Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Kecelakaan Beruntun Terus Berulang, Pemangkasan Anggaran Jangan Sampai Kurangi Upaya Pencegahan Kecelakaan

    Kecelakaan Beruntun Terus Berulang, Pemangkasan Anggaran Jangan Sampai Kurangi Upaya Pencegahan Kecelakaan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kecelakaan fatal pada transportasi darat belakangan banyak terjadi. Peristiwa umumnya terjadi di jalan Tol dan melibatkan kendaraan berat atau angkutan logistik.

    Terbaru, kecelakaan beruntun terjadi di Gerbang Tol (GT) Ciawi 2, Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa (4/2) malam sekitar pukul 23.30 WIB. 8 orang dinyatakan meninggal dunia dan 11 orang mengalami luka-luka akibat kecelakaan tersebut.

    Terus berulangnya kecelakaan yang melibatkan transportasi darat, Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai, pemerintah, bahkan Presiden Prabowo Subianto perlu segera turun tangan.

    “Sekarang, Indonesia berada dalam Darurat Keselamatan Transportasi. Perlu harmonisasi penegakan hukum,” kata Djoko dilansir dari JawaPos (grup FAJAR), Kamis (6/2/2025).

    Menurut Djoko, efisiensi ala Presiden Prabowo untuk memangkas anggaran Kementerian dan Lembaga jangan sampai mengurangi upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas yang banyak terjadi belakangan ini.

    “Pemotongan anggaran jangan membabi buta yang akhirnya malah sulit mengantisipasi masalah kecelakaan, karena untuk mencari data juga akhirnya terbatas. Anggaran program keselamatan di Kementerian Perhubungan jangan dikurangi apalagi dipangkas. Termasuk operasional KNKT tidak harus ikut dipangkas,” kata Djoko.

    WHO sendiri merekomendasi pendekatan Safer System, yaitu membangun seluruh elemen transportasi jalan sebagai sistem terpadu yang mengakomodasi kerentanan dan kealpaan pengguna jalan, sehingga kecelakaan lalu lintas tidak mengakibatkan cedera berat atau kematian.

  • Dekranasda Sulsel Ikut di INACRAFT 2025, Produk Unggulan Siap Ditampilkan

    Dekranasda Sulsel Ikut di INACRAFT 2025, Produk Unggulan Siap Ditampilkan

    “Pembinaan terus kami tingkatkan melalui berbagai pelatihan, pemasaran di tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Dengan metode ATM (Amati, Tiru, Modifikasi), para pengrajin dapat menghasilkan produk yang lebih inovatif dan berkelanjutan,” jelasnya.

    Untuk INACRAFT 2025 dibuka secara resmi pada 5 Februari 2025 dan dihadiri oleh Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional, Selfi Gibran Rakabuming, serta sejumlah pejabat tinggi, termasuk Duta Besar negara sahabat, para menteri dan wakil menteri, gubernur, serta Ketua Umum Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI).

    Dengan tema From Smart Village to Global Market, pameran ini menampilkan berbagai produk kerajinan tangan terbaik dari seluruh Nusantara dan memperkenalkan keindahan serta kekayaan budaya Yogyakarta sebagai ikon utama tahun ini.

    Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) ASEPHI, Dr. Muchsin Ridjan, SE., MM, menyatakan bahwa INACRAFT 2025 memiliki makna spesial karena menandai 25 tahun perjalanan pameran ini dalam mendukung industri kerajinan nasional.

    “Tahun ini menjadi momen spesial karena menandai 25 tahun perjalanan INACRAFT dalam mendukung industri kerajinan Indonesia,” ujarnya.

    INACRAFT 2025 diikuti oleh 1.061 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurahman, dalam sambutannya, menegaskan bahwa pameran ini tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga sebagai motor penggerak bagi UMKM Indonesia untuk naik kelas dan merambah pasar internasional.

    “Kita berharap forum seperti INACRAFT dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 8 persen, sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan,” katanya. (Erfyansyah/fajar)

  • Di Tengah Pemangkasan Anggaran, Okky Madasari Ungkap Potensi Penghematan dari Jabatan Wamen hingga Utusan Khusus

    Di Tengah Pemangkasan Anggaran, Okky Madasari Ungkap Potensi Penghematan dari Jabatan Wamen hingga Utusan Khusus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sastrawan sekaligus akademisi, Okky Madasari angkat suara terkait pemotongan anggaran di kementerian.

    Secara satire, ia menyebut sejumlah jabatan di pemerintahan. Berapa gaji untuk para pejabat itu.

    “Tolong ada yang bantu hitungkan kalau semua jabatan wamen, stafsus, utusan khusus presiden, badan-badan gak guna dihapus,” kata Okky dikutip dari unggahannya di X, Kamis (6/2/2025).

    Jika itu bisa dihitung, kata Okky, maka ada potensi penghematan anggaran.

    “Berapa anggaran yang bisa dihemat,” ujar Okky.

    Diketahui, saat ini ada pemotongan anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Beleid itu mengamanatkan penghematan belanja APBN 2025 senilai Rp306,69 triliun.

    “Efisiensi anggaran itu tidak ke program, tapi ke belanja di masing-masing kementerian/lembaga (K/L),” kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta Pusat, Kamis (30/1).

    Presiden Prabowo mengincar dua titik utama efisiensi belanja APBN. Pertama, belanja K/L di Kabinet Merah Putih yang harus dihemat Rp256,1 triliun. Kedua, dana transfer ke daerah (TKD).

    Mulanya, pemerintah bakal menyalurkan uang ke pemerintah daerah sebesar Rp50,59 triliun.
    (Arya/Fajar)

  • Sengketa Pilkada 2024, 40 Perkara Lanjut ke Sidang Pembuktian di MK, Ini Daftar Lengkapnya…

    Sengketa Pilkada 2024, 40 Perkara Lanjut ke Sidang Pembuktian di MK, Ini Daftar Lengkapnya…

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi telah mengucapkan putusan gugur atau tidaknya (dismissal) perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) pada Selasa (4/2) dan Rabu (5/2) yang menghasilkan 40 perkara berlanjut ke tahap sidang pembuktian dan 270 perkara lainnya kandas.

    Sebanyak 270 perkara yang berakhir kandas tersebut terdiri dari 227 perkara diputuskan tidak dapat diterima, 29 perkara ditetapkan ditarik kembali, delapan perkara ditetapkan gugur, dan enam perkara ditetapkan bukan kewenangan Mahkamah.

    Amar putusan tidak dapat diterima lantaran pemohon maupun permohonannya tidak memenuhi syarat formil. Sebagian besar perkara yang tidak dapat diterima itu karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

    Amar ketetapan ditarik kembali merupakan tindak lanjut dari permohonan penarikan kembali yang diajukan pemohon pada kesempatan sebelumnya. Adapun, amar ketetapan gugur karena pemohon maupun kuasa hukumnya tidak hadir pada sidang perdana tanpa alasan yang sah.

    Sementara itu, amar ketetapan tidak berwenang karena permohonan pemohon ternyata bukan kewenangan MK. Seharusnya, objek yang dipersengketakan ialah ketetapan KPU terkait hasil pilkada, tetapi para pemohon di antaranya justru menggugat berita acara.

    Lebih lanjut, total 40 perkara yang masih bersengketa di MK dan akan disidangkan dalam tahap pembuktian terdiri dari tiga perkara sengketa gubernur, tiga perkara sengketa wali kota, dan 34 perkara sengketa bupati.

    Sidang tahap pembuktian dijadwalkan pada pada 7–17 Februari 2025. Seluruh perkara yang berlanjut itu nantinya akan diputus pada 24 Februari 2025. Berikut daftar lengkap perkara sengketa Pilkada 2024 yang masih bergulir di MK:

  • Ketua Komisi II DPR RI Ungkap Ada 23 Titik Kaveling Laut di Indonesia, Termasuk Sulsel

    Ketua Komisi II DPR RI Ungkap Ada 23 Titik Kaveling Laut di Indonesia, Termasuk Sulsel

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mengungkap ada 23 Titik kaveling laut di Indonesia. Bukan hanya di Tangerang, Bekasi, dan Sidoarjo.

    Itu diungkapkan saat Kuliah Umum di Gedung Rektorat Unhas, Jalan Perintis Kemerdekaan 2, Makassar. Pada Kamis 6 Februari 2025.

    “Yang terkenal di Tangerang, yang kita kenal dengan pagar laut itu. Kedua di daerah Bekasi, sebetulnya lebih luas dari Tan GR Tangerang. Ketiga dj Sidoarjo, yang luasannya lebih luas dari Tangerang,” kata Rifqi.

    Padahal, kata dia, hal tersebut tidak hanya terjadi di tiga tempat itu. Namun yang menyeruak di publik hanya tiga titik.

    “Salah satu isu yang jadi perhatian publik adalah, ketika beberapa daerah di Indonesia lautnya didapatkan sertifikat hak guna bangunan, di sebagian tempat ada sertifikat hak milik. Yang menyeruak di publik hanya tiga titik,” terangnya.

    Ia mengungkapkan, selain tiga yang ia sebutkan. Ada 20 titik lain, salah satunya di Sulawesi Selatan (Sulsel).

    “Komisi II DPR RI sebenarnya punya data, ada 23 titik yang sama. Jadi tiga itu, masih ada 20 yang lain. Terutama di Sulsel,” ucapnya.

    Persoalan tersebut, menurutnya perlu dikaji. Terutama oleh universitas.

    “Kita perlu meneliti bentuk perundang-undangan yang mengatur tata ruang di Indonesia,” imbuhnya.

    Pada dasarnya, ia mengatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) bisa saja diterbitkan di laut pada zona tertentu.

    “Yang sebetulnya, pemberian SHGB dan SHM pada zona tertentu di lautan, jarak tertentu di lautan. Sepanjang dia ditetapkan sebagai private properti, itu bis la diterbitkan alas hak,” pungkasnya.

  • Dorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, BRI Terapkan Strategi Pengelolaan Segmen Nasabah Berbasis Piramida

    Dorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, BRI Terapkan Strategi Pengelolaan Segmen Nasabah Berbasis Piramida

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) kembali menunjukkan perannya sebagai pilar utama perbankan nasional dengan mempertegas komitmen dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Dengan fokus kuat pada pengembangan UMKM, serta didukung jaringan luas dan inovasi berkelanjutan, BRI terus menjadi mitra strategis dalam memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di kancah global. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BRI Sunarso pada diskusi eksklusif di kanal YouTube Hermanto Tanoko bertajuk “BBRI Pilar Utama Perbankan Nasional: Peluang Besar di 2025”.

    Sunarso mengungkapkan bahwa BRI telah mengimplementasikan strategi pengelolaan segmen nasabah berbasis piramida. Pada dasar piramida, terdapat segmen mikro dan ultra mikro yang mencakup mayoritas nasabah BRI. Segmen ini menjadi fokus utama untuk berbagai program inklusif yang bertujuan meningkatkan kapasitas usaha, akses pembiayaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

    “BRI secara konsisten mengarahkan sumber daya untuk mendukung segmen mikro dan ultra mikro melalui inovasi layanan keuangan, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan usaha. Ini sejalan dengan misi kami untuk memperkuat perekonomian masyarakat,” ujarnya.

    Di lapisan tengah piramida, segmen menengah menawarkan potensi pertumbuhan yang lebih stabil dan menjadi salah satu fokus utama BRI dalam menjaga keseimbangan portofolio kredit. Sedangkan pada puncak piramida, BRI melayani segmen korporasi besar yang, meski jumlah nasabahnya lebih kecil, memiliki nilai kredit signifikan yang mendukung pembangunan nasional.

  • Danny Pomanto Belum Menyerah Meski MK Kubur Mimpinya Jadi Gubernur Sulsel

    Danny Pomanto Belum Menyerah Meski MK Kubur Mimpinya Jadi Gubernur Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengubur mimpinya menjadi gubernur Sulawesi Selatan Mohammas Ramdhan Pomanto belum menyerah. Ia menyiapkan langkah hukum yang mengejutkan.

    Danny Pomanto berencana melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel ke berbagai lembaga negara.

    Laporan tersebut akan dilayangkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Mabes Polri.

    “Tim hukum kami mendesak untuk melaporkan KPU ke APH. Kami akan laporkan KPU Sulsel ke DKPP, KPK, dan Mabes Polri. Bukti sudah kami rampungkan,” ujar Danny kepada awak media, kemarin.

    Dikatakan Danny, desakan untuk melaporkan KPU datang dari tim hukum serta relawan yang merasa ada ketidakberesan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Sulsel.

    Ia menegaskan bahwa KPU seharusnya bersikap netral sebagai penyelenggara pemilu, namun justru diduga terlibat dalam proses yang tidak sesuai aturan.

    “Ada banyak pelanggaran selama Pilkada 2024 di Sulsel. Ini menunjukkan KPU tidak profesional. Ini juga alasan kami melaporkan KPU ke DKPP,” jelasnya.

    Laporan ke DKPP disebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

    Namun, Danny tidak secara spesifik mengungkapkan detail pelanggaran yang menjadi dasar laporan ke KPK dan Mabes Polri.

    “Terkait langkah kami melaporkan KPU ke KPK dan Mabes Polri, itu terkait dugaan pelanggaran yang kami temukan, terutama soal biaya besar dalam Pilkada 2024,” tambahnya.

  • Ferdinand Hutahaean Sebut Kebijakan Bahlil Bukan Pengalihan Tapi Kecerobohan: Semua Menteri Prabowo Penuh Masalah

    Ferdinand Hutahaean Sebut Kebijakan Bahlil Bukan Pengalihan Tapi Kecerobohan: Semua Menteri Prabowo Penuh Masalah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Spekulasi mengenai isu pagar laut bersertifikat sengaja ditutupi oleh aturan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan melarang pengecer jual elpiji 3 kilogram mendadak jadi perbincangan.

    Bagaimana tidak, Bahlil dikenal sebagai orang dekat Presiden ke-7, Jokowi, yang disebut-sebut sebagai sosok yang mempermudah segala urusan di PIK 2.

    Namun, pandangan lain datang dari Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, ia justru tidak melihat adanya kemungkinan tersebut.

    “Saya tidak melihat bahwa ini adalah sebuah rekayasa untuk menutupi pagar laut. Sama sekali tidak,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Kamis (6/2/2025).

    Dikatakan Ferdinand, kebijakan mendadak Bahlil itu merupakan sebuah kecerobohan yang menggambarkan tentang tidak pekanya pemerintah terhadap kebutuhan rakyat.

    “Saya melihat ini memang betul-betul sebuah kecerobohan, kesoktahuan pemerintah terhadap rakyatnya, murni sebagai bagian dari kekacauan pemerintahan pak Prabowo,” cetusnya.

    Tambahnya, sejak awal pemerintahan Prabowo telah diselimuti berbagai masalah di kabinetnya.

    “Semua Menterinya penuh masalah. Dan, banyak sekali hal-hal yang dibatalkan setelah ramai di tengah publik,” sebutnya.

    Dibeberkan Ferdinand, mulai dari PPN, pagar laut, hingga teranyar mengenai elpiji 3 kilogram yang telah menelan dua korban jiwa.

    “Kabinet ini menjadi seperti sebuah kabinet kompromi politik yang tidak ada komando. Tapi karena Presiden punya kewenangan secara konstitusional, maka dia hanya bisa membatalkan apa yang tidak sejalan dengan hati dan pikirannya,” imbuhnya.

  • Kasus Elpiji 3 Kg, Hendri Satrio Soroti Masalah Komunikasi Publik di Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Kasus Elpiji 3 Kg, Hendri Satrio Soroti Masalah Komunikasi Publik di Pemerintahan Prabowo-Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, menilai tren positif dalam survei kepuasan publik terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus diiringi dengan komunikasi yang lebih baik di internal pemerintah.

    Menurutnya, beberapa kebijakan yang menuai kontroversi, seperti larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram yang kemudian dibatalkan, seharusnya bisa dihindari jika komunikasi pemerintah dengan masyarakat lebih terstruktur dan efektif.

    “Tidak terlihat perubahan signifikan. Keputusan-keputusan meninggalkan kontroversi. Ada masalah komunikasi yang besar sekali di pemerintah Pak Prabowo dengan rakyat,” kata Hendri Satrio dalam acara perilisan survei di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Hendri menekankan bahwa ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap pemerintahan ini bukan hanya disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang dianggap kurang berpihak, tetapi juga karena sikap dan perilaku beberapa menteri serta pejabat di lingkaran pemerintahan yang kurang peka terhadap respons publik. Ia mencontohkan kebijakan terkait distribusi LPG 3 kilogram yang sebelumnya menuai polemik hingga akhirnya diperbaiki.

    “Contohnya gas elpiji, kalau komunikasi pemerintah dengan pengecer, agen, dan rakyat itu bagus, tentu tidak akan terjadi antrean panjang yang akhirnya menimbulkan korban jiwa,” ujarnya.

    Sementara itu, dalam survei yang dirilis oleh KedaiKOPI, sebanyak 72,5 persen responden menyatakan puas dengan kinerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara 27,5 persen lainnya menyatakan tidak puas.

  • Ferdinand Sebut Kabinet Seperti Kompromi Kerja di Era Prabowo: Seolah Presiden Tak Bisa Kendalikan Jajaran

    Ferdinand Sebut Kabinet Seperti Kompromi Kerja di Era Prabowo: Seolah Presiden Tak Bisa Kendalikan Jajaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Kader Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyentil pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, di era Prabowo, kabinet Merah Putih jadi seperti kompromi kerja yang tak punya komando

    “Di jaman Prabowo, kabinet jadi seperti kompromi kerja yang tak punya komando tapi hanya punya kekuasaan tertinggi” kata Ferdinand dalam akun X, pribadinya, Kamis, (6/2/2025).

    Dia mengungkit soal pembatalan PPN 12 persen. Dimana sebelumnya banyak ditolak hingga Prabowo mengumumkan bahwa hanya akan berlaku bagi barang dan jasa mewah.

    Kemudian polemik pagar laut yang masih menjadi perbincangan publik hingga saat ini.

    Meski sudah dalam tahap pembongkaran, tapi tak sedikit yang pesimis dengan keberadaan pagar laut tersebut.

    Teranyar terkait kisruh penjualan LPG 3 kilogram yang dikeluarkan Menteri ESDM lalu dibatalkan Prabowo Subianto.

    “Pembatalan PPN, Kisruh Pagar Laut dan Pembatalan LPG 3 kg adalah fakta menyedihkan seolah Presiden tak bisa kendalikan jajaran tapi bisa batalkan keputusan menteri,” tandasnya. (*)