Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Petinggi Demokrat Respons Video Hasto Soal Jokowi: Saya Jadi Ngantuk

    Petinggi Demokrat Respons Video Hasto Soal Jokowi: Saya Jadi Ngantuk

     FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief meresponnya video Sekjen PDI Perjuangan, Hasto soal Joko Widodo.

    Dia menyentil dan menyebut pengakuan Hasto soal Jokowi itu membuatnya ngantuk. 

    ”Nonton video pengakuan Hasto soal Pak Jokowi dan KPK saya jadi ngantuk,” kata Andi Arief dikutip akun X pribadinya, Sabtu, (22/2/2025). 

    Sebelumnya, dalam video itu, Hasto menyebut soal pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan oleh Jokowi.

    “Sebagai sekretaris PDIP, saya sampaikan kepada Mas Novel bahwa saya adalah sekjen saya sangat getol, saya sampaikan ke Bu Megawati Soekarnoputri bagaimana PDIP memerangi korupsi,” kata Hasto dalam video dikutip, Sabtu, (22/2/2025). 

    “Karena itulah tuduhan bahwa revisi UU KPK diarsiteki oleh PDIP itu sangat salah,” lanjutnya. 

    Dia juga mengungkit pertemuannya dengan Presiden Jokowi, di Istana Merdeka menjelang Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution akan mencalonkan sebagai Wali Kota Solo dan Wali Kota Medan. 

    “Sampai saya mengatakan, kepada pak presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau untuk mencalonkan anak dan menantunya. Pak presiden, apakah betul mau mencalonkan mas Gibran dan mas Bobby sebagai wali kota,” ujarnya. 

    “Nah loh kenapa Pak Sekjen,” tambah Hasti meniru jawaban Jokowi kala itu. 

    Hasto mengatakan, ketika Gibran dan Bobby sebagai wali kota, maka otomatis kadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap bentuk gratifikasi suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya.

  • Video Sekjen PDIP Hasto Beredar Setelah Dua Hari Ditahan KPK, Ungkap Kebobrokan Jokowi

    Video Sekjen PDIP Hasto Beredar Setelah Dua Hari Ditahan KPK, Ungkap Kebobrokan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Video Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto terkait kebobrokan Mantan Presiden Joko Widodo beredar. 

    Dalam video itu, Hasto menyebut soal pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan oleh Jokowi. 

    Hal itu pula disampaikan kepada Mantan Penyidik KPK, Novel Baswedan saat bertemu 2024 silam.

    “Sebagai sekretaris PDIP, saya sampaikan kepada Mas Novel bahwa saya adalah sekjen saya sangat getol, saya sampaikan ke Bu Megawati Soekarnoputri bagaimana PDIP memerangi korupsi,” kata Hasto dalam video dikutip, Sabtu, (22/2/2025). 

    “Karena itulah tuduhan bahwa revisi UU KPK diarsiteki oleh PDIP itu sangat salah,” lanjutnya. 

    Dia juga mengungkit pertemuannya dengan Presiden Jokowi, di Istana Merdeka menjelang Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution akan mencalonkan sebagai Wali Kota Solo dan Wali Kota Medan. 

    “Sampai saya mengatakan, kepada pak presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau untuk mencalonkan anak dan menantunya. Pak presiden, apakah betul mau mencalonkan mas Gibran dan mas Bobby sebagai wali kota,” ujarnya. 

    “Nah loh kenapa Pak Sekjen,” tambah Hasti meniru jawaban Jokowi kala itu. 

    Hasto mengatakan, ketika Gibran dan Bobby sebagai wali kota, maka otomatis kadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap bentuk gratifikasi suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya.

    “Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan ketika mas Gibran dan mas Bobby menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan aparatur penegak hukum yang lain,” ungkapnya. 

  • Sungai Watch Rilis Daftar Merek Penyumbang Sampah Terbesar, Aqua Nomor Satu

    Sungai Watch Rilis Daftar Merek Penyumbang Sampah Terbesar, Aqua Nomor Satu

    Aqua Cube Lebih Mahal, Sampah Kian Banyak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sampah plastik di sungai-sungai Indonesia masih menjadi masalah serius. Temuan terbaru dari organisasi lingkungan Sungai Watch menunjukkan sebagian besar sampah yang mencemari sungai di Bali dan Banyuwangi, Jawa Timur, berasal dari produk kemasan plastik bermerek dari Wings dan Aqua.

    Laporan ini menjadi sorotan publik karena memperlihatkan kontradiksi antara klaim keberlanjutan merek-merek besar dengan realitas di lapangan.

    Dalam Brand Audit Report 2024, Sungai Watch mencatat telah mengumpulkan 600 ribu item sampah dari berbagai sungai di Bali dan Banyuwangi. Dari total tersebut, 17% atau sekitar 102 ribu item sampah berasal dari produk Aqua, terutama dalam bentuk gelas dan botol plastik.

    “Selama empat tahun, Danone konsisten berada di peringkat pertama sebagai perusahaan penyumbang sampah,” tulis laporan audit tersebut.

    Audit tahun ini menjadi yang terbesar bagi Sungai Watch, dengan wilayah pengawasan yang diperluas hingga Banyuwangi. Meskipun Grup Wings tercatat sebagai penyumbang sampah terbesar pada 2024 dengan 52.600 item dari berbagai merek, Danone tetap menduduki puncak sebagai penyumbang terbesar dari satu merek, yakni Aqua, dengan 39.480 item sampah.

    Klaim Aqua yang menyebut produknya 100% dapat didaur ulang juga dipertanyakan oleh Sungai Watch. Realitanya, Danone tidak memiliki sistem deposit, pengumpulan, dan daur ulang yang layak bagi siklus akhir dari produk mereka.

    “Maka, sebagian besar gelas dan botol plastik itu berakhir di sungai, pantai, dan hutan mangrove,” kata Sam Bencheghib dalam sebuah video saat merilis Brand Audit Report 2024.

  • Beredar Video Hasto Sebut Jokowi Dalang Pelemahan KPK, Siapkan 3 Juta US Dolar untuk Golkan di DPR

    Beredar Video Hasto Sebut Jokowi Dalang Pelemahan KPK, Siapkan 3 Juta US Dolar untuk Golkan di DPR

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Sebuah video yang menunjukkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, membahas terkait siasat Jokowi melemahkan KPK tersebar di media sosial. Dia menyinggung soal revisi Undang-Undang (UU) KPK 2019.

    Dalam video yang diterima fajar.co.id itu, Hasto tampak berdiri menggunakan batik lengan pendek. Ia dengan tenang menjelaskan bagaimana revisi UU KPK dengan menyebut nama presiden ke-7 itu.

    Saat itu, Hasto mengaku ngobrol dengan Jokowi di istana. Jokowi berencana mendorong anaknya, Gibran Rakabuming menjadi Wali Kota Solo, dan menantunya Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan.

    “Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobby menjadi Wali Kota maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain,” kata Hasto.

    Beberapa waktu setelah pertemuan itu. Hasto kemudian didatangi seorang menteri. Ia tak menjelaskan siapa menteri dimaksud.

    “Beliau mengatakan kepada saya sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi UU KPK, saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik, kemudian ada beberapa pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung di KPK,” paparnya.

    Bahkan, Hasto membeberkan ada uang yang disiapkan untuk memuluskan rencana itu.

    “Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dolar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK,” ujar Hasto.

  • Demonstrasi Indonesia Gelap Masih Berlanjut, Mahasiswa ITB Tuntut Evaluasi Besar-besaran Kebijakan Pemerintah

    Demonstrasi Indonesia Gelap Masih Berlanjut, Mahasiswa ITB Tuntut Evaluasi Besar-besaran Kebijakan Pemerintah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB), Fidela Marwa Huwaida, dengan tegas menyuarakan perlunya evaluasi besar-besaran terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini disampaikan menyusul serangkaian demonstrasi yang bertajuk “Indonesia Gelap” hingga saat ini.

    “Kami menilai banyak sekali kebijakan pemerintah yang serampangan. Rakyat seolah dijadikan sebagai kelinci percobaan, kebijakan diterapkan mendapatkan protes, kemudian dicabut seolah menjadi pahlawan, kemudian rakyat harus terus dikorbankan,” ujar Fidela, dikutip @ShamsiAli2 pada Sabtu (22/2/2025).

    Dalam pernyataannya, Fidela menyoroti ketakutan dan kebingungan yang melanda masyarakat akibat tata kelola pemerintahan yang dinilai buruk serta tidak sinkronnya pernyataan yang disampaikan oleh para petinggi negara.

    Menurutnya, hal ini mencerminkan ketidaksiapan pemerintah dalam mengelola kebijakan secara efektif dan berpihak kepada rakyat.

    “Kami menuntut adanya evaluasi besar-besaran terhadap seluruh kebijakan pemerintah dan juga keberjalanan pemerintah hari ini, agar lebih berpihak kepada rakyat, pro-rakyat, berbasis kebenaran ilmiah dan berbasis ilmu pengetahuan. Kami juga menuntut pemerintah untuk membatalkan segala kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat,” lanjutnya.

    Selain itu, Fidela juga menyinggung tentang efisiensi anggaran yang diklaim pemerintah. Ia menilai adanya kejanggalan dalam konsep efisiensi yang diterapkan, di mana di satu sisi pemerintah terus memperbesar struktur kabinet, namun di sisi lain rakyat justru harus menanggung dampaknya.

  • Saham PT Wika Terjun Bebas dari Rp2.050 Menjadi Rp204 per Lembar Saham dalam 5 Tahun

    Saham PT Wika Terjun Bebas dari Rp2.050 Menjadi Rp204 per Lembar Saham dalam 5 Tahun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus gagal bayar utang PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) semakin menunjukkan performa perseroan yang sakit. Nilai saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini pun terjun bebas dari Rp2.050 menjadi Rp204 per lembar saham dalam lima tahun.

    Harga saham WIKA pada 18 Februari 2020 di bursa saham masih bertengger pada angka Rp 2.050 per lembar saham. Berselang setahun kemudian, sudah turun menjadi Rp1.850 per lembar saham.

    Sejak 2020, saham WIKA sudah tidak pernah mengalami kenaikan, bahkan terus menukik tajam. Terlihat dari harga saham pada 18 Februari 2022 sebesar Rp1.135, kemudian pada 20 Februari 2023 menjadi Rp675 per lembar saham.

    Tahun lalu, tepatnya pada 19 Februari 2024, saham WIKA masih bertengger di angka Rp240 per lembar saham dan kini sudah menjadi Rp204 pada 17 Februari 2025.

    Anjloknya harga saham WIKA sejalan dengan kinerja keuangan perusahaan yang kurang memuaskan. Bahkan, meski pemerintah telah memprioritaskan BUMN sebagai pelaksana proyek pemerintah, WIKA terus merugi dalam beberapa tahun terakhir.

    Pengumuman manajemen PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA yang gagal melunasi dua surat utang jatuh tempo pada 18 Februari membuat otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan langkah suspensi. BEI memutuskan untuk menghentikan perdagangan saham BUMN konstruksi tersebut.

    Dua surat utang WIKA yang gagal bayar adalah Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A (WIKA02ACN2) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A (SMWIKA02ACN2).

  • Kuota Haji Khusus 2025 Terpenuhi, Kemenag Pastikan Proses Keberangkatan

    Kuota Haji Khusus 2025 Terpenuhi, Kemenag Pastikan Proses Keberangkatan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) memastikan seluruh kuota haji khusus 1446 Hijriah/2025 Masehi telah terisi seiring berakhirnya masa perpanjangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) pada Jumat.

    “Pada penutupan Jumat sore ada 1.184 orang haji khusus yang melunasi. Selain itu, ada 1.516 orang haji khusus yang melunasi dengan status cadangan. Sehingga total ada 2.700 orang yang melunasi. Ini sudah melebihi sisa kuota yang ada,” ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Kuota haji khusus 2025 sebanyak 17.680 orang. Jumlah ini terdiri atas 3.404 orang lunas tunda, 12.724 orang berdasarkan nomor urut porsi berikutnya,177 orang prioritas lansia (1 persen), serta 1.375 petugas haji (penanggung jawab PIHK, pembimbing, petugas kesehatan).

    Pengisian kuota jamaah calon haji khusus tahap pertama dibuka pada 24 Januari hingga 7 Februari 2025. Saat itu, ada 14.467 orang yang telah melunasi. Sehingga, sisa kuota berjumlah 1.838 orang.

    “Karena masih ada sisa kuota haji khusus, kami buka tahap perpanjangan dari 17 sampai 21 Februari 2025,” kata dia.

    Menurut Hilman, calon haji khusus kuota cadangan yang sudah melunasi tahun ini, jika tidak bisa berangkat karena kuota sudah habis, mereka akan masuk prioritas keberangkatan tahun depan.

    Sementara itu, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nugraha Setiawan mengatakan Kemenag akan fokus mengawal proses penyiapan dokumen keberangkatan jamaah calon haji khusus, mulai visa hingga lainnya.

  • Saham PT Wika Terjun Bebas dari Rp2.050 Menjadi Rp204 per Lembar Saham dalam 5 Tahun

    WIKA Gagal Bayar Surat Utang Rp1 Triliun, Berdalih Dampak Efisiensi Anggaran Infrastruktur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) gagal bayar utang sebesar Rp1 triliun yang jatuh tempo pada 18 Februari 2025. Efisiensi anggaran infrastruktur menjadi dalih Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu tidak memiliki arus dana untuk bayar utang.

    WIKA menghadapi gagal bayar atas dua surat utang yang jatuh tempo, terdiri atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap II/2022 Seri A dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap II/2022 Seri A.

    WIKA menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II/2022 Seri A dengan jumlah pokok Rp593,95 miliar. Obligasi ini diterbitkan dengan tenor untuk 3 tahun dan bunga 6,5% per tahun.

    Sementara itu, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap II/2022 Seri A diterbitkan dengan jumlah pokok Rp412,9 miliar. Efek utang ini juga memiliki tenor 3 tahun

    Dengan demikian, total surat utang jatuh tempo yang gagal dibayar oleh WIKA sekitar Rp1 triliun. Di sisi lain, manajemen WIKA tidak punya kas yang cukup untuk melunasi kedua surat utang jatuh tempo itu.

    Corporate Secretary PT Wijaya Karya Tbk, Mahendra Vijaya mengakui kondisi perseroan yang terkendala keterbatasan likuiditas sehingga harus menghadapi gagal bayar utang. Kondisi usaha industri konstuksi yang menantang melatarbelakangi kegagalan finansial perusahaan.

    Salah satunya, kata Mahendra, kebijakan pemerintah memangkas anggaran infrastruktur tahun 2025, kata Mahendra. Alokasi anggarannya turun signifikan bila dibanding alokasi tahun 2024 lalu.

    “Dinamika kebijakan dan kondisi proyek turut menyebabkan penyerapan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima di tahun 2024 belum dapat diserap sepenuhnya,” kata Mahendra.

  • Sumber Anggaran Pendirian Kampung Haji di Arab Saudi Dipertanyakan

    Sumber Anggaran Pendirian Kampung Haji di Arab Saudi Dipertanyakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sumber anggaran untuk pendirian Kampung Haji di Arab Saudi oleh pemerintah RI masih menjadi tanda tanya.

    Sekretaris Utama Badan Pengelola (BP) Haji, Teguh Dwi Nugroho mengungkapkan pihaknya berharap pembangunan kampung haji dapat diwujudkan.

    Tujuannya semata-mata untuk menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di tahun-tahun berikutnya. Pasalnya, Kampung haji dapat digunakan sepanjang tahun baik dalam ibadah haji, maupun umrah, serta dapat meningkatkan penerimaan (devisa) negara.

    Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania mempertanyakan sumber anggarannya menyusul adanya rencana pendirian Kampung Haji di Arab Saudi

    “Jadi di sini juga ada kampung haji, rencananya. Nah kampung haji ini anggarannya dari mana? APBN kah? Begitu. Karena saya melihat kalau umpama untuk BPKH tentunya itu adalah uang jemaah. Nah kalau umpamanya dari uang jemaah, tentu harus direvisi (UU Haji), memperjelas mekanisme pengelolaan dan pengawasan dana haji. Jadi di sini ada termasuk dengan revisi undang-undang ini juga harus memperjelas mekanisme pengelolaan dan pengawasan dana haji,” ujar Inna dalam keterangannya, Sabtu (22/2/2025).

    Politisi dari Fraksi Partai PDI Perjuangan ini mengingatkan, jangan sampai dengan adanya rencana kampung haji ini, ada klausul investasi yang tidak sesuai peruntukan, sehingga ke depan malah bisa mengalokasikan dana jemaah ke sana.

    Tidak hanya itu, Inna juga mempertanyakan sumber pendanaan dan penggunaannya.

    “Apakah seluruh dana berasal dari biaya penyelenggaran ibadah haji yang dibayarkan jemaah, atau ada subsidi dari pemerintah?!” tanyanya.

  • Faizal Assegaf: Bila PDIP Lambat Bergerak, Jokowi Akan Bertindak Lebih Brutal

    Faizal Assegaf: Bila PDIP Lambat Bergerak, Jokowi Akan Bertindak Lebih Brutal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus Faizal Assegaf menyatakan jika Partai PDI Perjuangan lambat bergerak itu akan memberi ruang bagi Presiden Joko Widodo dan keluarganya semakin bertindak.

    “Bila PDIP lambat bergerak, jelas memberi ruang bagi Jokowi & keluarganya akan bertindak lebih kurang ajar dan brutal,” kata Faizal Assegaf dalam akun X pribadinya, Sabtu, (22/2/2025). 

    Dia berharap agar Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri berani turun memimpin kader PDIP untuk mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    “Ibu Mega mesti berani turun ke jalan, mimpin jutaan kader PDIP datangi KPK. Tuntut kesetaraan dan keadilan: Seret Jokowi & keluarganya ke jalur hukum,” tandasnya. 

    Seperti diketahui, Hasto telah ditahan dalam kasus Marun Masiku. Usai penetapan itu, Megawati melarang kadernya ikut retreat di Akmil Magelang. 

    Sikap Megawati itu menuai kontroversi. Pihak pemerintah justru tidak senang dengan langkah Megawati itu dengan alasan kepala daerah meskipun kader partai tapi memiliki hak mengambil langkah sebagai pilihan rakyat.

    Sedangkan dari pihak PDIP, menganggap retreat kepala daerah itu tidak jelas karena tak terdapat dalam UU dan menganggap hanya buang-buang anggaran.

    Meski Megawati melarang, sebagian kader PDIP memilih tetap ikut dalam program Presiden Prabowo Subianto itu. (*)