Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Danny, Appi, dan Aliyah Saling Rangkul: Politik Ibarat Panggung, Semua Orang Menonton Kita

    Danny, Appi, dan Aliyah Saling Rangkul: Politik Ibarat Panggung, Semua Orang Menonton Kita

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, merangkul Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, di gedung DPRD Makassar, Sabtu (8/2/2025).

    Itu setelah dua rapat Paripurna DPRD Kota Makassar terlaksana. Pertama Pengumuman Akhir Masa Jabatan Wali Kota Makassar Periode 2021-2025. Kemudian Paripurna Pengumuman Hasil Penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Masa Kabatan Tahun 2025-2030 siang tadi.

    Ketiga tokoh politik itu hadir di kesempatan tersebut. Setelah paripurna, ketiganya mulanya bersalam-salaman dengan hadirin.

    Beberapa waktu berselang, Danny, Munafri Arifuddin atau Appi, dan Aliyah bertatap muka di sela-sela hadirin. Mereka lalu saling bersalaman, kemudian merangkul satu sama lain.

    Saat itu, para jurnalis dan hadirin memotret momen tersebut. Ketiganya tampak sumringah.

    Danny, dalam sambutannya di paripurna itu mengucap selamat kepada keduanya. 

    “Selamat kepada Bapak Haji Munafri Arifuddin dan Hajjah Aliyah Mustika Ilham sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih,” kata Danny.

    Wali Kota Makassar dua periode itu mengajak seluruh pihak. Agar mendoakan keduanya sebagai wali kota dan wakil kota terpilih.

    “Mari kita doakan beliau agar jauh lebih baik dari apa yang kita kerjakan hari ini,” ucapnya.

    Danny mengungkapkan, politik adalah panggung terbuka. Masyarakat dari lokal hingga internasional menyaksikannya.

    “Politik ibarat panggung, semua orang menonton kita,” imbuhnya.

    Dengan diumumkannya pemberhentian Danny Pomanto sebagai wali kota. Kemudian diumumkannya Appi sebagai wali kota, masa jabatan Danny akan berakhir otomatis pada 20 Februari 2025.

  • Kokohkan Struktur Partai, NasDem Sulsel Gelar Bimtek dan Pendidikan Politik

    Kokohkan Struktur Partai, NasDem Sulsel Gelar Bimtek dan Pendidikan Politik

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Partai Nasdem terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat struktur internal partai dengan menggelar bimbingan teknis (bimtek) dan pendidikan politik bagi para pengurus dan kader di tingkat wilayah dan daerah.

    Kegiatan ini bertujuan untuk mengokohkan pemahaman kader terhadap ideologi, nilai-nilai perjuangan, serta strategi politik Partai NasDem dalam menghadapi dinamika perpolitikan nasional dan daerah.

    Bimtek ini digelar oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sulawesi Selatan yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, selama tiga hari, 7-9 Februari 2025.

    Tidak hanya diikuti oleh jajaran pengurus DPW, kegiatan ini juga dihadiri oleh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

    Legislator Fraksi NasDem DPRD Kota Makassar, Andi Odhika Cakra Satriawan yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menegaskan bahwa bimtek ini menjadi momentum penting untuk mengonsolidasikan seluruh kader Partai NasDem di Sulawesi Selatan.

    “Kegiatan ini bukan sekadar bimtek biasa, tetapi menjadi ajang konsolidasi bagi seluruh kader untuk memperkuat barisan dalam menghadapi tantangan politik ke depan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap visi, misi, dan ideologi partai, para kader dapat semakin solid dan siap dalam menjalankan tugas-tugas kepartaian,” ujarnya.

    Menurut Odhika, pendidikan politik yang diberikan dalam bimtek ini juga bertujuan untuk menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi kepada para kader.

  • Hasto Ajukan Praperadilan, Pengacara: KPK Diduga Bangun Tuduhan Berdasarkan Imajinasi

    Hasto Ajukan Praperadilan, Pengacara: KPK Diduga Bangun Tuduhan Berdasarkan Imajinasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penasehat hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis menduga adanya pelanggaran hukum oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penetapan tersangka kliennya.

    “Dugaan itu sesuai pada fakta persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (7/2), yang menghadirkan dua saksi, yakni mantan narapidana kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina dan staf Hasto, Kusnadi,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Todung menjelaskan dalam pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut, terdapat tekanan agar para saksi menyebut nama Hasto. Bahkan, lanjut dia, Agustiani mengatakan sempat dijanjikan sejumlah uang sebelum pemeriksaan berjalan agar nama Hasto disebut terlibat dalam perkara ini.

    “Dengan demikian, jawaban KPK dan fakta persidangan kemarin semakin terang benderang terungkap sejumlah pelanggaran hukum yang dilakukan KPK dalam menetapkan status tersangka Hasto,” kata Todung.

    Dirinya juga berpendapat adanya tindakan “daur ulang” bukti lama yang sudah tidak relevan dan membangun cerita berdasarkan imajinasi bukan berdasarkan bukti dalam kasus itu.

    Ia pun mencontohkan tindakan “daur ulang” yang dilakukan oleh pihak KPK, yakni meneruskan cerita dengan menguraikan seolah-olah Hasto mempersilakan dan menyanggupi untuk menalangi dana operasional ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan rangkaian cerita lainnya.

    Cerita dan konstruksi perkara versi KPK tersebut, diungkapkan ia, telah diuji di persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan hasilnya telah dituangkan pada putusan dengan terdakwa Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, dan Saeful Bahri.

  • Masa Jabatan Danny Pomanto Berakhir 20 Februari 2025, Appi Jabat Walkot Makassar hingga 2030

    Masa Jabatan Danny Pomanto Berakhir 20 Februari 2025, Appi Jabat Walkot Makassar hingga 2030

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Masa jabatan Danny Pomanto sebagai Wali Kota Makassar akan berakhir per 20 Februari 2025. Bakal diganti Wali Kota terpilih Munafri Arifuddin.

    Itu diterapkan melalui Paripurna DPRD Kota Makassar tentang Pengumuman Akhir Masa Jabatan Wali Kota Makassar Periode 2021-2025.

    Diikuti Paripurna Pengumuman Hasil Penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Masa Kabatan Tahun 2025-2030.

    Digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar. Pada Sabtu, 8 Februari 2025.

    Di dalam rapat tersebut, disebut Munafri Arifuddin atau Appi sebagai wali Kota Makassar. Kemudian Aliyah Mustika Ilham sebagai wakil.

    “Satu, Munafri Arifuddin sebagai Wali Kota Makassar. Dua, Aliyah Mustika Ilham sebagai Wakil Wali Kota Makassar, kata Sekretaris Dewan DPRD Makassar, Muhammad Dahyal membacakan keputusan rapat.

    Dengan diumumkannya pemberhentian Danny Pomanto sebagai wali kota. Kemudian diumumkannya Appi sebagai wali kota, masa jabatan Danny akan berakhir otomatis pada 20 Februari 2025.

    Di hari itu, Appi dan Aliyah akan dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota. Bersamaan dengan sejumlah kepala daerah terpilih lainnya.
    (Arya/Fajar)

  • Empat Poin yang Perlu Diatur Soal Pembatasan Akun Media Sosial bagi Anak

    Empat Poin yang Perlu Diatur Soal Pembatasan Akun Media Sosial bagi Anak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di era digital yang berkembang pesat, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Meski memiliki banyak manfaat, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol juga membawa risiko serius bagi anak-anak.

    Ancaman seperti konten negatif, cyberbullying, eksploitasi seksual daring, dan kecanduan gawai membuat anak-anak menjadi kelompok yang rentan.

    Anggota DPD RI Dapil Daerah Khusus Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, rencana pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk membatasi anak-anak memiliki akun media sosial sendiri adalah langkah tepat demi melindungi generasi muda dari ancaman dunia digital.

    Anak-anak yang tidak memiliki kontrol atau pengawasan ketat dalam mengakses media sosial dapat dengan mudah mengakses konten negatif, seperti pornografi, kekerasan, serta konten berbahaya lainnya.

    Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan gawai, yang berimbas pada gangguan tidur, kecemasan, hingga menurunnya prestasi akademik anak.

    “Agar aturan ini efektif dan memberikan perlindungan maksimal tanpa menghambat akses anak terhadap informasi yang mendidik, setidaknya ada empat poin penting yang perlu diatur, yaitu pertama batas usia yang jelas dan verifikasi umur yang ketat dan sanksi yang tegas bagi platform media sosial. Kedua, peran orang tua dalam pengawasan digital. Ketiga penyediaan konten digital ramah anak dan keempat penguatan literasi digital di sekolah,” ujar Fahira Idris, Sabtu (8/2/2025).

  • Prabowo Bentuk Dewan Pertahanan Nasional, Faizal Assegaf Ungkit Rempang hingga Pagar Laut: Narasi Omon-omon

    Prabowo Bentuk Dewan Pertahanan Nasional, Faizal Assegaf Ungkit Rempang hingga Pagar Laut: Narasi Omon-omon

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membentuk Dewan Pertahanan Nasional. Hal itu menuai kritik.

    Salah satunya dari Kritikus Faizal Assegaf. Ia menilai pernyataan Prabowo soal pembentukan Dewan Pertahanan Nasional hanya omon-omon.

    “Kedaulatan yang kokoh, pertahanan nasional yang kuat dan perlindungan hidup rakyat masih sebatas narasi omon-omon tanpa tindakan konkret. Hanya pidato-pidato dan aneka retorika kosong,” kata Faizal dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (8/2/2025).

    Ia mengungkit kondisi rakyat hari ini. Tanah digusur, hingga potensi alm dirampok.

    “Fakta di lapangan tanah rakyat digusur, potensi alam dirampok dan hak ekonomi rakyat dimaling secara rakus dan brutal. Jargon persatuan dan kedaulatan hanya instrumen penipuan bernegara demi melindungi kejahatan koruptor dan kelompok oligarki,” ucap Faizal.

    Ia memberi sejumlah contoh. Mulai pagar laut hingga kasus Rempang.

    “Skandal pagar laut, kasus Rempang dll adalah akumulasi dari kejahatan bernegara yang sangat menyobek hati rakyat,” paparnya.

    Menurutnya, jika tidak ada tindakan tegas dari Prabowo terkait hal itu. Maka pidato Prabowo hanya banyolan semata.

    “Jika tidak punya sikap tegas @prabowo membersihkan kabinet, semua pidato apapun hanya banyolan dan kelanjutan dari tabiat kebohongan publik yang berkelanjutan,” terangnya.

    Adapun Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 7 Februari 2025.

    “Dalam upaya mewujudkan keamanan dan kedaulatan yang kokoh, kita telah menapaki langkah strategis dengan membentuk Dewan Pertahanan Nasional,” tulis Prabowo melalui unggahannya di X.

  • Beri Kemudahan Perjalanan Ibadah, BRI dan Garuda Indonesia Berkolaborasi Gelar Umrah Travel Fair 2025

    Beri Kemudahan Perjalanan Ibadah, BRI dan Garuda Indonesia Berkolaborasi Gelar Umrah Travel Fair 2025

    Kemudahan ini pun makin diperkuat dengan kehadiran BRImo Super Apps, yang memberikan akses layanan digital bagi peserta Umrah. Melalui fitur transfer internasional, jemaah dapat melakukan transaksi ke rekening luar negeri dengan lebih praktis dan aman. “Lewat sinergi dengan mitra perbankan global, kami berkomitmen untuk memastikan kenyamanan nasabah BRI dalam bertransaksi selama perjalanan ibadah mereka,” ucap Andrijanto.

    Tak hanya itu, sebagai bagian dari upaya memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam transaksi lintas negara, BRI juga menghadirkan layanan Debit BRI Multicurrency. Fitur ini mendukung transaksi 12 mata uang asing (USD, EUR, GBP, AUD, SGD, CNY, AED, SAR, HKD, JPY, THB, MYR) dalam satu kartu, Debit BRI berlogo Mastercard. Cukup menghubungkan rekening valas dengan Debit BRI melalui BRImo, nasabah dapat bertransaksi di berbagai negara tanpa biaya konversi kurs.

    Debit BRI juga menjadi pilihan yang tepat untuk melengkapi rencana ibadah Umrah, sebab Debit BRI dilengkapi dengan teknologi contactless untuk memberikan pengalaman bertransaksi yang efisien bagi nasabah. Hanya perlu tap Debit BRI di EDC, pembayaran jadi semakin cepat, mudah, dan nyaman.

    Lebih lanjut, selama gelaran GUTF 2025 berlangsung, terdapat sejumlah promo menarik yang dapat dinikmati oleh nasabah BRI, diantaranya Cashback Up to Rp5 juta dan cicilan 0% hingga 24 bulan. Selain itu, di booth BRI, pengunjung dapat mengikuti kegiatan seru berhadiah smartphone, logam mulia, dan saldo BRImo. Dengan berbagai promo ini, BRI berharap masyarakat dapat melaksanakan ibadah Umrah dengan biaya yang lebih efisien dan terjangkau.

  • Telusuri Titik Sertifikat Laut di Makassar, Said Didu Sebut Ada Orang Kuat di Baliknya

    Telusuri Titik Sertifikat Laut di Makassar, Said Didu Sebut Ada Orang Kuat di Baliknya

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Temuan kaveling laut di Makassar menyita perhatian publik. Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu salah satunya.

    Didu menelusuri titik dugaan laut yang telah disertifikatkan. Itu ia bagikan melalui media sosialnya di X.

    “Sedang menelusuri dimana titik kasus SHGB Laut di Makassar,” kata Didu dikutip dari unggahannya, Sabtu (8/2/2025).

    Ia bahkan mengunggah fotonya berada di kawasan pesisir di Makassar. Terlihat, Didu mengenakan baju hitam dengan celana jeans biru berpose memegang pinggang.

    Di belakangnya, terlihat laut perairan Pantai Losari Makassar. Nampak pula bangunan tinggi menjulang yang berdiri di area reklamasi.

    Didu mengungkapkan, para pejabat terkait menutup siapa pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) 27 Hektare (Ha). Ia menduga ada orang kuat di baliknya.

    “Pejabat terkait menutup rapat-rapat siapa pemilik SHGB seluas 27 Ha dan dimana titik lokasi tanah tersebut – artinya ada orang kuat dibalik SHGB tersebut,” terangnya.

    Pria kelahiran Sulawesi Selatan (Sulsel) itu pun menyentil pemerintah setempat. Khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Daerah (BPD).

    “BPN dan Pemda harus bertanggung jawab,” ucapnya.

    Sebelumnya, BPN Makassar BPN Makassar membenarkan adanya SHGB di laut Makassar. Namun enggan mengungkap identitas pemilik sertifikat.

    Wali Kota Makassar Danny Pomanto, meminta BPN mengungkap nama-nama pemilik SHGB ke publik.

    “Pokoknya ungkap semua nama-namanya. Minta BPN ungkap semuanya,” kata Danny saat ditemui di Hotel Four Points, Makassar, Kamis (30/1/2025).

  • Rocky Gerung: Jadikan Istana IKN Pangkalan LPG 3 Kg, Dijaga Langsung oleh Gibran

    Rocky Gerung: Jadikan Istana IKN Pangkalan LPG 3 Kg, Dijaga Langsung oleh Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bahwa anggaran untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir memunculkan rumor bahwa proyek calon ibu kota baru itu bakal mangkrak.

    Kementerian PU terkena kebijakan efisiensi anggaran yang mencapai Rp81,38 triliun sehingga hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun saja.

    Pengamat politik Rocky Gerung menyarankan pemerintah menjadikan IKN Nusantara sebagai pangkalan gas LPG 3 Kg dan dijaga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Apa yang bisa dilakukan Gibran di situ (IKN)? Jadikan istana itu sebagai tempat pangkalan LPG 3 Kg. Dijaga langsung oleh Gibran,” kata Rocky Gerung di acara talkshow ILC, dilansir pada Sabtu (8/2/2025).

    Rocky Gerung juga menyarankan Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan keputusan presiden (kepres) yang khusus untuk menyenangkan Jokowi.

    “Untuk anaknya itu,” ujar Rocky Gerung.

    Akademisi Universitas Indonesia (UI) itu juga menyinggung program Lapor Mas Wapres yang pernah diluncurkan Gibran Rakabuming Raka.

    “Pak Gibran sendiri bilang ada masalah lapor wapres,” kata Rocky Gerung.

    Rocky Gerung juga menyarankan Jokowi membuat surat untuk Presiden Prabowo Subianto agar menyediakan tempat bagi Gibran Rakabuming Raka di IKN Nusantara.

    “Supaya dia konsisten, tulis surat kepada Pak Prabowo,” ujar Rocky Gerung.

    Menurut Rocky Gerung, Jokowi bisa meminta kamar untuk Gibran kepada Prabowo Subianto.

    “Saya minta dengan sangat Pak Prabowo, tolong ada satu kamar khusus yang dibuat di situ walaupun anggarannya mungkin cuma Rp 10 miliar atau Rp 100 juta untuk anak saya,” kata Rocky Gerung menganalogikan surat dari Jokowi. (Pram/fajar)

  • Rocky Gerung: Jadikan Istana IKN Pangkalan LPG 3 Kg, Dijaga Langsung oleh Gibran

    Rocky Gerung: Jadikan Istana IKN Pangkalan LPG 3 Kg, Dijaga Langsung oleh Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bahwa anggaran untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir memunculkan rumor bahwa proyek calon ibu kota baru itu bakal mangkrak.

    Kementerian PU terkena kebijakan efisiensi anggaran yang mencapai Rp81,38 triliun sehingga hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun saja.

    Pengamat politik Rocky Gerung menyarankan pemerintah menjadikan IKN Nusantara sebagai pangkalan gas LPG 3 Kg dan dijaga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Apa yang bisa dilakukan Gibran di situ (IKN)? Jadikan istana itu sebagai tempat pangkalan LPG 3 Kg. Dijaga langsung oleh Gibran,” kata Rocky Gerung di acara talkshow ILC, dilansir pada Sabtu (8/2/2025).

    Rocky Gerung juga menyarankan Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan keputusan presiden (kepres) yang khusus untuk menyenangkan Jokowi.

    “Untuk anaknya itu,” ujar Rocky Gerung.

    Akademisi Universitas Indonesia (UI) itu juga menyinggung program Lapor Mas Wapres yang pernah diluncurkan Gibran Rakabuming Raka.

    “Pak Gibran sendiri bilang ada masalah lapor wapres,” kata Rocky Gerung.

    Rocky Gerung juga menyarankan Jokowi membuat surat untuk Presiden Prabowo Subianto agar menyediakan tempat bagi Gibran Rakabuming Raka di IKN Nusantara.

    “Supaya dia konsisten, tulis surat kepada Pak Prabowo,” ujar Rocky Gerung.

    Menurut Rocky Gerung, Jokowi bisa meminta kamar untuk Gibran kepada Prabowo Subianto.

    “Saya minta dengan sangat Pak Prabowo, tolong ada satu kamar khusus yang dibuat di situ walaupun anggarannya mungkin cuma Rp 10 miliar atau Rp 100 juta untuk anak saya,” kata Rocky Gerung menganalogikan surat dari Jokowi. (Pram/fajar)