Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Politikus Demokrat: TNI-Polri Tak Boleh Kembali ke Politik Praktis

    Politikus Demokrat: TNI-Polri Tak Boleh Kembali ke Politik Praktis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Demokrat, Benny K Harman, menegaskan bahwa rencana revisi Undang-Undang (UU) TNI dan UU Polri harus tetap berpegang teguh pada semangat reformasi 1998.

    Ia mengingatkan agar perubahan regulasi ini tidak mengaburkan prinsip utama pemisahan peran kedua institusi tersebut dari politik praktis.

    “Terkait rencana revisi UU TNI dan UU Polri. Dua Tap MPR ini harusnya dijadikan batu penjuru,” ujar Benny di X @BennyHarmanID (7/3/2025).

    Dikatakan Benny, revisi kedua UU itu seharusnya tetap berlandaskan pada dua ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR).

    Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, serta Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.

    “Kedua Tap MPR ini diatur lebih lanjut dalam UU TNI dan UU Polri yang saat ini berlaku,” sebutnya.

    “Sekaligus batu pengujinya karena kedua Tap MPR tersebut merupakan kristalisasi dari tuntutan gerakan reformasi 1998 yang membuat kita semua bisa bernafas hari ini,” tambahnya.

    Ia menegaskan bahwa revisi UU TNI dan UU Polri hanya boleh dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan demokrasi, tanpa mengubah roh dan jiwa reformasi yang terkandung dalam kedua Tap MPR tersebut.

    “Revisi terhadap kedua UU tersebut kalaupun dilakukan utk disesuaikan dengan perkembangan demokrasi namun jiwanya dan semangatnya harus dipegang teguh,” imbuhnya.

    Benny menuturkan bahwa roh dan jiwa dari kedua UU tersebut terpateri dalam dua Tap MPR, sehingga harus dijaga agar tetap menyala.

    “Revisi UU TNI dan UU Polri hendaknya tidak memadamkan nyala api gerakan reformasi tersebut. Jangan lagi TNI dan POLRI ikut dalam politik praktis,” tukasnya.

  • Rapat Koordinasi PKB Sulsel: Sosialisasi Sistem Baru dan Persiapan Pemilu 2029

    Rapat Koordinasi PKB Sulsel: Sosialisasi Sistem Baru dan Persiapan Pemilu 2029

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama pengurus DPW, Dewan Pimpinan Cabang (DPC), serta anggota legislator tingkat provinsi dan kota.

    Rakor yang berlangsung di Kantor DPW PKB Sulsel, Jl. Prof. Abdurahman Basamalah, Makassar, pada Jumat (7/3) ini dirangkaikan dengan buka puasa bersama dan kegiatan donor darah yang dihadiri ratusan anggota partai.

    Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad, menjelaskan bahwa Rakor ini bertujuan untuk menyampaikan sosialisasi penting kepada para kader partai.

    “Rakor ini kami laksanakan setelah salat asar sebagai bagian dari sosialisasi internal sekaligus buka puasa bersama,” ujarnya.

    Azhar juga mengungkapkan bahwa PKB Sulsel telah mengembangkan Sistem Manajemen dan Monitoring Struktur (SMS) bagi pengurus partai serta aplikasi SIMPEL yang diperuntukkan bagi anggota DPR.

    “Kami ingin memastikan seluruh infrastruktur, baik partai maupun anggota legislatif, tetap terhubung dengan masyarakat. Oleh karena itu, kami menghadirkan sistem yang memungkinkan monitoring secara lebih efektif,” jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan pengurus dan anggota DPR, mulai dari konsultasi hingga pertemuan, akan terdokumentasi dalam sistem tersebut.

    Tak hanya itu, PKB Sulsel juga telah mengambil langkah strategis dengan mempersiapkan dana saksi lebih awal menjelang Pemilu 2029. Azhar meminta seluruh anggota DPR untuk berkontribusi dalam pengumpulan dana tersebut dalam dua tahun ke depan.

  • Bikin Bangga! Atut Siswa SD Asal NTB Menang Olimpiade Matematika Kalahkan 17 Perwakilan Negara Berbeda

    Bikin Bangga! Atut Siswa SD Asal NTB Menang Olimpiade Matematika Kalahkan 17 Perwakilan Negara Berbeda

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh anak bangsa! Atut, siswa asal Nusa Tenggara Barat (NTB), berhasil mengharumkan nama Indonesia di ajang Thailand International Mathematics Olympiad (TIMO).

    Atut, berhasil menjadi salah satu pemenang olimpiade matematika setelah bersaing dengan 17 negara berbeda.

    Memiliki nama lengkap Qashiratut Tharfi Paranata, baru-baru ini meraih medali perunggu di Olimpiade Matematika Internasional Thailand.

    Olimpiade ini diadakan di Chiang Mai pada periode Februari 2025.

    Kompetisi ini berhasil menarik sekitar 800 peserta dari 27 negara yang berbeda.

    Kali ini Atut mendapatkan medali perunggu, yang ditandai sebagai medali ke-10 sebagai medali internasional.

    Namun, kemenangan di ajang ini bukanlah prestasi pertamanya. Gadis cerdas ini sudah mengoleksi 10 medali dari berbagai kompetisi internasional. Bahkan, sejak masih TK, Atut sudah aktif mengikuti olimpiade matematika tingkat dunia!

    Pada Maret 2024, ia berhasil mendapatkan medali perunggu di babak penyisihan Hong Kong International Mathematics Olympiad (HKIMO). Lalu, di babak final yang berlangsung pada Agustus 2024 di Hong Kong, Atut sukses meraih medali perak di kategori tingkat TK.

    Dengan kegigihan dan kerja keras, Atut berhasil mengumpulkan berbagai medali bergengsi, di antaranya:

    Medali perunggu – TIMO & BBC

    Medali perak – IMOCSEA

    Medali emas – ASMO, FISO, PIMSO, IMEC

    Atut merupakan putri kedua dari pasangan Ade Paranata dan Evi Diansari. Kedua orang tuanya selalu mendukung penuh minat dan bakat Atut dalam bidang matematika.

  • Komitmen Transparansi dan Keberlanjutan, PT Vale Indonesia Raih Penghargaan Asia Sustainability Reporting Awards ke-10

    Komitmen Transparansi dan Keberlanjutan, PT Vale Indonesia Raih Penghargaan Asia Sustainability Reporting Awards ke-10

    Setiap tahun, upaya dalam menyusun laporan keberlanjutan dilakukan dengan semakin memperdalam refleksi dan evaluasi terhadap dampak yang dihasilkan, memastikan bahwa setiap data yang dipublikasikan tidak hanya akurat, tetapi juga dapat menjadi acuan dalam mengambil keputusan strategis ke depan.

    Di tengah meningkatnya ekspektasi terhadap praktik keberlanjutan, kepercayaan pemangku kepentingan menjadi elemen krusial. Keikutsertaan dalam ASRA dan keberhasilan meraih penghargaan ini semakin menegaskan posisi Vale Indonesia sebagai pelopor dalam industri pertambangan yang mengedepankan standar global dalam pelaporan dan implementasi keberlanjutan.

    Menurut Elaine Cohen, Managing Director Beyond Business Ltd, yang juga menjadi juri ASRA, proses seleksi dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa laporan yang terpilih benar-benar merepresentasikan standar tertinggi dalam keterbukaan dan akuntabilitas.

    “Setiap tahun, persaingan semakin ketat karena perusahaan-perusahaan di Asia semakin serius dalam menerapkan transparansi keberlanjutan. Semua perusahaan yang mengikuti telah menetapkan tolok ukur tinggi dalam pengungkapan kualitas yang tidak hanya berbasis data, tetapi juga menunjukkan dampak nyata,” ungkapnya.

    Rajesh Chhabara, Pendiri ASRA dan Managing Director CSRWorks, turut menambahkan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas upaya berkelanjutan dalam mengelola risiko, peluang, dan dampak keberlanjutan dengan kejelasan serta akuntabilitas.

    Pencapaian ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari perjalanan panjang dalam memperkuat budaya keberlanjutan di industri pertambangan nasional. ,PT Vale terus berinovasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih bertanggung jawab, memastikan bahwa pertumbuhan bisnis sejalan dengan komitmen terhadap keberlanjutan.

  • Guru Besar Unair Desak Presiden dan Jaksa Agung Kejar Dalang Korupsi Pertamina

    Guru Besar Unair Desak Presiden dan Jaksa Agung Kejar Dalang Korupsi Pertamina

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Guru Besar Universitas Airlangga, Henri Subiakto, kembali mengeluarkan pernyataan tajam terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui cuitan di akun X pribadinya, ia menegaskan bahwa BUMN adalah subsistem yang berada di bawah kendali langsung pemerintah.

    Dalam pernyataannya, Henri mengingatkan bahwa jika sistem pemerintahan tidak transparan dan dikelola oleh para koruptor, maka dampaknya akan berimbas langsung pada BUMN. “BUMN itu subsistem dari sistem yang lebih besar, yaitu pemerintahan dan negara,” tulisnya dalam unggahan yang dikutip pada Kamis (6/3/2025).

    Ia menyoroti bagaimana korupsi di tingkat elit pemerintahan bisa mencerminkan keadaan di dalam BUMN itu sendiri. “Kalau sistem pemerintahnya dikelola tidak transparan oleh elit-elit yang korup, maka BUMN sebagai subsistem juga akan memiliki karakter yang sama dengan sifat korupnya sistem besar yang menaunginya,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Henri menekankan bahwa jika ingin membersihkan BUMN dari praktik korupsi, maka pembersihan harus dimulai dari pemerintah itu sendiri. Menurutnya, langkah ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan perubahan yang benar-benar efektif.

    “Membersihkan BUMN dari para pelaku korupsi, maka harus juga dimulai dengan membersihkan pemerintahan dari para pelaku korupsi,” tegasnya.

    Ia juga menjelaskan alasan mengapa langkah ini penting. “Kenapa demikian? Karena yang mengendalikan BUMN itu orang pemerintah. Level menteri ke atas. Dirut dan Komut BUMN itu hanya pelaksana. Hanya kepanjangan tangan pemerintah. Ibarat seni, mereka adalah wayang yang dimainkan. Sedangkan dalangnya adalah Menteri dan atasannya,” ujarnya.

  • Wacana Jokowi Bentuk Partai Super Terbuka, Politisi PKB Respons Begini

    Wacana Jokowi Bentuk Partai Super Terbuka, Politisi PKB Respons Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan gagasan pembentukan partai super terbuka (Tbk), sebuah konsep yang sebelumnya dibahas bersama relawan dan Ketua Umum Projo, Budi Arie.

    Wacana ini menuai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Umum PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal.

    “Kan ada wacana menggabungkan seperti partai super Tbk, ya ini kan bukan perusahaan,” ujar Cucun di Senayan, Kamis, 6 Maret 2025. Ia menegaskan bahwa pembentukan partai politik harus tetap berpegang pada regulasi yang berlaku.

    Di sisi lain, Jokowi tidak menampik bahwa konsep “PSI Perorangan,” yang baru saja diterapkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), memiliki kesamaan dengan gagasannya.

    “Konsepnya hampir sama, hanya dimodifikasi sedikit oleh PSI,” ujar Jokowi.

    Saat ini, wacana pembentukan partai super terbuka masih dalam tahap diskusi dan terus mendapat beragam respons dari kalangan politisi. (bs/fajar)

  • Resmi! Teddy Indra Wijaya Kini Berpangkat Letnan Kolonel

    Resmi! Teddy Indra Wijaya Kini Berpangkat Letnan Kolonel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya resmi mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi. Saat ini, ia menyandang pangkat Letnan Kolonel (Letkol) setelah sebelumnya berpangkat Mayor.

    Kenaikan pangkat ini tertuang dalam Surat Perintah Nomor Sprin/674/II/2025 yang dikeluarkan oleh Markas Besar (Mabes) TNI Angkatan Darat (AD). Keputusan ini didasarkan pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/238/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 mengenai Penetapan Kenaikan Pangkat Reguler Percepatan (KPRP) dari Mayor ke Letkol atas nama Mayor Inf Teddy Indra Wijaya.

    Kabar kenaikan pangkat tersebut juga dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana.

    “Bahwa informasi tersebut memang betul,” ujar Wahyu dalam keterangannya, Kamis (7/3/2025).

    Wahyu menambahkan bahwa keputusan ini telah melalui prosedur sesuai aturan yang berlaku dalam institusi TNI dan ketentuan perundang-undangan.

    “Itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI dan dasar perundang-undangan (perpres), secara administrasi juga semua sudah dipenuhi,” jelasnya. (bs/fajar)

  • Lebih Tinggi dari Gaji Guru Honerer, 11 Kader PSI Terima Gaji Puluhan Juta Per Bulan dari Kemenhut

    Lebih Tinggi dari Gaji Guru Honerer, 11 Kader PSI Terima Gaji Puluhan Juta Per Bulan dari Kemenhut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah ramai atas komentarnya tentang Anies Baswedan di Masjid Kampus UGM, Raja Juli Antoni tarik 11 anggota PSI ke struktur OMO FOLU Net Sink 2030. Bahkan gajinya tak main-main.

    Dalam sebuah posingan terlihat salinan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 32 tertanggal 31 Januari 2025 yang terdapat 11 anggota PSI masuk dalam struktur OMO FOLU Net Sink 2030.

    OMO FOLU Net Sink 2030 sendiri merupakan tim yang dibentuk untuk menjalani strategi pemerintah dalam menekan emisi karbon di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya guna mencapai target nol emisi karbon pada tahun 2030.

    Selain nama pengisi struktur organisasi, dalam SK yang tersebar juga menyebutkan gaji yang akan diterima oleh para pemegang jabatan.

    Dari postingan struktur anggota OMO FOLU Net Sink 2030, terdapat 11 nama anggota PSI atau Partai Solidaritas Indonesia dengan berbagai jabatan.

    Adapun anggota PSI yang masuk dalam kepengurusan itu di antaranya Andy Budiman sebagai dewan penasehat ahli, Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari. 

    Terdapat juga nama Sigit Widodo sebagai anggota bidang peningkatan cadangan karbon, Furqan Amini Chaniago sebagai anggota bidang konservasi, dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas.

    Sedangkan penghasilan para anggota OMO FOLU Net Sink 2030 untuk Penanggung Jawab atau Pengarah mencapai Rp50 juta per bulan. 

    Adapun untuk anggota dan staf kesekretariatan masing-maing mencapai Rp20 juta per bulan dan Rp8 juta per bulan.

  • Tom Lembong Kecewa! Dakwaan Kasus Impor Gula Dinilai Tidak Akurat dan Minta Transparansi Kejaksaan

    Tom Lembong Kecewa! Dakwaan Kasus Impor Gula Dinilai Tidak Akurat dan Minta Transparansi Kejaksaan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, mengungkapkan kekecewaannya atas dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada tahun 2015–2016.

    “Saya melihat dakwaan tersebut tidak mencerminkan dengan akurat realitas yang berlaku pada saat itu, saat masa-masa yang diperkarakan,” ucap Tom Lembong saat ditemui usai sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

    Tom menyoroti bahwa salah satu aspek yang tidak dijelaskan secara jelas dalam surat dakwaan adalah terkait dengan perhitungan kerugian negara.

    Menurutnya, angka kerugian negara yang disebut dalam dakwaan tidak disertai dengan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang seharusnya menguraikan dasar perhitungannya.

    Oleh karena itu, Tom Lembong berharap Kejaksaan dapat menunjukkan profesionalisme dan transparansi, terutama dalam hal perhitungan kerugian negara.

    “Saya juga mau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat,” tambahnya.

    Dalam kasus ini, Tom Lembong didakwa merugikan negara sebesar Rp578,1 miliar. Dugaan kerugian ini berkaitan dengan penerbitan surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015-2016 kepada 10 perusahaan tanpa melalui rapat koordinasi antar-kementerian dan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

    Surat persetujuan impor tersebut memungkinkan para pihak untuk mengimpor gula kristal mentah (GKM) guna diolah menjadi gula kristal putih (GKP), meskipun perusahaan penerima izin bukanlah pihak yang berhak mengolah gula kristal mentah karena statusnya sebagai perusahaan gula rafinasi.

  • Banjir di Jabodetabek, Pengumuman soal THR Ditunda

    Banjir di Jabodetabek, Pengumuman soal THR Ditunda

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Banjir yang melanda kawasan DKI Jakarta, Bogor, hingga Bekasi tampaknya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Salah satunya terhadap pengumuman Surat Edaran (SE) Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 1446 H/Lebaran 2025 untuk pekerja.

    Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan. Dia menjelaskan alasan pemerintah melakukan penundaan pengumuman Surat Edaran (SE) Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 1446 H/Lebaran 2025 untuk pekerja.

    Menurut Noel, sapaan akrabnya mengatakan, SE soal THR seharusnya diumumkan pada Rabu 5 Maret 2025. Penundaan itu kata dia, karena adanya bencana alam banjir di Jabodetabek.

    “Tidak mungkin mengumumkan THR ketika sedang berduka karena bencana, itu saya rasa tidak ada empatinya. Poinnya di situ. Secara etik tidak baik,” kata Noel dikutip, Kamis (6/3).

    Noel memastikan penundaan SE THR itu sudah menjadi keputusan pemerintah yang peduli kepada masyarakat yang terdampak akibat bencana banjir ini.

    “Jadi penundaan ini bukan karena kami belum siap mengumumkan, tapi karena situasi saat ini yang kurang tepat,” kata Noel.

    Bekas Relawan Jokowi itu menambahkan pengumuman SE THR untuk pekerja di sektor swasta direncanakan berbarengan dengan pengumuman SE THR aparatur sipil negara (ASN/PNS) dalam waktu dekat.

    “Sudah kami bahas, tapi kita harap itu bisa diumumkan bareng (dengan SE THR ASN),” ujar dia. Dia juga memastikan SE THR diumumkan paling lambat dua pekan sebelum Hari Raya Idulfitri.

    “Pada umumnya seperti itu, sudah tradisinya untuk mengumumkan soal THR ini (selambat-lambatnya) H-2 minggu,” pungkas dia. (fajar)