Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Dewan Guru Besar UI Rekomendasikan Disertasi Bahlil Dibatalkan, Pengamat: Mereka Punya Alasan Kuat

    Dewan Guru Besar UI Rekomendasikan Disertasi Bahlil Dibatalkan, Pengamat: Mereka Punya Alasan Kuat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto angkat suara. Terkait usulan pembatalan disertasi Bahlil Lahadalia.

    Setelah Dewan Guru Besar (DGB) Universitas Indonesia mengusulkan pembatalan disertasi Bahlil. Henri mengaku percaya dengan DGB.

    “Saya percaya dengan integritas Dewan Guru Besar UI yang merekomendasi untuk batalkan Disertasi Bahlil,” kata Henri dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (1/2/2025).

    Menurutnya, hal tersebut bentuk dari integritas tinggi. Mengingat Bahlil merupakan Ketua Partai Golkar dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

    “Tentu mereka punya alasan kuat berdasar hati nurani, etika akademis dan kebenaran yang tidak tunduk pada uang dan jabatan tinggi,” jelasnya.

    “Bagaimana menurut Anda?” tambahnya.

    Kasus ini bermula dari polemik gelar doktor (S-3) yang diperoleh Bahlil dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI, yang belakangan ramai diperbincangkan publik.

    Namun, hingga saat ini, pihak UI menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi terkait polemik ini. “Bisa saya sampaikan bahwa UI sampai saat ini belum mengeluarkan keputusan resmi apa pun terkait status Pak Bahlil,” ujar Direktur Humas, Media, Pemerintahan, dan Internasional UI, Arie Afriansyah, dilansir dari disway.id.

    Sementara itu, Ketua Dewan Guru Besar (DGB) UI, Harkristuti Harkrisnowo, membenarkan bahwa tim sidang etik telah menyelesaikan tugasnya dan menyampaikan rekomendasi kepada Rektor, Majelis Wali Amanat (MWA), dan Senat Akademik UI.

    “Tim sidang etik DGB UI sudah selesaikan tugasnya dengan menyampaikan rekomendasi kepada Rektor, MWA, dan Senat. Rektor yang harus memutuskan,” jelas Harkristuti.

  • Ahok Bilang Petral Dibubarkan 2015 Tapi Orangnya Jadi Dirut Pertamina Patra Niaga, Jhon Sitorus: Bongkar Habis

    Ahok Bilang Petral Dibubarkan 2015 Tapi Orangnya Jadi Dirut Pertamina Patra Niaga, Jhon Sitorus: Bongkar Habis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus dugaan korupsi di Pertamina terus menjadi perbincangan publik. Apalagi setelah kasus korupsi ini disebut menjadi skandal terbesar dalam sejarah Indonesia mengalahkan PT Timah.

    Dalam dugaan korupsi ini, Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara Rp193,7 Triliun. Itu berlangsung selama periode 2018-2023 atau lima tahun dengan kerugian negara ditaksir Rp968,5 Triliun atau Rp1.000 Triliun atau 1 kuadraliun. 

    Di tengah kasus ini, ramai desakan untuk memanggil mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 

    Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina terhitung pada 25 November 2019 hingga 2 Februari 2024, menggantikan Tanri Abeng kala itu. 

    Dalam keterangan terbarunya Ahok mengungkit soal pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral) sejak 2015 silam. 

    Pembubarannya kala itu dilakukan karena Petral disinyalir telah menjadi sarang bagi mafia bisnis migas.

    Petral awalnya didirikan untuk ekspor minyak ke Amerika dan sebagai negara pengekspor perlu ada di pasar untuk memperlancar bisnis. 

    Sesuai perkembangan bisnis minyak, Petral pindah ke Hongkong. Namun, sejalan dengan perkembangan sekarang konsumsi lebih besar dari produksi maka Petral digunakan untuk mengimpor.

    “Lalu pertanyaan saya, Petral dibubarkan, tapi kenapa orang Petral jadi Dirut Patria Niaga. Nah jangan tanya kepada saya. Anda tanya kepada Menteri BUMN gitu loh,” kata Ahok dikutip Narasi Newsroom, Sabtu, (1/3/2025). 

    Ahok mengaku ada permainan hingga bekas Dirut Patra Niaga dipecat. “Kalau saya curiga ini ada permainan, bekas dirut Patra Niaga dipecat,” ujarnya.

  • Ahmad Dhani Dihujat Tawarkan Posisi Staf Ahli DPR untuk Vokalis Sukatani

    Ahmad Dhani Dihujat Tawarkan Posisi Staf Ahli DPR untuk Vokalis Sukatani

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ahmad Dhani mengaku siap mengangkat vokalis band Sukatani, Novi Citra Indriyati, sebagai staf ahlinya di DPR RI.

    Musisi yang juga anggota parlemen itu bahkan menjanjikan gaji yang lebih besar dibandingkan dengan penghasilan Novi saat masih berprofesi sebagai guru.

    Sebelumnya, Novi Citra Indriyati yang dikenal dengan nama panggung Twister Angel diberhentikan dari jabatannya sebagai guru di SDIT Mutiara Hati, Banjarnegara, Jawa Tengah.

    Pihak sekolah menyebutkan bahwa keputusan tersebut diambil karena pelanggaran kode etik yang telah ditetapkan oleh yayasan.

    Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati, menjelaskan bahwa sekolah memiliki peraturan dan kode etik yang harus ditaati oleh seluruh tenaga pengajar dan karyawan.

    “Keputusan ini diambil setelah kami menerima laporan dari yayasan pada 5 Februari 2025. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa yang bersangkutan merupakan vokalis band bergenre punk. Setelah dilakukan penelusuran, sekolah dan yayasan memanggil Novi untuk dimintai keterangan,” ujar Eti.

    Pihak sekolah mengaku terkejut setelah mengetahui penampilan dan aktivitas Novi di luar sekolah, yang kemudian dinilai melanggar kode etik.

    Eti menegaskan bahwa keputusan pemberhentian tersebut bukan disebabkan oleh lagu berisi kritik terhadap kepolisian yang sempat viral, melainkan karena dianggap melanggar aturan syariat Islam.

    “Yayasan mengeluarkan surat pemberhentian pada 6 Februari 2025. Kami juga sudah mengklarifikasi dengan Novi terkait bukti foto yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap syariat Islam,” tambahnya.

  • Tak Hanya Memalak untuk Fashion Show Anak, Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Terima Gratifikasi Valas dan Deposito

    Tak Hanya Memalak untuk Fashion Show Anak, Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Terima Gratifikasi Valas dan Deposito

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kelakuan eks pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk memperkaya diri sendiri sudah di luar nalar. Selain memalak wajib pajak untuk membiayai fashion show atau peragaan busana bisnis fashion anak, Mohamad Haniv juga menerima gratifikasi berupa uang valas Dolar Amerika Serikat dan sejumlah deposito.

    Gratifikasi tersebut terjadi saat Mohamad Haniv atau Muhammad Haniv atau Muhamad Haniv menjabat kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus. Kasus gratfikasi terjadi pada periode 2015-2018 lalu.

    Sejak 18 Januari 2019 lalu, Haniv tidak aktif lagi bekerja di Ditjen Pajak Jakarta.

    Saat menjabat kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Haniv menggunakan jabatannya untuk mendapatkan gratifikasi dari wajib pajak.

    Dia memalak para wajib pajak untuk membiayai fashion show bisnis fashion desainer Feby Paramita atau Feby Haniv yang tak lain putri Muhamad Haniv. Feby Haniv memiliki bisnis fashion dengan merek atau brand bernama FH Pour Homme by Feby Haniv sejak 2015 lalu.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Februari 2025 mengungkap modus gratifikasi yang dilakukan Haniv untuk menyokong bisnis fashion show anaknya.

    Asep mengatakan, pada 5 Desember 2016, Haniv mengirim email ke Yul Dirga selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 3.

    Melalui email tersebut Haniv minta bantuan Yul Dirga untuk mencarikan sponsor bagi bisnis fashion show anaknya yang akan dilaksanakan pada 13 Desember 2016.

  • Sudah Bergaji Tinggi, Eks Kepala Kanwil Pajak Terima Gratifikasi untuk Biaya Bisnis Fashion Show Anak

    Sudah Bergaji Tinggi, Eks Kepala Kanwil Pajak Terima Gratifikasi untuk Biaya Bisnis Fashion Show Anak

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Februari 2025 mengungkap modus gratifikasi yang dilakukan Haniv untuk menyokong bisnis fashion show anaknya.

    Asep mengatakan, pada 5 Desember 2016, Haniv mengirim email ke Yul Dirga selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 3.

    Melalui email tersebut Haniv minta bantuan Yul Dirga untuk mencarikan sponsor bagi bisnis fashion show anaknya yang akan dilaksanakan pada 13 Desember 2016.

    “Permintaan ditujukan untuk dua atau tiga perusahaan yang kenal dekat saja,” pinta Haniv kepada Yul Dirga.

    Nominal permintaan uang juga tertera pada email tersebut, yakni Rp 150 juta. Nomor rekening BRI serta nomor telepon Feby Paramita juga ada di dalam pesan email.

    Kemudian, berdasarkan e-mail permintaan tersebut, terdapat transfer masuk ke rekening BRI milik Feby. Transfer rekening itu yang diidentifikasi terkait dengan pemberian gratifikasi yang berasal dari Wajib Pajak Kantor Wilayah Pajak Jakarta Khusus maupun dari pegawai KPP Penanaman Modal Asing 3 senilai Rp300 juta.

    Ternyata, gratifikasi tersebut tak berhenti pada momen itu saja. Sepanjang 2016-2017, uang yang masuk ke rekening BRI milik Feby terkait pelaksanaan seluruh fashion show FH POUR HOMME by FEBY HANIV mencapai Rp387 juta.

    Sumber uang tersebut berasal dari perusahaan maupun perorangan yang menjadi Wajib Pajak dari Kantor Wilayah Pajak Jakarta Khusus. Artinya, para wajib pajak dipalak untuk membiayai fashion show desainer Feby Paramita atau Feby Haniv, anak Mohamad Haniv.

  • Sarankan Presiden Berpihak ke Rakyat, Faizal Assegaf: Prabowo Harus Jauhi Oligarki dan Komplotan Jokowi

    Sarankan Presiden Berpihak ke Rakyat, Faizal Assegaf: Prabowo Harus Jauhi Oligarki dan Komplotan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Faizal Assegaf menilai bahwa jaringan oligarki mulai melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

    Sementara itu, di dalam lingkaran kekuasaan sendiri, ia menyebut ada kelompok yang masih berafiliasi dengan Presiden Jokowi dan berupaya melemahkan kepemimpinan Prabowo.

    “Sejak awal sudah kita ingatkan, jangan beri ruang bagi kawanan Brutus rezim gorong-gorong menyusup ke kabinet. Tapi, pesan keras publik seolah dicuekin,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (28/2/2025).

    Ia mendesak Presiden Prabowo untuk segera melakukan perombakan kabinet dan menentukan sikap politik yang lebih berpihak kepada rakyat, bukan kepada Jokowi dan oligarki.

    Dikatakan Faizal, langkah ini penting agar upaya pemberantasan korupsi, mafia migas, dan mafia tambang bisa mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.

    Faizal juga mengingatkan bahwa jika Prabowo lambat mengambil sikap tegas, pemerintahan yang baru bisa saja justru tersandera oleh kepentingan oligarki dan terjebak dalam skenario politik kelompok Jokowi.

    “Jika sikap tegas tersebut lambat diambil, kemungkinan terjadi lempar handuk kepada oligarki dan akhirnya pemerintahan Prabowo tidak akan bisa melakukan terobosan besar,” kuncinya. (Muhsin/fajar)

  • IHSG Ambruk – Rupiah Keok, Jhon Sitorus: Level Terburuk Sejak Awal Juni 1998

    IHSG Ambruk – Rupiah Keok, Jhon Sitorus: Level Terburuk Sejak Awal Juni 1998

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan drastis. Hal ini ramai jadi perbincangan publik. 

    Pemerhati sosial dan politik, Jhon Sitorus menyatakan, rupiah juga makin keok. “IHSG ambruk, rupiah makin keok,” kata Jhon dalam akun X pribadinya, Jumat, (28/2/2025). 

    Dikatakan, total dalam sebulan ini IHSG turun hingga 11,38 persen, terendah sejak Februari 2020.

    “Rupiah juga menorehkan rekor yang luar biasa. Ini menjadi level terburuk rupiah sejak awal Juni 1998,” tuturnya. 

    “Fyi, Rupiah adalah mata uang terburuk penguatannya di Asia sepanjang tahun 2025 (2,79%),” tambah pegiat media sosial ini. 

    Sementara itu, Eks Stafsus Kemenkeu Prastowo Yustinus juga menyoroti penurunan IHSG.

    “IHSG turun cukup tajam hari ini. Meski bursa saham banyak negara juga turun, tapi penurunan BEI relatif tinggi dan telah berlangsung cukup lama,” ujarnya. 

    Dia berharap agar Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) segera merespons dengan baik. 

    “Saya sendiri tidak paham apa yang sedang dan akan terjadi. Semoga KSSK bisa segera merespon dengan baik dan memulihkan kepercayaan pasar,” tandasnya. (*)

  • Netizen Sindir Gibran yang Raup Dukungan Karyawan Sritex saat Pilpres, Malah Kena PHK Massal

    Netizen Sindir Gibran yang Raup Dukungan Karyawan Sritex saat Pilpres, Malah Kena PHK Massal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penutupan permanen PT Sritex, salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, menuai sorotan publik.

    Banyak pihak menyoroti nasib 10.665 karyawan yang kehilangan pekerjaan setelah perusahaan dinyatakan tutup pada 1 Maret 2025.

    Salah satu komentar tajam datang dari pengguna media sosial X, Monica (@NenkMonica).

    Monica menyinggung dukungan besar karyawan Sritex kepada Gibran Rakabuming Raka saat Pemilihan Presiden 2024.

    “Menolak pikun, luar biasa dukungan karyawan Sritex untuk Gibran (saat Pilpres 2024). Definisi air susu dibalas air septic tank,” ujar Monica (28/2/2025).

    Sebelum Pilpres 2024, Gibran memang mendapat dukungan besar dari karyawan Sritex.

    Bahkan, saat berkampanye di Solo Raya, ia kerap menggaungkan komitmen untuk membuka lapangan kerja dan memperkuat sektor industri.

    Dukungan dari kelompok buruh, termasuk karyawan Sritex, menjadi salah satu kekuatan politiknya.

    Namun, realitas berkata lain. Setelah pemilu usai, PT Sritex justru mengalami kebangkrutan, mengakibatkan ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian.

    Kini, para buruh hanya bisa berharap pada janji pemerintah untuk membela hak-hak mereka dan memberikan solusi atas gelombang PHK massal yang terjadi.

    Terpisah, Pegiat media sosial Yusuf Dumdum melayangkan kritik tajam kepada Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Noel terkait penutupan permanen PT Sritex.

    Kritik ini disampaikan melalui unggahan di media sosial, menyoroti janji Noel yang tidak sesuai dengan kenyataan.

    Dikatakan Yusuf, pada 8 Januari 2025, Noel mengunjungi PT Sritex dan menegaskan di hadapan para karyawan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK).

  • Hilal Sudah Terlihat, Sidang Isbat Resmi Memutuskan Awal Ramadan Jatuh pada 1 Maret 2025

    Hilal Sudah Terlihat, Sidang Isbat Resmi Memutuskan Awal Ramadan Jatuh pada 1 Maret 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sidang isbat Ramadan 1446 Hijriah memutuskan bahwa awal bulan puasa Ramadan mulai Sabtu, 1 Maret 2025.

    Pengumuman itu disampaikan Menteri Agama Prof Dr Nasaruddin Umar melalui konferensi pers penetapan 1 Ramadhan 1446 H di Gedung Kemenag, Jumat malam (28/2/2025).

    Konferensi ini merupakan tahapan terakhir dari agenda kegiatan sidang isbat yang diadakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI. Hasil penetapan 1 Ramadhan ini menjadi acuan bagi seluruh umat muslim di Indonesia dalam menjalankan ibadah puasa.

    Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) menggelar sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag, Cecep Nurwendayam mengatakan kemunculan bulan baru sudah teramati di dunia dan di Indonesia.

    “Pada peta dunia, ketinggian hilal sudah sangat signifikan. Di seluruh wilayah dunia, yang paling timur saja 1 derajat, paling barat sampai 14 derajat. Di wilayah negeri kita, kita lihat angkanya lumayan, di sini 3,2, di sini 4,4,” kata Cecep di Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

    Dia mengatakan di wilayah Indonesia sudah ada yang memenuhi kriteria yang disepakati Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS) yaitu ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4.

    “Berdasar kriteria MABIMS, tanggal 29 Syaban 1446 H atau 28 Februari 2025 posisi hilal di wilayah NKRI ada yang memenuhi kriteria tinggi hilal minimun 3 derajat dan elongasi 6,4 sehingga tanggal 1 Ramadan 1446 H secara hisab jatuh bertepatan dengan hari Sabtu Pahing tanggal 1 Maret 2025,” katanya.

  • PSI Usulkan Pemilihan Ketua dengan Sistem One Man One Vote

    PSI Usulkan Pemilihan Ketua dengan Sistem One Man One Vote

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI), terus melakukan inovasi dan tidak berhenti beradaptasi berdasarkan tuntutan zaman.

    Kali ini, PSI memperkenalkan sistem baru dalam pemilihan ketua umum partai, yakni system “One Man One Vote”.

    Dengan sistem ini, PSI akan menjadi partai pertama di Indonesia yang memberikan hak suara langsung kepada selutuh anggotanya untuk memilih pemimpin tertinggi partai.

    Bro Andy Budiman, selaku Wakil Ketua Umum DPP PSI, menjelaskan bahwa system ini merupakan wujud nyata dari konsep yang telah dirancang yakni partai perorangan.

    Dimana partai dimiliki oleh seluruh anggota secara perorangan, bukan oleh keluarga, atau segelintir elite partai.

    “PSI akan menjadi partai yang benar-benar terbuka, milik anggota partai. Kalau dalam dunia bisnisada konsep TBK (terbuka), PSI dalam hal ini akan menjadi partai yang super TBK,” ujar Bro Andy, dikutip Jumat (28/2/2025).

    Selain itu, Rano Rahman, selaku Ketua Harian DPW PSI Kalimantan Tengah, juga ikut menyambut baik inisiatif ini.

    Menurutnya, system ‘One Man One Vote’ adalah bagian dari evaluasi internal dan kedepan diharapkan mencerminkan prinsip demokrasi yang seseungguhnya.

    “Ini adalah langkah besar untuk membangaun partai yang benar-benar dari anggota oleh anggota, dan untuk anggota. Dengan system ini, setiap suara anggota memiliki nilai yang sama, tanpa intervensi dari pihak mana pun,” tegas Rano. (Besse Arma/Fajar)