Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Faizal Assegaf: Megawati Harus Gerak Cepat, Datangi KPK Seret Jokowi dan Keluarganya

    Faizal Assegaf: Megawati Harus Gerak Cepat, Datangi KPK Seret Jokowi dan Keluarganya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Faizal Assegaf kembali melontarkan kritik tajam terhadap situasi politik yang sedang memanas pasca pelantikan Kepala Daerah.

    Ia secara terbuka mendesak Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk segera mengambil langkah tegas dalam menghadapi manuver politik Jokowi dan keluarganya.

    Faizal memperingatkan bahwa jika PDIP terlalu lambat dalam merespons situasi politik, maka Jokowi dan keluarganya akan semakin bertindak semena-mena.

    “Bila PDIP lambat bergerak, jelas memberi ruang bagi Jokowi dan keluarganya akan bertindak lebih kurang ajar dan brutal,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (22/2/2025).

    Lebih jauh, ia bahkan mendorong Megawati untuk memimpin langsung aksi massa dan menuntut keadilan terhadap apa yang ia sebut sebagai ketimpangan politik yang sedang terjadi.

    “Ibu Mega mesti berani turun ke jalan, mimpin jutaan kader PDIP datangi KPK,” cetusnya.

    Faizal bilang, langkah ini diperlukan untuk menuntut kesetaraan dan keadilan, termasuk menyeret Presiden Jokowi beserta keluarganya ke jalur hukum.

    Ia menuding bahwa dalang dari kekacauan yang berimbas ke pemerintahan Presiden Prabowo adalah adanya campur tangan Jokowi.

    “Tuntut kesetaraan dan keadilan, seret Jokowi dan keluarganya ke jalur hukum,” kuncinya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

  • Larang Kadernya Ikut Retreat di Magelang, Tommy Shelby: Akankah PDIP Tetap Oposisi atau Ada Kejutan Lain?

    Larang Kadernya Ikut Retreat di Magelang, Tommy Shelby: Akankah PDIP Tetap Oposisi atau Ada Kejutan Lain?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik terkait retreat kepala daerah PDIP di Magelang semakin memanas setelah partai berlambang banteng itu melarang kadernya untuk ikut serta.

    Langkah ini memunculkan spekulasi tentang hubungan politik yang semakin tegang antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

    Pegiat media sosial Tommy Shelby turut menyoroti dinamika ini melalui unggahannya di platform X.

    Ia mempertanyakan arah politik PDIP ke depan dan menyebut bahwa langkah partai tersebut bisa menjadi penentu dalam konstelasi politik nasional.

    “Manuver politik ke depan bakal menarik, akankah PDIP tetap di oposisi atau ada kejutan lain?,” ujar Tommy di X @TOM5helby (23/2/2025).

    Lebih lanjut, ia juga menegaskan dukungannya kepada PDIP jika partai tersebut memilih untuk menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Gue jelas ambil posisi di belakang PDIP kalau mereka berani oposisi. Inget, kalo mereka berani oposisi,” tukasnya.

    Sejauh ini, ramai spekulasi tentang langkah politik PDIP selanjutnya. Apakah partai ini benar-benar akan mengambil sikap sebagai oposisi murni? Atau akan ada kompromi politik di menit-menit terakhir?

    Tommy Shelby sendiri menegaskan bahwa drama politik ini belum selesai.

    “Drama politik belum selesai. Stay tuned,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

  • Masaki Yasushi, Duta Besar Jepang Ikut Merespons Tagar Viral ‘Kabur Aja Dulu’

    Masaki Yasushi, Duta Besar Jepang Ikut Merespons Tagar Viral ‘Kabur Aja Dulu’

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Masaki Yasushi, Duta besar Jepang untuk Indonesia memberikan respons terkait tagar ‘Kabur Aja Dulu’ yang sedang ramai di media sosial Indonesia.

    Masaki Yasushi mengatakan bahwa pemerintah Negeri Sakura menyambut pekerja asing yang terampil.

    Baginya warga Indonesia memiliki keistimewaan tersendiri, dengan alasan tradisi persahabatan antara 2 negara ini yang memiliki sejarah yang sangat panjang.

    “Kita punya tradisi persahabatan yang panjang dan banyak pekerja Indonesia merupakan pekerja keras di Jepang,” kata Masaki di Acara Peringatan Ulang Tahun Kaisar Jepang di Jakarta, dikutip Minggu (23/2/2025).

    Masaki juga menyebut bahwa masyarakat Jepang sangat menghargai orang-orang Indonesia yang berkunjung maupun menetap di Jepang.

    Selain itu, ia juga menyinggung bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara budaya Jepang maupun Indonesia, sehingga beradaptasi bukanlah hal yang sulit.

    “Mungkin satu-satunya perbedaan adalah agama, kebanyakan dari mereka beragama Islam,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Dubes Jepang ini juga tak henti memuji keterampilan orang Indonesia.

    “Jadi menurut saya, kami mampu memiliki lebih banyak pekerja terampil dari Indonesia,” tutup Masaki.

    Dia juga menggarisbawahi persyaratan khusus untuk bekerja di Jepang ialah penguasaan bahasa.

    Perlu kita ketahui bahwa saat ini Jepang menghadapi masalah demografi di tengah kebutuhan tenaga kerja yang melonjak.

    Pada Januari lalu, pemerintah Jepang mengumumkan mereka membuka lowongan hingga 820 ribu tenaga kerja asing untuk kurun waktu 2024 Hingga 2029.

  • Kembali Viral Unggahan Gerindra ‘Hoax Terbaik adalah Versi Penguasa’

    Kembali Viral Unggahan Gerindra ‘Hoax Terbaik adalah Versi Penguasa’

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebuah unggahan di media sosial X menjadi perbincangan hangat setelah menampilkan cuitan lama akun resmi Partai Gerindra.

    Cuitan yang diunggah pada 29 Agustus 2017 itu berbunyi, “Hoax terbaik adalah versi penguasa. Peralatan mereka lengkap: statistik, intelijen, editor, panggung, media, dll.”

    Unggahan tersebut diangkat oleh akun @MurtadhaOne1, yang menyindir pernyataan tersebut dalam konteks saat ini.

    Ia menuliskan, “Hoax terbaik adalah versi penguasa Gerindra.”

    Cuitan ini kemudian mendapat banyak tanggapan dari warganet yang mengaitkannya dengan situasi politik saat ini.

    Dalam unggahannya, @MurtadhaOne1 juga menyinggung dugaan penyebaran informasi yang salah oleh pemerintah terkait Undang-Undang yang tengah ramai dibahas.

    Ia menyoroti akun resmi @kemkomdigi, yang diduga menyebarkan dokumen UU palsu.

    “Sekelas stafsus @kemkomdigi sebar UU palsu. Jadi benar apa kata admin @gerindra dulu, kalau hoax terbaik adalah versi pemerintah,” tulisnya sambil menyertakan tangkapan layar cuitan lama Partai Gerindra.

    Isu ini semakin memanas setelah nama Rudi Valinka, seorang staf khusus di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), ikut terseret.

    Ia diduga membagikan potongan Undang-Undang yang ternyata tidak sesuai dengan dokumen resmi.

    Dalam unggahannya @kurawa, Rudi membagikan tangkapan layar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 164 ayat (1).

    Namun, dalam dokumen yang beredar, terdapat perbedaan substansi dengan UU yang resmi tercatat di lembaran negara.

  • Ade Armando Soroti Tuntutan Demo Indonesia Gelap: Apa Urusannya Minta Adili Jokowi?

    Ade Armando Soroti Tuntutan Demo Indonesia Gelap: Apa Urusannya Minta Adili Jokowi?

    “Bahkan sebagian orang menduga anda turun ke lapangan kemarin kalau gak salah sehari sesudah Prabowo bikin pidato di HUTnya,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, ratusan massa aksi terus menyuarakan bentuk protesnya hingga Jumat (21/2/2025).

    Kali ini, ratusan mahasiswa itu tergabung dari sejumlah kampus, seperti UNM, Unismuh, UMI, UNIBOS, STIEM Bongaya, UINAM, hingga Universitas Sawerigading.

    Mereka bersatu menyeruduk kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, pada Jumat (21/2/2025). Meminta agar para wakil rakyat bisa menjadi penyambung lidah mereka ke pusat.

    Aksi ini masih dalam rangka protes terhadap efisiensi yang ditetapkan Presiden Prabowo hingga melahirkan tagar #IndonesiaGelap.

    Pantauan di lokasi, massa aksi tidak hanya bakar ban dan memblokir Jalan, mereka juga membawa beberapa spanduk bertuliskan kalimat-kalimat sindiran kepada pemerintah.

    “Indonesia darurat keadilan.”

    “Adili oligarki, salah guna kuasa.”

    “Aliansi mahasiswa Makassar menolak dominuslitis.”

    “Singkat saja, Indonesia gelap. Paham!”

    “Adili Jokowi.”

    “Perjuangan kita tidak boleh berhenti sampai di sini saja, kami minta pihak Kepolisian jangan mengintervensi gerakan kami,” teriak salah satu orator.

    Ketegangan sempat terjadi ketika massa aksi dari sejumlah kampus itu mencoba memaksakan diri masuk ke halaman gedung DPRD Sulsel.

    Bukan hanya menggedor-gedor, mereka juga melempar botol, bambu, hingga batu, ke arah gerbang gedung DPRD Sulsel.

    “Buka, buka, buka, buka pintunya, buka pintunya,” teriak massa aksi.

  • Jamin Kebutuhan Pangan di Bulan Suci Ramadan, Mentan Amran Sebut Tidak Bakal Lakukan Impor

    Jamin Kebutuhan Pangan di Bulan Suci Ramadan, Mentan Amran Sebut Tidak Bakal Lakukan Impor

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ketersediaan pangan guna menyambut datangnya bula Suci Ramadhan 1446 Hijriah tampaknya tidak perlu dikhawatirkan.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjamin ketersediaan pangan di bulan Suci ini.

    Mentan Amran menyebut stok pangan seperti beras sudah tersedia sampai 2 juta ton ditambah lagi produksi yang sudah naik hingga 52 persen dari para petani dari berbagai daerah.

    “Aman, sangat aman. Ini stok terbesar sebanyak 2 juta ton dan produksi sudah naik 52 persen,” katanya di acara Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi (Himpuni) di Makassar beberapa waktu lalu.

    Ia juga menyebut tidak ada impor pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat memasuki bulan puasa. 

    Dirinya dalam kesempatan ini meminta didoakan agar produksi petani terus meningkat sehingga tidak terjadi impor.

    Terkait potensi swasembada pangan yang menjadi program pemerintah, dirinya juga mengaku optimistis bisa terealisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama.

    “Insyaallah secepat-cepatnya (swasembada), sudah ada hilal, sudah ada tanda-tanda, Januari-Februari, Maret, itu produksi naik dibanding tahun lalu sebesar 52 persen, kata BPS,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman

  • Mahfud MD Soal ‘Bayar Bayar Bayar’: Mestinya Grup Band Sukatani Tak Perlu Minta Maaf

    Mahfud MD Soal ‘Bayar Bayar Bayar’: Mestinya Grup Band Sukatani Tak Perlu Minta Maaf

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD angkat suara. Terkait lagu Bayar Bayar Bayar milik Sukatani.

    Menurutnya, Sukatani tak perlu menarik lagunya. Seperti yang telah dilakukan setelah diminta oleh aparat kepolisian.

    “Mestinya grup band SUKATANI tak perlu minta maaf dan menarik lagu ‘Bayar Bayar Bayar’ dari peredaran,” kata Mahfud dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (22/2/2025).

    Mahfud mengatakan lagu tersebut sudah diunggah sejak Agustus 2023. Jauh sebelum unjuk rasa dilakukan 2025 ini.

    “Karena alasan pengunjuk rasa menyanyikannya saat demo (2025). Lagu tersebut sudah diunggah di Spotify sebelum ada unras (menurut ChatGPT, Agustus 2023) dan “Menciptakan lagu untuk kritik adalah HAM”,” terangnya.

    Personil Sukatani, telah mengunggah video permintaan maaf atas permintaan pihak kepolisian. Mereka juga diminta tidak memakai topeng, hal yang tidak pernah dilakukan kedua personilinya di hadapan publik karena memilib anonim.

    “Lalu, kenapa yang marah situ? Kalian TERSINGGUNG? Kebiasaan sih, BAYAR…wkwkwk,” imbuh Jhon.

    Adapun lirik lagu Sukatani itu bagian dari album Gelap Gempita. Berikut ini liriknya:

    Bayar Bayar Bayar

    Mau bikin SIM, bayar polisi
Ketilang di jalan, bayar polisi
Touring motor gede, bayar polisi
Angkot mau ngetem, bayar polisi
Aduh, aduh, ku tak punya uang
Untuk bisa bayar polisi
    Mau bikin gigs, bayar polisi
Lapor barang hilang, bayar polisi
Masuk ke penjara, bayar polisi
Keluar penjara, bayar polisi
Aduh, aduh, ku tak punya uang
Untuk bisa bayar polisi
    Mau korupsi, bayar polisi
Mau gusur rumah, bayar polisi
Mau babat hutan, bayar polisi
Mau jadi polisi, bayar polisi
Aduh, aduh, ku tak punya uang
Untuk bisa bayar polisi
    (Arya/Fajar)

  • Pakar Pendidikan Respons Video Hasto Soal Jokowi: Ini Hanya Pembelaan Diri Saja

    Pakar Pendidikan Respons Video Hasto Soal Jokowi: Ini Hanya Pembelaan Diri Saja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Pendidikan Nasional, Darmaningtyas ikut berkomentar soal video Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto soal Mantan Presiden Joko Widodo.

    Dalam video berdurasi 5 menit itu mengungkap soal andil Jokowi dalam melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Darmaningtyas menyebut pernyataan Hasto dalam video hanya pembelaan diri saja. Apalagi kalau itu PDIP ikut menyetujui revisi. 

    “PDIP tetep bertanggung jawab lah karena sebagai pemilik suara terbanyak saat itu menyetujui revisi. Kalau memang PDIP tidak menyetujui revisi harusnya ya menolak keras revisi. Jadi ini hanya pembelaan diri saja,” kata Darmaningtyas dalam akun X pribadinya, Sabtu, (22/2/2025). 

    Sebelumnya dalam video yang diterima fajar.co.id itu, Hasto tampak berdiri menggunakan batik lengan pendek. Ia dengan tenang menjelaskan bagaimana revisi UU KPK dengan menyebut nama presiden ke-7 itu.

    Saat itu, Hasto mengaku ngobrol dengan Jokowi di istana. Jokowi berencana mendorong anaknya, Gibran Rakabuming menjadi Wali Kota Solo, dan menantunya Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan.

    “Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobby menjadi Wali Kota maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain,” kata Hasto.

    Beberapa waktu setelah pertemuan itu. Hasto kemudian didatangi seorang menteri. Ia tak menjelaskan siapa menteri dimaksud.

    “Beliau mengatakan kepada saya sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi UU KPK, saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik, kemudian ada beberapa pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung di KPK,” paparnya.

  • Anis Matta Lantik Ketua DPW Gelora Sulsel di Jakarta, Mudzakkir Ali Djamil Segera Rampungkan Struktur

    Anis Matta Lantik Ketua DPW Gelora Sulsel di Jakarta, Mudzakkir Ali Djamil Segera Rampungkan Struktur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — DPP Partai Gelora Indonesia, resmi melantik Pimpinan DPW Partai Gelora Indonesia Sulawesi Selatan yg juga secara bersamaan dengan pelantikan Pengurus DPP Partai Gelora Indonesia masa bakti 2024-2029.

    Pelantikan Pengurus DPP dan Pimpinan DPW Seluruh Propinsi langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Gelora Anis Matta yg juga Wakil Menteri Luar Negeri dan didampingi oleh Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah serta Sekretaris Jenderal Mahfudz Sidik di Hotel Grand Kemang Jakarta.

    Anis Matta menunjuk Mudzakkir Ali Djamil sebagai Ketua DPW Sulsel menggantikan Syamsari Kitta yg ditarik ke DPP sebagai Koordinator Pemenangan Teritori Sulawesi.

    “Alhamdulillah prosesi pelantikan pengurus DPP dan Pimpinan DPW seluruh propinsi berlangsung lancar dalam suasana yg hikmat. Sangat nampak semangat dari para pengurus untuk bekerja dan melaksanakan amanah yg telah dibebankan partai,” tutur Mudzakkir Ali.

    “Kami di Sulsel resmi dilantik dengan formasi saya sebagai ketua DPW, Hasan Hamido dan Iqbal Khalik sebagai wakil ketua, Syahrul Mubaraq sebagai sekretaris serta Hasdar sebagai bendahara,” lanjutnya.

    Dia mengaku diminta untuk segera menyusun struktur kepengurusan DPW secara lengkap serta struktur DPD se-Sulawesi Selatan.

    “Amanah ini kami rasakan tentu sangat menantang, melihat pencapaian Partai Gelora di Sulsel belum sesuai yang ditargetkan, akan tetapi kita juga patut berbangga meskipun sebagai partai baru sudah bisa mendudukkan 10 anggota dewan kab/kota se-Sulsel,” ungkapnya.

    Dalam penyusunan struktur DPW dan DPD nantinya dia mengaku akan lebih banyak mengajak berbagai kalangan dari beragam segmen untuk bergabung bersama partai Gelora.

  • Petinggi Demokrat Respons Video Hasto Soal Jokowi: Saya Jadi Ngantuk

    Petinggi Demokrat Respons Video Hasto Soal Jokowi: Saya Jadi Ngantuk

     FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief meresponnya video Sekjen PDI Perjuangan, Hasto soal Joko Widodo.

    Dia menyentil dan menyebut pengakuan Hasto soal Jokowi itu membuatnya ngantuk. 

    ”Nonton video pengakuan Hasto soal Pak Jokowi dan KPK saya jadi ngantuk,” kata Andi Arief dikutip akun X pribadinya, Sabtu, (22/2/2025). 

    Sebelumnya, dalam video itu, Hasto menyebut soal pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan oleh Jokowi.

    “Sebagai sekretaris PDIP, saya sampaikan kepada Mas Novel bahwa saya adalah sekjen saya sangat getol, saya sampaikan ke Bu Megawati Soekarnoputri bagaimana PDIP memerangi korupsi,” kata Hasto dalam video dikutip, Sabtu, (22/2/2025). 

    “Karena itulah tuduhan bahwa revisi UU KPK diarsiteki oleh PDIP itu sangat salah,” lanjutnya. 

    Dia juga mengungkit pertemuannya dengan Presiden Jokowi, di Istana Merdeka menjelang Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution akan mencalonkan sebagai Wali Kota Solo dan Wali Kota Medan. 

    “Sampai saya mengatakan, kepada pak presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau untuk mencalonkan anak dan menantunya. Pak presiden, apakah betul mau mencalonkan mas Gibran dan mas Bobby sebagai wali kota,” ujarnya. 

    “Nah loh kenapa Pak Sekjen,” tambah Hasti meniru jawaban Jokowi kala itu. 

    Hasto mengatakan, ketika Gibran dan Bobby sebagai wali kota, maka otomatis kadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap bentuk gratifikasi suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya.