Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Kembali Digelar, BRI UMKM EXPO(RT) 2025 Siap Bawa Produk Lokal Mendunia

    Kembali Digelar, BRI UMKM EXPO(RT) 2025 Siap Bawa Produk Lokal Mendunia

    “Dengan membuka akses UMKM ke pasar global, kita dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja produktif, meningkatkan daya saing Indonesia, serta memperkuat perekonomian nasional,” ujar Sunarso di Menara BRILiaN.

    Tahun ini, BRI UMKM EXPO(RT) 2025 pun mendapatkan sambutan luar biasa dari para pelaku UMKM Indonesia. Hal tersebut, tercermin dari tingginya animo pendaftar yang mencapai 3.006 UMKM.

    Setelah melalui proses seleksi yang ketat selama satu bulan (4 November – 7 Desember 2024), sebanyak 1.000 UMKM unggulan berhasil terpilih dan akan dipamerkan dalam lima kategori utama, yaitu Home Decor & Craft (153 UMKM), Food & Beverage (358 UMKM), Accessories & Beauty (181 UMKM), Fashion & Wastra (273 UMKM), dan Healthcare & Wellness (35 UMKM).

    Antusiasme dan tingginya jumlah pendaftar, menunjukkan potensi besar yang akan dihadirkan oleh BRI UMKM EXPO(RT) 2025. Bahkan, diharapkan pameran ini dapat melanjutkan kesuksesan event sebelumnya, yang telah mencatatkan hasil positif dan menjadi katalis bagi pertumbuhan UMKM di pasar internasional.

    Sebagai gambaran, pada tahun 2023, total nilai kesepakatan bisnis (business matching) tercatat sebesar USD 81,3 juta, yang melibatkan 86 buyers dari 30 negara. Angka ini menunjukkan peningkatan yang konsisten jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

    Pada penyelenggaraan pertama pada tahun 2019, nilai kesepakatan business matching tercatat hanya sebesar USD 33,5 juta dengan 16 buyers dari 7 negara. Angka ini melonjak pada 2020 menjadi USD 57,5 juta, yang melibatkan 26 buyers dari 11 negara. Pada 2021, nilai kesepakatan kembali meningkat menjadi USD 72,1 juta, dengan melibatkan 32 buyers dari 14 negara dalam 207 sesi bisnis. Momentum positif tersebut terus berlanjut pada 2022, di mana business matching berhasil mencatatkan nilai USD 76,7 juta, melibatkan 43 buyers dari 20 negara.

  • LBH Pers Minta Prabowo Minta Maaf, Imbas Sebut Jurnalis Anak-anak dan Minta Tunggu di Luar Ruangan Saat Rapat Kabinet

    LBH Pers Minta Prabowo Minta Maaf, Imbas Sebut Jurnalis Anak-anak dan Minta Tunggu di Luar Ruangan Saat Rapat Kabinet

    Menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1951 tentang Dewan Menteri, “Rapat-rapat Dewan Menteri biasanya tertutup dan bersifat rahasia.” 

    Hal ini menunjukkan bahwa rapat kabinet umumnya bersifat tertutup, terutama ketika membahas informasi yang berkaitan dengan keamanan negara, kepentingan perlindungan individu, atau rahasia tertentu yang sah secara hukum. 

    “Namun, cara Presiden menyampaikannya dengan kelakar yang merendahkan justru menunjukkan arogansi dan sikap antipati terhadap pers,” paparnya.

    Sikap tersebut, dianggap tidak hanya mencerminkan ketidakpahaman terhadap peran pers sebagai pengawas demokrasi, tetapi juga memperlihatkan kontrol berlebih atas informasi publik. Tindakan ini memperkuat kesan otoriter yang dapat mengancam kebebasan pers dan ruang demokrasi di Indonesia.

    “Pernyataan ini memperpanjang catatan buruk Presiden Prabowo dalam menyikapi pers, yang kerap menunjukkan sikap merendahkan kerja jurnalis,” imbuhnya. 

    Sebagai kepala negara, tindakan Prabowo disebut memberi contoh buruk yang berpotensi melemahkan kepercayaan publik pada pers, serta membahayakan proses demokrasi yang sehat. Gestur pengusiran jurnalis dan perlakuan tidak hormat terhadap pers adalah ancaman nyata bagi kebebasan pers dan hak atas informasi.

    LBH Pers menegaskan bahwa Presiden RI harus memahami peran pers bukan hanya sebagai pilar demokrasi, tetapi juga sebagai representasi masyarakat sipil. Kehadiran jurnalis bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan akses masyarakat terhadap informasi publik yang esensial bagi kehidupan demokrasi.

  • Usai PDIP, Hubungan Jokowi dengan Partai Demokrat Bakal Retak?

    Usai PDIP, Hubungan Jokowi dengan Partai Demokrat Bakal Retak?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah PDI Perjuangan, hubungan Presiden ke-7, Joko Widodo dengan Partai Demokrat terancam retak.

    Hal itu berkaitan dengan polemik penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

    Kabarnya, 243 SHGB diterbitkan saat Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat sebagai menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 2024.

    Penerbitan SHGB paling awal dilakukan pada 14 Maret 2024. Adapun SHBG paling akhir dikeluarkan pada 11 September 2024.

    Namun, AHY sendiri mengaku tak tahu menahu soal penerbitan SHGB di sana. Partai Demokrat juga telah membantah penerbitan SHGB yang membuat polemik pagar laut di Tangerang makin memanas.

    Pemerhati Sosial dan Politik, Jhon Sitorus memberikan sentilan. Menurutnya, AHY yang dilantik Jokowi di akhir periode ternyata memiliki niat terselebung.

    “Ada hati yang berbunga-bunga setelah dapat jabatan. Ada hati yang tertawa setelah mangsa masuk perangkap. Ngoahahahahaha,” kata Jhon Sitorus dalam akun X, pribadinya, Senin, (27/1/2025).

    AHY menjabat sebagai Menteri ATR/BPN sejak 21 Februari 2024 hingga 20 Oktober 2024 lalu.

    Jhon Sitorus mengakui permainan Jokowi yang disebutnya menjadikan AHY sebagai tumbal.

    “Ngeri juga cara mainnya Jokowi, bahkan AHY juga ditumbal 😂.Kirain pelantikan AHY sebagai menteri ATR/BPN itu beneren tulus untuk melantik orang-orang terbaik. Ternyata Jokowi butuh tumbal yang harus dikorbankan di masa depan. Apalagi, AHY ngaku tidak tahu soal SHGB Pagar Laut 😂Gimana Demokrat? Keberlanjutan ora?,” tandasnya. (*)

  • Minta Menteri yang Lembaganya Terlibat Sertifikat Laut Tak Takut, Mahfud MD: Serahkan Mereka yang Terlibat

    Minta Menteri yang Lembaganya Terlibat Sertifikat Laut Tak Takut, Mahfud MD: Serahkan Mereka yang Terlibat

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pakar Hukum Mahfud MD meminta menteri yang lembaganya terlibat penerbitan sertifikat di atas laut tak takut.

    “Menteri-menteri yang kementeriannya terlibat dalam pembuatan izin dan HGU Laut tak harus takut,” kata Mahfud dikutip dari unggahannya di X, Senin (27/1/2025).

    Mahfud menjelaskan, tak semuaa pihak yang bersinggungan dengan terbitnya sertifikat itu dipidana. Hanya mereka yang memiliki peran.

    “Yang bertanggungjawab secara pidana adalah aktor intelektual, pelaku, dan peserta yang ada niat,” jelas Mahfud.

    Sementara, itu ia mengatakan pejabat yang berwenang yang bisa diproses pidana adalah yang menerima delegasi wewenang.

    “Yang bertanggungjawab secara pidana adalah pejabat bawahan yang menerima delegasi wewenang,” ujar Mahfud.

    Karenanya, ia meminta pejabat yang tak terlibat membongkar saja kasus tersebut. Cara demikian, kata dia lazim digunakan.

    “Jadi, kalau merasa tak terlibat ya bongkar saja, Pak Menteri. Kan banyak kasus yang dihukum hanya dirjen atau pegawai bawahnya yang langsung berkolusi,” terangnya.

    Tak sampai di situ, Mahfud juga meminta pihak yang melanggar diserahkan ke aparat hukum. Tak perlu menyembunyikan atas nama baik institusi.

    “Serahkan mereka yang melanggar hukum hukum bukti-buktinya ke aparat penegak hukum. Tak perlu menutupi kasus dengan alasan demi marwah institusi,” imbuhnya.
    (Arya/Fajar)

  • YBM BRILiaN Berhasil Salurkan Dana ZIS Sebesar Rp126,7 Miliar di Sepanjang Tahun 2024

    YBM BRILiaN Berhasil Salurkan Dana ZIS Sebesar Rp126,7 Miliar di Sepanjang Tahun 2024

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melalui Yayasan Baitul Maal BRILiaN (YBM BRILiaN) berhasil menyalurkan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) sebesar Rp126,7 miliar sepanjang tahun 2024.

    Direktur Human Capital BRI Agus Winardono menyampaikan apresiasinya atas dukungan dari para nasabah, karyawan, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam program ini. “Keberhasilan penyaluran ZIS ini mencerminkan komitmen BRI untuk terus memberikan economic value dan social value secara bersamaan. Melalui YBM BRILiaN, kami berharap dapat memberikan manfaat berkelanjutan yang menjangkau berbagai aspek kehidupan masyarakat,” ujar Agus Winardono.

    Kepercayaan dari para Muzakki, Munfiq, dan Mutashodiq memungkinkan YBM BRILiaN menjangkau 196.462 penerima manfaat (right holders) hingga akhir tahun 2024.

    Dana ZIS yang berhasil dihimpun telah disalurkan untuk mendukung berbagai program berbasis 5 pilar utama. Pilar pendidikan mendapatkan alokasi terbesar sebesar Rp51,9 miliar atau 40,97% dari total penyaluran. Dana ini dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan anak-anak di wilayah miskin dan tertinggal, termasuk renovasi fasilitas pendidikan seperti pondok pesantren dan pemberian beasiswa.

    Pilar ekonomi menerima alokasi sebesar Rp22,7 miliar atau 17,97%, yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha. Di samping itu, pilar dakwah mendapatkan dukungan dana sebesar Rp10,1 miliar atau 7,98%, yang digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan keagamaan, seperti pembangunan sarana ibadah dan penyelenggaraan acara dakwah. Untuk pilar kesehatan, sebesar Rp10 miliar atau 7,92% telah dialokasikan guna menyediakan layanan kesehatan gratis dan bakti sosial, termasuk pengobatan bagi masyarakat kurang mampu.

  • Teddy Gusnaidi: Jokowi Seperti Kafilah, Tak Terpengaruh Gonggongan Anjing

    Teddy Gusnaidi: Jokowi Seperti Kafilah, Tak Terpengaruh Gonggongan Anjing

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, mengeluarkan pernyataan kontroversial saat membahas gaya kepemimpinan Presiden Jokowi.

    Dikatakan Teddy, Jokowi ibarat peribahasa “anjing menggonggong, kafilah berlalu.”

    “Jokowi itu seperti seorang kafilah yang dia terus berjalan dengan programnya, pemikirannya,” ujar Teddy di X @TeddGus (26/1/2025).

    Teddy menuturkan bahwa Jokowi terus berjalan dengan pemikirannya meskipun di sekelilingnya penuh dengan teriakan yang bisa saja menjatuhkan dirinya.

    “Dia terus berjalan di antara teriakan gonggongan anjing-anjing yang sampai hari ini terus menggonggong,” tukasnya.

    Ia menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah peduli atau terganggu dengan keributan yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu yang kerap mengkritiknya.

    “Dan beliau tidak pernah peduli, tidak pernah mengusir anjing-anjing tersebut,” Teddy menuturkan.

    Teddy bilang, keributan yang sering terjadi selama ini, menurutnya, disebabkan oleh pihak-pihak yang ia ibaratkan sebagai “anjing.”

    “Jadi mengibaratkan siapa yang membuat keributan yah tentu kita semua tahu bahwa anjing-anjing itulah yang membuat keributan selama ini,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Jokowi terus ramai menjadi perbincangan publik setelah masa pemerintahannya lengser.

    Bukan hanya termasuk dalam nominasi lima besar pemimpin terkorup di dunia, Jokowi bahkan diduga sebagai dalang dari terbitnya SHGB pagar laut di kawasan PIK2.

    Jokowi pun tidak tinggal diam, ia angkat bicara dan memberikan pandangannya terkait polemik pagar laut tersebut.

  • Debat Panas Kuasa Hukum Pengembang PIK 2, Said Didu: Saya Tidak Pernah Mau Jual Tanah ke Siapapun

    Debat Panas Kuasa Hukum Pengembang PIK 2, Said Didu: Saya Tidak Pernah Mau Jual Tanah ke Siapapun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu, berdebat dengan Konsultan Hukum Pengembang PSN PIK-2, Muannas Alaidid.

    Said Didu menegaskan bahwa dirinya tak akan menjual tanahnya yang ada di kawasan PIK-2 ke siapapun itu.

    “Gorengan arahan pimpinan PT AGS – sudah berkali-kali saya katakan saya tidak pernah mau jual tanah saya ke siapapun – apalagi ke perusahaan perampok asset negara dan penggusur rakyat,” kata pria kelahiran Pinrang Sulsel ini, dalam akun X, pribadinya, Senin, (27/1/2025).

    Sementara itu, Konsultan Hukum Pengembang PSN PIK-2, Muannas Alaidid memberikan balasan menohok kepada Said Didu.

    Muannas Alaidid menyebut Said Didu memiliki empang seluas 10 hektar di Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten.

    “Yaelah masih bohong aja. Itu setelah terbongkar, ternyata anda punya empang 10 hektar di Kronjo,” ungkap Muannas.

    Lebih jauh dia menyebut Said Didu mematok pasaran dan NJOP 50 ribu yang menurut Said Didu kata dia murah dibandingkan dengan harga jual Rp20-30 Juta/meter.

    “Baru anda bilang enggak mau jual. Sebelumnya anda rewel soal harga jual beli patokan pasaran dan njop 50rb yang menurut anda murah karena PIK2 nanti jualnya 20jt s.d 30jt/meter,” tuturnya.

    “Di sisi lain anda biarkan teman-teman anda terus buat cerita bohong diviral-viralin sebut sudah ada penawaran dari pengembang empangnya sudah dibandrol 1,5 jt/meter,” tandasnya. (*)

  • BMKG Peringatkan Potensi Hujan dan Angin Kencang di Sulawesi Selatan

    BMKG Peringatkan Potensi Hujan dan Angin Kencang di Sulawesi Selatan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — BMKG Makassar merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya pada hari ini, 27 Januari 2025. Berdasarkan laporan, kondisi cuaca di berbagai daerah diperkirakan akan bervariasi sepanjang hari, mulai dari berawan hingga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

    Pada pagi hari, sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan akan diselimuti awan. Namun, hujan ringan berpotensi turun di Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Tana Toraja, dan Wajo. Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang diprediksi terjadi di Makassar, Maros, Pangkep, dan Takalar.

    Memasuki siang hingga sore hari, hujan ringan diperkirakan akan mengguyur Barru, Bone, Enrekang, Kepulauan Selayar, Luwu, Palopo, Parepare, Pinrang, Sidrap, dan Tana Toraja. Sementara itu, hujan sedang berpotensi terjadi di Bulukumba, Gowa, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Pangkep, Sinjai, Takalar, serta Toraja Utara.

    Pada malam hari, kondisi cuaca diprediksi masih didominasi oleh awan tebal. Hujan ringan berpotensi turun di Barru, Enrekang, Gowa, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Palopo, Pangkep, Parepare, Pinrang, Takalar, Tana Toraja, dan Toraja Utara. Sementara itu, kondisi cuaca pada dini hari diperkirakan tetap berawan tanpa potensi hujan yang signifikan.

    Suhu udara di wilayah Sulawesi Selatan berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celsius dengan kelembapan udara mencapai 80 hingga 100 persen. Angin bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan antara 9 hingga 31 km/jam.

  • Renovasi Sekolah hingga Pesantren, Pemerintah Alokasikan Rp19 Triliun

    Renovasi Sekolah hingga Pesantren, Pemerintah Alokasikan Rp19 Triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan turut menjadi salah satu perhatian pemerintah di bawah rezim presiden Prabowo Subianto. Pada 2025, sekolah hingga pesantren akan direnovasi.

    Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah. Dia menyebut, ada anggaran sebanyak Rp19 triliun untuk renovasi sekolah dasar dan menengah serta pondok pesantren pada tahun 2025.

    “Kami lagi koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama agar penanganan asrama dan betul-betul memakai standar yang secara tradisional di pesantren dan di sekolah di seluruh penjuru Indonesia,” kata Fahri Hamzah dikutip Minggu (26/1).

    Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau Ponpes Karang Santri di Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. “Karena Pak Presiden di tahap awal sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu Rp 19 triliun untuk merenovasi sekolah dasar dan menengah,” katanya.

    Menurut dia, renovasi itu artinya bisa renovasinya dan untuk penambahannya. “Karena selama ini Kementerian PUPR yang lalu itu belum fokus sementara kami di perumahan sekarang itu difokuskan untuk mengatasi back lock sehingga nanti terkait dengan asrama dan lain-lain itu akan koordinasikan dengan alokasi anggaran yang sudah ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama,” katanya.

    Ia menyampaikan terkait anggaran akan menggunakan data pokok pendidikan (Dapodik) yang dimiliki Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. (fajar)

  • Dianugerahi Tokoh Inspiratif Koperasi Oleh KAHMI, Nurdin Halid: Semoga Menginspirasi Generasi Z dan Milenial

    Dianugerahi Tokoh Inspiratif Koperasi Oleh KAHMI, Nurdin Halid: Semoga Menginspirasi Generasi Z dan Milenial

    Politisi Partai Golkar ini pun menegaskan koperasi bukan hanya sistem ekonomi atau badan usaha, tetapi juga sistem nilai. Karena sistem kerja koperasi dipandu oleh nilai-nilai kejujuran, kesetaraan, keadilan, transparansi, solidaritas, dan kesejahteraan bersama.

    “Jadi, sistem Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Konstitusi Pasal 33 justru menjadi nyata dan operasional dalam koperasi,” sebutnya.

    “Bukan badan usaha yang lain. Itulah yang mendorong saya mencanangkan visi besar menjadikan ‘Koperasi sebagai Pilar Negara di Tahun 2045’,” jelasnya.

    Dalam kesempatan ini juga, Nurdin Halid pun menjadi pemikiran Bung Karno dengan menyebut dasar Negara Pancasila jika diperas menjadi Trisila dan jika diperas lagi menjadi Ekasila. Dan, Ekasila itu ialah Gotong-royong.

    “Jadi, Indonesia itu Negara Pancasila dan Negara Gotong-Royong. Dan, nilai luhur Gotong-Royong itu hanya bisa dilestarikan dan dipraktekkan dalam organisasi sosial ekonomi rakyat bernama koperasi,” tuturnya.

    Adapun penghargaan ini diberikan ke salah satu wakil ketua Komisi VI DPR RI itu bukannya tanpa alasan.

    Penghargaan yang diterima Nurdin Halid memang pantas. Sebab, ia dikenal sebagai pemikir dan pejuang koperasi Indonesia modern.

    Nurdin Halid selalu menyebut ‘darah dalam tubuhnya’ adalah ‘darah’ koperasi karena tak kurang dari 44 tahun hidupnya berkutat di dunia perkoperasian.

    Ada karier panjang yang juga dilaluinya sejak tahun 82 di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, lalu merangkak naik menjadi Direktur Utama Puskud Hasanuddin, Ketua Umum Inkud, hingga kini menjadi Ketua Umum Dekopin.