Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Gambar Meme dan Seruan Adili Jokowi atau Revolusi 2025 Bertebaran, Erick Thohir Dipaksa Mundur

    Gambar Meme dan Seruan Adili Jokowi atau Revolusi 2025 Bertebaran, Erick Thohir Dipaksa Mundur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tagar Adili Jokowi atau Revolusi 2025 mencuat di media sosial X. Kalimat seruan ini menempati posisi trending topik. Berdasarkan pantauan hingga Selasa (4/3/2025) siang, tagar ini telah disebut lebih dari 7 ribu kali.

    Pemerhati politik Faizal Assegaf salah satunya yang menyoroti fenomena ini. Ia menggalang perlawanan dan mendorong penegak hukum menangkap dan mengadili Mulyono (Jokowi), Menteri BUMN Erick Thohir serta para perampok di BUMN yang merugikan negara hingga trilunan rupiah.

    “Tangkap dan adili Erick Thohir, Mulyono dan para garong BUMN. Jangan biarkan BUMN menjadi sarang kawanan penyamun dan markas komplotan maling berdasi,” tegasnya serta menyematkan #AdiliJokowiAtauRevolusi2025.

    Menurutnya, Erick Thohir tidak bisa dengan mudahnya lepas tangan dari mega korupsi yang melibatkan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang diperkirakan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp968,5 triliun,

    “Erick Thohir tidak bisa melepas tangan atau melepas diri dari tanggung jawab atas kehancuran BUMN yang satu demi satu digerogoti di era rezim Jokowi,” kata Kritikus Politik ini.

    Lebih lanjut ia mengaku prihatin melihat tingkah Erick Thohir yang seolah perkasa, cuek dan tidak bertanggung jawab melihat kehancuran BUMN.

    Mestinya, kata Faizal, Erick Thohir sebagai orang yang bermoral, sebagai pejabat yang gagal menjalankan amanah dan tanggung jawab untuk mundur dari jabatannya.

    “Anda tidak layak menjadi menteri BUMN. Keluar dari situ, anda benar-benar bajingan, anda benar-benar busuk. Anda sudah gagal. Anda hanya sibuk dengan kepentingan bisnis keluarga dan kelompok anda. Sibuk menggunakan fasilitas negara untuk meraih pencitraan demi kepentingan politik pragmatis,” ujarnya.

  • Ngaku Bangga dengan Pemberantasan Korupsi Era Prabowo, Benny Harman: Masih Ada Lagi yang Belum Dibongkar?

    Ngaku Bangga dengan Pemberantasan Korupsi Era Prabowo, Benny Harman: Masih Ada Lagi yang Belum Dibongkar?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kader Partai Demokrat, Benny Harman mengaku bangga dengan pemberantasan korupsi di era Presiden Prabowo Subianto.

    “Apapun kata orang, yang jelas saya bangga. Saya bangga dengan kejaksaan agung. Saya bangga dengan Presiden Prabowo,” kata Benny dikutip dari unggahannya di X, Selasa (4/3/2025).

    Kebanggaan itu, kata Benny ia dasarkan setelah dibongkarnya kasus korupsi di Pertamina. Terkait oplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang merugikan negara ratusan triliun rupiah.

    “Bangga karena di era mereka, korupsi di Pertamina dibongkar tuntas,” ujarnya.

    Menurutnya, pemberantasan korupsi belakangan ini. Adalah bagian dari janji Prabowo untuk mengejar koruptor sampai ke ujung dunia.

    “Terbukti janji kampanye Prabowo kepada rakyat. Korupsi itu adalah kejahatan luar biasa yang mengeruk kekayaan negara dan menyengsarakan rakyat. Saya akan kejar koruptor sampai ke ujung dunia, katanya suatu ketika,” imbuhnya.

    “Masih ada lagi yang belum dibongkar?” tambahnya.

    Adapun pernyataan Prabowo ingin mengejar koruptor disampaikan saat berpidato di hadapan mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Rabu 18 Desember 2024 waktu setempat.
    (Arya/Fajar)

  • Janji Tinggal Janji, Wamenaker Noel Tak Kunjung Mundur Usai Sritex Bangkrut

    Janji Tinggal Janji, Wamenaker Noel Tak Kunjung Mundur Usai Sritex Bangkrut

    Ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian akibat berbagai faktor, mulai dari kerugian finansial hingga penutupan pabrik.

    Industri alat musik ikut terkena imbas PHK besar-besaran. Yamaha, melalui divisi musiknya di Indonesia, mengumumkan rencana penutupan dua pabriknya pada tahun 2025.

    Akibatnya, sebanyak 1.100 pekerja harus kehilangan pekerjaan.

    PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), pemegang lisensi Kentucky Fried Chicken (KFC) di Indonesia, juga mengalami pukulan berat.

    Perusahaan ini mencatat kerugian hingga Rp558 miliar pada kuartal ketiga 2024.

    Faktor penyebabnya diduga akibat pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 yang belum optimal serta krisis berkepanjangan di Timur Tengah.

    Dampak dari kondisi finansial yang memburuk, KFC Indonesia telah menutup 47 gerai hingga September 2024, yang berujung pada PHK terhadap 2.274 karyawan.

    Keputusan PHK ini menuai kritik dari serikat pekerja karena dianggap dilakukan secara sepihak tanpa komunikasi yang memadai dengan pengurus serikat.

    Perusahaan elektronik asal Jepang, PT Sanken Indonesia, juga mengumumkan PHK massal pada tahun 2025.

    Sebanyak 400 pekerja akan terkena PHK pada Juni 2025, setelah sebelumnya 500 karyawan lebih dulu diberhentikan.

    Dengan demikian, total karyawan yang terdampak mencapai 900 orang. Mayoritas pekerja yang terkena PHK berada dalam rentang usia 30-40 tahun, yang dikhawatirkan akan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan baru.

    Tidak hanya sektor makanan dan elektronik, industri tekstil juga mengalami pukulan berat. Pada 26 Februari 2025, Sritex mengumumkan PHK massal terhadap seluruh karyawannya.

  • Faizal Assegaf Kritik Erick Thohir: BUMN Hancur, Mundur, Jangan Cuci Tangan

    Faizal Assegaf Kritik Erick Thohir: BUMN Hancur, Mundur, Jangan Cuci Tangan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus politik Faizal Assegaf melontarkan kritik tajam terhadap Menteri BUMN Erick Thohir terkait kondisi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai semakin terpuruk.

    Dikatakan Faizal, kehancuran BUMN tidak terlepas dari kebijakan Presiden ke-7, Jokowi, yang memberikan kewenangan besar kepada Erick Thohir sebagai pemimpin sektor tersebut.

    “Apa yang terjadi di BUMN hari ini tidak lepas dari tanggung jawab Presiden Jokowi yang mendelegasikan kewenangan kepada seorang konglomerat Erick Thohir sebagai Menteri BUMN,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (4/3/2025).

    Ia menilai Erick Thohir tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas kondisi buruk yang terjadi saat ini.

    “Mestinya sebagai orang yang memiliki moral, pejabat yang gagal dalam menjalankan amanah, tugas, dan kewenangan, mundur,” cetusnya.

    Faizal bahkan menuntut Erick untuk mengundurkan diri karena dianggap gagal dalam mengelola BUMN.

    “Anda tidak layak terus bertahan menjadi Menteri BUMN,” tegasnya.

    Tak berhenti di situ, Faizal juga menuduh Erick sibuk dengan kepentingan bisnis pribadi dan kelompoknya, sementara BUMN terus mengalami kerugian besar.

    “Anda sibuk menggunakan seluruh fasilitas negara untuk meraih pencitraan demi kepentingan politik pragmatis, sementara BUMN kita satu per satu hancur berantakan,”* katanya.

    Faizal pun mendesak agar Presiden Prabowo dan aparat penegak hukum segera mengambil tindakan tegas untuk mengusut dugaan korupsi di tubuh BUMN.

    “Semakin lama Anda bertahan, publik akan berkesimpulan ada kepentingan pribadi dan kelompok yang menggerogoti BUMN,” tukasnya.

  • Teuku Nasrullah Minta Polisi Sering Introspeksi Diri

    Teuku Nasrullah Minta Polisi Sering Introspeksi Diri

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pakar Hukum Pidana, Teuku Nasrullah punya beberapa catatan penting untuk kepolisian Indonesia.

    Hal ini berkaitan dengan viral salah satu lagu yang mendapatkan sorotan yaitu Bayar,Bayar,Bayar dari Sukatani Band.

    Hadir di Indonesia Lawyers Club (ICL), Teuku Nasrullah punya harapan agar Polisi yang dalam hal ini lembaga penegak hukum diminta untuk lebih sering melakukan intropeksi diri.

    Intropeksi diri ini perlu dilakukan menurutnya untuk menghindari perbuatan yang bisa saja memalukan untuk profesi.

    “Saya berharap sebuah lembaga aparat penegak hukum, kita harus sering-sering intropeksi termasuk profesi saya,” katanya.

    “Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan profesi,” tambahnya.

    Lanjut, ia menyebut negara ini memang sangat memerlukan peran besar dari pihak kepolisian.

    Karena tanpa hadirnya mereka, negara ini bisa saja hancur.

    “Kemudian termasuk para polisi, saya sepakat dengan para narasumber tadi tanpa polisi hancur negara ini,” sebutnya.

    Namun, satu catatan penting diberikan yaitu pembenahan di tubuh kepolisian. Yang menurut Teuku memang perlu dilakukan.

    “Polisi adalah salah satu lembaga penegak hukum yang disebut di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” tuturnya.

    “Tetapi, maaf sekali pak Kapolri bukan tanpa nuansa kehidupan kepolisian karena ini harus dibenahi benar-benar dibenahi,” pungkasnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Hotman Paris Kritik Ahok Terkait Kasus Korupsi Pertamina, Firdaus Oiwobo: Kok Lu yang Sewot

    Hotman Paris Kritik Ahok Terkait Kasus Korupsi Pertamina, Firdaus Oiwobo: Kok Lu yang Sewot

    “Nah ini baru lawan selevel bang Hotman Paris Hutapea, pemilik gunung dan ribuan profesi,” kata Denny di Instagram pribadinya @dennysiregar (3/3/2025).

    Seperti diketahui, belakangan ini nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendadak ramai jadi perbincangan. Menyusul hebohnya Mega korupsi di Pertamina Patra Niaga.

    Teranyar, pengacara kondang Hotman Paris bahkan meminta Ahok meminta maaf kepada publik atas kasus tersebut.

    Terlepas dari bersalah atau tidak, menurut Hotman, Ahok harus meminta maaf. Pasalnya, saat Mega korupsi itu terjadi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjabat Komisaris Utama (Komut).

    Sutradara film Sayap-Sayap Patah, Denny Siregar, ikut bersuara terkait pernyataan Hotman Paris Hutapea soal Ahok.

    Denny secara terbuka menyatakan bahwa dirinya lebih percaya pada Ahok dibanding Hotman Paris.

    “Sorry bang Hotman Paris, gua lebih percaya Basuki Tjahaja Purnama,” kata Denny di Instagram pribadinya @denysiregar (2/3/2025).

    Pernyataan ini langsung memicu diskusi panas di kalangan netizen.

    Tidak sedikit yang membela Ahok dengan alasan rekam jejaknya yang dikenal tegas dalam memberantas korupsi.

    Sementara ada juga yang mendukung Hotman Paris sebagai pengacara yang berpengalaman dalam dunia hukum.

    “Kalian (Netizen) lebih percaya siapa?,” tandasnya.

    Sebelumnya, Hotman blak-blakan meminta Ahok untuk mengembalikkan gajinya saat menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

    “Ini contoh. Apalagi ini megaproyek. Kalau pun kamu tidak tahu atau tidak bersalah,, setidaknya kamu menyatakan turut bersalah atau minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia,” Hotman menuturkan.

  • DPR RI: Oknum Mainkan Timbangan Gabah, Bulog Harus Bertindak!

    DPR RI: Oknum Mainkan Timbangan Gabah, Bulog Harus Bertindak!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memang telah menetapkan harga minimum gabah Rp6.500 per kilogram. Namun, petani mengeluhkan permainan pedagang saat menimbang gabah hasil panen.

    Hal ini juga menjadi sorotan dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan dan rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama Bulog di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Maret 2025.

    Anggota Komisi VI DPR RI, Ismail Bachtiar, mengatakan bahwa harga gabah kering panen di Sulsel saat panen perdana di 2025 ini sudah sesuai dengan standar pemerintah yakni Rp6.500 per kilogram.

    “Alhamdulillah Sulsel sebagai salah satu daerah penopang padi dan beras setelah panen perdana di Januari dan Februari. Alhamdulillah harga gabah kering panen sudah sesuai standar Rp6.500 per kilogram,” ucap legislator PKS ini.

    Ismail menyoroti masalah yang dialami oleh para petani di Sulsel. Yakni, banyaknya oknum yang melakukan permainan dengan memotong hasil timbangan gabah.

    “Tapi masalahnya tidak selesai. Ini butuh pengawasan ekstra ketat Pak, karena ternyata dibawah banyak oknum yang memainkan timbangan. Harga sudah standar, timbangan pula yang dimainkan,” beber pria kelahiran Bone ini.

    Ismail meminta kepada Bulog untuk melakukan pengawasan ketat terhadap oknum uang yang memainkan hasil timbangan gabah petani. “Tolong Bulog dalam rangka melakukan pengawasan pastikan ini dilakukan secara ketat,” tegas mantan anggota DPRD Sulsel ini.

    “Maka tolong Pak Kepala Bulog yang baru tegas dengan mereka semua, kalau ada yang coba main-main. Sikat saja Pak,” tutupnya.

  • Korupsi Pertamina Hampir Seribu Triliun, Wulan Sari Tegaskan Pengkhianatan Amanah Rakyat

    Korupsi Pertamina Hampir Seribu Triliun, Wulan Sari Tegaskan Pengkhianatan Amanah Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina terus mendapat kecaman dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka mengutuk praktik rasuah itu.

    Kecaman masyarakat semakin menjadi-jadi apalagi nilai kerugian negara dalam kasus itu disebut-sebut mencapai seribu triliun rupiah.

    Ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Putri (KOPRI) Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Wulan Sari mengatakan, pengungkapan kasus itu oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) bukan hanya sekadar penegakan hukum, tetapi juga momentum penting untuk mengedukasi publik tentang esensi akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara, khususnya di sektor energi yang strategis.

    “Angka Rp193,7 triliun ini lebih dari sekadar data statistik. Ini adalah representasi nyata dari potensi pembangunan yang terhambat, hak masyarakat yang terampas. Mari kita visualisasikan, dana sebesar itu setara dengan anggaran pembangunan ratusan rumah sakit, ribuan sekolah, atau jutaan lapangan kerja,” ujar Wulan Sari kepada wartawan pada Senin (3/3).

    Wulan menyebut, setiap rupiah yang dikorupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Perbuatan para tersangka itu sangat merampas hak-hak dasar rakyat Indonesia, seperti akses kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. “Ini adalah saatnya kita memahami dampak korupsi secara lebih mendalam,” imbuhnya.

    Dalam pengungkapan kasus Pertamina ini, KOPRI PB PMII mendukung penuh Kejagung dalam upaya penegakan hukum. Korps Adhyaksa itu memahami bahwa mengungkap kasus korupsi dengan skala yang besar dan kompleks membutuhkan keberanian, integritas, dan profesionalisme.

  • Kerugian Negara Korupsi Pertamina, Boyamin Soiman: Ini Menghitungnya Gampang Kok Nilai Kerugiannya

    Kerugian Negara Korupsi Pertamina, Boyamin Soiman: Ini Menghitungnya Gampang Kok Nilai Kerugiannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nilai kerugian negara pada kasus dugaan korupsi di lingkungan PT Pertamina menyita perhatian luas publik tanah air. Betapa tidak, kerugian negara disebut-sebut mencapai Rp1 kuadtriliun.

    Itu jika asumsi kasus rasuah tersebut terjadap pada periode 2018-2023. Pasalnya, untuk kerugian negara pada tahun 2023 saja, Kejaksaan Agung (Kejagung) memperkirakan mencapai Rp192,7 triliun.

    Merespons angka kerugian negara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan kerugian negara yang diperkirakan oleh Kejagung mencapai Rp.193,7 triliun di kasus dugaan korupsi impor minyak adalah hal yang masuk akal.

    Dalam penghitungan kerugian negara itu, menurut Boyamin, bisa maksimal. “Seluruh keuntungan atau biaya bisa dianggap kerugian negara, kalau cara memperolehnya dengan cara yang tidak sesuai aturan,. Misalnya, cara pekerjaan menyuplai BBM dengan cara yang tidak benar, karena dengan penunjukan langsung. Maka biaya yang muncul dari mengangkut, membeli dan menyerahkan kepada anak perusahaan Pertamina bisa dihitung sebagai kerugian negara,” ungkap Boyamin, Senin (3/3).

    Kerugian lainnya, menurut Boyamin, adalah selisih harga pertamax dengan pertalite.
    Sehingga, menurut Boyamin, masuk akal kerugian negara sebesar Rp 193,7 triliun tersebut.

    “Toh ini nanti juga masih dikonfirmasi hasil auditor negara, baik itu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP. Ini menghitungnya gampang kok nilai kerugiannya,” kata Boyamin.

    Dengan langkah Kejagung mengungkap kasus minyak di Pertamina ini, Boyamin, mengatakan, bisa menjadi pemicu perbaikan di internal Pertamina.

  • SBY soal Danantara: Niatnya Baik, Tapi Harus Transparan dan Bebas Konflik Kepentingan

    SBY soal Danantara: Niatnya Baik, Tapi Harus Transparan dan Bebas Konflik Kepentingan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut menanggapi polemik seputar Danantara, lembaga investasi yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025 lalu.

    Dalam pernyataannya, SBY mengakui bahwa Danantara telah mendapat banyak kritik dari berbagai kalangan, termasuk ekonom, pengamat, dan politisi.

    Dikatakan SBY, kritik tersebut berakar pada kekhawatiran bahwa lembaga ini tidak akan memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia, bahkan berpotensi menimbulkan masalah.

    “Yang saya tangkap, sejumlah kalangan mengkhawatirkan kalau Danantara ini tidak memberikan manfaat, dan justru sebaliknya bakal menjadi masalah bagi perekonomian Indonesia,” ujar SBY di X @SBYudhoyono (3/3/2025).

    Lebih lanjut, ia menyebut bahwa para pengkritik menyangsikan aspek tata kelola (governance), transparansi, serta akuntabilitas Danantara.

    Mereka juga menyoroti potensi konflik kepentingan serta keterlibatan politik yang tidak semestinya dalam pengelolaan lembaga tersebut.

    Meski demikian, SBY menilai bahwa niat Presiden Prabowo dalam mendirikan Danantara sebenarnya baik, yakni untuk memperkuat investasi nasional.

    Terutama investasi strategis jangka panjang yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Saya berpendapat, kesangsian dan kecemasan sebagian kalangan ini mesti dilihat dari kacamata yang positif. Artinya, mereka tidak ingin Danantara yang bertujuan mulia ini gagal dan tidak mencapai tujuannya,” tegasn Dewan Penasihat Danantara.

    Oleh karena itu, SBY menekankan bahwa pengelola Danantara harus menjawab kekhawatiran publik dengan membangun tata kelola yang baik (good governance), memiliki keahlian (expertise) yang mumpuni, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi.