Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Yusuf Dumdum Sindir Menteri Kehutanan, Struktur FOLU KLHK Didominasi Kader PSI

    Yusuf Dumdum Sindir Menteri Kehutanan, Struktur FOLU KLHK Didominasi Kader PSI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Yusuf Dumdum melontarkan sindiran tajam kepada Menteri Kehutana Raja Juli Antoni terkait komposisi struktur organisasi Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

    Ia menyoroti dugaan bahwa mayoritas posisi dalam tim tersebut diisi oleh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    “Wow! Struktur Organisasi Forestry and Other Land Use (FOLU) KLHK mayoritas diisi oleh kader PSI,” ujar Yusuf di X @yusuf_dumdum (6/3/2025).

    Ia juga menyinggung besaran honor yang diduga diterima oleh masing-masing anggota tim, berkisar antara Rp8 juta hingga Rp50 juta per orang.

    “Honornya mulai dari Rp8 juta hingga Rp50 juta per orang,” sebutnya.

    Selain itu, Yusuf juga mengajak publik untuk memperhatikan nama-nama yang tercantum dalam struktur organisasi tersebut.

    “Coba ada yang kalian kenal gak dari nama-nama di sini?,” tandasnya.

    Ia kemudian menandai langsung Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, mempertanyakan kebenaran informasi tersebut.

    “Oh, ya. Ini bener gak sih bro Menteri Raja Juli Antoni?,” pungkasnya.

    Diketahui, Struktur organisasi Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah menjadi sorotan.

    Sejumlah pihak mempertanyakan komposisi tim yang diduga mayoritas diisi oleh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Dalam dokumen yang beredar, tercantum nama-nama anggota tim FOLU KLHK beserta besaran honor yang mereka terima setiap bulan.

    Posisi Penanggung Jawab/Pengarah dalam struktur ini dijabat langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang juga merupakan politikus PSI.

  • Waspada! Jelang Lebaran Penipuan Makin Marak, OJK Beberkan Modus Terbanyak

    Waspada! Jelang Lebaran Penipuan Makin Marak, OJK Beberkan Modus Terbanyak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Peringatan waspada terhadap penipuan sedang beredar di berbagai platform media sosial.

    Hal ini dipicu karena adanya lonjakan pengaduan konsumen terkait penipuan terus meningkat yang diberikan berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Adapun data Satgas Pasti menunjukkan 379 laporan pada Januari 2025 dan Februari mencapai 409 laporan yang masuk.

    OJK menerima 1.512 pengaduan kasus sosial engineering, pada pekan ketiga dan keempat Februari.

    Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperjelas persoalan ini dengan memberikan data kasus.

    “Data dimaksud kita lihat meningkat yah dibandingkan data pengaduan di tahun sebelumnya yaitu sebesar 1.033 pengaduan,” ungkap Friderica, dilansir X Kamis (6/3/2025).

    Friderica juga mengatakan meningkatnya aktivitas konsumtif masyarakat selama bulan puasa dimanfaatkan oleh penipu untuk menawarkan pinjaman online ilegal.

    Dalam modus ini, pelaku menawarkan proses yang cepat dan menggiurkan, namun pada faktanya akan menjebak korban dalam skema pinjaman online ilegal dengan bunga tinggi dan penagihan intimidatif.

    Demikian, Friderica menghimbau agar masyarakat selalu waspada investasi ilegal dan penipuan berkedok arisan, serta menghindari membuka tautan mencurigakan yang dapat mengarah pada aplikasi palsu yang membahayakan rekening pribadi.

    Untuk mencegah penipuan, masyarakat disarankan selalu waspada, menggunakan akal sehat, memastikan kebenaran informasi, dan memeriksa ulang segala sesuatu, dan menjaga perilaku keuangan dengan bijak.

  • Proyek PIK 2 Bisa Jadi Model Pertumbuhan Ekonomi

    Proyek PIK 2 Bisa Jadi Model Pertumbuhan Ekonomi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) yang sepenuhnya didanai swasta menjadi salah satu katalis utama pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah.

    Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai bahwa keterlibatan swasta dalam proyek ini memiliki dampak positif, terutama dalam mengurangi beban keuangan negara dan mendorong ekonomi lokal.

    “Tanpa menggunakan APBN, investasi swasta di PIK 2 memberikan manfaat besar, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi,” ujar Trubus.

    Selain itu, proyek ini juga berpotensi menarik lebih banyak investor dan mempercepat perkembangan infrastruktur di sekitar kawasan. Dengan pengelolaan yang transparan dan regulasi yang jelas, PIK 2 dapat menjadi contoh sukses kemitraan antara swasta dan pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan.

    Trubus menekankan pentingnya regulasi yang lebih spesifik agar masyarakat lokal turut merasakan manfaatnya.

    Keterlibatan tenaga kerja setempat serta pengaturan proporsi pendapatan daerah dari proyek ini menjadi aspek yang perlu diperjelas agar dampak ekonomi bisa dirasakan lebih luas.

    “Pembangunan seperti ini harus memiliki dampak langsung bagi masyarakat sekitar. Regulasi yang baik akan memastikan bahwa proyek ini tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga lokal,” tambahnya.

    Dengan potensi besar yang dimilikinya, PIK 2 dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Selama ada kepastian hukum dan tata kelola yang baik, proyek ini diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi nasional dan daerah. (*)

  • Tak Diperiksa, Kejagung Bantah Keterlibatan Erick Thohir di Kasus Pertamina, Loyalis Ahok Geram: Layak Dilempar Telur Busuk

    Tak Diperiksa, Kejagung Bantah Keterlibatan Erick Thohir di Kasus Pertamina, Loyalis Ahok Geram: Layak Dilempar Telur Busuk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Jhon Sitorus kembali melontarkan kritik tajam terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan mega korupsi di Pertamina Patra Niaga yang disebut mencapai Rp1.000 triliun.

    Ia menilai Kejagung tidak serius dalam menangani kasus ini dan justru terkesan menutupi pihak-pihak yang seharusnya diperiksa.

    “Korupsi Pertamina, Aroma telur busuk di Kejagung. Wajar jika publik menilai Kejagung tidak serius menuntaskan korupsi Pertamina Rp 1.000 Triliun ini,” ujar Jhon di X @JhonSitorus_18 (6/3/2025).

    Jhon menyoroti sikap Kejagung yang awalnya menyatakan kemungkinan memanggil Menteri BUMN Erick Thohir, namun belakangan justru bertemu secara diam-diam hingga larut malam.

    “Awalnya Kejagung menyatakan berpeluang akan memanggil Erick Thohir, ternyata malah bertemu diam-diam hingga larut malam,” cetusnya.

    Selain itu, Kejagung juga menggelar rapat tertutup dengan Komisi III DPR RI, padahal perhatian publik sedang tertuju pada perkembangan kasus ini.

    “Lalu kemarin rapat tertutup dengan komisi III DPR RI, padahal atensi publik sedang ramai-ramainya,” Jhon menuturkan.

    “Saya menduga banyak yang ditutupi, setidaknya soal bohir besar yang disebut-sebut belakangan ini,” tambahnya.

    Yang lebih mengejutkan, kata Jhon, Kejagung justru seolah menjadi juru bicara Erick Thohir dengan menyatakan bahwa mantan Presiden Inter Milan itu tidak terlibat.

    “Yang mengejutkan, Kejagung seolah menjadi juru bicara Erick Thohir sendiri dengan menyatakan Erick tidak terlibat,” imbuh loyalis Ahok ini.

  • Dampak Besar PIK 2: Investasi Masuk, Pajak Meningkat Pesat, Lapangan Kerja Bertambah

    Dampak Besar PIK 2: Investasi Masuk, Pajak Meningkat Pesat, Lapangan Kerja Bertambah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Kabupaten Tangerang diharapkan membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah tersebut.

    Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi Mulyanto, mengungkapkan bahwa proyek ini telah memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di berbagai kecamatan.

    “Dengan adanya PIK 2, penerimaan pajak dan retribusi meningkat pesat. Pembangunan perumahan, pusat bisnis, dan sektor kuliner turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Slamet.

    PIK 2 dikembangkan sebagai kawasan modern dengan konsep Green Area dan Eco-City, yang diharapkan dapat menarik investasi serta menciptakan lapangan kerja baru. Bahkan, proyek ini dijuluki sebagai “The New Jakarta City” karena potensinya dalam mengubah peta ekonomi wilayah sekitarnya.

    Menurut pengamat kebijakan publik Sugiyanto (SGY) Emik, PIK 2 dapat menjadi penggerak utama sektor properti, pariwisata, dan perdagangan.

    “Reklamasi di kawasan ini berpotensi menarik investasi besar, baik dari dalam maupun luar negeri, yang pada akhirnya membuka banyak peluang kerja dan meningkatkan ekonomi lokal,” jelasnya.

    Namun, SGY juga mengingatkan bahwa proyek ini sedang dalam proses kajian ulang oleh pemerintah. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah tengah mengevaluasi kembali Proyek Strategis Nasional (PSN) agar lebih selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

    “Saat ini, PSN difokuskan pada empat sektor utama: swasembada pangan, energi, hilirisasi industri, dan infrastruktur strategis seperti giant sea wall untuk mengatasi banjir di Jakarta,” pungkasnya. (*)

  • Ceramah Anies Baswedan di Masjid UGM Dipersoalkan Raja Juli, Dandhy Laksono Pasang Badan: Kantor Kemhut Gak Bisa Diandalkan

    Ceramah Anies Baswedan di Masjid UGM Dipersoalkan Raja Juli, Dandhy Laksono Pasang Badan: Kantor Kemhut Gak Bisa Diandalkan

    Acara ini digelar setelah salat Isya dan Tarawih, dihadiri oleh mahasiswa, akademisi, hingga masyarakat umum.

    Dalam pembukaannya, Anies menyampaikan rasa syukur bisa kembali ke UGM, tempatnya menimba ilmu.

    “Hujan ternyata tidak menghentikan langkah,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu, mengapresiasi antusiasme jemaah.

    Ia pun mengungkapkan kedekatannya dengan UGM, bukan hanya sebagai kampus, tetapi juga sebagai bagian dari perjalanan hidupnya.

    “Alhamdulillah kita semua berkumpul. Saya merasa bersyukur sekali bisa kembali ke Gadjah Mada,” tuturnya.

    “Bukan sekadar ke kampus, tapi ini kembali ke kampung halaman,” lanjutnya.

    Dalam ceramahnya, Anies mengangkat tema “Infrastruktur Pendidikan dan Kualitas Manusia”.

    Ia menekankan bahwa fasilitas pendidikan harus menjadi ruang bagi berkembangnya imajinasi, kreativitas, keberanian, serta ketekunan.

    “Ini soal bagaimana fasilitas itu membuat imajinasi berkembang, kreativitas tumbuh, keberanian tumbuh, ketekunan dan keteguhan tumbuh,” jelasnya.

    Namun, ia juga menyoroti ketimpangan infrastruktur pendidikan di Indonesia.

    Anies bilang, fasilitas pendidikan di kota besar seperti Yogyakarta sudah cukup baik, tetapi masih banyak daerah terpencil dan wilayah pegunungan yang belum mendapatkan akses yang sama.

    “Saya merasakan saat berkeliling, ketimpangan infrastruktur ini luar biasa,” tandasnya.

    (Muhsin/fajar)

  • Supir dan Ojek Online Harus Dengarkan Cuap-cuap Adian Napitupulu Omeli Gojek, Grab dan Maxim

    Supir dan Ojek Online Harus Dengarkan Cuap-cuap Adian Napitupulu Omeli Gojek, Grab dan Maxim

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu mengkritik soal tarif pemotongan biaya aplikasi. Di mana dalam Keputusan Menteri Perhubungan Kepmenhub KP Nomor 1001 tahun 2022 regulasinya potongan biaya aplikasi maksimal 20 persen.

    “Dulu kalau kita tidak salah sempat 10 persen ya jatah aplikator. Dan dia naik terus 10, 15, hingga 20. Dalam praktiknya (bahkan) di atas 20 persen,” tegas Adian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Hal tersebut dipaparkan Adian dalam rapat dengar pendapat umum Komisi V DPR RI dengan PT. Goto Gojek Tokopedia, PT. Grab Teknologi Indonesia dan PT. Teknologi Perdana Indonesia (Maxim Indonesia) terkait pembahasan dan mendengarkan masukan terkait penyusunan RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Politikus PDIP ini menekankan jumlah tersebut sangat tidak adil. faktanya, para aplikator sama sekali tidak peduli terhadap keadaan para supir maupun kendaraan jasa angkutan umum berbasis online tersebut.

    “Dulu banyak sekali supir roda empat dan roda dua ditangkap di bandara. Soekarno Hatta, Halim dan sebagainya. kalau di Soetta itu lebih keras lagi. Mereka ditangkap, ditahan 6 jam disuruh push up. Sampai akhirnya saya telpon Dirut Angkasa Pura II kalau tak salah, dan saya bacakan pasal penyanderaan,” ungkap Adian.

    Yang menarik kata Adian adalah pihak aplikator tidak peduli supirnya ditangkap, disuruh push-up, dipukuli dan sebagainya.

    “Mereka tidak peduli mobilnya rusak, Simnya habis. mereka tak peduli olinya kurang, apapun yang terjadi di jalanan. Hal yang tak terjadi pada perusahaan angkutan yang lain. Taksi-taksi yang offline itu dia urus pullnya, olinya, tabrakan dia bertanggung jawab. Supirnya ditangkap dia urus ke polisi dan sebagainya,” ungkapnya.

  • Usai Bertemu Erick Thohir, Kejagung Rapat Tertutup dengan DPR, Loyalis Ahok: Publik Makin Tidak Percaya

    Usai Bertemu Erick Thohir, Kejagung Rapat Tertutup dengan DPR, Loyalis Ahok: Publik Makin Tidak Percaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung rapat tertutup dengan Komisi III DPR RI. Hal ini menuai sirotan.

    Apalagi setelah pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir hingga larut malam. Salah satunya dari Pegiat media sosial, John Sitorus.

    Rapat dengar pendapat secara tertutup dengan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah.

    Komisi III mendalami kasus Pertamina hingga impor gula dalam rapat tersebut.

    Hal inilah yang kemudian disorot oleh John Sitorus. Melalui cuitan di akun X pribadinya ia kembali menyindir terkait rapat hingga larut malam bersama Erick Thohir.

    “Habis larut malam, sekarang rapat tertutup,” tulisnya dikutip Kamis (6/3/2025).

    “Saat kita sibuk dengan isu banjir hari ini, diam-diam Kejaksaan Agung rapat tertutup dengan Komisi III hari ini soal kasus korupsi Pertamina,” tuturnya.

    Ia pun kemudian mempertanyakan terkait alasan rapat ini yang digelar tertutup. Dengan menyebut ada sesuatu yang ditutup-tutupi.

    “Kenapa tertutup? Jelas karena ada yang ditutupi. Kalo benar, kenapa tidak terbuka?,” ujarnya.

    “Wajar jika publik makin tidak percaya dengan penanganan korupsi Pertamina apalagi baru bertemu Erick Thohir sampai larut malam,” sebutnya.

    John berharap kasus ini bisa terus dikembangkan agar para tersangka dalam kasus megah korupsi ini bisa kembali terungkap.

    “Seharusnya, para tersangka baru bisa muncul jika kasus ini dikembangkan lebih luas, jika rapat begini terbuka tanpa ditutupi,” pungkas loyalis Ahok ini.

    Sebelumnya, Anggota DPR Benny K Harman, mengungkap tiga masalah dalam penanganan kasus korupsi di Pertamina.

  • Adi Prayitno Sindir Mega Korupsi Pertamina: yang Beli Rakyat, tapi yang Rugi Negara

    Adi Prayitno Sindir Mega Korupsi Pertamina: yang Beli Rakyat, tapi yang Rugi Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pengamat politik Adi Prayitno ikut menyoroti polemik terkait dugaan pengoplosan BBM oleh oknum di Pertamina.

    Melalui akun Instagram pribadinya @adiprayitno.official, ia mengunggah sebuah meme bernada sindiran yang ramai dibahas di media sosial.

    Dalam unggahannya, Adi menampilkan tiga poin utama yang menggambarkan ironi situasi tersebut.

    “Yang Oplos Pertamina. Yang Beli Rakyat. Tapi yang Rugi Negara,” tertulis pada unggahannya (5/3/2025).

    Adi merespons berbagai perbincangan publik soal dugaan penyimpangan dalam distribusi BBM di Indonesia.

    “Awak termasuk penikmat yang lucu-lucu di medsos, model logika begini. Meme begini bawa rileks,” imbuhnya.

    Meski demikian, Adi menegaskan bahwa postingannya hanya sebatas hiburan.

    “Buat hore-hore aja. Tak perlu bawa ke hati,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang PT Pertamina Patra Niaga, yang menyebabkan negara merugi hingga Rp193,7 triliun.

    Sejauh ini, sembilan tersangka telah ditetapkan, termasuk dua nama terbaru, yaitu Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, serta Edward Corne (EC) yang menjabat sebagai VP Trading Operations.

    Keduanya diduga melakukan kejahatan bersama tujuh tersangka lain yang telah lebih dulu ditetapkan Kejagung.

    Modus yang digunakan adalah pengoplosan minyak mentah RON 92 alias Pertamax dengan minyak berkualitas lebih rendah, yang terjadi dalam lingkup PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018-2023.

  • Akun Resmi Ditjen Pajak Disorot, Usai Perintahkan Pengguna Layanan Online Mengcoding Sendiri

    Akun Resmi Ditjen Pajak Disorot, Usai Perintahkan Pengguna Layanan Online Mengcoding Sendiri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Akun Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), menjadi perbincangan warganet, usai memerintahkan pelanggan untuk mengcoding sendiri.

    Melalui unggahan akun resmi @ditjenpajak di platform X, meminta wajib pajak untuk mengatasi kendala teknis pada layanan DJP Online dengan menggunakan aplikasi Notepad++.

    “Hai. Kak. Mohon maaf ketidaknyamanannya. Untuk kendala tsb dapat dicoba menggunakan notepad++. Pada file XML-nya, di bawah tulisan “” di tambahkan “”ya, Kak,” Tulis akun @ditjenpajak, dikutip Selasa, (4/3/2025).

    Ia juga menambahkan langkah, sebagai alternatif kedua, terhadap masalah yang dihadapi pelanggan.

    Apabila baris yang diperbaiki sangat banyak, silakan melakukan langkah-langkah berikut:
    1.Membuka file XML pada aplikasi notepad++
    2.Silahkan gunakan CTRL+H untuk memunculkan pop-up
    3.Pada pop-up pada kolom Find what pilih dan kolom Replace with ditambahkan \n\t\t
    4.Pada bagian Search Mode: pilih Extended kemudian klik Replace All
    5.Silahkan tutup pop-up-nya dan klik save file

    Terkait hal tersebut, merupakan saran untuk membantu mengedit file XML, yang sering menjadi masalah bagi wajib pajak saat mengirimkan dokumen perpajakan secara elekronik.

    Selain itu, DPJ juga memberikan saran untuk mengatasi kendala lain, seperti kesulitan memperbaharui nomor telepon atau menambah peran pihak terkait. Dengan memperbaharui data pengurus dan memadankan NIK dengan NPWP.

    Alih-alih memberi solusi, tanggapan warganet terhadap postingan tersebut sangat negative, dengan banyak yang mengaku kecewa terhadap pelayanan DJP.