Category: Fajar.co.id

  • Pembelian LPG 3 Kg Langsung ke Pangkalan, NIK Harus Terdata

    Pembelian LPG 3 Kg Langsung ke Pangkalan, NIK Harus Terdata

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pembelian LPG 3 kg tidak dibolehkan lagi dilakukan melalui pengecer. Masyarakat yang membutuhkan LPG 3 kg harus membeli langsung ke pangkalan.

    PT Pertamina (persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga, memastikan bahwa masyarakat yang membeli LPG 3 kg atau elpiji subsidi di pangkalan resmi harus sudah terdata. Pendataan ini dilakukan dengan pencatatan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menyebut, nantinya NIK yang telah didata akan secara otomatis masuk dan tercatat secara digital di Merchant Application Pertamina (MAP) yang digunakan di seluruh pangkalan LPG 3 kg di seluruh Indonesia.

    Bahkan, Heppy juga mengatakan, kebijakan pembelian menggunakan KTP di pangkalan sudah diterapkan sejak Juni 2024. Bukan hanya sekarang, di tengah kebijakan baru pengecer yang tak boleh jual LPG 3 kg.

    “Kalau di pangkalan sejak Juni tahun lalu kan memang didata KTP-nya. Tercatat secara digital di pangkalan melalui aplikasi Merchant Apps Pertamina,” kata Heppy Wulansari dilansir JawaPos.com, Minggu (2/2).

    Selanjutnya, ia juga mengimbau kepada masyarakat konsumen LPG 3 kg yang belum mencatatkan NIK-nya di pangkalan resmi. Dapat menunjukkan KTP secara fisik ataupun berupa foto di handphone kepada petugas di pangkalan resmi.

    Nantinya, NIK tersebut akan dicatat oleh pangkalan, sehingga terdata sebagai pembeli LPG 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah. “KTP bisa difoto di HP juga, biar nggak bawa fisik, yang penting NIK akan dicatat oleh pangkalan,” pungkasnya.

  • Nama Raffi Ahmad Ikut Terseret pada Kasus Pagar Laut, Said Didu: Semoga Semua Akan Terbuka

    Nama Raffi Ahmad Ikut Terseret pada Kasus Pagar Laut, Said Didu: Semoga Semua Akan Terbuka

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, turut menanggapi pemberitaan yang mengaitkan nama selebritas Raffi Ahmad dengan kasus pagar laut di Tangerang.

    “Apakah ada kaitan? Semoga semua akan terbuka,” kata Said Didu di X @msaid_didu (2/2/2025).

    Berdasarkan informasi, disebutkan bahwa kasus pemasangan pagar bambu di laut Tangerang menyeret nama Raffi Ahmad.

    Sementara itu, informasi lainnya beredar bahwa pihak kepolisian menduga adanya praktik pemalsuan dan pencucian uang dalam proyek pagar laut tersebut.

    Kasus pagar laut di Tangerang sebelumnya menuai kontroversi setelah mencuat dugaan bahwa pembangunan tersebut dilakukan tanpa prosedur yang jelas.

    Sebelumnya, keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang terus menjadi perbincangan.

    Kasus ini semakin menarik perhatian setelah seorang nelayan dari Pulau Cangir, Heru, menyebut bahwa pagar tersebut dimiliki oleh seorang selebriti ternama.

    Nama Raffi Ahmad pun ikut terseret dalam isu ini. Sebagai figur publik yang dikenal luas, aktor sekaligus pengusaha ini kerap dikaitkan dengan berbagai spekulasi.

    Termasuk dugaan keterlibatannya dalam proyek pagar laut misterius tersebut.

    Belum lama ini, Raffi juga menjadi sorotan usai beredar video yang memperlihatkan iring-iringan mobilnya dengan pelat RI 36 dikawal oleh patroli pengawal (Patwal) yang dinilai arogan.

    Isu ini semakin memicu perbincangan tentang dirinya, terutama di media sosial.

    Sejumlah warganet di platform X mulai berspekulasi bahwa Raffi Ahmad memiliki keterkaitan dengan pemagaran laut ini.

  • Feri Amsari Sindir Jokowi: Mantan Presiden Kok Masih Menari?

    Feri Amsari Sindir Jokowi: Mantan Presiden Kok Masih Menari?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menyoroti peran Jokowi yang dinilai masih aktif dalam berbagai agenda pemerintahan meski telah lengser dari jabatannya sebagai Presiden.

    Dikatakan Feri, hingga saat ini Jokowi masih menerima tamu, membagikan bantuan sosial, serta berkeliling Indonesia.

    “Sampai hari ini mantan Presiden (Jokowi) masih terima tamu, bagi-bagi bansos, keliling Indonesia, apakah terlarang? Tidak terlarang,” ujar Feri dikutip dari unggahan akun X @ILCTalkshow (2/2/2025).

    Secara hukum, aktivitas tersebut memang tidak terlarang. Namun, ia mempertanyakan apakah keterlibatan Jokowi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru menjadi beban bagi kepemimpinan yang baru.

    “Tapi apakah seorang mantan Presiden yang mendukung Presiden saat ini ikut menari di dalam berbagai hal,” tukasnya.

    Feri menimbang bahwa kehadiran cawe-cawe Jokowi di pemerintahan Presiden Prabowo akan menjadi duri dalam daging.

    “Bagaimana kalau kerja-kerjanya hanya akan memberatkan sikap Presiden saat ini,” Feri menuturkan.

    Kata Feri, apa yang dilakukan Jokowi selama ini tidak etis bagi seorang mantan Presiden.

    “Tidak wajar Presiden yang punya pilihan sikap politik sama ikut menari, itu yang dilakukan pak Jokowi,” cetusnya.

    Ia juga menyinggung persepsi publik bahwa pemerintahan saat ini masih didominasi oleh peran Jokowi.

    Padahal, masyarakat menanti langkah serta kebijakan nyata dari Presiden Prabowo

    “Apakah publik salah menilai bahwa dalam pemerintahan ini, tarian pak Jokowi terlalu banyak, sementara orang menunggu tarian pak Prabowo,” tandasnya.

  • BRI Microfinance Outlook 2025: Peraih Nobel Ekonomi Paul Romer sebut UMKM Butuh Ekosistem Kuat, Sejalan Dengan Inisiatif BRI

    BRI Microfinance Outlook 2025: Peraih Nobel Ekonomi Paul Romer sebut UMKM Butuh Ekosistem Kuat, Sejalan Dengan Inisiatif BRI

    AgenBRILink

    Inisiatif BRI untuk sharing economic, melibatkan warung kelontong yang menjalankan fungsi perbankan dengan digitalisasi bisnis proses. Saat ini jumlah AgenBRILink telah mencapai 1,06 juta agen, dengan volume transaksi mencapai Rp1.589 Triliun

    Merupakan program pengembangan ekonomi desa sesuai potensi spesifiknya (desa wisata, desa kerajinan, desa pertanian, dll.), saat ini jumlah Desa Brilian yang diberdayakan BRI telah mencapai 4.327 Desa.

    Integrated Commodity Platform yang memberikan kemudahan bagi pelaku ekosistem berdasarkan komoditas. Saat ini telah terdapat 85.298 user PARI.

    Program pemberdayaan berdasarkan kesamaan usaha dalam klaster/kelompok usaha. Saat ini jumlah klaster usaha yang diberdayakan BRI telah mencapai 33.804.

    Merupakan Platform Online yang bertujuan membawa UMKM Indonesia naik kelas melalui rangkaian program pemberdayaan terpadu, dan saat ini telah digunakan 8,9 juta userLinkUMKM.

    Wadah bagi kolaborasi BUMN dalam membentuk Digital Economy Ecosystem melalui pembinaan UMKM. Saat ini BRI telah memiliki 54 rumah BUMN yang tersebar diseluruh Indonesia.

  • Asisten Pelatih Timnas Alex Pastoor Sudah tiba di Jakarta, Bakal Pantau Liga 1?

    Asisten Pelatih Timnas Alex Pastoor Sudah tiba di Jakarta, Bakal Pantau Liga 1?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Salah satu asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor dikabarkan sudah tiba di Jakarta.Kedatangannya Pastoor di Jakarta didapatkan dari unggahannya di Instagram @alex.pastoor pada Sabtu (1/2/2025) lalu.

    Ia bahkan langsung mengunggah keberadaannya di suatu tempat yang menghadap Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat”Baru saja tiba di Jakarta,” tulis Alex Pastoor.

    Satu agenda yang kemungkinan bakal dilakukan oleh tangan Patrick Kluiver di Timnas Indonesia itu.Ia disebut-sebut bakal segera memantau BRI Liga 1 2024/2025, terutama pemain yang berlabel timnas.

    Ini tentunya perlu dilakukan mengingat status Timnas Indonesia yang saat ini memiliki jajaran pelatih baru.

    Ditambah minimnya waktu persiapan jelang laga lanjutan Ronde Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menghadapi Australia dan Bahrain di bulan Maret mendatang.

    Jadi, kedatangan Alex Pastoor kemungkinan untuk memantau pemain di Liga 1 yang memang berstatus pemain Timnas dan mencari pemain baru yang berpotensi untuk dipanggil bergabung.

    “Kami bakal mengunjungi klub-klub, melihat pemain, hingga mendiskusi tentang bagaimana mengatur perjalanan pertama ini,” tutur Pastoor beberapa waktu lalu di kanal YouTube Ziggo Sport.(Erfyansyah/fajar)

  • Kemenangan di Gowa Jadi Modal, Husniah Talenrang Masuk Bursa Ketua PAN Sulsel

    Kemenangan di Gowa Jadi Modal, Husniah Talenrang Masuk Bursa Ketua PAN Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Nama Husniah Talenrang semakin bersinar di dunia politik Sulsel. Setelah sukses memenangkan Pilkada Gowa 2024, kini ia disebut-sebut sebagai calon kuat Ketua DPW PAN Sulsel pada Musyawarah Wilayah (Muswil) VI mendatang.

    Sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Gowa, Husniah menunjukkan kepemimpinan yang solid dan strategi politik yang matang.

    Kemenangan telaknya dalam Pilkada Gowa 2024 menjadi bukti kuat daya tarik politiknya di Sulawesi Selatan.

    Pada 6 Februari 2024, ia akan resmi dilantik sebagai Bupati Gowa, bersama Darmawangsa Muin sebagai Wakil Bupati.

    Pasangan ini, yang diusung dengan slogan “Hati Damai”, meraih kemenangan dengan 225.492 suara (53,62 persen), mengalahkan rivalnya, Amir Uskara – Irmawati, yang memperoleh 195.094 suara (46,38 persen).

    Husniah bukan sekadar politisi biasa. Ia adalah adik kandung Komjen Pol. Dr. H. Mohammad Fadil Imran, M.Si., perwira tinggi Polri yang kini menjabat sebagai Kabaharkam Polri.

    Namun, alih-alih mengikuti jejak keluarganya yang banyak berkarier di kepolisian dan birokrasi, Husniah memilih jalannya sendiri di dunia politik dan bisnis.

    Lahir di Ujung Pandang, 20 Maret 1977, Husniah memiliki darah bangsawan sebagai keturunan Raja Gowa IX, Daeng Matanre Karaeng Mangngutungi Tumapa’risi Kallonna.

    Sejak muda, Husniah menunjukkan tekad kuat dalam pendidikan dan organisasi.

    Ia mengawali pendidikan menengah di SMA Negeri 3 Makassar (1992-1995), kemudian melanjutkan ke STIM Nitro (D3, 1995-1998), sebelum meraih gelar S1 di STIEM Bongaya (2002).

  • Zulkifli Syukur Jadi Salah Satu Kandidat Asisten Pelatih Timnas Indonesia di Era Patrick Kluivert

    Zulkifli Syukur Jadi Salah Satu Kandidat Asisten Pelatih Timnas Indonesia di Era Patrick Kluivert

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Legenda Timnas Indonesia dan PSM Makassar, Zulkifli Syukur dikabarkan bakal bergabung ke skuad Timnas Indonesia.

    Zulkifli Syukur disebut-sebut bakal memegang satu jabatan penting di Timnas Indonesia arahan pelatih Patrick Kluivert.

    Mantan pemain yang malang melintang di sepakbola Indonesia itu kabarnya bakal memegang jabatan sebagai asisten pelatih di Skuad Garuda.

    Kabar ini diketahui dari unggahan Zulkifli di media sosial Instagram pribadinya yang membagikan undangan wawancara sebagai calon asisten pelatih Timnas Indonesia

    Ia terlihat mengunggah undangan yang di dapatkan dari PSSI itu untuk melakukan pertemuan wawancara sebagai Calon Asisten Pelatih Tim Nasional Indonesia.

    “Bismillah,” tulis Zulkifli Syukur diunggahannya itu.

    Dalam unggahan tersebut, sang pelatih tidak memperlihatkan tempat dan jam bakal dilangsungkannya wawancara.

    Saat ini, tim jajaran kepelatihan dari Timnas Indonesia masih belum diumumkan.

    Baru sang pelatih kepala, Patrick Kluivert bersama dengan asistennya yang juga berasal dari Belanda, Denny Landzaat, Alex Pastoor, Quentin Jakoba sebagai pelatih fisik dan Gerald Vanenburg.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Kuliti Pembela Pagar Laut, Jonru Ginting: Si Muannas Orang Paling Rajin Polisikan Ulama dan Aktivis

    Kuliti Pembela Pagar Laut, Jonru Ginting: Si Muannas Orang Paling Rajin Polisikan Ulama dan Aktivis

    “Apakah itu dulunya adalah daratan yang terabrasi, agar publik terang,” sebutnya.

    Muannas bilang, pembukaan data tersebut akan memberikan gambaran yang jelas tentang legalitas proyek dan menjawab tudingan miring yang selama ini beredar

    “Kita (juga) bisa ambil langkah hukum menghentikan kegaduhan politisasi pagar bambu ini,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Said Didu merupakan salah satu sosok yang paling keras bersuara mengenai polemik yang terjadi di kawasan PIK 2.

    Bahkan, fakta mengejutkan terungkap di tengah proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di kawasan pesisir Tangerang, Banten.

    Wilayah laut yang menjadi lokasi pagar tersebut dilaporkan telah mendapatkan status Hak Guna Bangunan (HGB), yang diduga terkait dengan pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 oleh Agung Sedayu Group.

    Data dari situs Bhumi ATR/BPN menunjukkan adanya kavling-kavling yang telah memiliki sertifikat HGB, meskipun lokasinya berada di tengah perairan.

    Salah satu koordinatnya tercatat di 5.999935°LS dan 106.636838°BT, yang menggambarkan posisi di wilayah laut, jauh dari daratan atau garis pantai.

    Lebih mengejutkan lagi, luas total area yang sudah berstatus HGB mencapai 537,5 hektar atau sekitar 5.375.000 meter persegi.

    Luas setiap kavling bervariasi, mulai dari 3.458 meter persegi hingga 60.387 meter persegi.

    Padahal, kawasan tersebut masih berupa laut, bukan daratan yang dapat diberikan status HGB sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Situasi ini memunculkan pertanyaan terkait proses perizinan dan dasar hukum pemberian HGB pada wilayah laut.

  • Faizal Assegaf Desak Prabowo Bentuk Satgas Anti-Mafia Tanah, Alasannya Masuk Akal

    Faizal Assegaf Desak Prabowo Bentuk Satgas Anti-Mafia Tanah, Alasannya Masuk Akal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Faizal Assegaf mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah jika serius memberantas praktik kejahatan pertanahan di Indonesia. 

    “Jika Prabowo punya nyali dan serius membela aspirasi rakyat untuk berantas kejahatan mafia tanah, segera bentuk Satgas Anti-Mafia Tanah,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (2/2/2025).

    Dikatakan Faizal, pembentukan Satgas ini merupakan solusi konkret agar pemerintah dapat bertindak cepat dan tegas dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban. 

    Faizal mengusulkan agar Satgas Anti-Mafia Tanah ini berada langsung di bawah kewenangan Presiden.

    Selain itu, ia menyarankan agar tim ini diisi oleh tokoh-tokoh kritis yang dikenal memiliki rekam jejak dalam penegakan hukum dan advokasi rakyat. 

    Beberapa nama yang disebutnya antara lain mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, mantan Ketua KPK Abraham Samad, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, pakar hukum Refly Harun, akademisi Margarito Kamis, serta advokat senior Todung Mulya Lubis. 

    Selain itu, ia juga menyebut keterlibatan perwakilan akademisi, aktivis, serta figur dari kalangan militer dan kepolisian seperti mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan mantan Wakapolri Oegroseno. 

    “Dengan demikian, ribuan praktik kejahatan mafia tanah yang telah berlangsung bertahun-tahun dapat dituntaskan melalui sinergi negara dan rakyat,” tegas Faizal. 

    Faizal menegaskan bahwa tanpa langkah konkret dari pemerintah, masyarakat akan terus menjadi korban kehilangan hak atas tanah mereka akibat praktik mafia tanah yang semakin merajalela. 

  • Pemerintah Larang Penjualan Gas 3 Kg di Pengecer, David Wijaya: Nyusahin, Kalian Enteng Bilang Nanti Ada Evaluasi

    Pemerintah Larang Penjualan Gas 3 Kg di Pengecer, David Wijaya: Nyusahin, Kalian Enteng Bilang Nanti Ada Evaluasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial David Wijaya mengkritik kebijakan terbaru Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang melarang penjualan gas LPG 3 kg di pengecer.

    Dikatakan David, kebijakan ini justru semakin menyulitkan masyarakat kecil yang bergantung pada gas subsidi tersebut.

    “Nyusahin rakyat aja model kerja main teropong begini,” ujar David di akun X @DavidWijaya82 (2/2/2025).

    Ia menyoroti dampak kebijakan ini yang menyebabkan kelangkaan LPG di berbagai daerah serta lonjakan harga di tingkat konsumen.

    “LPG udah hilang, harga melambung, kalian enteng bilang nanti ada evaluasi,” tandasnya.

    Untuk diketahui, kritik terhadap kebijakan ini juga datang dari berbagai kalangan, termasuk pedagang kecil dan rumah tangga yang kini kesulitan mendapatkan gas bersubsidi.

    Sementara itu, pemerintah menyatakan bahwa aturan ini bertujuan untuk memastikan distribusi gas 3 kg lebih tepat sasaran.

    Meski demikian, polemik mengenai efektivitas kebijakan ini masih terus bergulir, terutama terkait dampaknya terhadap masyarakat bawah.

    Sebelumnya diketahui, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi keluhan masyarakat terkait kebijakan larangan penjualan elpiji 3 kilogram di pengecer.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan tersebut jika menimbulkan masalah di masyarakat.

    “Kita terus mengevaluasi kalau ada keluhan-keluhan atau ada problem-problem di masyarakat. Terima kasih, sekarang juga oleh media sosial itu juga banyak,” ujar Prasetyo di Jakarta, Sabtu (1/2/2025).