Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Retreat Kepala Daerah, Faizal Sebut Perbudakan Desentralisasi dan Boros Anggaran: Seharusnya Dilawan

    Retreat Kepala Daerah, Faizal Sebut Perbudakan Desentralisasi dan Boros Anggaran: Seharusnya Dilawan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus, Faizal Assegaf mengkritik program retreat Kepala Daerah.

    Kegiatan itu akan digelar satu hari setelah mereka dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (20/2/2025) nanti.

    Adapun retret bakal dilakukan mulai 21-28 Februari 2025 nanti, di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Menurut Faizal Assegaf program ini adalah proyek yang membuang-buang anggaran.

    Ia bahkan menaruh curiga, ada niatan tersembunyi untuk mendikte kemandirian perangkat otonomi daerah.

    “Retret Kepala Daerah adalah proyek boros anggaran,” katanya dikutip dari cuitan akun X pribadinya, Rabu (19/2/2025).

    “Dan agenda terselubung ala militerisme untuk mendikte kemandirian perangkat otonomi daerah,” lanjutnya.

    Dia juga ikut menyoroti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang disebutnya ngawur karena program ini.

    Faizal Assegaf menyebut program retreat kepala daerah ini lebih ke melecehkan eksistensi desentralisasi dan kearifan lokal.

    “Tindak Mendagri sangat ngawur, bodoh dan melecehkan eksistensi desentralisasi dan kearifan lokal,” tuturnya.

    Menurutnya, tindakan penataan baris-berbaris kepala daerah itu adalah secara simbolis mengumumkan kepada seluruh masyarakat di daerah seolah-olah gubernur dan bupati/wali kota berada pada perbudakan desentralisasi.

    “Kepala daerah sudah seharusnya melakukan perlawanan kepada menteri-menteri, presiden, apabila kebijakan itu merugikan rakyat di daerah,” tuturnya.

    Ditegaskan, posisi antara pemerintah pusat dan daerah sama hanya perbedaan kewenangan.

  • Hari Terakhir Jabat Walkot Makassar, Danny Pomanto: Saya Minta Maaf Kalau Kami Tidak Sempurna

    Hari Terakhir Jabat Walkot Makassar, Danny Pomanto: Saya Minta Maaf Kalau Kami Tidak Sempurna

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Danny Pomanto terakhir berkantor hari ini, Rabu 19 Februari 2025. Ia bakal purnatugas sebagai orang nomor satu di Makassar.

    Masa jabatannya akan berakhir seiring dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin atau Appi dan Aliyah Mustika Ilham.

    Appi-Aliyah rencananya akan dilantik besok, di Istana Presiden, Jakarta, Kamis, (20/2/2025).

    “Saya bersyukur kepada Allah kami bisa melaksanakan dengan baik sampai di akhir masa jabatan kami,” kata Danny kepada jurnalis usai pamit dengan pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar pagi tadi di halaman balai kota.

    Kepada publik, Wali Kota Makassar dua periode itu meminta maaf. Ia mengaku telah mengusahakan yang terbaik selama menjabat.

    “Ini saya minta maaf kalau selama kepemimpinan kami tidak sempurna. Kami sudah berusaha sempurna, tapi namanya manusia pasti ada kekurangan,” ujarnya.

    Di sisi lain, Danny menitip pesan kepada para pegawai Pemkot Makassar. Agar membantu kepala daerah yang baru.

    “Agar semua ASN, PPPK, laskar pelangi loyal pada pemimpin kita yang baru. Bantu. Berikan yang terbaik untuk beliau, doakan beliau agar lebih baik,” imbuhnya.
    (Arya/Fajar)

  • Burhanuddin Abdullah Harahap Disebut Jadi Ketua Tim Pakar Danantara, Jejak Kasusnya Diungkit

    Burhanuddin Abdullah Harahap Disebut Jadi Ketua Tim Pakar Danantara, Jejak Kasusnya Diungkit

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Burhanuddin Abdullah Harahap disebut bakal menjadi Ketua Tim Pakar Danantara (Daya Anagata Nusantara). 

    Danantara rencananya akan diluncurkan pada 24 Februari 2025 mendatang. Danantara merupakan konsolidasi semua kekuatan ekonomi yang ada di pengelolaan BUMN. 

    Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini lahir di Garut, Jawa Barat, pada tanggal 10 Juli 1947. Ia menjabat sebagai Menteri Koodinator Bidang Perekonomian di bawah Pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid. 

    Ia juga adalah Gubernur Bank Indonesia sejak tahun 2003 dan Gubernur untuk International Monetary Fund (IMF), Washington DC, di Indonesia. 

    Ia juga adalah Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) periode 2003-2006, dan terpilih kembali untuk periode 2006-2008. Selama kariernya di Bank Indonesia, Ia pernah menduduki beberapa jabatan di dalam dan luar negeri. 

    Pengangkatan Burhanuddin dalam Danantara mendapat respon dari Pemerhati Sosial dan Politik, Jhon Sitorus.

    Dia membeberkan jejak karier ekonom tersebut yang pernah dipenjara atas kasus korupsi.

    “Burhanuddin Abdullah Harahap, Ketua Tim Pakar Danantara. FYI, orang ini pernah dipenjara 5 tahun penjara atas kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia ke DPR sebesar Rp100 Miliar,” kata Jhon dalam akun X pribadinya, Selasa, (18/2/2025).

    Selain itu, dia juga mengungkap kedekatan Burhanuddin dengan Presiden Prabowo Subianto selama ini.

    “Orang ini juga Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran sebagai dewan pakar di Pilpres 2024 dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PLN sejak Juli 2024,” tandasnya. (*) 

  • Wamenkeu Sebut Rata-rata Pendapatan Indonesia 2045 Rp40 Juta/Bulan, Faizal: Ponakan Prabowo Ini Cermin Penipu Ulung

    Wamenkeu Sebut Rata-rata Pendapatan Indonesia 2045 Rp40 Juta/Bulan, Faizal: Ponakan Prabowo Ini Cermin Penipu Ulung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengeluarkan pernyataan yang menuai ketikan.

    Pernyataannya itu menyebut ekonomi Indonesia akan menjadi terbesar ke-4 di tahun 2045 dengan rata-rata pendapatan Rp40 Juta per bulan.

    “Pada tahun 2045, PDB per kapita diproyeksikan mencapai USD 30.300,” kata Thomas Djiwandono, Selasa, (18/2/2025).

    Pernyataan serupa sebenarnya sempat dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di era Joko Widodo.

    Namun, Kritikus Faizal Assegaf memberikan sorotan tajam kepada Thomas Djiawandono yang merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto itu. 

    Dia menyebut Bendahara Umum Para Golkar itu telah terjangkit virus dista Jokowi yang selalu berjanji manis.

    “#IndonesiaGelap. Ponakan Prabowo ini isi kepalanya cermin penipu ulung. Terjangkit virus dusta Jokowi yang selalu beri janji manis, faktanya makin suram kejahatan bernegara,” kata Faizal Assegaf dalam akun X, pribadinya. 

    Menurutnya, jargon Indonesia emas tahun 2045 hanyalah omong kosong. Dia mengambil contoh kasus pagar laut yang hingga saat ini masih berpotensi.

    “Hei tikus berdasi, jargon Indonesia emas 2045 adalah omong kosong, seratus hari lawan pagar laut aja keok,” tandas pega media sosial ini. (*) 

  • PHK Massal Ancam Indonesia, Dandhy Laksono Sindir Kebijakan Pemerintah

    PHK Massal Ancam Indonesia, Dandhy Laksono Sindir Kebijakan Pemerintah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kini menjadi ancaman nyata bagi para pekerja di Indonesia.

    Sejumlah laporan menyebutkan bahwa sekitar 60 perusahaan berencana melakukan PHK dalam waktu dekat.

    Ancaman ini semakin meningkat, sebagaimana dilaporkan baik oleh kalangan pengusaha maupun serikat pekerja. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebabnya adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    Jurnalis investigasi Dandhy Laksono turut menyoroti situasi ini.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia mengkritisi minimnya penciptaan lapangan kerja di tengah meningkatnya gelombang PHK.

    “Alih-alih menciptakan lapangan kerja, setelah UU ini kita lebih sering dengar kabar PHK,” tulis Dandhy Laksono, dikutip Selasa (18/2/2025).

    Selain itu, isu PHK ini juga dikaitkan dengan kehadiran Danantara yang saat ini tengah menjadi sorotan.

    Menurut Dandhy, keberadaan Danantara dapat menjadi ancaman besar dan dianggap sebagai bentuk kapitalisme terpimpin.

    “Dengan rekam jejak kasus Jamsostek, Asabri, gagasan Tapera, sampai mengincar dana haji dan wakaf,” tuturnya.

    “Danantara bukan hanya ‘kapitalisme terpimpin’, juga berpotensi jadi ‘fraud terpimpin’,” terangnya.

    (Fajar)

  • Viral ASN Tendang Siswa di Papua yang Tolak MBG, Netizen: Tak Beradab

    Viral ASN Tendang Siswa di Papua yang Tolak MBG, Netizen: Tak Beradab

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Video Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menendang pelajar di Papua karena menolak Makan Bergizi Gratis (MBG) viral. Mendapat sorotan dari publik.

    Di media sosial, warganet ramai mengecam. Salah satu Pegiat Media Sosial, Antonius melalui akun X-nya menganggap hal tersebut tak beradab.

    “Tak Beradab,” kata dia di akun X @AntoniusCDN, dikutip dari unggahannya di X, Selasa (18/2/2025).

    Menurutnya, mereka yang menolak bukan tanpa alasan. Tapi karena menuntut pendidikan gratis.

    “Mereka hanya pelajar yang menuntut MBG diganti pendidikan gratis kenapa diperlakukan bagai KKB Papua yang harus ditendang segala…,” ujarnya.

    Peristiwa tersebut dinilainya ironis. Apalagi terjadi di atas tanah dengan kekayaan alam melimpah.

    “Ironis memang ketika daerah kaya dengan emas tapi sekedar pendidikan gratis tidak dapat mereka nikmati padahal Katanya kepemilikan tambang emas dah 51% milik negara,” terangnya.

    Sebelumnya, sebuah insiden kekerasan yang melibatkan seorang pejabat ASN di Nabire, Papua Tengah, membuat publik geram.

    Video yang merekam tindakan kekerasan tersebut beredar luas di media sosial pada Selasa (18/2/2025), menunjukkan seorang ASN menendang dan menginjak kaki seorang pelajar SMP yang sedang mengikuti aksi protes.

    ASN yang terlibat dalam insiden ini adalah Viktor Tebai, yang menjabat sebagai Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan Nabire.

    Dalam rekaman video, Viktor tidak hanya terlihat melakukan kekerasan terhadap seorang pelajar, tetapi juga mengintimidasi siswa lainnya yang terlibat dalam demonstrasi.

  • Tulis Tagar EfisiensiNdasmu, Mahasiswa Kritik Prabowo: Makan Gratis Tak Efektif, Korbankan Sektor Lain

    Tulis Tagar EfisiensiNdasmu, Mahasiswa Kritik Prabowo: Makan Gratis Tak Efektif, Korbankan Sektor Lain

    Tidak sedikit netizen turut mengomentari dan menyuarakan pendapat mereka terkait program makan gratis yang dinilai tidak berjalan efektif dan justru mengorbankan sektor lain, seperti pendidikan.

    Salah satu peserta aksi, yang dikutip dalam unggahan @yaniarsim, menyatakan bahwa program makan gratis tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat, tidak terkecuali di Kota Makassar.

    Sebelumnya diberitakan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu andalan Presiden Prabowo Subianto ternyata belum menjangkau seluruh sekolah di Indonesia.

    Di SMAN 11 Makassar, misalnya, program tersebut diketahui belum dijalankan.

    Wahyu (19), siswa kelas XII di sekolah itu, mengaku kecewa karena program yang dinantikannya tidak sesuai harapan.

    Ia awalnya mengira MBG akan berjalan di semua sekolah secara merata dan berlangsung setiap hari.

    “Saya kira program ini akan ada di semua sekolah, termasuk sekolah kami. Tapi ternyata sampai sekarang belum ada. Padahal ini bisa sangat membantu kami yang belajar sampai sore,” ujar Wahyu saat ditemui, Selasa (5/2/2025).

    Sebagai siswa yang hampir lulus, Wahyu berharap ia masih sempat merasakan manfaat program ini sebelum menutup masa putih abu-abu.

    “Kami minta ke pak Prabowo, kalau bisa tersampaikan sebelum kami lulus. Mau mki lulus kasihan,” Wahyu menuturkan.

    Ia meminta pemerintah benar-benar serius dalam menjalankan program MBG agar seluruh siswa di Indonesia bisa menikmatinya.

    “Kalau program ini benar-benar jalan, pasti sangat membantu,” imbuhnya.

    Wahyu juga menyoroti pentingnya MBG bagi siswa yang harus bersekolah hingga sore hari.

  • Oknum Pejabat BPN Terlibat Kasus Pagar Laut, Nusron Wahid Siapkan Surprise Besok

    Oknum Pejabat BPN Terlibat Kasus Pagar Laut, Nusron Wahid Siapkan Surprise Besok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dugaan adanya oknum pejabat yang terlibat dalam kasus pagar laut di wilayah Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mulai terkuak.

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sendiri telah melakukan investigasi. Hasil investigasi inilah yang menemukan titik terang terkait keterlibatan oknum pejabat.

    Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid bahkan mengungkap adanya keterlibatan oknum pejabat hingga ke level kepala seksi (kasi) di lingkup BPN Bekasi dalam kasus pemagaran laut di wilayah Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    “Salah satunya di level itu, karena kepala seksi yang bagian pengukuhan, kenapa tidak mengontrol itu,” kata Nusron di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Ditanya apakah ada oknum pegawai lain yang terlibat? Nusron menyatakan bahwa informasi detailnya akan segera diumumkan. “Ya, besoklah aku umumin. Nanti enggak surprise,” ucapnya.

    Menurut Nusron, investigasi internal terhadap pegawai BPN yang diduga terlibat dalam kasus pagar laut Bekasi telah rampung dilaksanakan.

    Hasilnya, tidak ditemukan adanya keterlibatan pejabat selevel eselon 1 dan 2, termasuk Kepala Kantor Pertanahan di Bekasi. “Ya memang enggak terlibat,” ujarnya.

    Walakin, dalam hal pengawasan proses, tanda tangan dari pejabat eselon 1 dan 2 berkaitan dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi tanggung jawab tim ajudikasi.

    “Kemarin sudah aku sampaikan di sini, kan, untuk PTSL, penanggung jawabnya tim ajudikasi,” katanya.

  • Kades Kohod Jadi Tersangka, Jhon Sitorus: Jangan-jangan Cuma Tumbal

    Kades Kohod Jadi Tersangka, Jhon Sitorus: Jangan-jangan Cuma Tumbal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Jhon Sitorus mengkritisi penetapan Kepala Desa Kohod, Arsin, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan lahan pagar laut di Tangerang.

    Ia menilai mustahil jika hanya seorang kepala desa yang bertanggung jawab atas proyek yang mencakup wilayah luas tersebut.

    “Pagar laut sepanjang 30 Km seluas 1 Kabupaten tapi yang tersangka hanya seorang kepala desa saja. Ini benar-benar di luar logika,” ujar Jhon kepada fajar.co.id, Selasa (18/2/2025).

    Jhon mempertanyakan mengapa pihak lain, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), pejabat daerah, hingga aparat pemerintah pusat, tidak ikut terseret dalam kasus ini.

    “Bagaimana mungkin tersangkanya hanya kepala desa Kohod,” cetusnya.

    Dikatakan Jhon, proyek sebesar ini tidak mungkin berjalan tanpa keterlibatan pihak yang lebih berwenang.

    “Saya menduga Pak Arsin ini hanyalah tumbal dari mafia dan oligarki yang untouchable oleh hukum,” imbuhnya.

    Ia juga menyoroti sikap aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut.

    “Bahwa dia juga ikut menikmati, iya. Tetapi, apakah hanya dia sebagai pelaku utama? Mustahil,” sesalnya.

    Kata Jhon, kejanggalan ini harus ditelusuri lebih dalam agar kasus tidak berhenti hanya pada satu individu.

    “Masa aparat tidak paham yang begini-beginian sih? Takut dengan kaleng Khong Guan?,” kuncinya.

    Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka dalam dugaan pemalsuan dokumen pertanahan di wilayah pagar laut Tangerang, Banten.

  • Kades Kohod Arsin Tersangka Pagar Laut Tangerang, Bareskrim Polri Bongkar Modus dan Perannya

    Kades Kohod Arsin Tersangka Pagar Laut Tangerang, Bareskrim Polri Bongkar Modus dan Perannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Proses penyelidikan yang dilakukan Bareskrim Polri terkait polemik Pagar Laut di Pesisir Tangerang, Banten, sedikit ada kemajuan.

    Pasalnya, Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin sebagai tersangka kasus pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) terkait pagar laut tersebut.

    Selain Arsin, Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yaitu UK selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, SP selaku penerima kuasa, dan CE selaku penerima kuasa.

    “Kami menetapkan Saudara A (Arsin, red) selaku Kades Kohod,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, Selasa.

    Djuhandhani menyebut bahwa keempatnya diduga telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohod, dan dokumen lainnya yang dibuat oleh Kades dan Sekdes Kohod sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024.

    “Di mana seolah-olah oleh pemohon untuk mengajukan permohonan pengukuran melalui KJSB Raden Muhammad Lukman dan permohonan hak Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang hingga terbitlah 260 SHM atas nama warga Kohod,” ucapnya.

    Dia juga mengatakan keempatnya ditetapkan sebagai tersangka setelah dilaksanakan gelar perkara yang digelar pada Selasa ini.

    Diketahui, Dittipidum Bareskrim Polri melaksanakan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau pemalsuan akte otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik terkait penerbitan 263 SHGB dan 17 SHM Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten.