Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Dampak Besar Efisiensi Anggaran ke Kemendiktisaintek, Ardianto Satriawan: Prabowo 2014 dan 2019 Beda dengan 2024

    Dampak Besar Efisiensi Anggaran ke Kemendiktisaintek, Ardianto Satriawan: Prabowo 2014 dan 2019 Beda dengan 2024

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu akademisi, Ardianto Satriawan menyindir Presiden Prabowo Subianto terkait statemennya.

    Saat ini, efisiensi anggaran berdampak pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

    Nama Presiden Prabowo pun jadi trending di media sosial.

    Cuitan lama dari Presiden Prabowo ini kemudian kembali diungkit oleh para netizen.

    Banyak yang membagikan cuitan lama itu dan menagih janji sesuai dengan perkataan sang Presiden.

    Saat itu, ia menyebut akan memprioritas pendidikan mengingat dirinya merupakan anak dari seorang dosen.

    “Insya Allah. Sebagai anak dari seorang dosen, pendidikan menjadi prioritas setelah ekonomi,” tulis Prabowo di cuitan lamanya itu.

    “Mohon ingatkan saya jika saya lupa,” ujarnya.

    Karena cuitan lama sang Presiden yang kembali viral itu, Ardianto Satriawan pun memberi sindiran.

    Ia menyebut Presiden Prabowo di tahun 2014 dan tahun 2019 bukanlah orang yang sama di tahun 2024 ini.

    “Ngeliat jejak digital, sepertinya: Prabowo 2014 dan 2019 itu bukan orang yang sama dengan Prabowo 2024 dan sekarang,” ujarnya dikutip di cuitan akun X pribadinya, Kamis (13/2/2025).

    Sebelumnya, upaya penghematan belanja negara, pemerintah memangkas anggaran berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kemendiktisaintek, dengan total pemotongan mencapai Rp14,3 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp56,6 triliun.

    Karena dampak dari efisiensi tersebut, program beasiswa dan bantuan pendidikan tinggi jadi korbannya.

    Sejumlah beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), serta Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) berpotensi mengalami pengurangan anggaran.

  • Bandingkan, Biaya Pembuatan Coretax Kemenkeu Rp1,2 Triliun, Deepseek Rp97 Miliar, ChatGPT OpenAI Rp1 Triliun, Apa yang Bikin Mahal?

    Bandingkan, Biaya Pembuatan Coretax Kemenkeu Rp1,2 Triliun, Deepseek Rp97 Miliar, ChatGPT OpenAI Rp1 Triliun, Apa yang Bikin Mahal?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pembuatan aplikasi sistem perpajakan Kemenkeu, Coretax sudah menghabiskan anggaran Rp1,2 triliun. Namun, aplikasi ini masih terus mengalami error dan dikeluhkan para wajib pajak.

    Biaya pembuatan aplikasi yang sangat besar menuai sorotan warganet alias netizen di media sosial. Tidak sedikit yang membandingkannya dengan aplikasi lain yang lebih mengglobal.

    Beberapa netizen di media sosial X maupun Threads membandingkan biaya pembuatan Coretax mencapai Rp1,2 triliun dengan aplikasi lain.

    Salah satu aplikasi yang biaya pembuatannya dibandingkan dengan Coretax adalah Deepsek. Biaya pengembangan DeepSeek hanya 6 juta Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp97,8 miliar.

    DeepSeek merupakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial inteligence (AI) berbasis chatbot yang dikembangkan perusahaan asal China.

    Keberhasilan DeepSeek sebagai teknologi AI baru yang menggemparkan dunia membuktikan China lebih mampu mengembangkan teknologi canggih yang melampaui pesaingnya.

    Biaya pengembangan Deepseek jauh lebih minimal dibanding pesaingnya ChatGPT yang dikembangkan OpenAI. Biaya pengembangan ChatGPT 10 kali lebih mahal dibanding DeepSeek, yakni sekitar Rp1 triliun.

    Sementara Kementerian Keuangan Republik Indonesia membangun aplikasi sistem perpajakan berbasis digital yang jauh lebih mahal dibanding ChatGPT, apalagi DeepSeek. Biaya pengembangan Coretax mencapai Rp1,2 triliun.

    Ironisnya, aplikasi sistem perpajakan yang diluncurkan pada 1 Januari 2025 ini terus memperlihatkan kelemahan sejak awal diluncurkan. Hingga saat ini, pengguna aplikasi Coretax terus mendapati sistem yang error.

  • Stadion Sudiang yang Dijanjikan Jokowi Ternyata Tak Dianggarkan, Wali Kota Makassar: Kita Prihatin

    Stadion Sudiang yang Dijanjikan Jokowi Ternyata Tak Dianggarkan, Wali Kota Makassar: Kita Prihatin

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Rencana pembangunan stadion di Sulawesi Selatan (Sulsel) lagi-lagi gagal. Stadion Sudiang yang didambakan, dipastikan tidak dapat anggaran pada 2025. 

    Stadion itu sebelumnya dijanjikan pembangunannya oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Namun, karena efisiensi anggaran di pemerintahan Prabowo Subianto, pembangunannya tak dianggarkan.

    Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, menanggapi hal itu. Ia mengaku prihatin.

    “Kita prihatin,” kata Danny Pomanto, sapaannya, saat ditemui di Tamangapa, Makassar, Kamis (13/2/2025).

    Alasannya, kata Danny, karena ada refocusing. Dana yang disiapkan untuk pembangunannya oleh pemerintah pusat, dialihkan untuk hal lain. Ia tak menyebut untuk apa.

    “Karena ada refocusing anggaran, ada efisiensi,” terangnya.

    Tapi menurutnya, hal tersebut hanya persoalan waktu. Ia mengibaratkannya seperti orang puasa.

    “Ini seperi orang puasa, puasa untuk sehat, kita taat saja dulu, kita sabar saja dulu, ini masalah kesabaran, kalau puasa itu temannya sabar, jadi sabarlah,” terangnya.

    Pengalihan anggaran pembangunan Stadion Sudiang itu juga dikonfirmasi Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras. Ia menyebut saat ini Pemerintah punya fokus ke berbagai sektor.

    “Memang saat ini pemerintah melakukan efisiensi di berbagai sektor,” katanya saat dihubungi Fajar.co.id, Kamis (13/2/2025).

    “Fokus saat ini lebih kepada ketahanan pangan dan program yang berbasis masyarakat,” ungkapnya.

    Meski begitu, terkait Stadion Sudiang ia mengaku masih akan tetap memperjuangkan hal tersebut. (Arya/Fajar)

  • LBH Makassar Soroti Pengerahan Berlebihan Aparat di Eksekusi Lahan Pettarani, Buang Anggaran di Tengah Efisiensi

    LBH Makassar Soroti Pengerahan Berlebihan Aparat di Eksekusi Lahan Pettarani, Buang Anggaran di Tengah Efisiensi

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sekitar 1.000 aparat kepolisian dikerahkan untuk pengamanan eksekusi lahan di Jalan AP Pettarani, Makassar. Pengerahan aparat yang dinilai berlebih ini menuai sorotan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

    Iyan Hidayat Anwar dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum (YLBH-LBH) Makassar menilai pengerahan aparat pada eksekusi lahan di Jl AP Pettarani berlebihan. Apalagi di tengah efisiensi anggaran saat ini.

    “Pengamanan ini terlalu berlebihan, mengingat kondisi keuangan negara yang tidak stabil,” kata Iyan kepada fajar.co.id, Kamis (13/2/2025).

    Objek lahan gedung Hamrawati dan ruko di Jalan AP Pettarani, yang berada di Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang berada di atas tanah seluas 2.000 meter persegi. Di atas lahan tersebut berdiri bangunan gedung serbaguna dan 9 ruko.

    Ketegangan terjadi sejak pagi hari. Massa yang hendak menghalau petugas eksekusi, dihadapkan dengan aparat kepolisian yang berasal dari Polrestabes Makassar dan Polda Sulsel.

    Massa melempar batu ke aparat kepolisian. Di saat yang sama, aparat yang membawa pentungan dan tameng terus mendesak warga untuk mundur, sembari menembakkan air.

    Iyan menilai, belakangan ini, penggusuran makin kerap terjadi di Makassar. Polanya sama, polisi mengerahkan kekuatan secara berlebihan.

    “Belakangan, penggusuran semakin masif di Makassar. Negara menggunakan instansi keamanan secara berlebihan, membuang anggaran untuk menghancurkan rumah warga,” terangnya.

    “Mereka menggusur dengan mengabaikan hak hidup warganya,” tandas Iyan.

  • Wujudkan Senyum Ceria Penerus Masa Depan, PT VaIe dan PDGI Lutim Gelar Operasi CBL bagi Anak-anak

    Wujudkan Senyum Ceria Penerus Masa Depan, PT VaIe dan PDGI Lutim Gelar Operasi CBL bagi Anak-anak

    FAJAR.CO.ID, SOROWAKO — Mengembalikan senyum ceria anak-anak sebagai penerus masa depan, PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) berkolaborasi dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Lutim, Primaya Hospital, Yayasan Smile Train, dan Yayasan Celebes Cleft Center, menggelar operasi Celah Bibir Langit-langit (CBL) gratis untuk anak-anak di Kabupaten Luwu Timur (Lutim).

    Acara yang dilaksanakan pada 7-8 Februari 2025 ini bertempat di dua rumah sakit setempat, RSUD Lagaligo dan RS Inco (PT Vale). Inisiatif ini tidak hanya memberikan perawatan medis, tetapi juga memberikan anak-anak kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih cerah, penuh kepercayaan diri, tanpa hambatan sosial karena perbedaan fisik.

    Kepedulian dilakukan PT Vale untuk mengembalikan kepercayaan diri anak-anak penderita Celah bibir dan langit-langit, sehingga dalam berinteraksi sosial tidak merasakan minder atau malu.

    Melalui kolaborasi ini, Perseroan memberikan kesempatan bagi anak-anak yang membutuhkan perawatan medis tersebut. Dari 25 anak yang mendaftar, 20 anak terpilih untuk menjalani operasi setelah memenuhi syarat kesehatan yang ketat.

    Seleksi dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor penting, seperti berat badan yang sesuai, kondisi tubuh yang bebas infeksi, serta kesehatan yang memadai untuk menjalani operasi.

    “Kami ingin memberikan anak-anak yang tidak mampu biaya operasi kesempatan untuk mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Melalui inisiatif ini, kami berharap dapat menghapuskan hambatan fisik yang dapat menghalangi mereka dalam mengembangkan potensi mereka,” ujar Direktur External Relations PT Vale, Endra Kusuma.

  • BRI Microfinance Outlook 2025: Dukung Inisiatif Pemberdayaan BRI, Chief Economist ADB Soroti Pentingnya Digitalisasi UMKM

    BRI Microfinance Outlook 2025: Dukung Inisiatif Pemberdayaan BRI, Chief Economist ADB Soroti Pentingnya Digitalisasi UMKM

    Di samping itu, sebagai bagian dari pengembangan UMKM, BRI juga mengelola 54 Rumah BUMN, yang menjadi wadah bagi kolaborasi BUMN dalam membentuk Digital Economy Ecosystem melalui pembinaan UMKM di berbagai daerah. Juga ada PARI, yang merupakan Integrated Commodity Platform untuk memberikan kemudahan bagi pelaku ekosistem berdasarkan komoditas. Saat ini, PARI telah digunakan oleh 85.298 pengguna.

    Park menjelaskan bahwa UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam penyerapan tenaga kerja. “UMKM menyerap sekitar 60% dari total tenaga kerja di Indonesia, angka yang serupa dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Jika melihat pangsa kredit perbankan, proporsi pinjaman perbankan yang diberikan kepada UMKM telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan kini mencapai sekitar 20%, angka yang sejalan dengan tren di Asia. Jika dibandingkan dengan PDB, porsinya lebih kecil, hanya sekitar 7%. Jadi ada kemajuan, tetapi masih terdapat ruang untuk perbaikan,” jelasnya.

    Terkait dengan penyelenggaraan kegiatan BRI Microfinance Outlook 2025 yang diselenggarakan bersamaan BRI UMKM EXPO(RT) 2025, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa BRI UMKM EXPO(RT) 2025 dilaksanakan bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook (MFO), yang sebelumnya kedua event ini diselenggarakan secara terpisah. ”Kami berharap gabungan dua event ini dapat mendukung Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan”, ungkap Sunarso.

  • Ultimatum Prabowo, Rocky Gerung Bongkar Peran Raja Jawa yang Pernah Diungkap Bahlil

    Ultimatum Prabowo, Rocky Gerung Bongkar Peran Raja Jawa yang Pernah Diungkap Bahlil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebut adanya raja-raja kecil yang berupaya melawan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

    Prabowo bahkan tak segan menyebut oknum-oknum yang tidak setuju dengan kebijakan efisiensi anggaran merasa dirinya kebal hukum dan berusaha menjegal keputusannya untuk memperjuangkan kemakmuran rakyat.

    Menanggapi pernyataan Kepala Negara, Pengamat politik Rocky Gerung menyebut justru raja Jawa yang pernah diungkapkan Bahlil Lahadalia yang justru harus diwaspadai.

    “Bukan raja-raja kecil yang bermasalah, melainkan raja yang pernah disebut Bahlil sebagai raja Jawa,” kata Rocky Gerung dalam YouTube Rocky Gerung Official, dikutip pada Kamis (13/2/2025).

    Rocky Gerung secara blak-blakan menyebut nama Mulyono alias Jokowi sebagai raja besar yang merupakan masalah utama di Indonesia.

    “Netizen akan bilang bukan raja kecil, melainkan raja besar dan cuma satu. Siapa namanya? Mulyono,” ucap Rocky Gerung.

    Rocky Gerung juga menilai pernyataan Prabowo tentang raja-raja kecil merupakan bentuk protes.

    “Kalau Pak Prabowo mengucapkan sedikit sindiran ada raja kecil yang menjadi persoalan di bangsa ini karena ingin menghalangi janji kampanye yang sudah dia buatkan, itu juga semacam protes dari Prabowo terhadap kepatuhan bupati-bupati,” ucap Rocky Gerung.

    “Itu pandangan netizen, pandangan warga negara, dan harus dihormati,” kata Rocky Gerung.

    Dosen Universitas Indonesia itu menganggap permintaan dari netizen dan masyarakat sangat wajar.

    “Banyak warga negara yang menganggap zaman Pak Jokowi, Indonesia berantakan,” tegasnya. (Pram/fajar)

  • SBY Bilang Tak Boleh Ada Matahari Kembar ke Presiden Prabowo, Adi Prayitno: Siapa Tuh?

    SBY Bilang Tak Boleh Ada Matahari Kembar ke Presiden Prabowo, Adi Prayitno: Siapa Tuh?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menyoroti pesan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Prabowo Subianto.

    Ada satu pesan sekaligus prinsip yang disampaikan oleh SBY ke Presiden Prabowo yang menjabat saat ini.

    SBY menegaskan, pada prinsipnya, dirinya menghormati posisi Prabowo sebagai presiden dan sebaliknya.

    Namun pada intinya, SBY menegaskan tidak ada dualisme kepemimpinan di Indonesia.

    “Saya menghormati beliau, dan beliau hormati saya, dan falsafah saya, di Indonesia hanya ada satu matahari, pak prabowo tak boleh ada matahari kembar,” tegas SBY dalam pesannya itu.

    Pesan inilah yang kemudian disorot oleh Adi Prayitno dicuitan akun media sosial X pribadinya.

    Ia mempertanyakan terkait siapa yang dimaksud dengan matahari kembar dalam pesan SBY itu.

    “Wah..siapakah itu yang mau jadi matahari kembar ya Pak?,” tulisnya dikutip Kamis (13/2/2025).

    “Kita-kita yang awam politik begini gelap gulita ndak tau apa-apa soal politik tingkat tinggi begitu,” ujarnya.

    Dari pesan tersebut, banyak yang menghubungkan matahari kembar yang dimaksud mengarah ke mantan Presiden sebelumnya, Jokowi Widodo.

    Jokowi disebut-sebut masih memberikan andil di Pemerintah Presiden Prabowo Subianto saat ini.

    Adi Prayitno pun kembali menyindir terkait hal ini, dengan menyebut Presiden yang terpilih adalah satu-satunya matahari.

    “Bukannya dalam sistem presidensil itu, presiden terpilih adalah satu-satunya matahari republik ya :),” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Andalan Hati Cetak Lima Sejarah Baru di Pilgub Sulsel 2024

    Andalan Hati Cetak Lima Sejarah Baru di Pilgub Sulsel 2024

    FAJAR.CO.ID – Pasangan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) kini menunggu hari pelantikan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) periode 2025-2030. Prosesi pelantikan dijadwalkan pada 20 Februari di Jakarta.

    Keterpilihan Andalan Hati di Pilgub Sulsel, bisa dikata tergolong mulus. Gugatan yang diajukan lawan politik Andalan Hati, yakni pasangan M Ramdhan “Danny” Pomanto-Azhar Arsyad, berakhir kandas di Mahkamah Konstitusi (MK). Hakim MK menolak seluruh dalil dalam permohonan Danny-Azhar.

    Putusan MK ini menyempurnakan kemenangan Andalan Hati. KPU Sulsel pun menetapkan pasangan Andalan Hati sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulsel terpilih pada 5 Februari. “Ini semua kemenangan bukan dari kita tapi ini sudah qadarullah dan takdir dari Allah,” ucap Andi Sudirman Sulaiman usai rapat pleno KPU Sulsel.

    Penetapan ini menorehkan lima sejarah baru yang diraih Andalan Hati di kontestasi Pilgub Sulsel 2024. Apa saja?

    Perolehan Suara Tertinggi
    Pasangan Andalan Hati meraih perolehan suara tertinggi dalam Pilgub Sulsel sejak penerapan pemilihan langsung di Sulsel. Andalan Hati berhasil mengumpulkan 3.014.255 suara atau setara dengan 65,32% dari total suara yang sah. Angka ini memecahkan rekor sebelumnya yang dimiliki oleh pasangan lain.

    Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, pada Pilgub 2007, pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang (Sayang) meraih 1.432.572 suara atau 39,53%. Pada Pilgub 2013, pasangan Sayang kembali memimpin dengan raihan 2.251.407 suara (52,42%). Di Pilgub 2018, pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman meraih kemenangan dengan memperoleh 1.867.303 suara (43,87%).

  • Hukuman Harvey Moeis dan Helena Lim Diperberat, Jhon Sitorus: Bravo Pengadilan Tinggi Jakarta

    Hukuman Harvey Moeis dan Helena Lim Diperberat, Jhon Sitorus: Bravo Pengadilan Tinggi Jakarta

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengadilan Tinggi Jakarta menuai apresiasi. Setelah memperberat hukuman Harvey Mouis dan Helena Lim.

    Keduanya merupakan terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022.

    “Bravo Pengadilan Tinggi Jakarta,” kata Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus dikutip dari unggahannya di X, Kamis (13/2/2025).

    Helena Lim, divinis lebih tinggi dari hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan sebelumnya. yakni 5 tahun penjara. Pengadilan Tinggi mengatakan Helena bersalah karena membantu korupsi pengelolaan timah.

    “Helena Lim resmi ditambah hukumannya dari 5 tahun jadi 10 tahun penjara dan denda 1 Miliar dengan denda Rp 900 juta subsider 5 tahun penjara,” ujar Jhon.

    Semebtara Harvey Mouis lebih berat lagi divonis lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memvonis Harvey Moeis 6 tahun dan 6 bulan penjara.
     
    “Sedangkan Harvei Moeis diperberat dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara dan wajib membayar uang pengganti Rp 420 Miliar subsider 10 tahun penjara,” ucap Jhon.
    (Arya/Fajar)