Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Connie Bakrie Tunggu Izin Hasto Buka Dokumen Rahasia di Rusia, Jubir Prabowo Beri Respons Menohok

    Connie Bakrie Tunggu Izin Hasto Buka Dokumen Rahasia di Rusia, Jubir Prabowo Beri Respons Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat militer, Connie Bakrie mengaku segera mempublikasikan dokumen rahasia dan video skandal pejabat negara jika diizinkan oleh Sekretaris PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. 

    Merespons hal itu, Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan peringatan kepada Connie Bakrie.

    Menurutnya, Indonesia tidak boleh dibangun dengan saling ancaman dan bargain seperti yang dilakukan Connie. 

    “Indonesia tidak boleh dibangun dengan laku saling ancam dan bargain-bargain seperti ini,” kata Danhil Anzar dalam akun X pribadinya, Senin, (24/2/2025).

    Ditegaskan, jika ingin menyampaikan kebenaran sampaikan saja yang penting bisa dipertanggungjawabkan. 

    “Bila mau menyampaikan kebenaran, sampaikan saja. Tidak perlu ragu. Namun, pertanggung jawabkan apa yg disampaikan. Jangan sampai melempar fitnah,” tandas Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji ini. 

    Sebelumnya, Connie menyatakan ingin menemui Hasto yang saat ini ditahan KPK sebelum kembali ke Rusia untuk membicarakan dokumen tersebut. 

    “Saya sudah terikat perjanjian hukum terkait dokumen tersebut. Di mana saya hanya dititipi dan diminta untuk menyimpan,” ujar Connie yang merupakan Guru Besar bidang Hubungan Internasional di Saint Petersburg State University tersebut. (*) 

  • Pendaftaran Anggota Polri 2025 Masih Berlangsung hinga 6 Maret, Ini Prosedur dan Persyaratannya

    Pendaftaran Anggota Polri 2025 Masih Berlangsung hinga 6 Maret, Ini Prosedur dan Persyaratannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Proses pendaftaran seleksi anggota polri telah dibuka. Peluang ini menjadi kesempatan terbaik baik putra-putri bangsa yang ingin menjadi anggota polri.

    Karena itu, ini tentu saja menjadi kabar bahagia bagi Anda yang bercita-cita menjadi polisi, pasalnya penerimaan Polri tahun 2025 resmi dibuka.

    Bagi anda yang bercita-cita mengabdikan diri sebagai anggota polisi, pendaftaran akan berlangsung mulai tanggal 5 Februari-6 Maret 2025.

    Kesempatan ini terbuka luas bagi seluruh lulusan Mulai dari tingkat SMA/sederajat, D1, Sampai pada Sarjana.

    Sesuai dengan jalur penerimaan yang dipilih, calon taruna akan menjalani pendidikan minimal 5 bulan sebelum resmi menyandang gelar sebagai perwira.

    Anda putra-putri terbaik bangsa yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, mengayomi, serta memiliki jiwa melindungi dan mengayomi masyarakat. Maka profesi ini sangat tepat untuk Anda.

    Polisi memiliki tugas utama sebagai aparat penegak hukum yang bertanggungjawab menciptakan lingkungan yang aman serta melindungi masyarakat dari berbagai bentuk perbuatan kriminal yang mengancam.

    Menjadi polisi adalah amanah yang besar sekaligus tugas yang mulia. Keberanian yang anda miliki harus digunakan untuk mencegah tindakan kriminal, menjaga ketertiban, serta memberikan perlindungan hukum bagi korban.

    Sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, polisi menjalankan tugasnya dengan pendekatan yang mengutamakan nilai kemanusiaan, guna mengatasi berbagai bentuk kejahatan.

    Merangkum informasi dari laman resmi mediahub.polri.go.id, berikut adalah detail lengkap mengenai jalur penerimaan, persyaratan, dan prosedur pendaftaran bagi calon taruna Polri tanggal 5 Februari-6 Maret 2025.

  • Dituduh sebagai Pendukung Israel, Begini Penjelasan Anggun C Sasmi

    Dituduh sebagai Pendukung Israel, Begini Penjelasan Anggun C Sasmi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penyanyi internasional Anggun C. Sasmi membantah tuduhan yang menyebutnya sebagai pendukung Zionisme.

    Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut merupakan manipulasi fakta dan pencemaran nama baik.

    “Ada account sosmed yang mencemarkan nama baik saya dan menuduh saya sebagai pendukung Zionisme,” ujar Anggun di X @Anggun_cipta (23/2/2025).

    Anggun menjelaskan bahwa tuduhan itu berasal dari unggahan lamanya di akun X (sebelumnya Twitter) pada 2015 dan 2016.

    Saat itu, ia berkomentar secara langsung tentang Eurovision Song Contest, sebuah ajang musik internasional yang diikuti oleh 42 negara, termasuk Israel.

    “Tahun 2015 dan 2016 di mana saya berkomentar lewat live Tweet tentang Eurovision Song Contest,” ucapnya.

    Dikatakan Anggun, saat itu ia memberikan komentar kepada hampir dari 42 negara yang berpartisipasi dalam acara TV tersebut.

    “Salah satu negara yang saya komentari adalah Israel,” sebutnya.

    Selain itu, ia juga menjadi juru bicara para juri Prancis dalam Eurovision 2023, yang memberikan poin kepada Israel dalam kompetisi tersebut.

    “Di posting yang sama mereka juga mempublikasikan saat saya menjadi juru bicara para juri Prancis tahun 2023, yang memberikan point ke Israel,” imbuhnya.

    Namun, ia menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam acara tersebut semata-mata dalam konteks musik dan tidak ada kaitannya dengan politik.

    “Tetap di acara Eurovision Song Contest yang disiarkan secara langsung di TV, saya mengomentari lagu-lagu dan penyanyi dari banyak negara termasuk Israel, tidak membuat saya jadi pendukung politik Israe,” cetusnya.

  • Kelola Aset Rp9.480 Triliun, Ekonom Wanti-wanti Pengelolaan Danantara

    Kelola Aset Rp9.480 Triliun, Ekonom Wanti-wanti Pengelolaan Danantara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Meski baru akan diluncurkan dalam waktu dekat, sejumlah pihak mulai mewanti-wanti pengelolaan dana pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagat Nusantara (Danantara).

    Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, dana yang akan dikelola pada Danantara tidak sedikit. Jumlahnya cukup fantastis dan berpeluang jadi sumber korupsi baru bagi oknum-oknum korup.

    Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Galau D. Muhammad tidak luput mewanti-wanti pemerintah agar mengelola Danantara dengan profesional.

    Pasalnya, Danantara yang memiliki konsep Sovereign Wealth Fund (SWF) cukup berisiko di tengah kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

    Menurut Galau, saat ini Indonesia cukup sulit meraih pertumbuhan ekonomi lima persen karena berbagai efisiensi.

    “Kita mulai di masa beberapa kali resesi bertahap dan daya beli masyarakat rendah. Pemerintah tidak bisa mengarahkan arah layar Danantara seenaknya saja. Dituntut profesionalitas,” ungkap Galau dilansir JPNN.com, Minggu (23/2).

    Galau menilai saat ini banyak aset negara yang dikelola secara politis, bahkan sebagaian terbengkalai. Maka, Danantara diharapkan bisa mengoptimalisasi aset tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel.

    Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu meminta pemerintah belajar dari negara sahabat Malaysia yang telah menerapkan sistem SWF terlebih dahulu.

    “Ada kerentanan kebangkrutan pemerintah waktu itu, jangan sampai ini menjadi bola panas yang tidak bisa dikelola dengan baik,” kata dia.

    Galau menegaskan saat ini Indonesia berada dalam masa resesif dan ekonomi melambat. Hal itu memperbesar risiko pembentukan Danantara karena harus memangkas anggaran layanan-layanan besar hanya untuk mensentralisasi aset di sektor BUMN.

  • Dapat Dukungan Kembali Pimpin Partai Demokrat, AHY Ingin Partai Bisa Berperan Lebih Baik untuk Negara

    Dapat Dukungan Kembali Pimpin Partai Demokrat, AHY Ingin Partai Bisa Berperan Lebih Baik untuk Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapat banyak dukungan DPD dan DPC untuk kembali menjadi pimpinan partai lima tahun ke depan.

    Dukungan kepada AHY untuk memimpin kembali partai berlambang Bintang Mercy itu berdatangan dari DPD dan DPC dari seluruh Indonesia. Diketahui, Partai Demokrat bakal menggelar kongres di Jakarta pada 24–25 Februari 2025.

    “Para ketua DPD dan DPC tadi menyampaikan harapannya agar saya bisa atau berkenan maju kembali sebagai ketua umum periode 2025–2030,” ucap AHY, Minggu (23/2).

    AHY pun menyatakan siap menjadi ketua umum Partai Demokrat setelah menerima dukungan dari DPD. “Dengan iktikad yang baik, saya menerima,” ucap AHY.

    Anak Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berharap bisa menjalankan tugas dengan baik jika kembali menjadi ketua umum Partai Demokrat.

    “Harapannya (saya, red) bisa menjalankan tugas dan amanah yang diberikan oleh seluruh kader untuk melanjutkan kepemimpinan yang telah dijalankan selama lima tahun berakhir ini,” ucap AHY.

    AHY meyakini Partai Demokrat bisa bangkit dan mempunyai peran lebih baik untuk negara pada masa mendatang.

    Dia berkaca dari dukungan, kebersamaan, dan semangat juang dari seluruh pimpinan dan kader Partai Demokrat.

    “Mudah-mudahan ini menambah semangat kita untuk Demokrat yang makin kukuh ke depan dan punya peranan lebih baik untuk masyarakat,” kata AHY. (fajar)

  • Elite PDIP Bergantian Temui Megawati Soekarnoputri, terkait Penahanan Hasto Kristiyanto?

    Elite PDIP Bergantian Temui Megawati Soekarnoputri, terkait Penahanan Hasto Kristiyanto?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pasca penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), elite PDIP dikabarkan bergantian mendatangi kediaman Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    Kedatangan mereka ke rumah pribadi Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (20/2).

    Elite PDIP yang terlihat hadir ke rumah Megawati yakni Ketua DPP PDIP My Esti Wijayati hingga Sukur Nababan. My Esti memasuki rumah Megawati sekitar pukul 11.54 WIB. Sementara, Sukur Nababan tiba di rumah Megawati sekitar pukul 14.00 WIB.

    Mereka tidak melontarkan pernyataan apapun saat memasuki kediaman Megawati. Kedatangan para elite PDIP menemui Presiden ke-5 RI itu secara bergiliran.

    Megawati juga telah mengeluarkan instruksi kepada kader PDIP untuk tidak sembarang bicara terkait kasus Hasto Kristiyanto. Bahkan, Megawati juga mengeluarkan instruksi untuk menunda keberangkatan pembekalan kepala daerah dari PDIP ke Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Juru bicara PDIP, Guntur Romli menyebut, KPK melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menahan Hasto Kristiyanto. Ia menduga, KPK dijadikan alat politik balas dendam dari keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Penahanan pada Sdr Sekjen bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan KPK, yang jadi alat politik balas dendam setelah pemecatan Jokowi dan keluarganya,” tegas Guntur kepada wartawan, Kamis (20/2) malam.

  • Layanan Perbankan Optimal dan Tata Kelola yang Baik Jadi Fondasi Resiliensi Kinerja BRI

    Layanan Perbankan Optimal dan Tata Kelola yang Baik Jadi Fondasi Resiliensi Kinerja BRI

    Dari sisi penyaluran kredit, BRI mencatatkan penyaluran kredit sebesar Rp1.354,64 triliun atau tumbuh 6,97% yoy dan seluruh segmen pinjaman tercatat tumbuh positif. Penyaluran kredit BRI tersebut didominasi oleh segmen UMKM dengan porsi mencapai 81,97% dibandingkan dengan total kredit BRI, atau dengan nominal sebesar Rp1.110,37 triliun.

    Pertumbuhan penyaluran kredit tersebut juga diikuti dengan perbaikan kualitas kredit. Hal ini ditunjukkan dengan membaiknya rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) dari semula 2,95% pada akhir Desember 2023 membaik menjadi 2,78% pada akhir Desember 2024. Di samping itu, BRI juga mempersiapkan pencadangan yang mencukupi dengan NPL Coverage sebesar 215,01%.

    Dari sisi simpanan atau Dana Pihak Ketiga (DPK), BRI berhasil menghimpun simpanan sebesar Rp1.365,45 triliun. Dana murah (CASA) mendominasi penghimpunan simpanan BRI dengan proporsi mencapai 67,30% atau setara dengan Rp918,98 triliun.

    Capaian kinerja positif BRI tersebut juga didukung kondisi likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat. Dimana rasio Loan Deposit Ratio (LDR) BRI berada di level 88,85% dengan rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 26,63%.

    Hendy mengungkapkan bahwa capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa dengan tata kelola dan fundamental bisnis yang kuat, BRI mampu mencatatkan kinerja yang stabil ditengah dinamika tantangan ekonomi global. “Kinerja positif BRI tersebut juga mampu menjadi salah satu penentu terjaganya stabilitas industri perbankan yang berdampak positif bagi perekonomian nasional”, ungkapnya

  • Rudi Valinka Dituding Sebar UU Palsu, Warganet Bongkar Fakta Sebenarnya

    Rudi Valinka Dituding Sebar UU Palsu, Warganet Bongkar Fakta Sebenarnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital (Stafsus Menkomdigi), Rudi Valinka, diduga menyebarkan informasi yang keliru terkait Undang-Undang di media sosial X. Dugaan ini muncul setelah Rudi, yang memiliki nama asli Rudi Sutanto, membagikan potongan pasal yang diklaim sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    Kontroversi ini bermula dari unggahan seorang pengguna akun X bernama @LaiElfrid, yang mempertanyakan dasar hukum mengenai kewajiban kepala daerah yang baru dilantik untuk mengikuti pembekalan atau retreat sebagaimana yang disebutkan dalam unggahan Rudi.

    “Rud, kasih tahu gue ada di UU mana kepala daerah harus ikut retreat? Waktu dan tempat dipersilakan,” tulis akun @LaiElfrid.

    Menanggapi pertanyaan itu, Rudi Valinka membalas dengan mengunggah gambar yang berisi potongan pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam gambar tersebut, tertulis bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah diwajibkan mengikuti pembekalan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

    Namun, pernyataan tersebut segera dipatahkan oleh akun lain, @MurtadhaOne1, yang menunjukkan bahwa isi pasal yang sebenarnya berbeda jauh dari yang diunggah Rudi.

    “Sekelas stafsus @kemkomdigi sebar UU palsu. Jadi benar apa kata admin @gerindra dulu kalau hoax terbaik adalah versi pemerintah,” cuit akun @MurtadhaOne1.

    Setelah dilakukan pengecekan, Pasal 164 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebenarnya mengatur tentang susunan pimpinan DPRD kabupaten/kota, bukan mengenai retreat atau pembekalan kepala daerah oleh pemerintah pusat. Pasal tersebut berbunyi:

  • Amien Rais Ingatkan Ancaman Indonesia Bisa Tenggelam, Seperti Uni Soviet dan Yugoslavia

    Amien Rais Ingatkan Ancaman Indonesia Bisa Tenggelam, Seperti Uni Soviet dan Yugoslavia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi senior Amien Rais kembali mengeluarkan peringatan keras terhadap kondisi Indonesia saat ini.

    Amien menggunakan istilah SOS (Save Our Souls) sebagai simbol bahwa negara sedang berada dalam situasi darurat yang mengancam keberlangsungan bangsa.

    “SOS adalah sebuah teriakan dari seseorang atau kelompok yang nyawanya terancam,” ujar Amien Rais di X @realAmienRais (23/2/2025).

    Ia mengibaratkan kondisi Indonesia seperti kapal yang menabrak bukit karang, mengalami kebocoran, dan berisiko tenggelam jika tidak segera diselamatkan.

    Amien kemudian membandingkan situasi Indonesia saat ini dengan dua negara besar yang telah lenyap dari peta dunia, yaitu Uni Soviet dan Yugoslavia.

    Dikatakan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat ini, nasib tragis kedua negara tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia.

    “Dua tahun sebelum Uni Soviet bubar, Gorbachev meneriakkan tiga slogan perjuangan: glasnost, perestroika, dan demokratizatsiya, yang berarti keterbukaan, restrukturisasi ekonomi, dan demokratisasi,” jelasnya.

    Ia juga menyinggung Joseph Tito, pemimpin Yugoslavia, yang gagal mencegah negaranya terpecah belah.

    Menurut Amien, ada lima faktor utama yang menyebabkan kejatuhan Uni Soviet dan Yugoslavia, dan Indonesia saat ini memiliki masalah yang serupa.

    Pertama, korupsi sudah menusuk ke jantung kekuasaan. Kedua, yang diusung para elite hanyalah kepentingan sempit pribadi. Ketiga, terjadi konflik antar etnis.

    Keempat, pusat kekuasaan sudah tidak bisa lagi mengendalikan keinginan daerah untuk melepaskan diri dari kekuasaan pusat.

  • Susunan Kepengurusan Baru DPP Partai Gelora Akomodasi Semua Perwakilan Generasi, Tidak Hanya Soal Gender

    Susunan Kepengurusan Baru DPP Partai Gelora Akomodasi Semua Perwakilan Generasi, Tidak Hanya Soal Gender

    Mereka adalah Anis Matta selaku Ketua Umum, Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua Umum, Mahfuz Sidik selaku Sekretaris Jenderal, Achmad Rilyadi selaku Bendahara Umum, serta Rofi Munawar sebagai Koordinartor Pelaksana Harian.

    Dalam sambutannya, dalam kepengurusan DPP Partai Gelora Periode 2024-2029 ini, sejumlah purnawirawan TNI, diplomat, artis, jurnalis dan lain-lain bergabung ke Partai Gelora.

    Antara lain Laksda TNI (Pur) Dadang Irawan, Mayjen TNI Tomi Basari Natanegara dan Marsma TNI Eko Rislanto. Lalu, ada artis senior Renny Djajoesman (Renny Retno Yuskarini).

    Kemudian ada mantan Duta Besar Laos Raden. P. Pratito Soeharyo dan Diplomat Senior Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Ple Priatna, serta jurnalis senior Asep Setiawan.

    “Saya tidak tahu, apakah ini anomali atau bukan? Ketika Partai Gelora pada Pemilu 2024 lalu, tidak lolos parliamentary threshold, sehingga tidak punya anggota di DPR RI. Banyak orang yang berpikir bahwa perjalanan Partai Gelora selesai,” kata Mahfuz Sidik.

    Namun yang terjadi, menurut Mahfuz, justru sebaliknya. “Animo masyarakat bergabung dan dukungan ke Partai Gelora semakin bertambah dan tercermin dari susunan kepengurusan yang bertambah banyak dan semakin beragam,” ujarnya.

    Mahfuz mengatakan, kepengurusan di DPP Partai Gelora 2004-2029 terdiri dari beragam usia. Yakni Gen Z 8,63 persen, Milenial 28,27 persen, Gen X 54, 56 persen dan Baby Boomer 8,63 persen. 

    Sedangkan berdasarkan komposisi gender sebanyak 68, 75 persen laki-laki dan 31,25 persen perempuan. “Perlu kami sampaikan bahwa setelah pelantikan ini jajaran DPP masih akan melengkapi jajaran kepengurusan sampai level departemen. Jadi ini masih belum tuntas,” ujarnya.