Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Pertemuan Jaksa Agung dan Erick Thohir Disebut Langgar Etika, PDIP: Bagaimana Bisa Lembaga Penegak Hukum Sediakan Waktu

    Pertemuan Jaksa Agung dan Erick Thohir Disebut Langgar Etika, PDIP: Bagaimana Bisa Lembaga Penegak Hukum Sediakan Waktu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli memberi sorotan tajam ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Menteri BUMN Erick Thohir.

    Sorotan ini hadir usai keduanya dikabarkan sempat bertemu langsung di tengah upaya membongkar korupsi besar di dalam tubuh PT Pertamina.

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Guntur Romli menyebut pertemuan Kejagung dan Erick Thohir melanggar Etika.

    “Bertemu Erick Thohir, Kejagung melanggar etika Penegakan Hukum,” tulisnya dikutip Rabu, (5/3/2025).

    “Pada saat Kejagung menyelidiki kasus dugaan korupsi 1.000 T Pertamina, Jaksa Agung malah bertemu bosnya, Erick Thohir,” lanjutnya.

    Guntur kemudian mempertanyakan terkait Kejaksaan Agung yang merupakan lembaga penegak hukum melakukan pertemuan dengan Erick Thohir yang merupakan Menteri BUMN.

    “Bagaimana bisa sebuah lembaga penegak hukum menyediakan waktu dan ruang bersama Menteri BUMN hingga larut malam?,” sebutnya.

    “Seharusnya seorang Jaksa Agung menjaga jarak dengan kepada lembaga yang anak usahanya korup dan bermasalah,” tuturnya.

    Ia pun dengan tegas mengatakan tidak ada yang bisa menjadi jaksa bisa tetap berada di jalur untuk mengusut tuntas kasus korupsi ini.

    Mantan Kader PSI itu menyinggung terkait RUU yang baru dan membuat Kejaksaan bisa lebih superior lagi.

    “Lalu siapa yang bisa menjamin jika Jaksa Agung benar-benar tidak goyah pendiriannya soal kasus korupsi Pertamina ini?,” paparnya.

    “Apalagi dengan RUU kejaksaan yang baru, maka lembaga kejaksaan berpotensi poweful dan bisa bertindak seenaknya,” tambahnya.

  • KPK Sita 11 Mobil Mewah dari Rumah Japto Soerjosoemarno Terkait Kasus Rita Widyasari

    KPK Sita 11 Mobil Mewah dari Rumah Japto Soerjosoemarno Terkait Kasus Rita Widyasari

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, memindahkan 11 mobil yang disita dari rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta, Timur.

    “Saya baru saja disampaikan oleh penyidik bahwa saat ini sedang terjadi pergeseran kendaraan milik saudara Y ke Rupbasan KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Sebanyak 11 unit kendaraan tersebut disita terkait penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

    Berikut 11 mobil sitaan dari rumah Japto Soerjosoemarno yang dibawa ke Rupbasan KPK:

    1. Jeep Gladiator Rubicon.
    2. Land Rover Defender 90SE 2.0AT.
    3. Suzuki 6G5VX(4X4) A/T.
    4. Toyota Land Cruiser 2000 VXR 4X4 AT.
    5. Mitsubishi Coldis.
    6. Mercedes Benz G300 CDI Cargo AT.
    7. Toyota Land Cruiser 70 Troop Carrier.
    8. Toyota Hilux 4.0 Double Cabin.
    9. Toyota Hilux 4.0 Double Cabin.
    10. Toyota Land Cruiser 70 4.5 Troop Carrier.
    11. Toyota Hilux 4.0 Double Cabin.

    KPK saat ini juga sedang menyidik perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara periode 2010–2015 Rita Widyasari (RW).

    Dalam penyidikan tersebut, KPK menyita 91 unit kendaraan dan berbagai benda bernilai ekonomis lainnya.

    Penyidik KPK juga menyita lima bidang tanah dengan luas total mencapai ribuan meter persegi dan 30 jam tangan mewah dari berbagai merek.

    Sebagian besar barang sitaan tersebut saat ini dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta Timur, dan juga di beberapa tempat lain di Samarinda, Kalimantan Timur, dalam rangka perawatan.

  • KPK Dalami Dugaan Korupsi LPEI di Tiga Sektor, Kerugian Negara Hampir Rp12 Triliun

    KPK Dalami Dugaan Korupsi LPEI di Tiga Sektor, Kerugian Negara Hampir Rp12 Triliun

    “Untuk sementara kami tidak bisa menyebutkan karena masih dalam proses pendalaman, namun terkait sektornya kurang lebih adalah di sektor macam-macam ya. Ada di sektor perkebunan, kemudian di shipping, ada juga kemudian di industri terkait dengan energi. Jadi di tiga sektor itu,” kata Budi.

    KPK pada Senin (3/3), mengumumkan telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dengan dana yang bersumber dari APBN di lingkungan LPEI.

    “Lima orang tersangka ini terdiri atas dua orang, yaitu direktur dari LPEI dan tiga orang dari PT Petro Energy atau PT PE,” kata Budi Sokmo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, para tersangka tersebut adalah Direktur Pelaksana 1 LPEI Wahyudi dan Direktur Pelaksana 4 LPEI Arif Setiawan.

    Selain mereka yang menjadi tersangka, Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal/Komisaris Utama PT Petro Energy Jimmy Masrin, Direktur Utama PT Petro Energy Newin Nugroho, dan Direktur Keuangan PT Petro Energy Susi Mira Dewi Sugiarta.

    Budi menerangkan perkara tersebut berawal pada tahun 2015, atau saat itu PT PE menerima kredit dari LPEI sebesar kurang lebih 60 juta dolar AS atau sekitar Rp988,5 miliar.

    Kredit tersebut diterima dalam tiga termin, yakni termin pertama pada tanggal 2 Oktober 2015 sekitar Rp297 miliar rupiah, kemudian pada tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp400 miliar rupiah, dan pada tanggal 14 September 2017 sebesar Rp200 miliar.

    Para direksi dari LPEI ini, kata dia, mengetahui bahwa current ratio PT PE ini di bawah 1 atau tepatnya 0,86, yang artinya pengeluaran perusahaan lebih besar dari pendapatan yang berpotensi membuat PT PE kesulitan melakukan pembayaran terhadap kredit yang diberikan oleh PT LPEI.

  • Adi Prayitno: Korupsi Tak Kunjung Hilang, Padahal Berkali-kali Ganti Rezim

    Adi Prayitno: Korupsi Tak Kunjung Hilang, Padahal Berkali-kali Ganti Rezim

    Kelima tersangka terdiri dari dua pejabat LPEI serta tiga lainnya diketahui terafiliasi dengan PT Petro Energy.

    Dari pihak LPEI, tersangka pertama berinisial DW yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana, serta AS yang juga memiliki jabatan serupa.

    Sementara itu, dari PT Petro Energy, tersangka masing-masing berinisial JM selaku pemilik perusahaan, NN sebagai Direktur Utama, dan SMD yang menjabat sebagai Direktur Keuangan.

    Budi mengungkapkan bahwa kasus ini bermula dari pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada 11 debitur, salah satunya adalah PT Petro Energy.

    Dalam kasus ini, dugaan kerugian negara akibat fasilitas kredit yang diberikan kepada PT Petro Energy mencapai 60 juta dolar AS.

    Tak hanya itu, Budi juga menjelaskan bahwa jika mengacu pada keseluruhan kredit bermasalah yang disalurkan ke 11 debitur, potensi kerugian negara bisa mencapai angka fantastis, yakni Rp11,7 triliun.

    “Adapun total kredit yang diberikan, dan juga potensi kerugian keuangan negara akibat pemberian kredit tersebut adalah kurang lebih Rp11,7 triliun,” tegasnya.

    Sementara itu, di sisi lain Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang PT Pertamina Patra Niaga, yang menyebabkan negara merugi hingga Rp193,7 triliun.

    Sejauh ini, sembilan tersangka telah ditetapkan, termasuk dua nama terbaru, yaitu Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, serta Edward Corne (EC) yang menjabat sebagai VP Trading Operations.

    Keduanya diduga melakukan kejahatan bersama tujuh tersangka lain yang telah lebih dulu ditetapkan Kejagung.

  • Jadwal Libur Lebaran Siswa Berubah, Total Menjadi 19 Hari Libur – FAJAR

    Jadwal Libur Lebaran Siswa Berubah, Total Menjadi 19 Hari Libur – FAJAR

    FAJAR.CO.ID — Pemerintah mengumumkan perubahan jadwal libur Lebaran 2025 untuk siswa sekolah. Libur Lebaran yang semula dijadwalkan mulai 26 Maret, kini dimajukan menjadi 21 Maret 2025.

    Kasi Kurikulum Pendidikan Maros, Takdir, mengatakan libur awal Ramadan sudah dimulai sejak 27 Februari hingga 5 Maret 2025.

    Kemudian, pembelajaran aktif di sekolah akan dimulai pada Kamis, 6 Maret hingga 20 Maret 2025.

    Selanjutnya, sesuai jadwal libur Idulfitri atau Lebaran akan dimulai 21 Maret hingga 8 April 2025.

    “Siswa kembali melanjutkan kegiatan belajar mengajar pada 9 April 2025 mendatang,” jelasnya.

    Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros, Andi Patiroi, mengatakan durasi jam pelajaran dikurangi selama Ramadan. Jam pelajaran maksimal hanya empat jam per hari.

    Kegiatan belajar satuan pendidikan TK/PAUD dimulai pukul 08.00 Wita hingga 09.30 Wita.

    “Sementara untuk SD dan SMP, jam belajar dimulai pukul 08.00 Wita dan berakhir pada pukul 12.00 Wita,” pungkasnya.

    Libur Lebaran 2025 yang berlaku secara nasional termuat dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

    Surat Edaran Bersama (SEB) tentang tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang terbaru mengatur libur Lebaran 2025 bagi peserta didik.

    SEB 3 Menteri telah menetapkan libur Lebaran untuk anak sekolah dimulai 21 Maret 2025. Kemudian masuk sekolah dimulai pada 9 April 2025. Total ada 19 hari libur Lebaran bagi anak sekolah (termasuk libur akhir pekan).

  • Pilkada Palopo Diulang, KPU Sulsel Target Pemilihan Digelar Mei

    Pilkada Palopo Diulang, KPU Sulsel Target Pemilihan Digelar Mei

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menyusun rancangan tahapan dan jadwal pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca putusan Mahkamah Konstitusi untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo. Di mana KPU menargetkan pelaksanaan PSU tersebut pada bulan Mei 2025 mendatang.

    Ketua KPU Sulsel, Hasbullah mengakui draft rancangan tahapan tersebut sudah dikirimkan kepada KPU RI. Sehingga saat ini pihaknya masih menunggu persetujuan KPU RI berupa Surat Dinas dan akan sesegera mungkin mengumumkan pembukaan pendaftaran calon.

    “Insyaallah kalau hari ini juga surat dinas sudah keluar, kita langsung mengumumkan. Karena rencana dalam draft tahapan tanggal 7, 8 dan 9 bulan ini (Maret) itu pendaftaran calon,” ujarnya saat dihubungi, Selasa 4 Maret 2025.

    Hasbullah juga mengakui, sesuai draft yang dikirimkan ke KPU RI, KPU Sulsel mengusulkan pelaksanaan pencoblosan pada Mei mendatang. Tetapi sebelum itu, lanjut dia, tentu akan ada proses tahapan yang panjang karena harus melakukan pendaftaran ulang.

    “Iya jadwal pencoblosannya toh (diusulkan bulan Mei). Kan terkait dengan PSU ini banyak tahapan termasuk tahapan pencalonan mengganti yang diamanahkan oleh MK, karena saudara Trisal didiskualifikasi dan bisa digantikan sama calon lain. Proses situ yang mau kita sampaikan ke publik kapan pendaftarannya,” jelasnya.

    “Saya lihat di draft itu, sebenarnya terhitung hari ini pengumuman pencalonannya. Terus 7, 8, 9 Maret itu pendaftaran pasangan calon, terus pemeriksaan kesehatan sampai tanggal 7 sampai 13, terus penelitan administrasi persyaratan calon. Tapi ini baru draft,” sambung Hasbullah menguraikan.

  • Apresiasi Program Mudik Gratis, Fahira Idris Tekankan Keamanan Jadi Prioritas Utama

    Apresiasi Program Mudik Gratis, Fahira Idris Tekankan Keamanan Jadi Prioritas Utama

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPD RI Dapil Daerah Khusus Jakarta, Fahira Idris mengapresiasi program mudik gratis yang tahun ini kembali diselenggarakan oleh pemerintah, provinsi, BUMN, serta sejumlah perusahaan swasta.

    Program Mudik Gratis merupakan salah satu solusi nyata untuk menciptakan perjalanan yang lebih aman, nyaman, dan tertib selama arus Mudik dan Balik Lebaran 2025.

    “Alhamdulilah walau ada kebijakan efisiensi anggaran, tetapi pemerintah, pemerintah provinsi dan juga BUMN tahun ini kembali menggelar program Mudik Gratis yang memang sangat membantu masyarakat. Saya mengajak warga Jakarta, termasuk yang berencana mudik menggunakan sepeda motor, untuk memanfaatkan program Mudik Gratis ini agar dapat menikmati perjalanan dengan lebih aman dan nyaman tanpa perlu menghadapi kelelahan akibat perjalanan panjang di jalan,” ujar Fahira Idris di Jakarta (4/3).

    Senator Jakarta ini mengungkapkan, keamanan menjadi prioritas utama dalam program Mudik Gratis ini. Seluruh armada yang digunakan telah melewati uji kelayakan yang ketat, serta para pengemudi memiliki lisensi yang valid. Hal ini merupakan langkah mitigasi risiko yang sangat penting guna memastikan para pemudik dapat tiba di kampung halaman dengan selamat.

    Selain itu, kenyamanan juga menjadi perhatian utama, dengan fasilitas yang lebih baik dibandingkan mengendarai kendaraan pribadi secara mandiri terutama sepeda motor yang memang bukan untuk perjalanan jarak jauh.

    Menggunakan sepeda motor untuk perjalanan jauh, lanjut Fahira Idris, sangat berisiko, baik bagi pengendara maupun penumpangnya. Dengan mengikuti program Mudik Gratis dengan menggunakan transportasi umum, perjalanan akan lebih aman, nyaman dan juga hemat.

  • Capres Dipastikan Menang Jika Didukung Dana Hasil Korupsi Pertamina, Politisi PKS: Aroma Seperti Ini Tercium Publik

    Capres Dipastikan Menang Jika Didukung Dana Hasil Korupsi Pertamina, Politisi PKS: Aroma Seperti Ini Tercium Publik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) disebut akan menang. Jika didukung dana korupsi Pertamina.

    Hal tersebut ditanggapi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto. Menurutnya, hal itu sudah dicium publik.

    “Aroma seperti ini tercium publik,” kata Mulyanto dikutip dari unggahannya di X, Selasa (4/3/2025).

    Pernyataan demikian, sebelumnya diungkapkan eks petinggi Partai Gerindra, Arief Poyuono.

    Ia menilai bahwa dana hasil korupsi tersebut bisa menjadi modal besar untuk mengendalikan Pemilu 2029, termasuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    “Pasti Capres-Cawapres akan menang jika didukung dana hasil korupsi Pertamina yang Rp1000 Triliun,” ujar Poyuono di X @bumnbersatu (3/3/2025).

    Poyuono mengatakan, jumlah tersebut sangat besar dan cukup untuk membiayai berbagai aspek dalam kontestasi politik.

    “Seng ada lawan kita di pilpres 2029,” tukasnya.

    Arief bahkan menyebut bahwa uang hasil dugaan korupsi ini bisa digunakan untuk membeli partai politik, media, hingga membayar buzzer dan influencer guna membentuk opini publik.

    “Beli Parpol, Media, Buzzer, Influencer. Menang diatas 75 persen up,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang PT Pertamina Patra Niaga, yang menyebabkan negara merugi hingga Rp193,7 triliun.

    Sejauh ini, sembilan tersangka telah ditetapkan. Perbuatan para tersangka ini menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah fantastis, nyaris tembus Rp1.000 Triliun.
    (Arya/Fajar)

  • Jhon Sitorus Sindir Budaya Korupsi di Indonesia: Kasus Pertamina Belum Selesai, LPEI Terbongkar

    Jhon Sitorus Sindir Budaya Korupsi di Indonesia: Kasus Pertamina Belum Selesai, LPEI Terbongkar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Jhon Sitorus kembali menyoroti maraknya kasus korupsi di Indonesia yang seakan tidak ada habisnya.

    Kali ini, ia menyinggung dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang menyeret lima tersangka dengan total kerugian negara mencapai Rp 11,7 triliun.

    “Hampir tidak ada berita baik di Indonesia yang bisa dibanggakan,” ujar Jhon di X @JhonSitorus_18 (3/3/2025).

    Jhon menyoroti bagaimana kasus-kasus besar terus bermunculan, termasuk dugaan korupsi di Pertamina yang mencapai Rp 1.000 triliun dan hingga kini belum tuntas.

    “Kasus korupsi pertamina 1.000 Triliun belum selesai, hari ini KPK mengumumkan 5 tersangka kasus LPEI dengan kerugian negara Rp 11,7 Triliun,” cetusnya.

    Kasus dugaan korupsi di LPEI ini memang sudah dalam penyelidikan sejak 2024, tetapi baru tahun ini KPK resmi meningkatkan statusnya ke tahap penyidikan.

    Dengan skandal besar yang terus terungkap, Jhon menyinggung kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia.

    Ia juga menaruh perhatiannya terhadap berbagai kasus dengan nilai fantastis terus bermunculan, tetapi penyelesaiannya berjalan lambat.

    “Kasus ini memang sudah lama penyelidikannya sejak tahun 2024 yang lalu dan baru tahun ini ditingkatkan ke tahap penyidikan,” kuncinya.

    Sebelumnya, KPK resmi menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

    Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo, menyampaikan bahwa keputusan ini diambil pada 20 Februari 2025.

  • Ini Daftar Perusahaan PHK Karyawan, Wamenaker: Saya Lebih Baik Kehilangan Jabatan daripada Melihat Buruh Dipecat

    Ini Daftar Perusahaan PHK Karyawan, Wamenaker: Saya Lebih Baik Kehilangan Jabatan daripada Melihat Buruh Dipecat

    FAJAR.CO.ID — Orasi berapi-api Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer kembali diungkit setelah pabrik garmen terbesar Sritex berhenti beroperasi. Immanuel Ebenezer yang juga akrab disapa Noel menyatakan lebih memilih kehilangan pekerjaan daripada melihat buruh dipecat.

    Noel sesumbar rela kehilangan jabatan di hadapan ribuan karyawan Sritex. Saat itu, Noel memberi pernyataan yang bombastis dalam kapasitas sebagai Ketua Relawan Jokowi Mania. Dia saat itu belum menjabat Wamenaker.

    Nah, setelah pabrik garmen Sritex bangkrut dan berhenti beroperasi, netizen di semua platform media sosial kembali mengingatkan pernyataan Immanuel Ebenezer akan rela kehilangan jabatan setelah menjabat Wakil Menteri Tenaga Kerja.

    “PT SRITEX, NASIBMU KINI…

    “Akankah si Noel bakal KEHILANGAN JABATAN pasca karyawan Sritex di-PHK??”,” kata akun @Hum****Tampan.

    Noel juga pernah kembali berkunjung ke pabrik Sritex pada 8 Januari 2025 lalu. Dia berjanji akan mendukung pekerja dan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK.

    Namun, mulai 1 Maret 2025, Sritex dinyatakan pailit dan berhenti beroperasi. Sebanyak 10.969 karyawan Sritex kehilangan pekerjaan.

    Noel berdalih telah berusaha semaksimal mungkin agar Sritex tetap beroperasi dan tidak ada karyawan kehilangan pekerjaan. Hanya saja, keputusan PHK berada di tangan kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga.

    Deretan Perusahaan Tutup Awal 2025

    Sritex

    Pabrik garmen terbesar di Indonesia PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dinyatakan pailit dan resmi berghenti beroperasi mulai 1 Maret 2025. Sebanyak 10.969 karyawan Sritex dan anak grupnya dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK terhitung mulai 26 Februari.