Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • MK Tolak Gugatan Sarif-Qalby, Paris-Islam Tetap Pemenang Pilkada Jeneponto

    MK Tolak Gugatan Sarif-Qalby, Paris-Islam Tetap Pemenang Pilkada Jeneponto

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Suasana menegangkan di Mahkamah Konstitusi (MK) ketika sidang putusan sengketa Pilkada Kabupaten Jeneponto, Sulsel, digelar pada Senin (24/2/2025).

    Pasangan Muh. Sarif-Moch. Noer Alim Qalby yang mengajukan gugatan dengan harapan mendapatkan pemungutan suara ulang harus menerima kenyataan pahit.

    Sidang dipimpin Ketua MK Suhartoyo yang dengan tegas membacakan amar putusan.

    “Amar Putusan mengadili, dalam eksepsi menolak eksepsi pihak termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Suhartoyo seraya mengetuk palu, menandakan berakhirnya sengketa ini.

    Gugatan pasangan Sarif-Qalby yang terdaftar dengan nomor perkara 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 menyebutkan adanya dugaan pelanggaran, termasuk pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.

    Mereka juga meminta Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 25 tempat pemungutan suara (TPS).

    Namun, MK menilai dalil yang diajukan tidak cukup kuat untuk membatalkan hasil pemilihan.

    Dengan demikian, keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jeneponto yang menetapkan Paris Yasir-Islam Iskandar sebagai pemenang tetap sah menurut hukum.

    Hasil akhir Pilkada Jeneponto mencatat Paris-Islam unggul dengan 89.147 suara, sementara Sarif-Qalby mengumpulkan 88.083 suara, hanya terpaut 1.086 suara.

    Keputusan ini sekaligus mengakhiri polemik panjang yang sempat membuat suasana politik di Jeneponto memanas.

    Kini, masyarakat menantikan langkah Paris Yasir dan Islam Iskandar dalam mewujudkan janji-janji kampanye mereka.

  • Video Cuap-cuap Hasto Tanpa Bukti Dinilai Tak Berguna untuk Publik

    Video Cuap-cuap Hasto Tanpa Bukti Dinilai Tak Berguna untuk Publik

    PAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Mazzini, memberikan tanggapan tajam terkait pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengaku memiliki video pengakuan soal revisi UU KPK.

    Dikatakan Mazzini, video tersebut tidak memiliki nilai bagi publik karena Hasto sendiri sudah mengakui tidak memiliki bukti pendukung yang kuat.

    “Seriusan jauh-jauh ke Russia hanya untuk menyimpan video pernyataan tanpa bukti? (yang sudah diakui sendiri),” ujar Mazzini di X @mazzini_gsp (23/2/2025).

    Lebih lanjut, Mazzini menuturkan bahwa apa yang diungkapkan Hasto dalam videonya bukan membongkar aib negara, tapi pengakuan dosa.

    Mazzini juga mempertanyakan klaim Hasto mengenai adanya dana sebesar 3 juta USD yang disebut digunakan untuk memuluskan revisi UU KPK.

    “Gak ada guna video itu buat publik, karena dia gak merinci distribusi uang 3 juta USD itu ngalir ke mana aja?,’ imbuhnya.

    Ia menantang Hasto untuk mengungkap secara rinci ke mana uang tersebut didistribusikan.

    “Apa uang 3 juta USD itu terdistribusi ke PDIP, NasDem, Golkar, PKB, PAN dan PPP selaku partai yang usul revisi UU KPK?,” timpalnya.

    “Atau terdistribusi ke Badan Legislasi DPR dan seluruh fraksi di DPR, makanya rapat paripurna pembahasan revisi UU KPK saat itu cuma makan waktu 30 menit disahkan?,” tambahnya.

    Selain itu, Mazzini juga menyoroti sikap Hasto yang saat ini mengkritik pemerintahan Jokowi, meskipun sebelumnya ikut mendukung pencalonan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilkada.

    “Kalau resah dengan kondisi negeri kenapa sikap dia saat itu malah mendukung penuh majunya anak Jokowi ke pentas Pilkada dan mendukung upaya pelemahan KPK lewat Revisi UU KPK?,” tandasnya.

  • Dasco hingga Jokowi Respons Instruksi Megawati, Ferdinand Hutahaean: Banyak yang Terjebak

    Dasco hingga Jokowi Respons Instruksi Megawati, Ferdinand Hutahaean: Banyak yang Terjebak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan instruksi kepada kader PDIP untuk tidak sembarang bicara terkait kasus Sekjennya, Hasto Kristiyanto.

    Bahkan, Megawati juga mengeluarkan instruksi untuk menunda keberangkatan pembekalan kepala daerah dari PDIP ke Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Dan yang terbaru, mantan Presiden RI kelima itu meminta kader-kader PDIP yang berada di Senayan untuk melawan.

    Terkait hal ini, Politikus PDIP Ferdinand Hutahaean tidak membenarkan kabar terkait instruksi tersebut.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Ferdinand mengungkap banyak yang terjebak dengan isu-isu yang berkembang terkait peristiwa ini.

    “Yang saya tau belum ada dan tidak ada pembahasan seperti itu. Banyak yang terjebak dalam peristiwa ini terutama Jokowi dan buzzernya,” tulisnya dikutip Senin (24/2/2025).

    Ia kemudian menyebut ini ada campur tangan dari Wakil Ketua DPR RI, Dasco Sufmi Dasco dan juga Mantan Presiden Joko Widodo. Namun, dengan pandangan yang berbeda.

    Menurut Dasco, retreat kepala daerah merupakan acara kementerian. Sedangkan Jokowi menyebut kepala daerah seharusnya ikut.

    “Ini cluenya, Dasco, itu acara kementerian. Jokowi, semua harus ikut,” sebut Ferdinand.

    Ferdinand pun menegaskan saat ini PDIP perjuangan berusaha menyaring kadernya secara jernih.

    “Padahal PDIP hendak menyaring supaya jernih. Yang busuk ngambang di permukaan,” pungkas mantan politisi Demokrat ini.

    (Erfyansyah/fajar)

  • PDIP Larang Kader Ikut Retret, Zainal Arifin: Kenapa Heboh?

    PDIP Larang Kader Ikut Retret, Zainal Arifin: Kenapa Heboh?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar, menyoroti larangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap kadernya untuk mengikuti retret di Magelang.

    Zainal mempertanyakan esensi di balik larangan tersebut dan dampaknya bagi partai.

    “Dibalik larangan ke retreat, pertanyaannya apa gunanya?,” ujar Zainal di X @zainalamochtar (23/2/2025).

    Ia menilai bahwa PDIP saat ini tidak bersikap oposisi terhadap Presiden Prabowo Subianto, melainkan hanya terhadap Jokowi dan anaknya, Gibran Rakabuming Raka.

    “Kan, partai merah gak oposisi ke Prabowo, tapi hanya ke Jokowi dan anaknya,” cetusnya.

    Zainal juga mempertanyakan apakah ada sanksi bagi kader yang tidak mengikuti retret tersebut.

    “Sebaliknya, emang ada hukuman gak ikut retreat? Kan gak ada juga,” Zainal menuturkan.

    Ia menegaskan bahwa ketidakhadiran dalam retret tidak serta-merta mencerminkan ketidaksamaan visi dengan rakyat.

    “Emangnya gak ikut retreat pertanda gak ikut rakyat? Kan gak juga. So, kenapa heboh?,” kuncinya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

    Dalam surat tersebut, Megawati memerintahkan dua hal utama.

    Pertama, seluruh kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk tidak menghadiri retreat di Magelang bersama Presiden Prabowo Subianto.

  • Sibuk Beri Ucapan Selamat, Rudi Valinka Abaikan Kontroversi UU Palsu

    Sibuk Beri Ucapan Selamat, Rudi Valinka Abaikan Kontroversi UU Palsu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Meski mendapat banyak kritik setelah blunder menyebarkan UU palsu, Staf Khusus Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Rudi Valinka tetap aktif di media sosial. Kali ini, ia memberikan ucapan selamat kepada Rosan Roeslani yang akan ditunjuk sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara.”Selamat bertugas kepada bapak Rosan Roeslani yang akan ditunjuk sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara,” ujar Rudi di X @kurawa (23/2/2025). Dikatakan Rudi, Rosan adalah sosok yang tepat untuk mengelola Danantara agar menjadi lembaga yang akuntabel, menguntungkan, dan visioner. “Beliau sosok yang cocok mengelola Danantara menjadi akuntabel, profitable dan visioner,” ucapnya.Ia juga menyoroti latar belakang Rosan yang pernah masuk daftar orang terkaya di Indonesia pada 2021, menempati posisi ke-87.”Tahun 2021 beliau sempat menjadi orang Terkaya no 87 di Indonesia,” tandasnya. Ucapan Rudi ini muncul di tengah kontroversi terkait dirinya yang sebelumnya dikritik karena menyebarkan isi undang-undang yang keliru. Namun, tampaknya ia memilih untuk tetap fokus pada isu-isu lain, termasuk mendukung pengelolaan Danantara di bawah kepemimpinan Rosan Roeslani.Sebelumnya, Rudi Valenka, menjadi sorotan publik setelah diduga menyebarkan informasi yang tidak akurat terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Hal ini bermula ketika seorang pengguna X @LaiElfrid, mempertanyakan dasar hukum yang mewajibkan kepala daerah mengikuti “retreat” yang diadakan pemerintah pusat. Rudi Valenka kemudian merespons dengan mengunggah tangkapan layar Pasal 164 ayat (1) dari UU tersebut. Namun, unggahan tersebut segera mendapat cap “HOAX”, yang menandakan bahwa dokumen yang dibagikan tidak sesuai dengan versi resmi yang tercatat di lembaran negara.Kesalahan Rudi Valenka ini langsung menuai gelombang kritik dari netizen. Sejumlah pengguna X menudingnya sebagai bagian dari “pemerintah yang menyebarkan hoax”. Akun @spacepiquant menuliskan sindiran tajam, “Tukang hoax masuk pemerintahan gitu tuh wk.”Sementara itu, @LaiElfrid terus menekan Rudi dengan mempertanyakan di mana aturan yang mewajibkan kepala daerah ikut retreat. Unggahan tersebut menjadi viral dan menuai ribuan interaksi dari warganet yang meragukan kredibilitas stafsus tersebut.Seiring dengan ramainya perbincangan ini, netizen juga menggali kembali cuitan lama akun resmi Partai Gerindra dari tahun 2017.”Hoax terbaik adalah versi penguasa. Peralatan mereka lengkap: statistik, intelijen, editor, panggung, media, dll,” tertulis pada unggahan Gerindra. Cuitan ini kembali beredar setelah diunggah ulang oleh akun @MurtadhaOne1, yang menyindir bahwa pernyataan tersebut kini relevan dengan kondisi saat ini.”Jadi benar apa kata admin Gerindra dulu, kalau hoax terbaik adalah versi pemerintah,” tulisnya dalam unggahan yang juga menampilkan mahasiswa membawa spanduk dengan kutipan tersebut.(Muhsin/fajar)

  • Polemik Danantara yang Diluncurkan Hari Ini, Hendri Satrio Ingatkan Pemerintah: Negara Bisa Kebagian Zonk

    Polemik Danantara yang Diluncurkan Hari Ini, Hendri Satrio Ingatkan Pemerintah: Negara Bisa Kebagian Zonk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis politik Hendri Satrio atau Hensat kembali menyoroti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang diluncurkan hari ini.

    Dikatakan Hensat, Danantara bukan sekadar proyek ekonomi, tetapi juga merupakan pesan komunikasi dari pemerintah kepada pelaku ekonomi.

    “Danantara sejatinya adalah juga pesan komunikasi dari Pemerintah kepada Pelaku Ekonomi,” ujar Hensa di X @satriohenri (23/2/2025).

    Ia menegaskan bahwa komunikasi mengenai proyek ini harus dilakukan dengan benar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat berdampak negatif.

    “Bila pesan ditangkap salah maka bukan hanya noise yang didapat tapi tentu negara bisa kebagian zonk!,” ucapnya.

    Hendri juga menyebut Danantara sebagai percobaan super mahal yang harus dikelola dengan baik, terutama dalam aspek komunikasi kepada publik dan dunia usaha.

    “Oleh sebab itu, komunikasikan dengan benar percobaan super mahal ini,” kuncinya.

    Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, mengkritik keras pembentukan Danantara, menyebutnya sebagai konspirasi terbesar dalam sejarah Indonesia yang berpotensi menggerogoti uang rakyat.

    Dikatakan Gigin, mekanisme pengelolaan Danantara yang menempatkan aset negara dalam satu brankas besar dan hanya bisa diaudit atas izin DPR merupakan bentuk penguasaan terstruktur oleh kelompok tertentu.

    “Danantara adalah buah konspirasi terbesar dalam sejarah Indonesia untuk menggerogoti uang rakyat,” ujar Gigin di X @giginpraginanto (19/2/2025).

    Gigin mengatakan, mereka mengumpulkan aset negara di satu brankas raksasa dan hanya dikuasai kelompoknya sendiri.

  • Danantara Diluncurkan Presiden Prabowo Hari Ini, Ekonom Sampaikan Ini

    Danantara Diluncurkan Presiden Prabowo Hari Ini, Ekonom Sampaikan Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara akan diluncurkan Presiden Prabowo Subianto hari ini, Senin, (24/2/2025). 

    Peluncuran Danantara dijadwalkan pukul 10.00 WIB di Halaman Tengah Istana Kepresidenan Jakarta.

    “Peluncuran Danantara akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.

    Ekonom Bright Institute, Dr. Yanuar Rizky menyatakan, harusnya Indonesia konsisten, jika Danantara terbentuk, Kementerian BUMN hilang. 

    “Fungsi-fungsi yang disebut tadi opraktik, regulator negara, di atur AD/ART, siapa orangnya ya menteri keuangan,” kata Yanuar Rizky.

    Sebaiknya kata dia, lembaga dibuat sederhana saja, Kementerian BUMN nantinya pindah ke Danantara. Nanti chairman nya bisa Presiden atau Menteri Keuangan. Kemudian wakilnya dari menteri lain yang ditunjuk presiden. 

    “Sisanya ada yang anggota merangkap Eksekutif BPI Danantara. Di bawahnya nanti mewakili pihak-pihak lain,” tambahnya.

    Namun kesannya kata dia, ada yang belum ikhlas kalau misalnya tidak punya wewenang. Ada juga beban psikologis dari awal didirikan BUMN dan Danantara.

    Hal senada juga disampaikan oleh Ekonom Awalil Rizky. 

    Menurutnya, ide adanya super holding itu baik secara teknokratis maupun secara historis di Indonesia itu. Tergantung bagaimananya, rinciannya.

    “Sejarah panjang untuk menuju entah holding atau disebut apapun, semacam badan yang bukan kementerian tapi yang lebih bersifat bisnis, lebih korporasi dibandingkan ke birokrasi. Kementerian BUMN inikan kesannya masih birokrasi, yang diurusi korporasi sehingga,” ungkapnya. (*)

  • Dahnil Peringatkan Connie Bakrie Soal Dokumen Skandal Pejabat: Jangan Sampai Melempar Fitnah

    Dahnil Peringatkan Connie Bakrie Soal Dokumen Skandal Pejabat: Jangan Sampai Melempar Fitnah

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Politisi Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak memperingati pengamat militer Connie Bakrie. Terkait dokumen skandal pejabat.

    “Indonesia tidak boleh dibangun dengan laku saling ancam dan bargain-bargain seperti ini,” kata Dahnil dikutip dari unggahannya di X, Senin (24/2/2025).

    Jika ingin menyampaikan kebenaran melalui dokumen dimaksud. Dahnil meminta disampaikan saja.

    “Bila mau menyampaikan kebenaran, sampaikan saja. Tidak perlu ragu,” ucapnya.

    Meski begitu, kader Gerindra itu menegaskan, apa yang disampaikan memang fakta. Bisa dipertanggungjawabkan.

    “Namun, pertanggungjawabkan apa yang disampaikan. Jangan sampai melempar fitnah,” pungkasnya.

    Dokumen Connie dimaksud, merupakan milik Sekretaris Jenderal (Sekjend) PDIP Hasto Kristiyanto. Dokumen itu dititipkan kepada Connie, tang Selanjutnya disimpan di Rusia.

    Dokumen tersebut dikabarkan berisi rahasia dan skandal milik pejabat. Mereka yang punya posisi strategis di Indonesia.
    (Arya/Fajar)

  • 1 Ton Bumbu Rendang Padang Diekspor ke Norwegia, UMKM Tembus Pasar Global

    1 Ton Bumbu Rendang Padang Diekspor ke Norwegia, UMKM Tembus Pasar Global

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sebuah langkah besar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asal Padang, Sumatra Barat, dilakukan oleh Golden Catering Padang, yang mengekspor satu ton bumbu rendang ke Norwegia pada Februari 2025. Ini menandai ekspansi pertama dari bumbu rendang Minang ke pasar internasional.

    Harti Ningsih, pembina Golden Catering, mengungkapkan bahwa meskipun mereka telah mengekspor rendang sebelumnya, kali ini mereka memilih untuk mengekspor bumbu rendang dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk bumbu siap pakai.

    “Kami telah melakukan ekspor rendang, tapi bukan dalam bentuk rendang yang sudah dimasak, melainkan dalam bentuk bumbu rendangnya,” ujar Harti dikutip Youtube Ina Negeriku, Senin (24/2/2025).

    Menurut Harti, permintaan bumbu rendang di pasar internasional, terutama di Norwegia, cukup besar.

    “Rendang Minang ini kan sudah mendunia, jadi negara-negara lain itu sangat berminat dengan makanan rendang. Dengan mengirimkan bumbu rendang, konsumen bisa menyesuaikan dengan selera mereka sendiri,” jelas Harti.

    Langkah ekspor ini tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan masakan khas Padang ke pasar internasional, tetapi juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

    Dengan ekspor bumbu rendang, Golden Catering berharap dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk kuliner khas Padang, terutama bagi UMKM yang belum mampu menjangkau pasar internasional.

    Harti juga berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah agar ekspor produk-produk khas Padang, termasuk rendang, tidak hanya terbatas pada pasar Norwegia, tetapi juga dapat merambah pasar Eropa dan Asia.

  • Connie Bakrie Tunggu Izin Hasto Buka Dokumen Rahasia di Rusia, Jubir Prabowo Beri Respons Menohok

    Connie Bakrie Tunggu Izin Hasto Buka Dokumen Rahasia di Rusia, Jubir Prabowo Beri Respons Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat militer, Connie Bakrie mengaku segera mempublikasikan dokumen rahasia dan video skandal pejabat negara jika diizinkan oleh Sekretaris PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. 

    Merespons hal itu, Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan peringatan kepada Connie Bakrie.

    Menurutnya, Indonesia tidak boleh dibangun dengan saling ancaman dan bargain seperti yang dilakukan Connie. 

    “Indonesia tidak boleh dibangun dengan laku saling ancam dan bargain-bargain seperti ini,” kata Danhil Anzar dalam akun X pribadinya, Senin, (24/2/2025).

    Ditegaskan, jika ingin menyampaikan kebenaran sampaikan saja yang penting bisa dipertanggungjawabkan. 

    “Bila mau menyampaikan kebenaran, sampaikan saja. Tidak perlu ragu. Namun, pertanggung jawabkan apa yg disampaikan. Jangan sampai melempar fitnah,” tandas Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji ini. 

    Sebelumnya, Connie menyatakan ingin menemui Hasto yang saat ini ditahan KPK sebelum kembali ke Rusia untuk membicarakan dokumen tersebut. 

    “Saya sudah terikat perjanjian hukum terkait dokumen tersebut. Di mana saya hanya dititipi dan diminta untuk menyimpan,” ujar Connie yang merupakan Guru Besar bidang Hubungan Internasional di Saint Petersburg State University tersebut. (*)