Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Hastag ‘Kabur Aja Dulu’ Menggema, Bukti Kecewanya Anak Muda dengan Mencari Peluang ke Luar Negeri

    Hastag ‘Kabur Aja Dulu’ Menggema, Bukti Kecewanya Anak Muda dengan Mencari Peluang ke Luar Negeri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jagad media sosial diramaikan dengan tagar atau hastag #kaburajadulu.

    Kalimat itu mewakili gelombang kekecewaan dan keresahan anak muda terhadap kondisi sosial ekonomi di Tanah Air belakangan ini.

    Di media sosial X, tagar ini menjadi motor penggerak untuk kekecawaan para kaula muda. Postingannya ini mencapai angka 70 ribu lebih.

    Ini juga merupakan manifestasi dari frustrasi yang mendalam atas berbagai permasalahan yang dihadapi.

    Sejak keluarnya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto banyak masyarakat yang mengeluh karena sulit kehidupan.

    Salah satunya yang kemarin ramai menjadi pembahasan adalah langkah gas elpiji 3 Kg.

    Terbaru, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) jadi lembaga yang terkena dampak dari efisiensi anggaran.

    Dalam upaya penghematan belanja negara, pemerintah memangkas anggaran berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kemendiktisaintek, dengan total pemotongan mencapai Rp14,3 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp56,6 triliun.

    Karena dampak dari efisiensi tersebut, program beasiswa dan bantuan pendidikan tinggi jadi korbannya.

    Sejumlah beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), serta Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) berpotensi mengalami pengurangan anggaran.

    Ada juga, perguruan tinggi yang terdampak pemangkasan dana operasional bisa saja menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk menutup kekurangan dana.

  • PIK2 Mirip Kasus Rempang, Ferdinand Satu Suara dengan Said Didu: Komnas dan Kementerian HAM Jangan Diam

    PIK2 Mirip Kasus Rempang, Ferdinand Satu Suara dengan Said Didu: Komnas dan Kementerian HAM Jangan Diam

    “Rakyat kehilangan, hak hidup, hak keamanan, hak milik pribadi, hak kebebasan berpendapat, dan lainnya,” tandasnya.

    Said Didu bersama mantan Ketua Komnas HAM, Prof. Hafiz Abbas, mantan Ketua KPK, Abraham Samad, serta tokoh lainnya mendampingi para korban untuk melaporkan kasus ini. 

    “Hari ini kami bersama Prof. Hafiz Abbas, Pak Abraham Samad, Pak Erros Djarot, korban penggusuran melaporkan pelanggaran HAM di PIK-2,” terangnya.

    Lebih lanjut, Said Didu menegaskan bahwa perjuangan yang mereka lakukan murni berkaitan dengan hukum dan kemanusiaan, bukan bermuatan politik atau SARA. 

    “Jangan kalian belokkan perjuangan kami dengan tuduhan SARA dan politik, ini masalah hukum dan kemanusiaan,” tambahnya. 

    Unggahan tersebut mendapat respons luas di media sosial, dengan ribuan pengguna memberikan dukungan dan tanggapan terhadap laporan yang mereka ajukan. 

    Sebelumnya, Politkus PKS Mulyanto, kembali angkat suara terkait kasus dugaan pemalsuan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan sengketa pagar laut di Banten.

    “Siapa dalang di balik kasus SHGB dan pagar laut di Banten?,” ujar Mulyanto di X @pakmul63 (13/2/2025).

    Ia menegaskan bahwa kasus ini tidak mungkin hanya melibatkan Kepala Desa Kohod atau pegawai kecil di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    “Tentunya bukan hanya Kades Kohod srorangan atau pegawai kecil BPN,” tukasnya.

    Ia mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke aktor intelektual serta pihak-pihak yang diduga menjadi beking.

    Dikatakan Mulyanto, rakyat menuntut keadilan dan transparansi dalam penyelesaian kasus ini.

  • 40 Sengketa Pilkada 2024 Lanjut ke Sidang Pembuktian, Ini Daftar Lengkapnya

    40 Sengketa Pilkada 2024 Lanjut ke Sidang Pembuktian, Ini Daftar Lengkapnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hakim Konstitusi Saldi Isra, dalam rangka menjelang putusan akhir sengketa Pilkada 2024 yang akan digelar pada Senin (24/2), menegaskan kembali bahwa para hakim konstitusi akan memutus seluruh perkara dengan seadil-adilnya.

    “Kami tentu, hakim yang dipercaya untuk menyelesaikan ini, akan memutus seadil-adilnya sesuai dengan apa yang dikemukakan (di persidangan),” ucap Saldi dalam sidang pembuktian di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat.

    Oleh karena itu, Saldi meminta seluruh pihak dalam sengketa pilkada untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak citra bersama.

    “Ini perlu diingatkan agar—baik pemohon, pihak terkait—tidak melakukan apa pun yang nanti bisa merusak citra kita bersama: citra MK rusak, hakim rusak, lawyer (pengacara) juga rusak dengan mengatakan, ‘Oh, saya ini bisa menghubungi, saya kenal dengan hakim itu dan segala macam’,” ujar dia.

    Menurut Saldi, sembilan hakim konstitusi akan memutus setiap perkara sengketa pilkada berdasarkan permohonan, jawaban, bantahan, bukti-bukti, serta fakta yang terungkap di persidangan.

    Wakil Ketua MK itu juga mengingatkan para pihak untuk menerima apa pun hasil putusan akhir MK. Sebab, akan selalu ada pihak yang menang dan kalah sebagai konsekuensi logis dari setiap kontestasi politik.

    “Yang paling penting, semuanya sudah berusaha dengan baik dan apa yang kita lakukan dalam ruangan ini bagian dari kita berkontribusi terhadap kehidupan demokrasi kita dan jangan dirusak,” kata Saldi menegaskan.

    Sidang putusan akhir sengketa Pilkada 2024 dijadwalkan digelar pada Senin, 24 Februari 2025. Saat ini hingga Senin (17/2) mendatang, persidangan masih berlangsung dengan agenda pembuktian lanjutan untuk mendengarkan keterangan saksi maupun ahli.

  • Johanis Tanak: Praperadilan Hasto Ditolak, KPK Siap Jika Ada Gugatan Lagi

    Johanis Tanak: Praperadilan Hasto Ditolak, KPK Siap Jika Ada Gugatan Lagi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengatakan pihaknya siap jika Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kembali mengajukan gugatan praperadilan.

    “Kami akan melihat dulu dalil yang disampaikan dalam permohonan praperadilan HK baru kami bisa membuat, meng-counter atas dalil permohonan praperadilannya,” kata Tanak saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Tanak juga optimistis komisi antirasuah akan kembali menang menghadapi gugatan kedua Hasto, mengingat hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak gugatan praperadilan pertamanya.

    “Bahasa lain dari tidak menerima adalah menolak. Kalau cinta tidak diterima oleh seorang wanita, berarti cinta sudah dapat disimpulkan ‘ditolak’ ya,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy menyampaikan tim hukum akan mempertimbangkan apakah mengajukan permohonan praperadilan baru atau tidak, usai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dapat menerima praperadilan status tersangka kliennya.

    “Kami perlu sampaikan bahwa ini belum selesai. Tidak ada keputusan bahwa substansi permohonan praperadilan kami ditolak,” kata Ronny saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis (13/2).

    Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku.

    Ronny yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional menyampaikan, putusan hakim tidak mengabulkan atau menolak gugatan praperadilan Hasto Kristiyanto.

  • Stefan Antonio Sindir Kebijakan Pendidikan: Negara Prioritaskan Kenyang, Bukan Pintar

    Stefan Antonio Sindir Kebijakan Pendidikan: Negara Prioritaskan Kenyang, Bukan Pintar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Stefan Antonio menyoroti wacana pemotongan anggaran pendidikan yang kembali mencuat di tengah peringatan darurat Indonesia.

    Stefan menilai kebijakan tersebut dapat memperburuk kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

    “Negara sedang menciptakan generasi malas dan bodoh,” ujar Stefan di X @StefanAntonio_ (14/2/2025).

    Ia menolak pemotongan anggaran pendidikan, mengingat peringkat kecerdasan (IQ) Indonesia yang masih tergolong rendah dibanding negara lain

    “Menolak pemotongan anggaran pendidikan. Sudah tahu Indonesia di peringkat rendah dalam hal IQ masih aja mah dibikin tambah bodoh,” tukasnya.

    Stefan juga menyoroti prioritas kebijakan pemerintah yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan tanpa mempertimbangkan pentingnya pendidikan.

    “Buat apa kenyang, kalau otaknya dongo. Itupun ga kenyang kenyang amat,” tandasnya.

    Adapun pemangkasan anggaran dilakukan melalui Surat Edaran Menkeu Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian atau Lembaga. Diterbitkan pada 24 Januari 2025.

    Totalnya, 16 pos anggaran dipangkas. Di antaranya adalah alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat dan sejenisnya, kajian, bimbingan teknis dan pendidikan-latihan.

    Lalu honor profesi, percetakan dan suvenir, sewa gedung dan fasilitas kantor, jasa konsultan, bantuan pemerintah, pemeliharaan dan perawatan, perjalanan dinas, peralatan dan mesin, infrastruktur, serta belanja lainnya.

    Diketahui, dua kementerian yang juga terkena pemangkasan anggaran adalah Kemendikti-Saintek Rp22,54 triliun dan Kemendikdasmen Rp8,04 triliun.

  • Progres Renovasi Stadion GBH sudah Capai 98 Persen, Minta Jangan Dipaksakan untuk Segera Digunakan

    Progres Renovasi Stadion GBH sudah Capai 98 Persen, Minta Jangan Dipaksakan untuk Segera Digunakan

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Stadion Gelora BJ Habibie (GBH) tampaknya tidak mau dipaksakan untuk segera digunakan oleh tim PSM Makassar.

    Beberapa waktu lalu, ramai pembahasan terkait laga pekan ke-24 yang mempertemukan PSM Makassar menghadapi Persija Jakarta yang bakal jadi laga perdana usai Stadion ini direnovasi.

    DPRD Kota Parepare berharap agar Stadion Gelora BJ Habibie (GBH) Parepare tidak memaksakan dipakai untuk laga tersebut.

    Alasannya karena masih beberapa aturan dan regulasi yang masih harus dibahas lebih lanjut.

    “Kami di DPRD taat pada regulasi dan aturan, penyelesaian teman-teman suporter tentu kita bersepakat kita menginginkan stadion ini (Stadion Gelora BJ Habibie) segera digunakan,” kata Wakil Ketua DPRD Parepare Suyuti kepada awak media.

    Ia menyebut terkait penggunaan Stadion ada baiknya untuk menunggu pelantikan Wali Kota Parepare terpilih Tasming Hamid.

    “Tapi juga melihat waktu, transisi pemerintahan kota Parepare ini, mengingat tinggal seminggu. Ini adalah keputusan urgensi,” ujarnya.

    “Saya mengharapkan teman-teman suporter PSM untuk bersabar dulu, setelah dilantik (wali kota terpilih),” sebutnya.

    Sementara itu, Leader Konsultan Stadion BJ Habibie Mahris mengungkap perkembangan terbaru terkait renovasi Stadion GBH.

    Mahris menyebut saat ini untuk renovasinya sudah mencapai 98 persen.

    “Untuk saat ini progres Stadion BJ Habibie sudah 98,16 persen,” katanya saat dihubungi Fajar.co.id, Jumat (14/2/2025).

    Ia pun berharap agar proses renovasi ini bisa rampung sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati.

  • Usulkan Kemenlu Ditutup Sementara, Kapasitas Sugiono Dipertanyakan

    Usulkan Kemenlu Ditutup Sementara, Kapasitas Sugiono Dipertanyakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Luar (Kemenlu) Negeri RI juga menjadi lembaga yang terkena efisiensi anggaran tahun 2025.

    Adapun anggaran dari Kemenlu yang terkena efisiensi anggaran terbilang sangat besar yaitu Rp2,03 triliun.

    Sebagaimana tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Terkait hal ini, kritikan berbeda justru dilontarkan oleh Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto.

    Gigin Praginanto menilai Kemenlu sangat buruk. Mulai dari Menterinya yang dinilainya nol.

    Dari segi pengalaman dan kemampuannya berbahasa asing yang amburadul menurutnya.

    “Dilihat dari menterinya yang nyaris nol pengalaman dan kemampuan bahasa asingnya masih amburadul,” tulisnya dikutip di cuitan akun X pribadinya, dikutip Jumat (14/2/2025).

    Ia pun memberikan sindiran keras agar Kementerian Luar Negeri ini sebaiknya ditutup.

    “Kementerian ini sebaiknya ditutup dulu,” sebutnya.

    Gigin menilai Presiden Prabowo perlu meningjau bahkan mencari Menteri yang benar-benar cocok mengisi posisi Menteri Kemenlu yang tentunya piawai dan idealis.

    “Sampai presiden mengangkat Menlu baru yang benar-benar piawai dan idealis,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Hari Peringatan Pemberontakan Pembela Tanah Air (PETA), Sejarah dan Maknanya

    Hari Peringatan Pemberontakan Pembela Tanah Air (PETA), Sejarah dan Maknanya

    FAJAR.CO.ID — Setiap tahun, Indonesia memperingati Hari Pemberontakan Pembela Tanah Air (PETA) sebagai salah satu momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa.

    Pemberontakan PETA di Blitar pada 14 Februari 1945 menjadi simbol keberanian pemuda Indonesia dalam melawan penjajahan Jepang. Peristiwa ini menjadi titik awal kesadaran nasional bahwa Indonesia harus merdeka dari segala bentuk kolonialisme.

    Lantas, bagaimana latar belakang pemberontakan PETA, siapa tokoh-tokoh yang terlibat, dan apa dampaknya bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia? Berikut ulasan lengkapnya.

    Latar Belakang Pemberontakan PETA

    Pembela Tanah Air (PETA) adalah organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang pada tahun 1943 sebagai bagian dari strategi perang mereka melawan Sekutu. Jepang yang sedang menghadapi kekalahan dalam Perang Dunia II membutuhkan tenaga tambahan untuk mempertahankan wilayah jajahannya, termasuk Indonesia.

    Meskipun awalnya dibentuk sebagai pasukan pro-Jepang, semangat nasionalisme para anggota PETA semakin tumbuh. Mereka mulai menyadari bahwa Jepang sebenarnya hanya memanfaatkan rakyat Indonesia tanpa benar-benar memberikan janji kemerdekaan.

    Kekecewaan terhadap perlakuan Jepang yang kejam, serta eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja, memicu semangat perlawanan. Akhirnya, pada 14 Februari 1945, pemberontakan meletus di Blitar, dipimpin oleh Shodanco Supriyadi dan beberapa perwira PETA lainnya.

    Jalannya Pemberontakan PETA di Blitar

    Pemberontakan ini diawali dengan perencanaan matang oleh Supriyadi dan rekan-rekannya. Mereka menargetkan markas Jepang di Blitar dan berusaha merebut persenjataan untuk melawan penjajah. Namun, beberapa faktor menyebabkan pemberontakan ini tidak berlangsung lama:

  • Darurat Pendidikan Viral Imbas Efisiensi, Serikat Pekerja Kampus dan Dosen Se-Indonesia Dukung Mahasiswa Turun ke Jalan

    Darurat Pendidikan Viral Imbas Efisiensi, Serikat Pekerja Kampus dan Dosen Se-Indonesia Dukung Mahasiswa Turun ke Jalan

    “Saatnya melawan! Selamatkan bangsa, selamatkan Indonesia dari latennya penghancuran,” tambahnya.

    Diketahui, kabar efisiensi ranah pendidikan mencuat dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu, (12/2/2025). Dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Dalam kesempatan itu, Satryo memaparkan sejumlah beasiswa yang kena pemangkasan anggaran. Akibat efisiensi di kementeriannya.

    “Beasiswa ada KIP kuliah, pagu awalnya Rp14,698 triliun, kemudian efisiensi oleh Ditjen Anggaran (Kemenkeu) sebesar Rp1,31 triliun, (besarnya) 9 persen. Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi,” kata Satryo.

    Kemudian, pada program BPI dan Beasiswa Adik, Satryo menjelaskan efisiensi anggarannya sebesar 10 persen dari pagu awal sejumlah masing-masing Rp194 miliar dan Rp213 miliar.

    Adapun pada Beasiswa KNB serta dosen dan tenaga kependidikan, lanjut dia, efisiensi anggarannya sebesar 25 persen dari pagu awal sejumlah masing-masing Rp85 miliar dan Rp236 miliar.

    Komponen anggaran yang sama juga mencantumkan terkait gaji dan tunjangan pegawai, serta tunjangan dosen non-PNS.

    Untuk tunjangan dosen non-PNS, ungkap Satryo, terdapat efisiensi sebesar 25 persen dari total Rp2,7 triliun. Namun demikian, tidak terdapat pemangkasan dalam hal gaji dan tunjangan pegawai.

    Terkait hal ini, Menteri Satryo mengatakan pihaknya mengupayakan agar efisiensi anggaran dalam bidang ini dinolkan, karena dinilai krusial.

  • Minta Maaf Usai Sebut PPPK Beban Negara, Taufan Pawe: Saya Keliru

    Minta Maaf Usai Sebut PPPK Beban Negara, Taufan Pawe: Saya Keliru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, akhirnya meminta maaf usai pernyataannya yang menyebut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai “beban negara” menjadi bulan-bulanan publik.

    Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Taufan mengakui bahwa frasa yang ia gunakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (12/2/2025) tersebut adalah kekeliruan.

    Ia menyatakan kesiapannya menerima kritik sebagai bentuk pembelajaran.

    “Saya meminta maaf sedalam-dalamnya kepada masyarakat, khususnya honorer dan PPPK, atas pernyataan saya pada RDP Rabu kemarin, khususnya pada frasa ‘BEBAN NEGARA’ yang kemudian saya anggap keliru,” tulis Taufan, Kamis (13/2/2025).

    Ia mengaku mendapatkan banyak kritik dari masyarakat, baik melalui media sosial maupun pesan langsung via WhatsApp.

    Sebagai bentuk klarifikasi, Taufan juga membagikan poin-poin bahan rapat yang menurutnya dirangkum dari aspirasi masyarakat di berbagai daerah yang ia kunjungi.

    Dalam dokumen itu, ia menyoroti berbagai permasalahan dalam penerimaan PPPK, seperti ketidakadilan dalam seleksi, dugaan pengangkatan berdasarkan “pesanan khusus,” hingga beban fiskal bagi daerah.

    Meski demikian, Taufan menegaskan bahwa permintaan maafnya adalah bentuk kesadaran dan pembelajaran pribadi.

    “Saya kembali memohon maaf atas statement saya, semoga menjadi pembelajaran bagi saya pribadi,” tutup anak buah Bahlil Lahadalia di Partai Golkar ini.

    Pernyataan Taufan sebelumnya menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk pegiat media sosial dan pengamat kebijakan publik.