Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Layani 35,9 Juta Pengusaha UMKM, Holding Ultra Mikro BRI Salurkan Kredit Rp626,6 Triliun

    Layani 35,9 Juta Pengusaha UMKM, Holding Ultra Mikro BRI Salurkan Kredit Rp626,6 Triliun

    Selanjutnya, ketika suatu usaha mulai berkembang, nasabah akan memasuki tahap integrate, di mana mereka dapat memperoleh produk perbankan lainnya melalui channel perbankan seperti asuransi dari BRI atau produk gadai dari Pegadaian.

    Jika usaha semakin maju dan naik kelas ke segmen mikro, nasabah akan memasuki tahap upgrade, di mana mereka dapat mengakses produk kredit komersial BRI, seperti Kupedes, untuk terus memperbesar skala usahanya.

    Ke depan, BRI terus berupaya untuk berkolaborasi guna menghadirkan layanan keuangan yang lebih inklusif, mudah diakses, dan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan semakin memperkuat ekonomi kerakyatan serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Komitmen ini sejalan dengan peran BRI sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan, yang tercermin dari capaian kinerja perseroan dalam penyaluran kredit UMKM. Tercatat, hingga akhir 2024 total kredit yang disalurkan BRI mencapai Rp1.354,64 triliun, tumbuh 6,97% secara tahunan (yoy). Seluruh segmen pinjaman BRI tercatat mengalami pertumbuhan positif, dengan dominasi kredit UMKM yang mencapai 81,97% dari total kredit, atau setara dengan Rp1.110,37 triliun.

  • Megawati Ingatkan Pramono-Rano untuk tidak abaikan arahan Presiden Prabowo, Warganet: Rakyat Dijadikan Oposisi?

    Megawati Ingatkan Pramono-Rano untuk tidak abaikan arahan Presiden Prabowo, Warganet: Rakyat Dijadikan Oposisi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Megawati Ingatkan Pramono-Rno untuk tidak abaikan arahan Presiden Prabowo, bukannya senang, warganet malah ramai menyebutnya koalisi.

    Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tengah ramai diperbincangkan public setelah melayangkan pernyataan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    Megawati baru-baru ini mengingatkan Pranomo Anung dan Rano Karno selaku Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih periode 2025-2029, untuk menjalankan segala arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia juga menegaskan bahwa kepala daerah dari partainya harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

    Penyataan ini diperjelas dengan penyampaian Rano Karno, bahwa Megawati memberi penyampaian sebagai tugas utama.

    “Kemarin ibu Megawati menyampaikan, gubernur yang juga representative dari pemerintahan pusat, jadi jangan mengabaikan arahan presiden, itu tugas utama,” ujar Rano Karno, dikutip Kamis, (20/2/2025).

    Selain itu, Rano karno yang akrab disapa Bang Doel juga mengaku telah mengikuti kegiatan pembekalan dari Megawati, beberapa waktu lalu.

    Dengan beredarnya pernyataan dari Ketua Partai PDI Perjuangan, Megawati, netizen beramai-ramai memunculkan asumsi maupun pertanyaan, dan tidak sedikit yang menyatakan bahwa Megawati sedang melakukan koalisi.

    “Oposisi rasa Koalisi ini, jadinya hanya rakyat yang jadi oposisi” kata netizen

    “Di depan Media ngomong gini, dibelakang ngomporin orang demo” komentar netizen

    “Nah kan, inilah strategi Mulyono Gibran, merangkul para oposisi-oposisi, agar tidak ada lagi oposisi, sehingga Mulyono Gibran bebas melakukan kebijakan-kebijakan, dan pasti kebijakan-kebijakan tersebut Prabowo mengikuti,” komentar lainnya

  • Soal Partai Baru, Budi Arie Enggan Ungkap Pertemuan dengan Jokowi : Tunggu Saja

    Soal Partai Baru, Budi Arie Enggan Ungkap Pertemuan dengan Jokowi : Tunggu Saja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Pro-Jokowi (Projo) sekaligus Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi enggan mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden Ke-7 Joko Widodo, termasuk menanggapi wacana pembentukan partai baru.

    Di Kompleks Istana Kepresidenan selepas pelantikan kepala daerah serentak, Budi Arie hanya meminta publik menunggu.

    “Tunggu saja, kita tunggu,” kata Budi Arie menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Budi Arie dalam kesempatan itu, memilih untuk menegaskan sikapnya berada di barisan pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Yang pasti kita harus dukung pemerintahan Pak Prabowo supaya bisa sukses di tengah berbagai kondisi dunia yang dinamis,” kata Budi Arie.

    Sementara itu, saat kembali diminta responsnya soal wacana partai baru, Budi Arie berkelakar menyebut nama partai.

    “Partai Super Tbk. Ya sudah terjemahin saja. Partai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” kata Budi sambil berjalan menuju kendaraannya.

    Dia menolak menjelaskan lebih lanjut soal wacana membentuk partai baru itu.

    “Segitu dulu. Jangan banyak-banyak,” sambung Budi Arie.

    Di lokasi yang sama, Rabu (19/2), Budi Arie mengungkap rencananya bertemu Jokowi di Jakarta. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut tujuan pertemuan termasuk hal-hal yang akan dibahas.

    “Ngobrol aja,” kata Budi Arie menjawab pertanyaan mengenai tujuan pertemuan.

    “Pokoknya untuk Indonesia, untuk negara, bangsa, dan rakyat,” kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu.

  • Danantara Dibandingkan INA yang Dibentuk Luhut Era Jokowi Namun Kini Bagai Jin Tak Terlihat

    Danantara Dibandingkan INA yang Dibentuk Luhut Era Jokowi Namun Kini Bagai Jin Tak Terlihat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, mengkritik keras pembentukan Danantara yang baru-baru ini diumumkan pemerintah.

    Ferdinand mempertanyakan urgensi pembentukan lembaga investasi tersebut di tengah kondisi keuangan negara yang dinilainya sedang terpuruk.

    “Era Jokowi di mana Luhut sangat berkuasa, pada tahun 2021 pernah membentuk INA (Otoritas Investasi Indonesia),” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (20/2/2025).

    Ia sontak menyayangkan karena INA yang dibentuk pada era Jokowi itu tidak nampak dan terasa manfaatnya bagi negara.

    Ia menyoroti nasib INA, lembaga pengelola dana investasi negara yang menurutnya tidak menunjukkan hasil yang jelas.

    “Tapi INA ini tak jelas, bagai jin yang tak terlihat,” cetusnya.

    Ferdinand khawatir Danantara akan bernasib serupa, terutama jika tidak memiliki transparansi dan pengawasan yang ketat.

    “Sekarang dibentuk Danantara, halahhh omon-omon aja. Aset sudah tergadai, APBN defisit, mau apa?” tandasnya.

    INA sendiri didirikan pada 2021 dengan tujuan mengelola investasi negara guna meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Namun, hingga kini, efektivitasnya masih diperdebatkan.

    Sebelumnya, Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi yang diwariskan oleh mantan Presiden Jokowi.

    Ia menyoroti program efisiensi anggaran yang disebut-sebut untuk mendukung program makan gratis sebesar Rp70 triliun.

    “Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun),” ujar Dandhy di X @DandhyLaksono (18/2/2025).

  • Golkar Hormati Reshuffle Kabinet, Nurul Arifin: Prabowo Ingin Orkestra Terbaik

    Golkar Hormati Reshuffle Kabinet, Nurul Arifin: Prabowo Ingin Orkestra Terbaik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan bahwa partainya menghargai perombakan atau reshuffle perdana di Kabinet Merah Putih sebab Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan orkestra terbaik dalam kabinetnya.

    “Jadi, Presiden pasti menginginkan orkestra yang terbaik, orang-orang yang terbaik yang duduk di dalam kabinetnya sebagai pembantu presiden. Saya kira posisi Golkar adalah menghargai proses tersebut,” kata Nurul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Nurul juga menyebut partainya menghargai perombakan kabinet sebab kewenangan tersebut sepenuhnya ada di tangan Presiden.

    “Kalau kami tahu betul dan paham betul, bahwa reshuffle adalah hak prerogatif dari Presiden, dan kami menghargai setiap pergantian karena ‘kan ini statusnya pembantu presiden,” ucapnya.

    Terkait dengan kader Partai Golkar yang duduk dalam KMP, anggota Komisi I DPR itu menilai akan berkinerja baik dan kompak mendukung jalannya pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Ya, kalau kami sih melihat bahwa kader-kader yang diberikan oleh Partai Golkar itu sudah yang terbaik, dan kami sangat mendukung gitu, tidak ada saling menjatuhkan, kami kompak ya. Kami kompak Golkar untuk pemerintahan,” kata dia.

    Sebelumnya, Rabu (19/2), Presiden Prabowo Subianto melantik Prof. Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Istana Negara, Jakarta, untuk menggantikan pejabat sebelumnya, Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Brian dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024—2029.

  • Resmi Jabat Gubernur Sulsel, Ini Potret Andi Sudirman Sulaiman Salami Presiden Prabowo Usai Dilantik

    Resmi Jabat Gubernur Sulsel, Ini Potret Andi Sudirman Sulaiman Salami Presiden Prabowo Usai Dilantik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2025-2030 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Kamis, 20 Februari 2025.

    Pelantikan dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua dan Wakil Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR RI, pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Merah Putih, para pimpinan Partai Politik, dan lainnya.

    “Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat atas pelantikan saudara-saudara. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat dari daerah masing-masing. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah masing-masing,” ujar Presiden Prabowo.

    Menurutnya, pelantikan ini menjadi momen bersejarah bagi Bangsa Indonesia. Pelantikan serentak 961 Kepala Daerah dari 481 daerah, yang terdiri dari 33 Gubernur dan 33 Wakil Gubernur, 363 Bupati, 362 Wakil Bupati, 85 Wali Kota, dan 85 Wakil Wali Kota.

    “Ini juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita. Dan juga bahwa bangsa kita yang demikian besar, yang keempat terbesar dari jumlah penduduk di seluruh dunia, bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis,” tuturnya.

    Presiden Prabowo mengingatkan, bahwa mandat yang diterima oleh para kepala daerah adalah kepercayaan dari masyarakat.

    “Atas nama negara dan Bangsa Indonesia, bahwa Saudara dipilih, Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita,” pesannya.

  • Danantara Disama-samakan dengan Temasek Singapura, Begini Bedanya Menurut Ferry Irwandi

    Danantara Disama-samakan dengan Temasek Singapura, Begini Bedanya Menurut Ferry Irwandi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pendiri Malaka Project, Ferry Irwandi menjelaskan perbedaan Danantara dengan Temasek Holdings Limited. Sebuah badan usaha milik negara Singapura.

    “Banyak yang minta jelasin soal Danatara ini, oke tak jelasin dengan simpel, simak dgn santai, ya,” kata Ferry memulai penjelasannya, dikutip dari unggahannya di X, Kamis (20/2/2025).

    Danatara ini diketahui didukung tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di antaranya Pertamina, PLN, BRI, BNI, Mandiri, Telkom, dan MIND ID.

    “Dulu BUMN kalau dapat dividen, sebagian dividennya dikasih ke APBN terus duitnya dipake buat belanja. Nah sekarang Danantara, duitnya gak dipake langsung untuk belanja, tapi investasi,” jelasnya.

    Ia memberi gambaran. Misalnya, dari total dividen BUMN sebesar Rp300 triliun pada tahun 2025, Rp200 triliun dialokasikan ke Danantara.

    “Sama Danantara dikelola duit 200 T ini buat dijadiin 1000 T dalam rentan waktu tertentu melalui investasi. Kalau profit, duitnya bs balik ke APBN atau diputer lagi,” terangnya.

    Investasi tersebut, bisa dalam bentuk saham, obligasi, properti, infrastruktur, atau bisnis strategis lainnya, baik di dalam maupun luar negeri.

    Danantara ini, dihubung-hubungkan dengan Temasek. Lembaga di Singapura.

    “Sekilas iya, tapi ada hal fundamental yang berbeda sekali dan bisa sangat berpengaruh dan menentukan soal dana yang dikelola, Temasek gak ngambil dari dividen BUMN, atau PMN atau efisiensi APBN, tapi aset yang udah dikeola sejak awal, sama portofolio global dan dividen,” terangnya.

    “Yg punya mof SG, tapi 100% independen, gak ada pejabat dalam struktur yang ngambil keputusan,” tambahnya.

  • Danantara Disama-samakan dengan Temasek Singapura, Begini Bedanya Menurut Ferry Irwandi

    Kontroversi Danantara, Warganet: Bayangin Duit Anda Tetiba Hilang, Banknya Gak Mau Tangung Jawab

    “Bayangin duit anda tetiba hilang, banknya gak mau tangung jawab,” timpalnya.

    Ia semakin terheran-heran karena mantan Presiden ke-7, Jokowi, disebut-sebut bakal menjadi pengawas Danantara. Meskipun, ia diketahui bagian dari lima besar pejabat terkorup di dunia.

    “Dan hebatnya, finalis terkorup OCCRP diminta menjadi Pengawas Danantara. Makin gelap!,” tandasnya.

    Sebelumnya, Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi yang diwariskan oleh mantan Presiden Jokowi.

    Ia menyoroti program efisiensi anggaran yang disebut-sebut untuk mendukung program makan gratis sebesar Rp70 triliun.

    “Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun),” ujar Dandhy di X @DandhyLaksono (18/2/2025).

    Padahal, kata dia, anggaran terbesar justru dialokasikan untuk Danantara, yang mencapai Rp325 triliun.

    Kata Dandhy, cara ini mirip dengan strategi yang digunakan oleh Jokowi dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

    Isu pengangguran dijadikan alasan untuk meloloskan kebijakan yang justru memperkuat oligarki dan konglomerasi.

    “Trik ini dipakai Jokowi, mencatut nasib pengangguran untuk meloloskan UU yang memperkuat oligarki dan konglomerasi pakai narasi Cipta Kerja,” lanjut Dandhy.

    Alih-alih menciptakan lapangan kerja, Dandhy justru melihat bahwa pasca-implementasi UU tersebut, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin sering terjadi.

    “Setelah UU ini kita lebih sering dengar kabar PHK,” cetusnya.

    Tak hanya itu, Dandhy juga menyoroti sejumlah kasus keuangan negara seperti Jamsostek, Asabri, Tapera, hingga rencana pemerintah yang sempat mengincar dana haji dan wakaf.

  • Keponakan Luhut Menguat Jadi Bos Danantara, Pengamat: Pilpres 2024 Benar- benar Basa-basi

    Keponakan Luhut Menguat Jadi Bos Danantara, Pengamat: Pilpres 2024 Benar- benar Basa-basi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Keponakan Ketua Umum Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir dikabarkan akan jadi bos Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara.
     
    Hal tersebut menuai sorotan. Salah Satunya dari Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto.

    Jika itu terjadi, Gigin mengungkapkan Pemilihan Presiden (Pilpres) benar sekadar basa-basi.

    “Bila benar keponakannya menjadi bos Danantara, berarti Pilpres 2024 benar-benar basa-basi,” kata Gigin dikutip dari unggahannya di X, Kamis (20/2/2025).

    Gigin mengatakan, tidak ada perubahan struktur kekuasaan di pemerintahan hari ini. Jika Pandu Sjahrir benar-benar terpilih.

    “Struktur kekuasaan tak berubah,” ujarnya.

    Ia pun mengilustrasikan struktur kekuasaan dimaksud.

    “Penguasa tertinggi Luhut Panjaitan dibantu Jokowi sebagai asisten dan Prabowo sebagai asistennya asisten sementara,” terangnya.

    Sementara itu, Pandu enggan membenarkan informasi yang beredar, hanya saja Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTECH ini meminta untuk menunggu kabar langsung dari istana.
     
    “Nanti, tunggu tanggal mainnya, tunggu dari istana dulu,” kata Pandu kepada wartawan di Gedung Bank Indonesia (BI), kemarin.
     
    Untuk diketahui, Pandu Sjahrir ikut dalam rapat koordinasi terkait pembiayaan program 3 juta rumah bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, di Gedung Bank Indonesia, pada Selasa (11/2) sekitar pukul 20.00 WIB.
     
    Dia pun mengakui bahwa tak ada bahasan Danantara di dalam forum itu. Pandu memastikan pertemuan itu hanya membahas mengenai program 3 juta rumah.
     
    “Belum, tadi belum ini kok (bahas Danantara), kita hanya ngomong soal perumahan,” tutupnya.
    (Arya/Fajar)

  • PDIP Disebut Tanduk Tumpul di Senayan, Kader Bereaksi: Ayo Dong Kita Buktikan Banteng Petarung

    PDIP Disebut Tanduk Tumpul di Senayan, Kader Bereaksi: Ayo Dong Kita Buktikan Banteng Petarung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi PDIP Ferdinand Hutahaean memantik diskusi publik terkait cover majalah Tempo edisi Kamis, 20 Februari 2025.

    Cover tersebut menampilkan simbol banteng berwarna merah dengan gembok di mulutnya serta judul provokatif, “Tanduk Tumpul di Senayan.”

    Ferdinand, dalam unggahannya, mengekspresikan kekecewaannya terhadap gambaran yang disajikan oleh Tempo.

    “Ayo dong PDIP, kita buktikan kita Banteng Petarung. Malu saya dengan cover Tempo ini,” kata Ferdinand di X @ferdinand_mpu.

    Cover tersebut dinilai menyindir sikap fraksi PDIP di DPR yang dianggap kurang garang dalam membela kepentingan rakyat.

    Selain itu, terdapat sorotan terhadap UU Minerba yang disebut merusak tata kelola ekonomi.

    Setelah gagal memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pilpres 2024, PDIP resmi mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Keputusan ini membawa harapan besar dari berbagai kalangan agar PDIP menjadi penyeimbang dan pengawal kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan pemerintah.

    Sebagai partai dengan kursi terbanyak di DPR, PDIP dinilai memiliki modal kuat untuk menjalankan peran oposisi yang kritis dan konstruktif.

    Publik berharap partai berlambang banteng ini dapat mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpotensi tidak pro terhadap rakyat, seperti isu efisiensi anggaran, kebijakan pangan, hingga revisi UU yang kontroversial.

    Namun, hingga saat ini, banyak pihak menilai PDIP belum menunjukkan taji sebagai oposisi yang tegas.

    Beberapa kebijakan strategis pemerintahan Prabowo, seperti rencana makan bergizi gratis dan kebijakan ekonomi lainnya, belum mendapatkan respons kritis yang signifikan dari PDIP.