Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Golkar dan Gerindra Retak di Kabinet Prabowo-Gibran?

    Golkar dan Gerindra Retak di Kabinet Prabowo-Gibran?

    Lebih lanjut, Jhon juga mengaitkan kemungkinan adanya campur tangan pihak lain dalam dinamika kabinet, termasuk peran Jokowi dari Istana Solo.

    “Apa mungkin atas perintah Jokowi dari Istana Solo seperti analisa yang populer saat ini?” tanya Jhon.

    Ia menegaskan bahwa kekuatan Partai Golkar dalam kabinet tak bisa diremehkan.

    Bahkan, kata dia, posisi Bahlil sebagai Menteri ESDM bukan karena telunjuk Prabowo, melainkan karena pengaruh Golkar.

    “Maka, jabatan ESDM untuk Bahlil itu bukan karena telunjuk Prabowo, tapi karena telunjuk Bahlil,” terangnya.

    Tidak lupa, Jhon mempertanyakan adakah keberanian Prabowo untuk mencopot Bahlil dari jabatannya.

    Ia yakin Prabowo tidak akan berani melakukannya karena Bahlil memegang banyak informasi penting terkait Pilpres 2024.

    “Lalu, beranikah Prabowo memecat Bahlil? Saya yakin 99 persen tidak akan berani karena semua aib Prabowo di Pilpres 2024 dipegang oleh Bahlil,” pungkasnya.

    Terpisah, Elite Partai Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, peringatan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada para menterinya bukan sekadar wacana.

    Dahnil menegaskan bahwa itu merupakan bentuk ketegasan dalam menjalankan pemerintahan.

    Dikatakan Dahnil, beberapa peringatan yang sebelumnya hanya bersifat internal kini mulai disampaikan secara terbuka kepada publik.

    “Beberapa peringatan Pak Prabowo terkait yang disampaikan di ruang publik, tadinya adalah konsumsi terbatas,” ujar Dahnil di akun X pribadinya, @dahnilanzar, Jumat (7/2/2025).

    Karena dirasa bahwa publik harus mengetahuinya, maka ketegasan Prabowo dalam menjalankan roda kepemimpinannya diperlihatkan.

  • Presiden Prabowo Beri Ultimatum ke Pejabat Negara, Kader Partai Demokrat: Mari Kita Dukung

    Presiden Prabowo Beri Ultimatum ke Pejabat Negara, Kader Partai Demokrat: Mari Kita Dukung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI, Prabowo Subianto, memberikan ultimatum kepada seluruh aparat penegak hukum dan institusi negara.

    Ultimatum tersebut meminta agar para pejabat negara membersihkan dirinya masing-masing dari tindak pidana korupsi.

    Ini dilakukan Presiden Prabowo agar bisa menyukseskan program-program pemerintah.

    Prabowo memperingatkan bahwa ia bakal menindak aparat yang menghalang-halangi kebijakan yang disiapkan pemerintah untuk membantu rakyat Indonesia.

    Terkait hal ini, Kader Partai Demokrat, Benny K Harman menyambut baik pernyataan dari orang nomor satu Indonesia itu

    Ia menyebut ini sebagai langkah yang baik agar kedepannya Pemerintahan di Indonesia bisa bersih.

    “Luar biasa pernyataan dan penegasan Bpk Presiden Prabowo,” tulis Benny dicuitan akun X pribadinya dikutip Jumat (7/2/2025).

    “Kepada para pejabat negara diminta utk segera bersihkan diri sebelum dibersihkan,” tuturnya.

    Benny pun dengan tegas mendukung langkah dan ultimatum yang diberikan oleh Presiden Prabowo agar ke depannya cita-cita Indonesia bisa tercapai.

    “Mari kita dukung Presiden Prabowo agar cita-cita Indonesia Raya terwujud. Medeka! #RakyatMonitor#,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Reshuffle Kabinet di Depan Mata? Golkar dan Gerindra Beda Sikap

    Reshuffle Kabinet di Depan Mata? Golkar dan Gerindra Beda Sikap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menegaskan komitmennya untuk menindak tegas menteri yang dinilai tidak bekerja demi kepentingan rakyat. 

    Ancaman ini menuai respons berbeda dari dua partai koalisinya, Golkar dan Gerindra, yang masing-masing memiliki pandangan tersendiri terkait kebijakan tersebut.  

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. 

    Ia menyatakan bahwa hanya Presiden yang memiliki kewenangan untuk menentukan dan mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan perombakan kabinet. Menurutnya, banyak kader Golkar termasuk Ketum Bahlil Lahadalia berada di Kabinet Merah Putih.

    “Ketum itu adalah kader terbaik partai. Makanya karena dia terbaik, dipilih jadi ketua umum,” kata Doli

    Selain itu, Doli menyebut bahwa reshuffle kabinet adalah kewenangan mutlak Presiden, dan partai politik koalisi pemerintah tidak bisa menekan atau memberikan desakan apapun terkait hal tersebut

    “Masing-masing partai tentu memberikan kader terbaiknya, apalagi Golkar. Kami punya delapan kader terbaik, termasuk Ketua Umum kami,” ujar Doli.

    Di sisi lain, Partai Gerindra, yang dipimpin langsung oleh Prabowo, lebih menekankan pentingnya kerja keras dan kesungguhan para menteri dalam mendukung kebijakan presiden. 

    Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Gerindra, menegaskan bahwa terdapat setidaknya satu menteri yang dianggap kurang mendukung agenda presiden.

    “Kita harus siap dengan kemungkinan adanya pergantian menteri yang tidak mampu mendukung agenda presiden secara konsisten,” ujar Sufmi Dasco.

  • Kisruh Gas LPG Dijadikan Candaan, Azzam Mujahid Izzulhaq Tulis Surat Terbuka untuk Komeng

    Kisruh Gas LPG Dijadikan Candaan, Azzam Mujahid Izzulhaq Tulis Surat Terbuka untuk Komeng

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Founder Awak Media Indonesia (AMI) Group, Azzam Mujahid Izzulhaq menulis surat terbuka untuk Anggota DPD RI Alfiansyah Bustami Komeng buntut dari pernyataannya merespon kelangkan gas LPG 3 Kg.

    Diketahui, pelawak yang populer disapa Komeng itu melontarkan candaan saat dimintai pendapat tentant kisruh kebijakan distribusi gas LPG 3 kg yang meresahkan masyarakat.

    “Ya, kalau gas harus dibatasi, kalau enggak dibatasi ngebut terus,” kata Komeng di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Komeng menilai, polemik regulasi gas elpiji 3 Kg yang meresahkan masyarakat telah berakhir, setelah Presiden Prabowo kembali mengizinkan pengecer untuk menjual gas elpiji 3 kg.

    “Biasalah, kalau ada penyesuaian kan ada dinamika-dinamika kecil. Tapi kan semuanya udah baik lagi,” ucapnya.

    Azzam Mujahid Izzulhaq mengingatkan bahwa saat ini Komeng adalah seorang wakil rakyat yang mengemban amanah menyuarakan aspirasi masyarakat bukan hanya sekedar pelawak.

    Berikut ini adalah surat terbuka yang diunggah Azzam Mujahid Izzulhaq melalui akun X pribadinya, dilansir pada Jumat (7/2/2025).

    Surat Terbuka untuk Saudara Alfiansyah Bustami Komeng, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Jawa Barat.

    Assalamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ,

    Semoga saudara Alfiansyah Bustami Komeng selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam menjalankan tugas sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

    Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan komitmen Anda dalam mengemban amanah rakyat, khususnya bagi masyarakat Jawa Barat.

  • Buntut Elpiji 3 Kg, Kabinet Ricuh, Golkar Vs Gerindra Saling Sikut?

    Buntut Elpiji 3 Kg, Kabinet Ricuh, Golkar Vs Gerindra Saling Sikut?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar dan Partai Gerindra disebut saling sikut. Isu itu mencuat setelah ribut-ribut gas elpiji 3 kilogram (Kg).

    “Kabinet ricuh, Golkar vs Gerindra saling sikut?” kata Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus dikutip dari unggahannya di X, Jumat (7/2/2025).

    Jhon mengatakan, kabinet Prabowo baru jalan tiga bulan. Tapi persoalan internalnya sudah segunung.

    “Masalah internal Kabinet Prabowo Gibran sudah segunung. Prabowo terlihat mulai tidak berdaya mengontrol menteri-menterinya,” ujar Jhon.

    Persoalan Golkar dan Gerindra, kata Jhon bermula saat Gerindra menyebut kebijakan Ketua Umum Golkar, yang menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) disebut tidak berkoordinasi dengan Prabowo oleh Gerindra.

    Hal itu diungkapkan Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco. Namun hal tersebut dibantah sejumlah kader Golkar.

    “Golkar ga kuat juga jadi babu, akhirnya mulai berani membantah Prabowo dan Gerindra,” ucap Jhon.

    Seharusnya, ia mengatakan kasus LPG 3 Kg sudah selesai begitu perintah ke Bahlil diberikan untuk membatalkan kebijakan larangan LPG 3 dijual di pengecer.

    “Ternyata masalah tidak selesai disana. Bagi Golkar, perintah Prabowo seolah-olah merendahkan Ketum Bahlul…(eh maaf lagi-lagi salah ucap) Bahlil maksud saya,” imbuhnya.

    Sementara kader Golkar, tak mau pemimpinnya disalahkan. Sekalipun yang dilawan adalah orang nomor satu di Indonesia.

    “Anak buah jelas tidak mau ketum partainya jadi kambing hitam, sekalipun lawannya Prabowo. Marwahnya harus dijaga, harga diri partai harus diperjuangkan,” ujarnya.

  • Presiden Prabowo Tak Berani Copot Bahlil? Alasannya Sederhana versi Ferdinand Hutahaean

    Presiden Prabowo Tak Berani Copot Bahlil? Alasannya Sederhana versi Ferdinand Hutahaean

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut tak akan berani mencopot Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM.

    Hal itu kata dia selama Bahlil masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

    “Presiden tidak mungkin berani mencopot Bahlil sepanjang Bahlil masih sebagai Ketua Umum Golkar,” kata Ferdinand dalam akun X, pribadinya, Jumat, (7/2/2025).

    Ferdinand juga menyatakan bahwa Bahlil bukan pilihan presiden tapi pilihan Ketua Umum Partai Golkar yang juga dijabat Bahlil.

    Golkar merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), pendukung Prabowo – Gibran saat Pilpres 2024.

    “Menteri dari Partai Koalisi itu bukan pilihan Presiden tapi pilihan Ketua Umum,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Bahlil akhir-akhir ini menjadi sorotan usai kebijakannya soal LPG 3 Kg menuai kontroversi.

    Bahlil meniadakan pengecer LPG 3 Kg yang mulai berlaku 1 Februari 2025 lalu. Namun karena banyak yang menolak, Presiden Prabowo lalu mencabut kebijakan itu.

    Bahkan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco menyebut kebijakan tersebut bukan dari Presiden Jokowi.

    Hal ini pun membuat publik menduga ada miskomunikasi antara Presiden dengan menteri. Nama Bahlil pun kini terseret dalam deretan menteri yang disebut terancam di reshuffle. (*)

  • Sinyal Prabowo “Reshuffle” Kabinet, Mensos Gus Ipul: Selalu Diingatkan untuk Melampaui Pemerintahan Sebelumnya

    Sinyal Prabowo “Reshuffle” Kabinet, Mensos Gus Ipul: Selalu Diingatkan untuk Melampaui Pemerintahan Sebelumnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sinyal reshuffle kabinet kian kuat di tengah banyaknya menteri kontroversial. Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih menganggap sinyal prabowo untuk menyingkirkan menteri yang tidak seirama sebagai peringatan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menyingkirkan semua yang tidak mau bekerja untuk rakyat. “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” kata Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.

    “Mau lebih jelas lagi? Ha ha ha,” katanya lagi seraya tertawa.

    Menanggapi sinyal tersebut, Menteri Sosial (Mensos) Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menilai sinyal r]perombakan kabinet dari Presiden Prabowo Subianto bentuk peringatan kepada para menteri untuk konsisten menjalankan tugas-tugasnya.

    “Presiden Prabowo sering sekali mengingatkan para pembantunya untuk istiqomah, konsisten terhadap visi misi, cita-cita, serta arahan presiden. Seringkali disampaikan. Lisannya jelas, arahan tertulisnya juga jelas,” tuturnya.

    Menurut Gus Ipul, Presiden Prabowo untuk kesekian kalinya mengingatkan kepada para menteri dan semua pembantunya supaya konsisten.

    “Presiden selalu mengingatkan agar satu barisan dalam rangka melaksanakan program-program untuk melampaui target sebelumnya, pemerintahan sebelumnya,” tuturnya.

    Lantas, apakah Prabowo akan segera merombak kabinet dengan mengganti sejumlah menteri yang dianggap tidak seirama? Gus Ipul mengaku belum tahu.

    “Saya tidak memaknai dan saya tidak sejauh itu memaknai. Tapi saya anggap ini peringatan bagi siapapun yang membantu presiden di posisi manapun. Tidak hanya para menteri di kabinet. Mungkin juga di bawah,” tuturnya.

  • Buntut Elpiji 3 Kg, Kabinet Ricuh, Golkar Vs Gerindra Saling Sikut?

    Isu Reshuffle Kabinet Prabowo Mencuat, Denny Siregar: Degdegan Nih, Terutama yang Titipan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pegiat media sosial Denny Siregar menyoroti pernyataan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, yang menyebut ada menteri dalam peninggalan Jokowi yang kurang seirama dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, @dennysiregar, ia menyinggung para menteri yang disebutnya “titipan” dan kini berada dalam posisi tertekan.

    “Pada deg-degan nih, terutama yang titipan. Yang tiba-tiba sering muncul di publik nunggangi isu pasti termasuk yang paling panik,” ujar Denny (6/2/2025).

    Lanjut Denny, para Menteri yang tidak lagi wara-wiri di depan awak media disinyalir telah pasrah apapun keputusan nantinya.

    “Yang tiba-tiba hilang dari pemberitaan, udah pasrah diganti,” tukasnya.

    Pernyataan Denny ini merespons pernyataan Dasco yang sebelumnya menyatakan bahwa ada sejumlah menteri yang tidak sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo.

    Meski tidak menyebut nama, spekulasi pun bermunculan terkait siapa saja yang dimaksud.

    Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana menyingkirkan menteri yang tidak benar-benar bekerja untuk rakyat, tampaknya bukan tanpa alasan.

    Pasalnya, Prabowo Subianto mulai mencium menteri yang bekerja tidak sesuai dengan keinginan atau arahan presiden.

    Dasco yang juga Wakil Ketua DPR itu mengaku mendengar kabar ada menteri di Kabinet Merah Putih yang tidak seirama dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Meskipun demikian, Dasco mengaku belum mengetahui identitas menteri yang tidak sejalan dengan Prabowo. “Nanti kita akan lihat seperti apa,” kata Dasco.

  • Sebut Belum ada Kepastian Terkait THR dan Gaji ke-13, Menpan-RB Diminta Beri Kejelasan

    Sebut Belum ada Kepastian Terkait THR dan Gaji ke-13, Menpan-RB Diminta Beri Kejelasan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Salah satu akademisi, Ardianto Satriawan menyoroti pernyataan dari Menteri PANRB, Rini Widiyanti.

    Hal ini berkaitan dengan rencana Pemerintah untuk menghapuskan THR dan gaji ke-13 untuk PNS.

    Rumor THR, gaji 13 dan 14 bakal dihapuskan oleh pemerintah pada tahun 2025 telah meresahkan banyak pihak.

    Dalam penyataan itu, Menteri Rini Widiyanti menyebut belum ada keputusan terkait rencana Pemerintah untuk menghapuskan THR dan gaji ke-13 untuk PNS.

    Pernyataan inilah yang kemudian di tangaapi oleh Ardianto Satriawan yang menyebut sang Menteri tidak berani menolak mentah-mentah kabar ini

    “Gak berani nolak mentah-mentah rumor yang beredar Bu?,” tulis cuitannya di akun X pribadinya dikutip Jumat (7/2/2025).

    Ia bahkan mengutip pernyataan dari Rini Widiyanti yang menyebut belum ada keputusan resmi.

    “Belum ada keputusan resmi” berarti masih dipertimbangkan kan?,” tuturnya.

    Lanjut, pria yang berprofesi sebagai dosen ini juga meminta kepastian dan ketegasan terkait THR dan gaji ke-13 ini.

    “Kalau tidak ada pertimbangan buat menghilangnya kan tinggal bilang, “Enggak kok, aman THR dan gaji ke-13-nya.” Tutupnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Adian Napitupulu Sentil Prabowo: Apakah Tindakannya Setegas Omongannya?

    Adian Napitupulu Sentil Prabowo: Apakah Tindakannya Setegas Omongannya?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan kepada jajarannya di Kabinet Merah Putih, para pejabat negara dan aparat pemerintah yang tidak mau mengikuti arah kebijakan pemerintahannya yang pro-rakyat maka akan ditindaki. Presiden menyatakan bahwa ia telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada seluruh jajarannya.

    “100 hari pertama ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, tuntutan rakyat pemerintahan yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,” tegas Presiden Prabowo dalam sambutannya saat menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, pada Rabu, 5 Februari 2025.

    Seruan Presiden Prabowo ini kemudian memunculkan rumor bahwa akan ada reshuffle atau kocok ulang menteri dalam waktu dekat.

    Menanggapi peringatan keras tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Adian Napitupulu menantang Prabowo membuktikan ucapannya agar tidak terkesan hanya omong-omong.
     
    “Omongannya sudah tegas, tinggal tindakannya apakah setegas omonganya? Kita lihat dalam proses ke depan,” ucap Adian di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025). 
     
    Adian mengatakan masyarakat juga bisa menilai mana menteri yang kebijakannya merugikan rakyat dan menciptakan kegaduhan. 

    “Yang akan menjawab apakah itu hanya omong-omong saja atau bukan. Ya proses waktu,” tuturnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekadnya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan.