Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • BRI dan Blue Bird Perkuat Kerjasama Hadirkan Solusi Keuangan Digital untuk Pengemudi

    BRI dan Blue Bird Perkuat Kerjasama Hadirkan Solusi Keuangan Digital untuk Pengemudi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) dan PT Blue Bird Tbk. terus memperkuat kerja sama strategis yang telah terjalin sejak 2011. Kolaborasi ini bertujuan untuk menghadirkan kemudahan bagi pelanggan dalam mengakses layanan perbankan digital serta meningkatkan efisiensi transaksi bagi para pengemudi Blue Bird.

    Sebagai mitra perjalanan terpercaya masyarakat, para pengemudi Blue Bird semakin memanfaatkan layanan perbankan BRI. Hal ini tercermin dari peningkatan penggunaan rekening BRI oleh pengemudi yang mencapai lebih dari 100% secara year-on-year (YoY). Salah satu produk unggulan dalam kerja sama ini adalah Tabungan BRI BritAma Driver Blue Bird, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan finansial para mitra pengemudi.

    Melalui kolaborasi ini, pengemudi Blue Bird dapat menikmati berbagai kemudahan transaksi digital melalui BRImo, seperti top-up saldo BRIZZI yang lebih cepat, setor tunai dan tarik tunai tanpa kartu di ATM BRI, serta pembayaran praktis menggunakan QRIS. Hingga akhir Desember 2024, jumlah pengguna Super Apps BRImo tumbuh 22,12% YoY menjadi 38,61 juta user, dengan volume transaksi yang diproses melalui BRImo naik 34,57% YoY menjadi sebesar Rp5.596 triliun.

    Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto menyampaikan bahwa kerja sama ini terus berkembang dalam menyediakan layanan keuangan bagi para pengemudi Blue Bird dan ekosistemnya. “Sebagai bank dengan jaringan terluas, BRI bersama Blue Bird memberikan kemudahan transaksi, meningkatkan efisiensi keuangan, serta manfaat lebih luas bagi para pengemudi dan pool Blue Bird yang telah mempercayakan rekening BRI sebagai rekening penerimaan penghasilan,” ujarnya.

  • Imbas Sri Mulyani Minta Pemda Kreatif Cari Uang, Eks Waketum Gerindra: Aku Dukung Daerah Lakukan Referendum

    Imbas Sri Mulyani Minta Pemda Kreatif Cari Uang, Eks Waketum Gerindra: Aku Dukung Daerah Lakukan Referendum

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Pemerintah Daerah (Pemda) kreatif cari duit terus menuai sorotan. Ada yang pro dan kontra.

    Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mengaku mendukung pernyataan Sri Mulyani. Agar Pemda tak mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

    “100 % kita dukung Pemda harus cari uang jangan andalkan APBN,” kata Arief dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (8/3/2025).

    Tapi di sisi lain, ia juga mendukung Pemda untuk tidak memberikan pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) kepada pemerintah pusat.

    “100% aku dukung Pemda-Pemda jangan beri bagian pendapatan SDA dari daerah ke pusat,” ujarnya.

    Lebih jauh, Arief bahkan mengaku mendukung dilakukannya referendum di Pemda. Menentukan nasib sendiri.

    “Aku dukung juga daerah daerah lakukan Referendum untuk tentukan berdiri sendiri atau gabung NKRI,” pungkasnya.

    Adapun pernyataan Sri Mulyani itu diambil dari siaran pers Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Senin (24/2/2025).

    “Di banyak negara, membangun berbagai infrastruktur itu enggak selalu 100% APBD atau APBN, karena kalau mau nungguin APBD atau APBN, itu bisa lama banget,” kata Sri Mulyani.

    Ia lalu memberi gambaran. Pendapatan Pemda bisa diambil dari pembayaran uang sampah hingga layanan kesehatan.

    “Itu sebetulnya bisa dibangun oleh pihak swasta dengan instrumen pembiayaan yang kreatif,” ujarnya.
    (Arya/Fajar)

  • Menteri KKP Sakti Trenggono Bakal Dikonfrontir dengan Kades Kohod Arsin, DPR: Ada Konsekuensi Pembohongan Publik oleh Pejabat

    Menteri KKP Sakti Trenggono Bakal Dikonfrontir dengan Kades Kohod Arsin, DPR: Ada Konsekuensi Pembohongan Publik oleh Pejabat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi IV DPR RI berencana mempertemukan dan mengkonfrontasi Kades Kohod Arsin dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. DPR menegaskan akan ada konsekuensi untuk pembohongan publik.

    Konfrontasi ini terkait pernyataan berbeda antara Menteri Sakti Trenggono dan Kades Kohod Arsin mengenai denda Rp48 miliar.

    Sanksi pemasangan pagar laut di Pesisir Tangerang berupa denda Rp48 berpolemik lantaran Menteri Wahyu Sakti Trenggono menyebut denda Rp48 miliar telah diberitahukan kepada Arsin. Sakti Trenggono juga menyatakan Kades Kohod Arsin bersedia atau menyanggupi akan membayar.

    Pernyataan Menteri KKP terkait besaran denda dan kesediaan Arsin untuk membayar denda sebesar Rp48 miliar diungkapkan di dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI.

    Di sisi lain, kuasa hukum Kades Kohod Arsin, Yunihar mengaku tidak pernah mendapat pemberitahuan mengenai denda Rp48 miliar kepada kliennya sebagai sanksi atas pemasangan pagar laut. Yunihar bahkan menyebut pernyataan Trenggono ngaco.

    Nah, silang pendapat itu membuat Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo menegaskan Menteri KKP harus mempertanggungjawabkan pernyataan yang menyebut Kades Kohod bersedia membayar denda.

    Dia menegaskan perlu konfrontasi perbedaan pernyataan ini agar masalah ini bisa selesai dengan jelas. “Rakyat harus diberikan jawaban yang betul-betul memuaskan semua pihak,” jelas Firman.

    Firman mengingatkan agar pejabat publik, terutama sekelas menteri, harus berhati-hati menyampaikan pernyataan di forum resmi. Apalagi terkait sanksi hukum dan kepentingan masyarakat.

  • KPK Soroti Pemberian Susu dan Biskuit Tidak Efektif Turunkan Angka Stunting

    KPK Soroti Pemberian Susu dan Biskuit Tidak Efektif Turunkan Angka Stunting

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewanti-wanti Badan Gizi Nasional (BGN) terkait kualitas menu Makan Bergizi Gratis. KPK membandingkan program pemerintah sebelumnya dalam pemberian susu dan biskuit yang tidak efektif menurunkan angka stunting.

    Padahal, pemerintahan sebelumnya juga menggelontorkan anggaran sangat besar untuk pemberian susu dan biskuit. Namun, program tersebut tidak efektif karena salah dalam pemberian susu dan biskuit.

    Penyebab Susu dan Biskuit Tidak Efektif Turunkan Stunting

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkap penyebab tidak efektifnya pemberian susu dan biskuit untuk menurunkan angka stunting pada pemerintahan sebelumnya.

    Berdasarkan kajian KPK, pemberian susu dan biskuit tak efektif menurunkan stunting, karena lebih banyak biskuit yang diterima masyarakat dibanding susu.

    Dampak Pemberian Susu dan Biskuit Tak Tepat

    Dampak dari pemberian biskuit yang lebih banyak dibanding susu, penurunan angka stunting dari tahun ke tahun tidak banyak.

    “Dari tahun ke tahun penurunan stunting tidak banyak. Oleh karena itu saya harap ini benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi lagi,” imbau Setyo Budiyanto.

    Kualitas Gizi Menu MBG Harus Dikaji

    Setyo Budiyanto mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) agar menjaga kualitas makanan program Makan Bergizi Gratis alias MBG.

    BGN harus dapat memastikan kandungan makanan yang diberikan kepada anak-anak sekolah penerima program MBG terseut.

    “Kandungan makanan harus betul-betul dikaji dan disesuaikan sehingga makanan yang sampai ke anak-anak dan ibu hamil benar-benar berkualitas,” imbau Setyo Budiyanto.

    Anggaran Jangan Seperti Es Batu yang Mencair di Daerah

    KPK mengingatkan bahwa anggaran program MBG luar biasa besar. Distribusi dana yang terpusat di BGN jangan sampai menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.

  • Arief Poyuono: Jokowi Tahu Kasus Pertamina, Cuman yang Korupsi Ada di Barisannya Saat Pilpres 2019

    Arief Poyuono: Jokowi Tahu Kasus Pertamina, Cuman yang Korupsi Ada di Barisannya Saat Pilpres 2019

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono kembali menyentil Mantan Presiden Joko Widodo terkait kasus dugaan korupsi di Pertamina.

    Menurutnya, Jokowi mengetahui kasus tersebut, hanya saja orang yang terlibat berasa di barisan Jokowi saat pilpres 2019.

    “Sebenarnya @jokowi tahu cuma ya yang korupsi ada di barisan beliau saat pilpres 2019 kan enggak enak juga dong,” kata Arief Poyuono dalam akun X pribadinya, Sabtu, (8/3/2025). 

    Sebelumnya, Jokowi baru-baru ini menegaskan bahwa selama masa pemerintahannya, ia tidak pernah menaruh kecurigaan terhadap adanya dugaan korupsi di tubuh Pertamina.

    “Ya, kalau ada kecurigaan, sudah digebuk (sejak) dulu,” ujar Jokowi dalam pernyataannya.

    Kata Jokowi, Pertamina sebagai perusahaan besar di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memerlukan sistem manajemen yang kuat untuk memastikan transparansi dan efektivitas operasionalnya.

    Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang PT Pertamina Patra Niaga, yang menyebabkan negara merugi nyaris Rp1.000 Triliun selama 2018-2023.

    Terdapat sembilan orang tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus ini. (*)

  • Komnas Perempuan Nilai Ahmad Dhani Hanya Menempatkan Perempuan Sekadar Pelayan Seksual Suami

    Komnas Perempuan Nilai Ahmad Dhani Hanya Menempatkan Perempuan Sekadar Pelayan Seksual Suami

    Andy menegaskan, pernyataan Ahmad Dhani yang bernada seksis bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk kesetaraan dan keadilan gender. Komitmen itu juga sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 terkait penetapan ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tujuan 5.

    CEDAW mengamanatkan para pejabat publik termasuk pembuat kebijakan di negara agar menahan diri untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan dan mengambil langkah strategis untuk menghapuskan diskriminasi tersebut.

    “Mengingat bahwa pernyataan AD berpotensi melanggar hak asasi perempuan, mencederai citra, kehormatan dan kewibawaan DPR RI, khususnya Komisi X yang juga mengawal bidang pendidikan, Komnas Perempuan mendorong Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk memeriksa kasus ini lebih lanjut,” kata Andy Yentriyani.

    Komnas Perempuan juga menganggap pernyataan suami penyanyi dan anggota DPR, Mulan Jameela itu merendahkan martabat Indonesia dan menjurus ke rasis. Penilaian itu lantaran seolah bahwa kualitas pesepakbola dari luar negeri pasti lebih baik daripada pemain lokal.

    “Kalimat rasis tampak dalam penekanan agar naturalisasi tidak kepada yang ‘bule’ karena ras Eropa yang berbeda,” jelasnya.

    Pernyataan Ahmad Dhani sebagai anggota dewan membuat Komnas Perempuan menilai DPR tidak serius melakukan tugas sebagai wakil rakyat.

    Oleh karena itu, MKD perlu melakukan pemeriksaan terhadap Ahmad Dhani untuk memperkuat kewibawaan DPR dengan memastikan peristiwa serupa tidak berulang kembali.

  • Terkait Dugaan Kasus di PT Pupuk Indonesia, Manipulasi Laporan Keuangan atau Mafia Pupuk?

    Terkait Dugaan Kasus di PT Pupuk Indonesia, Manipulasi Laporan Keuangan atau Mafia Pupuk?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Pupuk Indonesia diduga mencatat keuangan yang buruk hingga merugi Rp8,3 Triliun. 

    Selain itu, ditemukan adanya rekening yang tidak disajikan dalam neraca dengan nilai mencapai Rp7,978 triliun. Angka ini terdiri dari Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp707,874 miliar dan Penempatan Deposito Berjangka Rp7,270,50 miliar.

    Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah menyatakan dugaan manipulasi laporan keuangan tidak boleh didiamkan.

    ”Ini uang negara bukan uang nenek moyangnya. Jadi harus dikembalikan kepada negara kepada rakyat,” kata Iskandarsyah, dikutip, belum lama ini.

    Dia mendorong Kejaksaan Agung untuk bertindak atas pencurian uang negara di perusahaan plat merah tersebut.

    Salah satu pegiat media sosial di platform X, Tommy Shelby juga ikut menyoroti. 

    “Skandal pupuk Indonesia. BUMN ini harusnya ngurus pupuk buat petani, tapi malah rugi Rp8,3 Triliun? Mafia pupuk? Manipulasi laporan keuangan? Atau dua-duanya? Petani makin susah, tapi ada yang pesta?,” ujarnya dikutip, Jumat, (7/3/2025).

    Politisi Demokrat Benny K Harman juga ikut merespon dugaan manipulasi keuangan tersebut. Dia mengungkap Prabowo saat ini tengah melawan perang yaitu perang melawan korupsi di Indonesia seorang diri.

    “Bener kah ini? Hancur bener negeri ini. Bersyukur kita ada Presiden Prabowo,” tulisnya.

    “Beliau memimpin sendiri perang, perang semesta melawan korupsi,” tambahnya.

    Dia ini meminta agar terus mengawal perlawan dari sang Presiden untuk memberantas korupsi.

  • Presiden Prabowo Ditemui 8 Konglomerat, Said Didu: Sudah Diterima di Istana, Bukan di Solo

    Presiden Prabowo Ditemui 8 Konglomerat, Said Didu: Sudah Diterima di Istana, Bukan di Solo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bertemu delapan pengusaha di Istana, Jakarta. Momen itu dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo.

    “Ada kemajuan, pengusaha sudah diterima di Istana – bukan di Solo. Sudah menghadap ke Presiden bukan menghadap mantan Presiden,” kata eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (8/3/2025).

    Ia berharap Prabowo tidak memanfaatkan momen tersebut untuk bertransaksi dengan para oligarki.

    “Semoga Presiden Prabowo menerima pengusaha menyampaikan sikap pemerintah bukan ‘bertransaksi’ kebijakan dengan oligarki,” ujarnya.

    Di sisi lain, soal daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang baru. Didu mengatensi Pantai Indah Kapuk (PIK) dan sejumlah PSN yang kontroversial tak ada lagi didaftar.

    “Terkait sudah hilangnya PSN PIK-2, BSD, Rempang, dan Surabaya Water Front Land adalah penghentian PSN tersebut oleh Presiden Prabowo karena sudah tidak tercantum dalam RPJMN 2024-2029,” ujarnya.

    Hal lain, PSN kini masuk dalam RPJMN. Sementara di jaman Jokowi tidak.

    “PSN baru kali ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) – sebelumnya hanya dalam Perpres,” jelas Didu.

    “RPJMN adalah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 2024 – 2029 sehingga hanya 77 PSN yang tetcantum yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan,” tambahnya.

    PSN yang tidak tercantum dalam daftar baru. Otomatis akan dicabut.

    “Karena kebijakan PSN termasuk kebijakan terkait waktu dan kebijakan pejabat – waktu atau ada kebijakan baru jabatan habis maka kebijakan lama batal,” terangnya.

  • Istri Wali Kota Bekasi Dikecam Menginap di Hotel saat Banjir, Wiwiek Hargono: Saya Jamin Tidak Pakai APBD

    Istri Wali Kota Bekasi Dikecam Menginap di Hotel saat Banjir, Wiwiek Hargono: Saya Jamin Tidak Pakai APBD

    FAJAR.CO.ID, Bekasi — Wiwiek Hargono, Istri Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, memberikan klarifikasi terkait videonya yang beredar, menyebut dirinya menggunakan uang pribadi bukan APBD.

    Baru-baru ini sosial media dihebohkan dengan adanya unggahan video dari kerabat Wiwiek, yang tengah menginap bersama keluarganya di Hotel Horizon yang ada di Bekasi sebagai pilihan untuk mengungsi sebab Banjir.

    Video tersebut menuai kecaman dari berbagai lapisan masyarakat yang aktif di media sosial (netizen), dia dinilai tidak menghargai masyarakatnya yang juga korban banjir Bekasi, Jawa Barat.

    Dengan beredarnya video beserta berbagai asumsi, ia kemudian memberikan klarifikasi dan pernyataan terkait asumsi masyarakat.

    “Bagi saya pribadi, terlepas apakah memang teguran tertulisnya dikirimkan pada suami selalu Wali Kota, saya menerima dan meminta maaf jika hal tersebut menimbulkan polemik yang bermasalah,” Ungkap Wiwiek, dikutip Jumat, (7/3/2025).

    Ia juga mengatakan, tidak ada maksud apapun, karena memang rumah saya juga terendam banjir. Makanya ambil inisiatif menginap di hotel, agar lebih mudah bergerak dan memberikan bantuan kepada warga, itu saja,” tuturnya.

    “Saya masuk hotel, Selasa dini hari, jam 6 pagi langsung bergerak terpisah bersama suami untuk meninjau dan memberikan bantuan di lokasi banjir. Jadi ketika malam, pulang pada Selasa malam saya baru tahu kehebohan itu,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Wiwiek mengungkapkan, dirinya dan keluarga hanya menginap 1 malam saja di hotel tersebut.

    “Saya jamin dan silahkan cek, semua saya gunakan dana pribadi dan tidak membebankan dan menggunakan dana APBD kota Bekasi,” sahutnya.

  • Prabowo Bertemu Ray Dalio dan 11 Taipan Bahas BPI Danantara

    Prabowo Bertemu Ray Dalio dan 11 Taipan Bahas BPI Danantara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa nasihat kritis dari sosok investor tingkat global Ray Dalio diperlukan oleh Indonesia untuk mengembangkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) agar bisa optimal.

    “Saya rasa Anda berada dalam posisi yang dapat berbicara kepada kami secara terbuka dan juga secara kritis. Saya rasa kami memang memerlukan nasihat-nasihat yang kritis ini, saya rasa kuncinya,” kata Prabowo saat menyambut dan menerima kehadiran Ray Dalio dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.

    BPI Danantara menjadi topik yang dibahas mendalam dalam pertemuan dengan Ray Dalio.

    Prabowo menilai Ray Dalio adalah sosok yang tepat untuk berbagi masukan dalam pengembangan Danantara karena Ray telah memiliki pengalaman mengembangkan badan pengelolaan investasi lainnya di tingkat global, seperti di kawasan Timur Tengah serta negara Asia lainnya.

    Presiden berharap para pengusaha dan jajaran pejabat di Indonesia bisa belajar dari nasihat-nasihat Ray Dalio.

    Selain itu, Prabowo juga mengungkapkan bahwa dirinya merasa beruntung karena investor itu mau membagikan pengalamannya yang luas dalam hal berinvestasi kepada pemerintah dan para pengusaha Indonesia.

    Ke depannya, Kepala Negara berharap Ray Dalio dapat menjadi teman baik bagi Indonesia, khususnya untuk berbagi pengalaman yang jauh lebih mendalam dalam menjalankan badan investasi.

    “Kami sangat beruntung Anda bisa hadir di sini dengan pengalaman-pengalaman Anda, dengan berbagai pengalaman yang sangat jelas dan luas di ekonomi global, dengan berbagai pengalaman di Asia, di Timur Tengah, dan di dunia. Serta kami sangat beruntung dengan Anda hadir di sini sebagai seorang sahabat,” ujar Presiden.