Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Tak Terima Jokowi Dikaitkan Mantan Presiden Filipina, Dede Budhyarto: Gerombolan Keok yang Auranya Selalu Negatif

    Tak Terima Jokowi Dikaitkan Mantan Presiden Filipina, Dede Budhyarto: Gerombolan Keok yang Auranya Selalu Negatif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto tak terima Presiden ke-7 Jokowi dikaitkan dengan eks Presiden Filipina, Rodrigo Duterte.

    “Presiden Bongbong musuhan dengan mantan Presiden Duterte berujung dimasukin jeruji dengan tuduhan kartel narkoba,” kata Dede dikutip dari unggahannya di X, Rabu (12/3/2025).

    Menurutnya, pihak yang menghubung-hubungkan Jokowi dengan Duterte adalah orang kalah. Dimana auranya selalu negatif.

    “Gerombolan keok yang auranya emang selalu negatif setiap saat, menghubung hubungkan dengan diksi ‘Mantan Presiden ke-7 di Indonesia, kapan’?” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, eks Menteri Kehutanan (Menhut), Malem Sambat Kaban berharap ada mantan presiden di Indonesia yang bernasib sama seperti Duterte. Eks Presiden Filipina yang ditangkap.

    “Bermimpi ada mantan Presiden RI ditangkap seperti Presiden Filipina Duterte,” kata Kaban dikutip dari unggahannya di X, Rabu (12/3/2025).

    Ketua Presidium Majelis Permusyawaratan Pribumi itu pun menyentil Presiden ke-7 Jokowi. Namun menurutnya hal tersebut tidak akan berani dilakukan Aparat Penegak Hukum (APH).

    “Predikat Presiden terkorup ranking 3 dunia, Jaksa Agung tidak cukup berani memeriksa Jokowi untuk di adili,” ujarnya.

    Di sisi lain, ia mengungkit pernyataan Presiden Prabowo. Saat meneriakkan hidup Jokowi di Hari Ulang Tahun Gerindra beberapa waktu lalu.

    Saat itu Prabowo mengakui kemenangannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 karena bantuan Jokowi. Selain itu, ia juga berseru hidup Jokowi.

    “Teriakan hidup Jokowi hanya memperburuk beban hidup rakyat. IHSG turun drastis investor kabur,” terangnya.

  • Kasus Belum Kelar, Pertamina Patra Niaga Kini Diduga Monopoli Perdagangan LPG dengan Keuntungan 10 Kali Lipat

    Kasus Belum Kelar, Pertamina Patra Niaga Kini Diduga Monopoli Perdagangan LPG dengan Keuntungan 10 Kali Lipat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah kasus dugaan korupsi minyak, PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN) kembali terjerat kasus.

    Kali ini, anak usaha Pertamina ini diselidiki terkait dengan penjualan bisnis penjualan BrightGas.

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berinisiatif untuk memulai penyelidikan awal atas dugaan praktik monopoli dalam penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Non Subsidi di pasar midstream.

    Terkait hal ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama pada Sekretariat Jenderal KPPU, Daswin Nur menyebut penyelidikan awal tersebut ditetapkan KPPU.

    “Penyelidikan awal yang berasal dari kajian KPPU tersebut akan berfokus pada pencarian alat bukti terhadap dugaan pelanggaran Pasal 17 UU No. 5/1999,” katanya, dikutip Rabu, (12/3/2025).

    Terkait hal ini, Pegiat media sosial Tommy Shelby memberikan sorotan tajam.

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, ia menyorot keuntungan besar hingga 10 kali lipat yang didapatkan.

    Dari keuntungan itu, rakyat tentunya mendapatkan dampak negatif seperti harga yang makin mahal.

    “KPPU bongkar dugaan monopoli LPG BrightGas oleh Pertamina Patra Niaga,” tulisnya dikutip Rabu (12/3/2025).

    “Keuntungannya? 10 kali lipat dibanding LPG subsidi! Makin mahal, makin susah rakyat, tapi makin tebal kantong mereka yang di atas,” tuturnya.

    BUMN pun tak luput dari sorotan. Ia menyindir terkait tupoksinya apakah untuk mensejahterakan rakyat atau memperkaya oligarki.

    “Tugas BUMN itu mensejahterakan rakyat atau memperkaya oligarki sih?,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Soal Pengunduran Pelantikan CPNS, Gubernur Sumsel: Tenang-tenang Saja, Ini bukan Dibatalkan, tapi Diundur saja

    Soal Pengunduran Pelantikan CPNS, Gubernur Sumsel: Tenang-tenang Saja, Ini bukan Dibatalkan, tapi Diundur saja

    FAJAR.CO.ID, SUMATERA SELATAN– Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengimbau Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di wilayah itu untuk tetap tenang meskipun pengangkatannya diundur.

    Ia juga memberikan pandangan terkait pengangkatan CASN yang diundur, yakni kemungkinan karena terdapat banyak hal yang mesti disesuaikan.

    Hal yang dimaksud ialah, mulai dari penyelesaian masalah administrasi, pembayaran gaji dan sebagainya.

    Dengan demikian, Herman meminta seluruh CASN yang telah lulus tetap berbesar hati untuk menunggu jadwal dan kepastian pengangkatan.

    Sebab, ia menilai mundurnya jadwal pengangkatan bukan berarti pembatalan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara.

    “Tenang-tenang saja, ini bukan dibatalkan, tapi diundur saja. Saya kemarin dilantik juga diundur-undur (pelantikan kepala daerah menang Pilkada Serentak 2024),” katanya, dikutip Rabu, (12/3/2025).

    Sebagai Gubernur, ia berharap mereka yang lulus tidak patah semangat. Meskipun beredar informasi ada yang sudah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya karena diterima sebagai CASN.

    “Kalau sekedar mundur, leluhur kita dulu pakai bambu runcing melawan penjajah lagi tidak apa-apa. Sekali-sekali mengabdi untuk negara,” lanjutnya.

    Sementara, Plt Kepala Kantor Regional VII BKN, Prima Sepriza mengatakan pihaknya masih menunggu surat resmi dari kementerian PAN-RB dan kepala BKN.

    Untuk wilayah Sumsel, jumlah formasi dalam penerimaan CPNS hampir mencapai 5 ribu formasi.

    “Kalau jumlah formasi CPNS se-Sumsel ada 4.564. Data rinciannya ada di masing-masing kebupaten/kota, apakah terisi semua atau tidak (formasinya),”ujar Prima.

  • Perluas Aksesibilitas Masyarakat, DPLK BRI Jalin Kerja Sama dengan Bank Raya Melalui Digitalisasi Dana Pensiun

    Perluas Aksesibilitas Masyarakat, DPLK BRI Jalin Kerja Sama dengan Bank Raya Melalui Digitalisasi Dana Pensiun

    Dengan kehadiran layanan ini, aplikasi Raya menjadi bank digital pertama di Indonesia yang menyediakan fitur dana pensiun yang tercatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Sebagai informasi, BRIFINE by DPLK BRI yang terintegrasi dalam aplikasi Raya menawarkan berbagai fitur unggulan, antara lain:

    Akses digital yang mudah – Seluruh proses perencanaan dan pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Raya.

    Fleksibilitas dan personalisasi – Nasabah dapat menyesuaikan perencanaan dana pensiun sesuai dengan kebutuhan, kemampuan finansial dan profil risiko masing-masing.

    Fitur BRIFINE yang komprehensif – BRIFINE di aplikasi Raya dilengkapi dengan berbagai fitur, termasuk pendaftaran, informasi saldo & pengembangan, dan top-up saldo. Adapun fitur yang sedang dalam tahap pengembangan diantaranya add account BRIFINE, pengaturan autopayment, dan mutasi transaksi.

    Pada kesempatan terpisah, Direktur Wholesale & Institution Business BRI Agus Noorsanto mewakili Pendiri DPLK BRI menegaskan bahwa sinergi ini merupakan bagian dari strategi BRI dalam memperluas ekosistem keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Transformasi digital yang dijalankan BRI tidak hanya berfokus pada layanan transaksi perbankan, tetapi juga mencakup perencanaan keuangan jangka panjang, termasuk dana pensiun. Melalui kolaborasi ini, kami ingin menghadirkan solusi yang lebih terintegrasi, sehingga semakin banyak masyarakat dapat mengakses layanan dana pensiun dengan lebih mudah, fleksibel, dan aman,” pungkasnya.

    Berdasarkan besaran Asset Under Management (AUM), pada tahun 2024 DPLK BRI meningkatkan posisi market sharenya di industri DPLK Indonesia menjadi peringkat kedua dari sebelumnya di peringkat ketiga. Jumlah peserta DPLK BRI di tahun lalu meningkat menjadi 660ribu atau merupakan 23% dari total peserta DPLK nasional. Peningkatan ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap DPLK BRI dalam mengelola dana pensiun secara optimal.

    DPLK BRI berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menyediakan solusi dana pensiun yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan dukungan dari Bank Raya, inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan penetrasi produk dana pensiun digital serta memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat di masa depan.

  • Sinergi BRI dan BPJS Ketenagakerjaan Dorong Inklusi Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal

    Sinergi BRI dan BPJS Ketenagakerjaan Dorong Inklusi Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus menegaskan komitmennya dalam memberdayakan masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) atau Pekerja Informal.

    Melalui program Kebut Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan di AgenBRILink 2024, BRI bersama-sama dengan BPJS Ketenagakerjaan memberikan penghargaan kepada AgenBRILink terbaik yang berperan aktif dalam memperluas akses perlindungan sosial bagi pekerja informal.

    Salah satu pencapaian luar biasa dalam program ini diraih oleh Narsun dari AgenBRILink BRILIANT COMMUNICA. Dengan mendaftarkan 7.215 Pekerja BPU menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, ia berhasil memenangkan Grand Prize berupa mobil. Prestasi ini tidak hanya mencerminkan angka, tetapi juga dampak sosial yang nyata bagi masyarakat pekerja informal di Indonesia.

    AgenBRILink merupakan inovasi BRI dalam memperluas layanan keuangan sekaligus menjadi penggerak dalam memperkenalkan jaminan sosial kepada Pekerja BPU. Dengan jaringan yang menjangkau lebih dari 80% desa di Indonesia, AgenBRILink telah menjadi garda terdepan dalam mendorong perlindungan sosial yang lebih luas.

    Senior Executive Vice President (SEVP) BRI Muhammad Candra Utama menegaskan bahwa AgenBRILink bukan hanya sarana transaksi keuangan, tetapi juga menjadi solusi bagi pekerja informal untuk mendapatkan perlindungan sosial. ”Dengan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, BRI memastikan bahwa semakin banyak masyarakat yang memiliki jaring pengaman sosial dari risiko pekerjaan”, jelasnya.

  • Kehadiran Indonesia Airlines Tamparan bagi Indonesia, Pengusaha Lebih Percaya Berbinis di Singapura Dibanding di Negeri Sendiri

    Kehadiran Indonesia Airlines Tamparan bagi Indonesia, Pengusaha Lebih Percaya Berbinis di Singapura Dibanding di Negeri Sendiri

    “Ini merupakan tamparan bagi kita, mengapa Indonesia Airlines didirikandi Si ngapura dengan badan hukum di Singapura. Itu kan menunjukkan sebetulnya bahwa orang Indonesia saja tidak percaya sama negerinya maka dia berbisnis sampai ke Singapura,” kata Rhenald.

    Ia menyoroti kemudahan berbisnis di Singapura yang lebih menarik bagi investor dibandingkan dengan kondisi di Indonesia.

    “Di Singapura itu gampang mendirikan perusahaan, gampang juga keluar, gampang cari dana, dan akhirnya bisa disimpulkan jadi murah di Singapura itu,” tambahnya.

    Rhenald juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap kondisi non-ekonomi di Indonesia, seperti regulasi investasi, stabilitas politik, dan pemberantasan korupsi.

    Menurutnya, banyak negara lain yang berupaya memperbaiki ekosistem bisnis mereka untuk menarik investasi, sementara di Indonesia masih terus disibukkan dengan pemberitaan mengenai korupsi dan ketidakstabilan politik.

    “Ini jelas jadi tamparan bagi kita. Kita harus bertanya apa yang sedang terjadi dengan non-ekonomi di negara kita. Kita lihat dari negara-negara lain, upaya untuk memperbaiki aspek non-ekonomi ini kuat sekali sehingga kemudian biaya untuk berinvestasi menjadi sangat efisien,” katanya.

    Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah penciptaan lapangan kerja, bukan justru kehilangan pekerjaan akibat ketidakpastian ekonomi.

    “Jadi menurut hemat saya, ini saatnya kita melakukan evaluasi karena ini adalah job creation dan setiap hari kita dengar berita bukan job creation tapi job lost, yaitu orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Kita harus lebih jujur melihat situasi ini,” tutup Rhenald.

  • Kasus Kapolres Cabul Ternyata Diungkap Pemerintah Australia, Fajar Nugros: Kebayang Nggak Dunia Menilai Negara Kita Kayak Apa?

    Kasus Kapolres Cabul Ternyata Diungkap Pemerintah Australia, Fajar Nugros: Kebayang Nggak Dunia Menilai Negara Kita Kayak Apa?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kasus Kapolres mencabuli anak di bawah umur ternyata diungkap pemerintah Australia. Hal itu menuai sorotan.

    “Kejahatan aparat kita, ketauan dan dibongkar oleh aparat Australia,” kata penulis sekaligus sutradara Fajar Nugros, dikutip dari unggahannya di X, Rabu (12/3/2025).

    Fajar kemudian mengajukan pertanyaan spekulasi. Bagaimana penilaian internasional melihat Indonesia.

    “Kalian kebayang ngga sih, dunia internasional itu menilai negara kita kayak apa?” ujarnya.

    Kapolres dimaksud adalah Kapolres Ngada nonaktif, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

    Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan, perwira menengah kepolisian tersebut diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak berusia 6 tahun di sebuah hotel di Kota Kupang.

    Dirreskrimum Polda NTT, Kombes Pol Patar Silalahi menjelaskan, penyelidikan dimulai sejak 23 Januari 2025.
    Dalam proses tersebut, polisi menemukan bahwa AKBP Fajar memesan kamar hotel pada 11 Juni 2024.

    “Kami lakukan penyelidikan mendalam di salah satu hotel di Kota Kupang sejak 23 Januari. Dari hasil penyelidikan, kami temukan bahwa kejadian ini benar terjadi pada 11 Juni 2024,” ujar Patar, Selasa (11/3/2025).

    Yang lebih mengejutkan, kasus ini pertama kali terungkap bukan dari laporan dalam negeri, melainkan dari Australia.

    Negara tersebut melaporkan dugaan perbuatan asusila yang melibatkan AKBP Fajar kepada Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).
    KemenPPPA kemudian menindaklanjuti laporan itu dengan meneruskannya kepada kepolisian.

  • Gigin Praginanto: Kasus Tom Lembong dan Hasto Jadi Ukuran Manuver Politik

    Gigin Praginanto: Kasus Tom Lembong dan Hasto Jadi Ukuran Manuver Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto menyoroti kasus hukum yang menjerat mantan Kepala BKPM Thomas Lembong dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Blak-blakan, Gigin mengatakan bahwa kasus ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga memiliki dimensi politik yang lebih dalam.

    Gigin menyebut bahwa kedua tokoh tersebut bisa dikategorikan sebagai tahanan politik yang digunakan untuk mengukur kekuatan serta keberanian lawan politik pemerintahan saat ini.

    “Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto adalah tahanan politik yang dipakai untuk mengukur kekuatan dan keberanian lawan politik,” ujar Gigin di X @giginpraginanto (11/3/2025).

    Ia menambahkan, hasil dari reaksi terhadap kasus ini akan menjadi dasar bagi operasi politik selanjutnya.

    “Hasilnya akan digunakan sebagai titik tolak operasi lanjutan untuk melumpuhkan kekuatan lawan politik,” kata Gigin.

    Sejauh ini, baik Tom Lembong maupun Hasto Kristiyanto masih menjalani proses hukum yang berjalan di pengadilan.

    Namun, perdebatan mengenai apakah kasus ini memiliki unsur politis terus menjadi perhatian berbagai pihak.

    Sebelumnya, Mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, menyampaikan keberatannya dalam sidang kasus dugaan korupsi yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    Dalam persidangan, Tom menegaskan bahwa dakwaan terhadapnya tidak sesuai dengan surat perintah penyidikan (Sprindik) yang diterbitkan sebelumnya.

    “Saya menekankan kembali keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum saya. Tempos dakwaan tidak klop dengan tempos daripada Sprindik,” ujarnya di hadapan majelis hakim.

  • Golkar Tak Masalah TNI Aktif di Jabatan Sipil, Dandhy Laksono Beri Komentar Menohok: Juara Partai Paling Korup

    Golkar Tak Masalah TNI Aktif di Jabatan Sipil, Dandhy Laksono Beri Komentar Menohok: Juara Partai Paling Korup

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, mengkritik sikap Partai Golkar yang menyatakan tidak keberatan jika perwira TNI aktif menduduki jabatan sipil.

    Dikatakan Dandhy, hal ini mengingatkan pada masa Orde Baru, di mana militer memiliki peran dominan dalam pemerintahan.

    “Ada tiga pilar pendukung diktator korup Soeharto yang membuatnya berkuasa 32 tahun (6 periode),” ujar Dandhy di X @Dandhy_Laksono (12/3/2025).

    Dandhy menyinggung sejarah panjang Golkar yang disebut sebagai bagian dari tiga pilar utama pendukung rezim Soeharto.

    “ABRI, Birokrat, dan Golkar (ABG). Waspada, bahaya laten Orde Baru,” Dandhy menuturkan.

    Lebih lanjut, ia juga menyoroti rekam jejak Golkar dalam dunia politik Indonesia pasca-Reformasi.

    “Dari Pemilu 2014 sampai 2024, juara partai paling korup tetap Golkar,” tandasnya.

    Sekadar diketahui, sebuah diagram yang beredar di media sosial menampilkan daftar partai politik dengan jumlah kasus korupsi terbanyak dalam rentang waktu 2014 hingga 2017.

    Dalam data tersebut, Partai Golkar tercatat sebagai partai dengan jumlah kasus korupsi tertinggi, diikuti oleh PDIP dan Partai Demokrat.

    Berdasarkan diagram tersebut, Partai Golkar memiliki kasus korupsi yang tercatat setiap tahun dari 2014 hingga 2017, dengan total kasus mencapai sembilan.

    Sementara itu, PDIP dan Partai Demokrat masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga, dengan jumlah kasus yang signifikan pada periode yang sama.

    Selain tiga partai besar tersebut, beberapa partai lain juga masuk dalam daftar, seperti PAN, PPP, NasDem, Hanura, Gerindra, PKS, dan PKB.

  • Eks Stafsus Kemenkeu Respons Keterlambatan Publikasi Kinerja APBN, Ini Penjelasannya

    Eks Stafsus Kemenkeu Respons Keterlambatan Publikasi Kinerja APBN, Ini Penjelasannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Stafsus Menkeu, Prastowo Yustinus menyoroti tajam terkait Publikasi APBN dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Prastowo Yustinus mengaku dapat pertanyaan terkait rilis APBN yang tertunda.

    Kabar publikasi APBN yang disebut bakal dipublikan pada awal pekan depan ini disebutnya sebagai kabar baik.

    “Tentang publikasi realisasi APBN saya banyak mendapat pertanyaan tentang rilis APBN KiTa, yang biasanya dilakukan bulanan dan kini agak tertunda,” katanya dikutip Rabu (12/3/202).

    “Saya mendengar kabar awal pekan depan konpers APBN akan dilakukan. Tentu ini kabar baik dan diharapkan menjadi sinyal positif,” ujarnya.

    Menurutnya keterlambatan publikasi yang dilakukan oleh Kemenkeu karena adanya penyesuaian.

    Selain itu, ada juga pengaturan teknis dan tentunya penyesuaian di lapangan yang harus dilakukan.

    “Dugaan saya, ini sekadar penyesuaian. Kenapa? Di awal tahun ada kebijakan efisiensi sesuai Inpres 1/2025. Lalu perlu pengaturan teknis dan penyesuaian di lapangan,” sebutnya.

    “Termasuk implementasi Coretax, Danantara, dan insentif. Satu bulan awal mungkin banyak digunakan utk adjustment. Jadi mengcapture fenomena satu bulan blm tentu mencerminkan kinerja yg sebenarnya,” tambahnya.

    “Jika konpers untuk dua bulan pelaksanaan APBN, kemungkinan lebih mendekati realitas lapangan karena denyut APBN baik belanja maupun penerimaan sudah terasa. Toh dengan banyak penyesuaian di awal, hasil dua bulan sangat mungkin berbeda dengan kinerja bulan-bulan selanjutnya,” tuturnya.