kalau bisa dicabut seperti pagar laut, why not? Siap,” tandas mantan aktivis Komite Bangkit Indonesia dan Gerakan Indonesia Bersih ini. (*)

  • TNI Cabut Pagar Laut atas Instruksi Presiden, Menteri KKP Sebut Tidak Sesuai Aturan, Ini Alasannya

    TNI Cabut Pagar Laut atas Instruksi Presiden, Menteri KKP Sebut Tidak Sesuai Aturan, Ini Alasannya

    FAJAR.CO.ID — Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan pembongkaran pagar laut di Tangerang oleh TNI Angkatan Laut (AL) atas perintah Presiden Prabowo Subianto.

    Di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono tetap menyebut pencabutan pagar laut di Kabupaten Tangerang tidak sesuai aturan. Alasannya menyebut pencabutan pagar laut sepanjang 5 kilometer tidak sesuai aturan karena menggunakan anggaran negara.

    Sakti berpendapat, pihak yang memasang pagar laut yang seharusnya bertanggung jawab untuk mencabut. Selain itu, pihak tersebut juga harus membayarkan denda administrasi akibat melanggar aturan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

    “Anggaran pencabutan pagar laut di Kabupaten Tangerang kemarin adalah hasil patungan. KKP mengirimkan sekitar 460 orang, masyarakat nelayan berkontribusi sekitar 1.100 orang, dan aparat TNI Angkatan Laut sejumlah 750 orang,” kata Sakti dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Kamis (23/1).

    Meski demikian, terkait anggaran patungan yang disebut telah digelontorkan untuk pencabutan pagar laut ilegal itu tak diungkapnya.

    Hingga saat ini, pencabutan pagar laut ilegal di wilayah Kabupaten Tangerang masih berlangsung.

    Meski menyebut pencabutan pagar laut yang dilakukan oleh aparat TNI dibantu masyarakat dan personel KKP itu tak sesuai aturan, Sakti menegaskan pihaknya tetap berkomitmen mencabut seluruh pagar bambu sepanjang 30,6 km.

    Menteri Sakti mengakui pengawasan di wilayah perairan lemah sehingga pagar bambu yang telah membentang sepanjang 30 kilometer itu terbangun. Namun, dia berdalih lemahnya pengawasan akibat minimnya dukungan anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.

  • Pembongkaran Pagar Laut Baru 9 Km, TNI AL: Lebih Cepat Kita Selesaikan, Lebih Cepat Nelayan Bisa Melaut

    Pembongkaran Pagar Laut Baru 9 Km, TNI AL: Lebih Cepat Kita Selesaikan, Lebih Cepat Nelayan Bisa Melaut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Proses pembongkaran pagar laut di pesisir Tangerang, Banten, tampaknya bakal memakan waktu lama. Betapa tidak, sejauh ini baru sembilan kilometer yang telah dibongkar.

    Sementara, berdasarkan data, setidaknya ada sekitar 30 kilometer panjang pagar laut di daerah tersebut.

    Diketahui, pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten terus berlanjut. Sampai Kamis (23/1) sudah sembilan kilometer pagar laut yang berhasil dibongkar oleh TNI AL bersama unsur maritim lainnya. Mereka ingin pembongkaran itu segera selesai. Tujuannya untuk memastikan nelayan di pesisir Tangerang bisa segera melaut tanpa gangguan.

    Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal), Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta menyampaikan bahwa proses pembongkaran pagar laut masih dilakukan dengan metode yang sama.

    ”Dengan cara mengikat pangkal dengan berbagai rangkaian dan ditarik bersama-sama. Lebih cepat kita selesaikan ini, lebih cepat nelayan bisa melaut,” kata dia kepada awak media.

    Pembongkaran pagar laut yang dilakukan hari ini terbagi atas tiga titik lokasi. Yakni di Tanjung Pasir, Kronjo, dan Mauk. Angkatan Laut memastikan mereka akan memaksimalkan proses pembongkaran demi mempercepat selesainya tugas dari Presiden Prabowo Subianto itu. Dalam pembongkaran kemarin mereka menggandeng, Bakamla, PSDKP, dan para nelayan yang mengerahkan 30 kapal.

    Wira memastikan bahwa pagar laut di wilayah Tanjung Pasir sudah berhasil dicabut seluruhnya.

    ”Khusus untuk Perairan Tanjung Pasir, TNI AL telah berhasil mencabut seluruh pagar laut ilegal tersebut dan untuk besok direncanakan akan dilaksanakan pencabutan pagar dari Tanjung Kait,” terang perwira tinggi bintang satu Angkatan Laut tersebut.