Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Kerugian Negara Korupsi Pertamina, Boyamin Soiman: Ini Menghitungnya Gampang Kok Nilai Kerugiannya

    Kerugian Negara Korupsi Pertamina, Boyamin Soiman: Ini Menghitungnya Gampang Kok Nilai Kerugiannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nilai kerugian negara pada kasus dugaan korupsi di lingkungan PT Pertamina menyita perhatian luas publik tanah air. Betapa tidak, kerugian negara disebut-sebut mencapai Rp1 kuadtriliun.

    Itu jika asumsi kasus rasuah tersebut terjadap pada periode 2018-2023. Pasalnya, untuk kerugian negara pada tahun 2023 saja, Kejaksaan Agung (Kejagung) memperkirakan mencapai Rp192,7 triliun.

    Merespons angka kerugian negara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan kerugian negara yang diperkirakan oleh Kejagung mencapai Rp.193,7 triliun di kasus dugaan korupsi impor minyak adalah hal yang masuk akal.

    Dalam penghitungan kerugian negara itu, menurut Boyamin, bisa maksimal. “Seluruh keuntungan atau biaya bisa dianggap kerugian negara, kalau cara memperolehnya dengan cara yang tidak sesuai aturan,. Misalnya, cara pekerjaan menyuplai BBM dengan cara yang tidak benar, karena dengan penunjukan langsung. Maka biaya yang muncul dari mengangkut, membeli dan menyerahkan kepada anak perusahaan Pertamina bisa dihitung sebagai kerugian negara,” ungkap Boyamin, Senin (3/3).

    Kerugian lainnya, menurut Boyamin, adalah selisih harga pertamax dengan pertalite.
    Sehingga, menurut Boyamin, masuk akal kerugian negara sebesar Rp 193,7 triliun tersebut.

    “Toh ini nanti juga masih dikonfirmasi hasil auditor negara, baik itu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP. Ini menghitungnya gampang kok nilai kerugiannya,” kata Boyamin.

    Dengan langkah Kejagung mengungkap kasus minyak di Pertamina ini, Boyamin, mengatakan, bisa menjadi pemicu perbaikan di internal Pertamina.

  • SBY soal Danantara: Niatnya Baik, Tapi Harus Transparan dan Bebas Konflik Kepentingan

    SBY soal Danantara: Niatnya Baik, Tapi Harus Transparan dan Bebas Konflik Kepentingan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut menanggapi polemik seputar Danantara, lembaga investasi yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025 lalu.

    Dalam pernyataannya, SBY mengakui bahwa Danantara telah mendapat banyak kritik dari berbagai kalangan, termasuk ekonom, pengamat, dan politisi.

    Dikatakan SBY, kritik tersebut berakar pada kekhawatiran bahwa lembaga ini tidak akan memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia, bahkan berpotensi menimbulkan masalah.

    “Yang saya tangkap, sejumlah kalangan mengkhawatirkan kalau Danantara ini tidak memberikan manfaat, dan justru sebaliknya bakal menjadi masalah bagi perekonomian Indonesia,” ujar SBY di X @SBYudhoyono (3/3/2025).

    Lebih lanjut, ia menyebut bahwa para pengkritik menyangsikan aspek tata kelola (governance), transparansi, serta akuntabilitas Danantara.

    Mereka juga menyoroti potensi konflik kepentingan serta keterlibatan politik yang tidak semestinya dalam pengelolaan lembaga tersebut.

    Meski demikian, SBY menilai bahwa niat Presiden Prabowo dalam mendirikan Danantara sebenarnya baik, yakni untuk memperkuat investasi nasional.

    Terutama investasi strategis jangka panjang yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Saya berpendapat, kesangsian dan kecemasan sebagian kalangan ini mesti dilihat dari kacamata yang positif. Artinya, mereka tidak ingin Danantara yang bertujuan mulia ini gagal dan tidak mencapai tujuannya,” tegasn Dewan Penasihat Danantara.

    Oleh karena itu, SBY menekankan bahwa pengelola Danantara harus menjawab kekhawatiran publik dengan membangun tata kelola yang baik (good governance), memiliki keahlian (expertise) yang mumpuni, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi.

  • Publik Seret Bahlil Lahadalia dalam Pusaran Korupsi Pertamina, Begini Pembelaan Nurul Arifin Golkar

    Publik Seret Bahlil Lahadalia dalam Pusaran Korupsi Pertamina, Begini Pembelaan Nurul Arifin Golkar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dugaan korupsi pada lingkungan PT Pertamina yang telah menyeret sembilan tersangka menjadi perhatian publik secara luas. Dugaan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp1 kuadtriliun cukup menjengangkan publik.

    Seperti diketahui, dugaan korupsi di Pertamina itu tengah diusut Kejaksaan Agung (Kejagung). Kasus megakorupsi itu diduga terjadap pada periode 2018-2023.

    Seiring perkembangan kasus dugaan korupsi itu, sejumlah pihak justru menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran mega korupsi tersebut.

    Merespons hal itu, Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Nurul Arifin pun angkat bicara ihwal kasus korupsi yang menyeret nama ketumnya tersebut. Nurul mengatakan bahwa tuduhan tersebut salah alamat.

    “Narasi yang menyebut Pak Bahlil terlibat dalam kasus korupsi di Pertamina merupakan sebuah fitnah. Pak Bahlil saja baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara skandal korupsi itu terjadi pada 2018-2023,” tegas Nurul Arifin dalam keterangannya, Senin (3 Maret 2025).

    Atas dasar itu, kata Nurul, Menteri Bahlil tidak memiliki keterlibatan dalam setiap keputusan yang dibuat dalam periode tersebut. Nurul bahkan menjelaskan bahwa Menteri Bahlil telah menitahkan produksi minyak mentah dalam negeri harus diolah melalui fasilitas pengolahan minyak atau kilang dalam negeri, sehingga Kementerian ESDM sudah tidak mengizinkan lagi produksi minyak diekspor ke luar negeri.

    “Justru Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Pak Bahlil tengah berbenah saat ini soal tata kelola minyak mentah melalui izin impor BBM, yang bakal dipersingkat menjadi enam bulan dari yang sebelumnya satu tahun. Tujuannya agar evaluasi bisa mudah dilakukan setiap tiga bulan,” ungkapnya.

  • Kaesang 5 Tokoh Paling Populer, Fedi Nuril: Tapi Diragukan, 2 Kadernya Mangkir dari Panggilan Bawaslu

    Kaesang 5 Tokoh Paling Populer, Fedi Nuril: Tapi Diragukan, 2 Kadernya Mangkir dari Panggilan Bawaslu

    Diketahui, Lembaga survei Populi Center merilis daftar 18 tokoh paling populer di Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan pada 24-25 Februari 2025.

    Hasil survei menunjukkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menempati posisi teratas dengan tingkat popularitas mencapai 98,5 persen pada 25 Februari, meningkat dari 96,5 persen sehari sebelumnya.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berada di posisi keempat dengan popularitas 92,3 persen, meningkat dari 88,9 persen.

    Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, berhasil menempati posisi kelima dengan tingkat popularitas 78,2 persen, mengungguli beberapa nama besar lainnya.

    Di bawah Kaesang, terdapat Ketua DPR RI, Puan Maharani, dengan tingkat popularitas 74,1 persen, disusul Agus Harimurti Yudhoyono (72,8 persen) dan Muhaimin Iskandar (70,7 persen), yang mengalami penurunan dari 81,7 persen pada 24 Februari.

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, berada di peringkat ke-9 dengan 64,7 persen sementara politisi Partai Golkar, Dedi Mulyadi, melengkapi 10 besar dengan 60,8 persen.

    Nama lain yang masuk dalam daftar 18 tokoh ini antara lain Teddy Indra Wijaya (59,6 persen), Pramono Anung (43,9 persen), Emil Dardak (37,8 persen), Bima Arya (26,6 persen), serta Dito Ariotedjo (24,6 persen).

    Di posisi terbawah, ada Sugiono (19,8 persen), Sufmi Dasco Ahmad (15,8 persen), dan Budi Djiwandono (11,9 persen), yang memiliki tingkat popularitas relatif lebih rendah dibandingkan tokoh lainnya. (Muhsin/fajar)

  • Rugikan Negara Rp105 Miliar, Ini Kronologi Penyelewengan BBM Subsidi

    Rugikan Negara Rp105 Miliar, Ini Kronologi Penyelewengan BBM Subsidi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengatakan bahwa penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kolaka, Sulawesi Tenggara, diduga merugikan negara ratusan miliar.

    Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa praktik penyelewengan BBM bersubsidi yang diperjualbelikan dengan harga nonsubsidi secara ilegal ini telah berjalan selama dua tahun.

    Dalam sebulan, kata dia, pelaku diduga mendapatkan keuntungan Rp4,3 miliar karena adanya selisih harga pada BBM yang diselewengkan. Harga BBM bersubsidi di Kolaka adalah Rp6.800 per liter, sedangkan harga BBM nonsubsidi adalah sebesar Rp19.300 per liter. Jadi, terdapat selisih Rp12.550 per liter yang dimanfaatkan oleh oknum pelaku.

    “Dalam sebulan mereka bisa mendapatkan 350.000 liter, maka sebulan kita kalikan Rp12.550 dengan 350.000 liter, maka keuntungannya ada Rp4.392.500.000,00. Ini baru berdasarkan pengakuan. Nanti akan kami dalami lagi,” ucapnya.

    Lalu, jika terduga pelaku telah menjalankan kecurangan ini selama dua tahun, maka total kerugian negara diperkirakan mencapai ratusan miliar.

    “Kita berhitung lagi, kalau satu bulannya Rp4.392.000.000, kalau dua tahun ya lebih kurang Rp105.420.000.000,” ujarnya.

    Adapun modus operandi dalam kasus ini adalah BBM jenis solar bersubsidi atau B35 yang berasal dari fuel terminal atau terminal bahan bakar minyak (TBBM) Kolaka yang merupakan bagian dari PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Operation Region VII Makassar, diselewengkan dengan cara dibelokkan ke gudang penimbunan tanpa perizinan.

  • Mentan Amran Dorong Aparat Bongkar Praktik Ayam Gelonggongan: Kasihan Masyarakat

    Mentan Amran Dorong Aparat Bongkar Praktik Ayam Gelonggongan: Kasihan Masyarakat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Praktik ayam gelonggongan, yakni ayam yang disuntik air untuk menambah berat sebelum dijual marak terjadi di bulan Ramadan. Mengingat kebutuhan daging ayam meningkat.

    Misalnya saja ditemukannya kasus di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Pelaku praktik curang ini telah diamankan aparat penegak hukum.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong aparat menindak tegas praktik ayam gelonggongan.

    Menurut dia, praktik tersebut tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat. Ia menegaskan bahwa segala bentuk kecurangan dalam pangan yang membahayakan kesehatan masyarakat adalah pelanggaran serius yang tidak akan ditoleransi.

    “Kita harus jaga konsumen. Ini harus ditindak tegas. Nggak boleh bermain-main. Kasihan masyarakat,” ujar Mentan Amran saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, dalam rangka memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pangan pada hari kedua Ramadan..

    Mentan Amran menjelaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan Kapolri, Bareskrim, serta seluruh aparat penegak hukum di daerah untuk memperketat pengawasan terhadap distribusi pangan, termasuk daging ayam. Ia memastikan bahwa segala bentuk pelanggaran akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

    “Kami terus memantau seluruh Indonesia. Jangan sampai ada pelanggaran seperti ini. Apalagi kalau menyangkut kesehatan manusia, itu pelanggaran berat,” tegasnya.

    Selain ayam gelonggongan, Mentan Amran juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga bahan pokok lainnya, seperti beras dan minyak goreng, agar masyarakat bisa menjalankan ibadah puasa dengan nyaman dan tanpa beban. Dalam sidaknya di Pasar Induk Cipinang, ia menemukan adanya kenaikan harga beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan langsung meminta pedagang serta distributor untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

  • Eks Waketum Gerindra: Capres-Cawapres Akan Menang Jika Didukung Dana Hasil Korupsi Pertamina

    Eks Waketum Gerindra: Capres-Cawapres Akan Menang Jika Didukung Dana Hasil Korupsi Pertamina

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, menyoroti dugaan skandal korupsi besar-besaran di tubuh PT Pertamina.

    Ia menilai bahwa dana hasil korupsi tersebut bisa menjadi modal besar untuk mengendalikan Pemilu 2029, termasuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    “Pasti Capres-Cawapres akan menang jika didukung dana hasil korupsi Pertamina yang Rp1000 Triliun,” ujar Poyuono di X @bumnbersatu (3/3/2025).

    Dikatakan Poyuono, jumlah tersebut sangat besar dan cukup untuk membiayai berbagai aspek dalam kontestasi politik.

    “Seng ada lawan kita di pilpres 2029,” tukasnya.

    Arief bahkan menyebut bahwa uang hasil dugaan korupsi ini bisa digunakan untuk membeli partai politik, media, hingga membayar buzzer dan influencer guna membentuk opini publik.

    “Beli Parpol, Media, Buzzer, Influencer. Menang diatas 75 persen up,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang PT Pertamina Patra Niaga, yang menyebabkan negara merugi hingga Rp193,7 triliun.

    Sejauh ini, sembilan tersangka telah ditetapkan. Perbuatan para tersangka ini menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah fantastis, nyaris tembus Rp1.000 Triliun.

    Kejagung menegaskan bahwa pengusutan kasus ini akan terus berlanjut dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru, termasuk dari kalangan pejabat yang lebih tinggi.

    (Muhsin/fajar)

  • Temui Jaksa Agung hingga Larut Malam, Erick Thohir Akui Bahas Kasus Korupsi Pertamina, Kecurigaan Publik Bertambah

    Temui Jaksa Agung hingga Larut Malam, Erick Thohir Akui Bahas Kasus Korupsi Pertamina, Kecurigaan Publik Bertambah

    John Sitorus pun meminta agar Erick Thohir diperiksa kejagung. Jika hal tersebut tidak terjadi maka menurutnya ada sesuatu di balik pertemuan tersebut.

    “Kalau sampai Menteri BUMN tidak diperiksa oleh Kejaksaan Agung atas kasus korupsi ini, berarti ada sesuatu dibalik pertemuan ini,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Erick Thohir mengungkapkan pertemuannya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk membahas perkembangan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak di PT Pertamina Patra Niaga.

    Dalam keterangannya di Bandara Soekarno Hatta, Sabtu (1/3/2025), Erick menyebut pertemuan itu berlangsung pada malam hari sebelum dirinya bertolak ke Magelang.

    “Kemarin saya meeting sama Pak Kejaksaan, Pak JA, sebelum ke Magelang jam 11 malam. Tentu kita apresiasi yang dilakukan Kejaksaan. Kita hormati,” ujar Erick.

    “Seperti dulu kita bersama Kejaksaan menangani kasus Asabri, Jiwasraya, Garuda. Kita berpartisipasi,” tambahnya.

    Erick menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan agar kasus ini tidak memberikan dampak negatif terhadap keseluruhan perusahaan.

    Ia mencontohkan keberhasilan pemerintah dalam menyelamatkan Garuda Indonesia melalui restrukturisasi yang tepat.

    “Kalau sampai restrukturisasi itu gagal, jangan bicara tiket turun hari ini. Jumlah pesawatnya tidak ada. Waktu itu penyelamatan Garuda juga memastikan Garuda tetap terbang lebih baik. Terbukti hari ini lebih baik,” ucapnya.

    Ke depan, Erick menegaskan akan ada evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Pertamina.

    Langkah ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap perusahaan.

  • Dukung Pembangunan Sektor Infrastruktur Tanah Air, BRI Berikan Fasilitas Kredit Kepada Indonesia Infrastructure Finance (IIF)

    Dukung Pembangunan Sektor Infrastruktur Tanah Air, BRI Berikan Fasilitas Kredit Kepada Indonesia Infrastructure Finance (IIF)

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia. Sejalan dengan visi tersebut, BRI memberikan fasilitas kredit kepada PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) untuk memperkuat kapasitas pendanaan proyek-proyek strategis di Indonesia. Adapun, penandatanganan perjanjian ini dilakukan oleh Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto dan Interim President Director & Chief Financial Officer IIF Rizki Pribadi Hasan di Kantor Pusat BRI, Jakarta pada Kamis (27/2/2025).

    Dalam kerja sama ini, IIF memperoleh fasilitas Non-Cash Loan (NCL) senilai Rp500 miliar serta fasilitas Forex Line sebesar USD 50 juta dari BRI. Fasilitas ini akan memperkuat kemampuan IIF dalam memberikan jaminan kepada pihak ketiga dan mendukung pembiayaan proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan yang strategis di Indonesia.

    Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya BRI dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. “Kami yakin bahwa fasilitas ini akan membantu memperkuat kapasitas IIF dalam mendukung berbagai proyek strategis yang berdampak luas bagi perekonomian nasional,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Interim President Director & Chief Financial Officer IIF Rizki Pribadi Hasan pun mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh BRI melalui fasilitas NCL dan Forex Line. “Fasilitas ini akan sangat bermanfaat bagi IIF dalam meningkatkan kapasitas pembiayaan kami, terutama dalam memberikan jaminan kepada klien yang terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur. Selain itu, fasilitas Forex Line akan membantu kami dalam mengelola risiko nilai tukar mata uang asing terkait dengan pembiayaan proyek,” ujarnya.

  • Ungkit Gaji di Pertamina, Segini Perbandingan Gaji Ahok dengan Hotman Paris

    Ungkit Gaji di Pertamina, Segini Perbandingan Gaji Ahok dengan Hotman Paris

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Buntut mega korupsi di lingkup Pertamina, Hotman Paris terang-terangan menyindir Komisaris Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Hotman menyoroti sikapnya yang alih-alih meminta maaf, Ahok malah naik pitam soal skandal korupsi yang dilakukan bawahannya.

    Hotman juga menyindir soal gaji miliaran yang diterima Ahok dari jabatannya sebagai petinggi di Pertamina.

    “Hai Ahok. Saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lo ngotot-ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris, apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina,” katanya dikutip Senin (3/3/2025).

    Lalu, berapa kisaran gaji Ahok jika dibandingkan dengan Hotman?

    Ahok

    Gaji seorang Komisaris Utama Pertamina tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

    Gaji Direktur Utama ditentukan oleh internal Kementerian BUMN melalui RUPS/Menteri BUMN setiap tahun.

    Sementara untuk Komisaris Utama adalah 85 persen dari gaji Direktur Utama. Ahok pada 2020 lalu pernah mengungkap besaran gajinya.

    Dia mengatakan sebagai komut Pertamina gajinya bisa tembus hingga Rp 170 juta per bulan. Ada pula bonus tantiem atau insentif kerja.

    Hotman Paris

    Hotman dikenal sebagai pengacara kondang yang dikenal dengan gaya hidup glamour dan serba mewah.

    Bayarannya sebagai pengacara terkemuka ditaksir puluhan juta hingga milyaran rupiah tergantung kasus dan siapa kliennya.