Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Usai Ditahan, Hasto Desak KPK Periksa Keluarga Jokowi, Kader PDIP Singgung Dokumen yang Disimpan Connie Bakrie

    Usai Ditahan, Hasto Desak KPK Periksa Keluarga Jokowi, Kader PDIP Singgung Dokumen yang Disimpan Connie Bakrie

     

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Hasto ditahan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice (OJ). 

    Hasto ditahan di Rutan KPK dari cabang Rutan Negara Klas I Jakarta Timur. Penahan itu dilakukan untuk keperluan penyidikan selama 20 hari mulai dari 20 Februari hingga 11 Maret 2025.

    Penetapannya sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/ 152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan Hasto dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saeful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Wahyu Setiawan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 s.d. 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F.

    “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” kata Setyo Budiyanto, Kamis, (20/2/2025).

    Sementara itu, Hasto mengaku tak menyesal dan menerima konsekuensi penahanannya serta berharap agar KPK menegakkan hukum tanpa terkecuali.

  • Hasto Resmi Ditahan, Jhon Sitorus: KPK Kerja Kasus by Order, Jadi Alat Melemahkan Lawan Politik

    Hasto Resmi Ditahan, Jhon Sitorus: KPK Kerja Kasus by Order, Jadi Alat Melemahkan Lawan Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap Harun Masiku.

    Penahanan ini segera menjadi sorotan publik, terutama di media sosial, di mana banyak pihak mempertanyakan dasar hukum tindakan KPK tersebut.

    Pegiat media sosial Jhon Sitorus menyoroti bahwa tidak ada bukti korupsi yang merugikan negara dalam kasus Hasto.

    “Tidak ada kerugian negara, tidak ada bukti korupsi, tidak ada uang yang masuk ke kantong pribadi,” ujar Jhon di X @JhonSitorus_18 (20/2/2025).

    Ia menyebut bahwa tidak ada uang yang masuk ke kantong pribadi Hasto, sehingga menimbulkan tanda tanya besar terkait motif di balik penahanan tersebut.

    “KPK benar-benar hanya mengerjakan kasus by order. KPK hanya alat untuk melemahkan lawan politik,” tukasnya.

    Sebelumnya, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku.

    Hasto meminta KPK berani mengungkap berbagai kasus korupsi, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap keluarga Presiden ke-7 RI Jokowi.

    “Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,” kata Hasto, saat akan dibawa ke Rumah Tahanan KPK, Kamis (20/2/2025).

    Hasto terlihat mengenakan rompi oranye dengan tangan terborgol. Hasto ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur.

    Sebelum ditahan, Hasto mengaku telah siap lahir dan batin. “Ya sudah siap lahir batin (jika ditahan KPK),” kata Hasto.

  • Seruan Tarik Dana dari Bank BUMN Jelang Peluncuran Danantara, Ini Pro Kontra Warga di Medsos

    Seruan Tarik Dana dari Bank BUMN Jelang Peluncuran Danantara, Ini Pro Kontra Warga di Medsos

    “Kalau sudah menggunakan Bank Himbara gpp gausah diganti, itu Danantara pengelolaan dananya bukan diambil dari dana nasabah yg bagian dari Holding mereka, tapi ambil dari dividen BUMN yang direinvest atau langsung dipakai oleh Danantara.” tulis @heeu

    Ferry Irwandi, seorang YouTuber yang sering membahas kebijakan pemerintah, turut memberikan penjelasan melalui akun X @irwndffry.

    “Banyak yang minta jelasin soal Danantara ini, oke tak jelasin dengan simpel, simak dengan santai. Dulu BUMN kalau dapat dividen, sebagian dividennya dikasih ke APBN terus duitnya dipake buat belanja. Nah sekarang Danantara, duitnya gak dipake lgsg untuk belanja, tapi investasi,” tulisnya.

    Meski beberapa pemilik akun telah menjelaskan soal sumber dana investasi Danantara, beberapa warganet masih meragukan sistem pengawasan Danantara.

    Salah satu kekhawatiran utama adalah apakah lembaga ini akan memiliki mekanisme kontrol yang ketat atau justru berpotensi menjadi celah bagi penyalahgunaan dana.

    Meski Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih memiliki kewenangan untuk mengaudit, pengawasan tetap dianggap longgar karena memerlukan izin dari DPR.

    Apalagi, pengurus Danantara disebut-sebut orang terdekat pejabat hingga mantan terpidana kasus korupsi. (*)

  • Aneh… Wapres Bagikan Skincare saat Tinjau Makan Gratis, Netizen: Urgensinya Apa?

    Aneh… Wapres Bagikan Skincare saat Tinjau Makan Gratis, Netizen: Urgensinya Apa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan netizen usai membagikan produk perawatan kulit (skincare) kepada siswa SMA saat meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta Utara.

    Aksi ini menuai reaksi keras dari warganet, salah satunya dari akun X @pulupulumiaw yang mempertanyakan urgensi pemberian skincare oleh seorang wakil presiden.

    “Bang, apa urgensinya lo bagi-bagi skincare ke anak SMA? Plis kasih tau gue,” ujar akun tersebut dikutip pada Kamis (20/2/2025).

    Ia mengaku tidak bisa membayangkan memiliki pemimpin seperti Gibran. Hampir setiap langkahnya selalu di luar nalar.

    “Gue nangis lho ini liat kelakuan lo. Kaya, kenapa seorang Wakil Presiden harus menjalankan tugas sereceh ini? visi misi lo apa? Mau jadi negara kaya gimana kita ini?,” tambahnya.

    Unggahan tersebut langsung ramai diperbincangkan di media sosial, dengan banyak netizen yang mempertanyakan relevansi tindakan Gibran dalam konteks tugas kenegaraan.

    Kritik yang muncul umumnya menyoroti bahwa seharusnya fokus utama kunjungan tersebut adalah efektivitas program makan gratis bagi siswa, bukan pemberian produk perawatan kulit yang dinilai tidak memiliki urgensi mendesak.

    Belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana terkait kontroversi ini.

    Namun, mengenai program makan gratis sendiri telah menjadi sorotan sejak awal.

    Terutama setelah muncul kritik terkait efisiensi anggaran dan prioritas kebijakan pemerintah saat ini.

    Sementara itu, tagar #IndonesiaGelap kembali menggema di media sosial, menandakan gelombang ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai kurang menyentuh aspek fundamental seperti pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang disebut semakin menurun. (Muhsin/Fajar)

  • Resmi Dilantik Gubernur dan Wakil Gubernur, Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi Komitmen Prioritaskan Keberlanjutan Pembangunan

    Resmi Dilantik Gubernur dan Wakil Gubernur, Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi Komitmen Prioritaskan Keberlanjutan Pembangunan

    FAJSR.CO.ID,JAKARTA – Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi resmi dilantik hari ini, Kamis (20/2/2025).

    Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara resmi melantik 481 Kepala Daerah se Indonesia di Istana.

    Setelah resmi menjabat sebagai kepala daerah baru wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi berkomitmen keberlanjutan pembangunan.

    Pasangan berakronim Andalan Hati ini mengusung visi Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter.

    Adapun kaga ‘maju’, bermakna untuk melanjutkan Pembangunan Sulawesi Selatan pada multi sektor dengan dasar pondasi yang kuat telah dibangun oleh kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman sebelumnya dalam rangka mendukung Indonesia Emas 2045.

    Maju juga mencerminkan pembangunan yang berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan.

    Ketersediaan infrastruktur yang memadai, pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik. Pengelolaan pertanian dan sumber daya alam lainnya yang modern dan berdaya saing berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.

    Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

    Untuk Berkarakter, dalam konteks pembangunan di Sulawesi Selatan mencakup pengembangan masyarakat tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi dan sektor lainnya, tetapi juga memperkuat nilai-nilai integritas, akhlak, budaya, dengan menjunjung tinggi budaya Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge.

    Diketahui, Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi diusung 10 partai politik, yaitu NasDem, Golkar, Hanura, PAN, PKS, Gerindra, Demokrat, Gelora, PSI dan Partai Perindo.

  • Wamenkop Ferry Juliantono: Koperasi Bisa Terjun ke Sektor Pertambangan

    Wamenkop Ferry Juliantono: Koperasi Bisa Terjun ke Sektor Pertambangan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kementerian Koperasi (Kemenkop) memiliki harapan besar ke Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni).

    Harapan Kemenkop, Himpuni bisa menjadi garda terdepan sebagai penghasil Sumber Daya Manusia (SDM) untuk terjun ke dunia koperasi.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Ferry Juliantono di diskusi yang digelar Himpuni dengan tema Rembug Bersama untuk Memperkuat Kontribusi HIMPUNI dalam Menyukseskan Agenda Prioritas Pemerintah di Makassar, Kamis (20/02/2025).

    Ferry menyampaikan koperasi saat ini membutuhkan SDM yang sangat besar untuk melakukan perbaikan manajemen.

    “Saya mengharap koperasi saat ini, ada perbaikan manajemen pengelolaan dan koperasi saat ini membutuhkan banyak sekali sumber daya manusia,” katanya.

    Karena alasan itulah, menurutnya kehadiran Himpuni ini sebagai wadah untuk menghasilkan SDM yang bisa terus mengembang koperasi.

    “Himpuni seharusnya sebagai organisasi alumni perguruan tinggi dengan latar belakang keilmuannya di harapkan bisa membantu secara teknis,” paparnya.

    “Misalnya koperasi-koperasi yang terbentuk untuk mengelola misalnya tambang. Jadi, anggota Himpuni bisa membantu operasi dan sebagainya,” terangnya.

    Kemenkop mendapat dukungan dari DPR RI karena telah mengesahkan revisi Undang-Undang terkait dengan pengelolaan mineral dan batubara (minerba).

    Menurutnya, dengan revisi UU Minerba tersebut, koperasi mendapatkan ruang yang lebih besar untuk terlibat langsung dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Adanya payung hukum yang baru ini, koperasi memiliki kesempatan yang besar untuk meningkatkan skala usaha hingga asetnya.

  • Danantara Tuai Pro dan Kontra, Warganet Soroti Transparansi Pengelolaannya

    Danantara Tuai Pro dan Kontra, Warganet Soroti Transparansi Pengelolaannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menuai beragam tanggapan di media sosial.

    Sejumlah warganet menyambut baik inisiatif ini, namun tak sedikit yang mempertanyakan efektivitas dan transparansi pengelolaannya.

    Beberapa pengguna media sosial mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait mekanisme pengawasan dan potensi risiko dalam pengelolaan aset negara.

    Salah satu warganet di platform X, @Faya*tik*, menyoroti beberapa hal yang dinilainya berpotensi menimbulkan masalah dalam pengelolaan Danantara.

  • Luhut Disemprot Faizal Assegaf: Jangan Sok Bertingkah, Kau Salah Satu Aktor Indonesia Gelap

    Luhut Disemprot Faizal Assegaf: Jangan Sok Bertingkah, Kau Salah Satu Aktor Indonesia Gelap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus politik Faizal Assegaf mendadak menyemprot, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait respons terhadap aksi demonstrasi mahasiswa yang marak terjadi di berbagai daerah.

    Faizal menegaskan bahwa Luhut seharusnya tidak menggertak mahasiswa dengan sikapnya yang dinilai arogan.

    “Luhut, kau ga usah gertak adik-adik mahasiswa dengan wajah garangmu. Kau salah satu aktor perusak, pembuat #IndonesiaGelap,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (19/2/2025).

    Lebih lanjut, ia menilai bahwa pernyataan dan sikap Luhut terhadap aksi mahasiswa justru menunjukkan kepanikan pemerintah dalam menghadapi kritik rakyat.

    “Hentikan ocehan mulut berbau busukmu,” ucapnya.

    Lebih lanjut, ia menilai bahwa pernyataan dan sikap Luhut terhadap aksi mahasiswa justru menunjukkan kepanikan pemerintah dalam menghadapi kritik rakyat.

    “Jangan sok bertingkah seolah menjadi praman tua yang panik hadapi aksi protes rakyat dan mahasiswa,” cetusnya.

    Faizal juga menyoroti gaya kepemimpinan Luhut yang menurutnya penuh dengan arogansi dan jauh dari sikap negarawan.

    “Lakon arogansimu sangat buas, tidak bermartabat dan memalukan!,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan merespons soal tagar Indonesia Gelap yang menjadi tema aksi mahasiswa di Patung Kuda, Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025).

    Tagar yang ramai di media sosial itu, diketahui sebagai bentuk protes atas program dan kebijakan pemerintah.

    Namun, Luhut dengan tegas menganggap hal itu tidak relevan karena yang gelap bukanlah Indonesia.

  • Anas Urbaningrum: Indonesia Wajib Terang

    Anas Urbaningrum: Indonesia Wajib Terang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum merespons tagar #IndonesiaGelap yang terus digaungkan belakangan ini.

    Bukan hanya itu, tagar tersebut juga diwarnai aksi besar-besaran mahasiswa di sejumlah kota besar Indonesia.

    “Indonesia (Harus) Terang! Indonesia merdeka adalah jalan menuju terang,” ujar Anas di X @anasurbaninggrum (20/2/2025).

    Anas kemudian menyinggung soal merdeka yang disebut sebagai jembatan emas yang disinggung dalam sebuah buku kolonialisme.

    “BK menyebut sebagai jembatan emas. Buku lama kolonialisme ditutup, buku baru era bebas-merdeka dimulai,” tukasnya.

    Dikatakan Anas, Indonesia sudah merdeka selama 70 tahun lebih, sebuah perjalanan yang sangat panjang.

    “Sudah sekian dekade Indonesia berjalan di jembatan emas itu. Akan menyentuh angka 80 tahun 17 Agustus 2025 ini,” tandasnya.

    Melihat perjalanan panjang itu, ia blak-blakan menyebut bahwa Indonesia belum sepenuhnya terang seperti harapan semua orang.

    “Sudahkah Indonesia Terang, merdeka sejati, adil, dan makmur seperti cita-cita para pendiri Republik? Belum terang. Iya, memang belum terang,” imbuhnya.

    “Masih banyak sisi gelap. Ada banyak bagian yang belum terang, masih remang-remang dan bahkan belum sanggup menikmati makna merdeka,” tambahnya.

    Kata Anas, wilayah kemiskinan ekstrem masih belum mendapatkan sinar sejauh ini. Masih butuh sentuhan agar bisa keluar ruang tersebut.

    “Apakah artinya itu Indonesia Gelap? Tentu saja tidak. Dan Indonesia memang dilarang gelap. Wajib dipastikan tidak gelap,” tegasnya.

  • Mardani Ali Sera: Suara Mahasiswa Suara Rakyat, Pemerintah Harus Dengar

    Mardani Ali Sera: Suara Mahasiswa Suara Rakyat, Pemerintah Harus Dengar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menanggapi aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi di beberapa kota besar di Indonesia.

    Ia menilai bahwa unjuk rasa merupakan bagian dari demokrasi yang sehat dan menjadi cerminan suara masyarakat.

    “Masyarakat yang sehat, berani menyampaikan aspirasi,” ujar Mardani di X @MardaniAliSera (20/2/2025).

    Menurutnya, selama aksi berlangsung dengan tertib dan aman, maka itu merupakan hak demokratis yang harus dihormati.

    “Demo adalah kembang demokrasi dan mahasiswa adalah suara nurani,” tukasnya.

    Ia juga menekankan bahwa suara demonstran bisa menjadi refleksi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.

    “Selama tertib dan aman, monggo. Justru suara demonstran bisa jadi cermin masyarakat,” kuncinya.

    Sebelumnya, tagar #IndonesiaGelap terus menggema seiring adanya kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo.

    Tidak ketinggalan, mahasiswa di sejumlah kota besar Indonesia turun ke jalan melakukan protes atas kebijakan tersebut.

    Aksi mahasiswa dan tagar #IndonesiaGelap seperti saling menguatkan, mematahkan pernyataan Jokowi soal Presiden Prabowo.

    Seperti diketahui, Jokowi secara blak-blakan mengatakan bahwa Prabowo merupakan Presiden terkuat dan tidak ada yang berani mengkritiknya.

    Hal itu diungkapkan Jokowi karena banyaknya serangan yang ditujukan kepada Prabowo atas kebijakannya hingga dinilai masih didikte pendahulunya.

    Di kota daeng, ratusan mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) memperlihatkan perlawanannya dengan melakukan aksi unjuk rasa.