Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Tetap Melayani Selama Periode Libur Ramadan dan Idul Fitri, BRI Siapkan Weekend Banking dan Layanan Terbatas

    Tetap Melayani Selama Periode Libur Ramadan dan Idul Fitri, BRI Siapkan Weekend Banking dan Layanan Terbatas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabah selama periode Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) 2025. Demi memastikan kebutuhan transaksi perbankan tetap terpenuhi, BRI menghadirkan program Weekend Banking dan Kantor Cabang Layanan Terbatas pada periode libur panjang tersebut.

    Sejalan dengan peningkatan jumlah hari libur menjadi 11 hari di tahun 2025, BRI akan mengoperasikan 104 Kantor Cabang Layanan Terbatas yang tersebar di berbagai wilayah strategis. Layanan ini ditujukan untuk mendukung berbagai kebutuhan transaksi perbankan masyarakat selama periode libur nasional, termasuk di antaranya layanan pembukaan rekening, setoran dan penarikan tunai, layanan kartu debit BRI, registrasi e-banking, serta setoran penerimaan negara dan pajak.

    Kalender Operasional BRI RAFI 2025

    Weekend Banking Reguler akan tetap beroperasi di 66 Kantor Cabang pada 5-6 April 2025.

    Layanan Terbatas Idul Fitri akan diselenggarakan di 104 Kantor Cabang pada 30 Maret, 2 April dan 4 April 2025. Perlu dicatat, pada tanggal 30 Maret 2025 seluruh Kantor Cabang di Bali tidak beroperasi karena masih dalam rangkaian Hari Raya Keagamaan.

    Jam operasional khusus: Pada 30 Maret dan 2 April 2025, layanan akan berlangsung dari pukul 08:00 hingga pukul 12.00 WIB, sementara pada 4 April 2025, layanan akan berakhir pada pukul 15:00 waktu setempat.

    Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengatakan bahwa layanan operasional selama periode RAFI 2025 ini merupakan bagian dari komitmen BRI dalam mendukung kelancaran transaksi keuangan masyarakat, terutama di tengah meningkatnya mobilitas pada periode libur panjang.

    “BRI terus berupaya memberikan kemudahan akses layanan perbankan bagi nasabah, baik melalui kantor cabang yang tetap beroperasi terbatas maupun melalui layanan digital seperti BRImo dan jaringan ATM BRI yang tersedia dalam 24 jam. Dengan layanan ini, kami berharap dapat memenuhi kebutuhan transaksi nasabah dengan lebih optimal,” ujarnya.

    Nasabah juga diimbau untuk memanfaatkan layanan digital BRI seperti BRImo, Internet Banking, dan ATM BRI guna memastikan kenyamanan transaksi kapan saja dan di mana saja.

  • Dukung Pemberdayaan Desa Berkelanjutan, BRI Peduli Beri Bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Desa BRILiaN Jatihurip

    Dukung Pemberdayaan Desa Berkelanjutan, BRI Peduli Beri Bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Desa BRILiaN Jatihurip

    Penyediaan listrik berkelanjutan juga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat desa, terutama untuk fasilitas umum dan ekonomi lokal.

    “Desa Jatihurip merupakan desa binaan BRI yang memiliki aliran sungai yang memadai sehingga sangat layak untuk dijadikan model percontohan dalam implementasi dan inovasi program Energi Baru Terbarukan (EBT). Bantuan ini harapannya menjadi percontohan bagi masyarakat dalam memahami teknologi energi bersih”, ungkapnya.

    Dalam pelaksanaannya, BRI berkolaborasi dengan Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) selaku pelaksana pembangunan PLTMH, dimana IBEKA merupakan organisasi yang berpengalaman dalam pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas.

    Untuk mendukung implemnetasi energi terbarukan di desa tersebut, BRI Peduli juga melaksanakan sosialisasi dan edukasi bagi wagra desa sperti, sosialisasi energi terbarukan, edukasi manfaat listrik, pelatihan operator dan administrasi PLTMH serta pelatihan budidaya pertanian hidroponik.

    “Keberadaan PLTMH ini harapannya bisa mendorong perekonomian Desa Jatihurip, terutama masyarakat di sini bisa mendapatkan penghematan biaya listrik yang pada akahirnya bisa mendorong pendapatan usaha masyarakat. Semoga, PLTMH ini bisa terus dijaga dan dirawat keberadaannya sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Jatihurip dan selanjutnya menjadi role model bagi desa-desa lain dalam mengembangkan energi bersih untuk masa depan yang lebih baik,” ungkap Hendy.

    Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan, BRI Peduli juga mengadakan berbagai program pendampingan, seperti sosialisasi Energi Terbarukan (PLTMH), edukasi manfaat listrik bagi masyarakat, serta pelatihan operator dan administrasi PLTMH yang melibatkan 144 warga desa.

  • Mahfud MD: Kasus Pagar Laut Lebih dari Sekadar Pemalsuan

    Mahfud MD: Kasus Pagar Laut Lebih dari Sekadar Pemalsuan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof. Mahfud MD menanggapi langkah Kejaksaan Agung yang mengembalikan berkas perkara kasus Pagar Laut ke Bareskrim Polri.

    Dikatakan Mahfud, tindakan tersebut sudah tepat karena sejak awal kasus ini lebih mengarah pada dugaan korupsi daripada sekadar pemalsuan dokumen.

    “Kejaksaan Agung benar, mengembalikan berkas Pagar Laut dengan tersangka Arsin. Sejak awal sudah dibilang, kasus ini lebih merupakan kejahatan korupsi daripada sekadar pemalsuan,” ujar Mahfud di X @mohmahfudmd (27/3/2025).

    Mahfud menegaskan bahwa dengan ditemukannya ratusan sertifikat ilegal dalam kasus ini, tidak mungkin hanya satu orang, yaitu kepala desa, yang bertanggung jawab.

    Ia menduga kuat adanya skenario korupsi dan gratifikasi yang melibatkan pejabat tingkat tinggi serta oligarki.

    “Sebenarnya, Kejaksaan Agung bisa langsung menangani ini. Dengan ditemukannya ratusan sertifikat ilegal, maka tak mungkin kasus ini hanya berupa pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh satu orang kepala desa,” lanjutnya.

    Mahfud juga menyinggung petunjuk dari Kejaksaan Agung yang menunjukkan indikasi keterlibatan pejabat yang lebih tinggi dalam skandal ini.

    Ia menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada pemalsuan dokumen, tetapi harus diusut tuntas hingga ke akar permasalahan.

    “Dugaan kuatnya pasti ada korupsi-gratifikasi yang melibatkan oligarki dan pejabat yang lebih tinggi, seperti dalam petunjuk Kejakasaan Agung,” kuncinya.

  • RUU TNI Disahkan dan Digugat ke MK, Puan: Jangan Gegabah, Baca Isinya Dulu

    RUU TNI Disahkan dan Digugat ke MK, Puan: Jangan Gegabah, Baca Isinya Dulu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, meminta seluruh masyarakat untuk membaca dan memahami isi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru disahkan sebelum memberikan tanggapan.

    Pernyataan ini disampaikan melalui kanal YouTube DPR RI, menyusul polemik yang muncul setelah pengesahan UU tersebut, yang kini tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Puan menekankan bahwa UU TNI telah melalui proses legislasi yang sah, termasuk penomoran, sehingga masyarakat diharapkan menelaahnya secara menyeluruh sebelum menyampaikan kritik atau protes.

    “Pertama, ini baru selesai disahkan. Kemudian, penomorannya pun baru selesai. Jadi, tolong baca dahulu secara baik-baik isinya,” ujar Puan, dikutip dari kanal YouTube DPR RI pada (27/3/2025).

    Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat harus memastikan apakah terdapat ketidaksesuaian dalam UU tersebut sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

    Jika memang ada hal yang dianggap tidak sesuai, maka langkah berikutnya dapat dipertimbangkan setelah memahami isinya secara menyeluruh.

    Di tengah suasana Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri, Puan juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga ketenangan dan tidak tergesa-gesa dalam merespons kebijakan ini.

    “Kalau kemudian belum baca, tolong baca dahulu. Jadi ini bulan puasa, bulan penuh berkah, apalagi sudah menjelang Hari Raya Idulfitri. Marilah kita sama-sama menahan diri, marilah kita sama-sama bisa menjalani bulan puasa yang tinggal beberapa hari ini dengan lebih berkah, dengan lebih damai, sampai selesai,” tuturnya.

  • Harga Saham BUMN Naik Drastis, Said Didu: setelah Pemerintah Membuang yang Titipan

    Harga Saham BUMN Naik Drastis, Said Didu: setelah Pemerintah Membuang yang Titipan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu menilai perombakan struktur di sejumlah BUMN membawa dampak positif.

    BUMN tersebut, yakni BRI dan Bank Mandiri. Didu bilang perombakan struktur tersebut memengaruhi pasar karena orang titipan dibuang.

    “Setelah kemarin Pemerintah/Danantara mengangkat pimpinan BUMN (BRI dan Mandiri) dari profesional dan ‘membuang’ yang titipan-kepercayaan pasar langsung naik,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Kamis (27/3/2025).

    Didu memaparkan sejumlah dampaknya. Pertama harga saham BUMN naik drastis. Yakni hingga 3,8 persen.

    “Harga saham BUMN naik drastis. Harga saham naik 3,8 persen,” papar Didu.

    “Asing beli Rp17,92 triliun. Volume transaksi naik sekitar 3 kali lipat,” tambahnya.

    Sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dua perusahaan plat merah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah dilakukan.

    Itu menjadi atensi publik. Terutama karena perubahan mendasar dari RUPS itu.

    “Ada perubahan berarti dari RUPS Bank BRI dan Bank Mandiri oleh Danantara,” kata eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu, dikutip dari unggahannya di X, Rabu (26/3/2025).

    Perubahan dimaksud, kata Didu salah satunya pengurangan komisaris. Mulanya 12 kini hanya separuhnya.

    “Pengurangan Komisaris dari 12 menjadi hanya 6,” ujar Didu.

    Sementara komisaris titipan, baik oleh relawan dan tim sukses dinilai sudah berkurang. Walau tetap ada.

    “Komisaris titipan relawan/Tim Sukses berkurang-masih ada 1 orang di masing-masing BUMN,” terangnya.

  • Di Balik Tuduhan Titipan pada Tuntutan Mahasiswa, Dandhy: Justru Asing yang Butuh Militer di Papua

    Di Balik Tuduhan Titipan pada Tuntutan Mahasiswa, Dandhy: Justru Asing yang Butuh Militer di Papua

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film dokumenter Seksi Killer, Dandhy Laksono, memberikan respons terhadap tuduhan bahwa aksi mahasiswa menolak revisi Undang-Undang (UU) TNI didalangi oleh kepentingan asing. 

    Dalam cuitannya di media sosial X, Dandhy menanggapi unggahan akun @GuruGembull yang menduga adanya “titipan asing” dalam demonstrasi mahasiswa.

    “Jangan malu-maluin orang gembul,” ujar Dandhy (26/3/2025).

    Tuduhan itu muncul karena salah satu tuntutan aksi adalah menarik seluruh militer dari Papua. 

    “Sepanjang sejarah dari New York Agreement sampai masuknya Freeport justru asing lah yang paling berkepentingan militer Indonesia ada di Papua,” tandasnya.

    Dandhy mengingatkan kembali sejarah panjang keterlibatan asing dalam kebijakan militer di Papua.

    Termasuk dalam konteks perjanjian internasional dan kepentingan ekonomi di wilayah tersebut. 

    Sebelumnya, dalam demonstrasi mahasiswa yang tersebar di berbagai kota, sejumlah tuntutan diajukan, termasuk menolak revisi UU TNI.

    Tuntutan itu menentang perluasan fungsi militer dalam ranah sipil, serta menolak penambahan kewenangan TNI di luar perang.

    Salah satu poin yang disorot adalah seruan untuk menarik seluruh militer dari Papua. 

    Tudingan adanya campur tangan asing dalam aksi mahasiswa bukan hal baru.

    Namun, Dandhy menegaskan bahwa justru kepentingan asing selama ini berperan dalam keberadaan militer di Papua, bukan sebaliknya. 

    Aksi mahasiswa menolak revisi UU TNI terus berkembang, dengan berbagai kalangan ikut memberikan komentar, baik yang mendukung maupun yang menuding adanya agenda tertentu di balik gerakan tersebut.

  • Dirjen Pajak Suryo Utomo hingga Fahri Hamzah Rangkap Jabatan di Jajaran Komisaris Bank BTN

    Dirjen Pajak Suryo Utomo hingga Fahri Hamzah Rangkap Jabatan di Jajaran Komisaris Bank BTN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo merangkap jabatan Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Selain Suryo Utomo, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah juga merangkap komisaris perseroan.

    Penunjukan dewan komisaris telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu (26/3/2025). Suryo menggantikan Chandra M. Hamzah yang sebelumnya diangkat RUPSLB November 2019.

    RUPST Bank BTN merombak seluruh jajaran komisaris. Wakil komisaris utama Bank BTN diberikan kepada Dwi Ary Purnomo yang juga Asisten Deputi Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan di Kementerian BUMN.

    Sementara jabatan komisaris independen diberikan kepada Ida Nuryanti, Pietra Machreza Paloh, dan Panangian Simanungkalit.

    Direktur Utama BTN masih dijabat Nixon L.P Napitupulu. Sedangkan Wakil Direktur Utama, diisi Oni Febrianto Raharjo.

    “Kami menyampaikan dengan penuh rasa hormat dan apresiasi serta rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota direksi dan dewan komisaris yang telah memberikan kontribusi dan dedikasinya selama masa baktinya kepada BTN,” kata Eks Komisaris Utama BTN, Chandra M. Hamzah, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/3/2025).

    Berikut jajaran komisaris dan direksi BTN berdasarkan RUPST 26 Maret 2025:

    Dewan Komisaris

    Komisaris Utama: Suryo Utomo
    Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo
    Komisaris: Fahri Hamzah
    Komisaris Independen: Ida Nuryanti
    Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh
    Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit

  • Menteri Pariwisata Kembali Disorot Karena Public Speaking-nya, Okky Madasari: Masa Nggak Ada yang Kasi Tahu

    Menteri Pariwisata Kembali Disorot Karena Public Speaking-nya, Okky Madasari: Masa Nggak Ada yang Kasi Tahu

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Menteri Pariwisata dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 Widiyanti Putri Wardhana belakangan menjadi sorotan.

    Sorotan ini datang terkait kemampuan berbicara Putri di depan publik yang dinilai buruk.

    Di video cuplikan yang beredar di media sosial, pidatonya di beberapa kesempatan, Putri tampak gagap saat menyampaikan materi yang ingin dia sampaikan.

    Khususnya ketika menggunakan bahasa Inggris, sang Menteri Pariwisata ini terlihat tidak begitu fasih.

    Karena alasan inilah, banyak yang mempertanyakan bagaimana rekam jejak pendidikan Putri sehingga bisa dipilih sebagai menteri.

    Salah satu respon datang dari Sastrawan Okky Madasari.

    Melalui cuitan di akun media sosial X miliknya, ia menyoroti tajam terkait publik speaking sang Menteri.

    Apalagi menurutnya, ini merupakan kali kedua Menteri Putri disorot karena hal yang sama.

    “Ibu menteri ini sudah 2 kali viral perkara public speaking yg sungguh buruk (tak layak sebagai pejabat publik), pertama dalam Bahasa Indonesia, skrg English,” tulisnya dikutip kamis (27/3/2025).

    Okky Madasari pun menyindir terkait pihak-pihak tertentu yang tidak memberikan terkait hal ini.

    “Mosok yo gak ada yg nyolek ngasih tahu sih….,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Nurdin Halid: Pelabuhan Bajoe Butuh Kapal Tambahan untuk Pemudik

    Nurdin Halid: Pelabuhan Bajoe Butuh Kapal Tambahan untuk Pemudik

    FAJAR.CO.ID, BONE — Arus mudik lebaran idul fitri menjadi atensi bagi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, HAM Nurdin Halid. Khusus di Kabupaten Bone, Nurdin Halid memantau langsung kondisi layanan jasa penyeberangan pelabuhan Bajoe, Rabu 26 Maret 2025.

    Nurdin Halid melakukan kunjungan ke pelabuhan Bajoe sekitar pukul 16.30 Wita yang didampingi stakeholder termasuk General Manager (GM) ASDP Bajoe Mario Sardadi.

    Kedatangan Nurdin Halid tersebut untuk imemastikan kesiapan mudik lebaran berjalan aman dan lancar di Kabupaten Bone.

    GM ASDP Bajoe Mario Sardadi mengaku pihaknya telah menerima kunjungan legislator asal Golkar tersebut di pelabuhan Bajoe. Kunjungan Nurdin Halid itu melihat langsung kondisi kesiapan layanan jasa di ASDP, dan jasa kapal fery yang memberangkatkan penumpang menuju Kolaka Provinsi Sulsel.

    “Kondisi pelayanan di pelabuhan Bajoe berjalan normal dan tidak ada hal-hal yang menghambat perjalanan bagi pemudik. walaupun situasi arus mudik terjadi lonjakan berarti, tapi membuat arus mudik terganggu,” ujarnya.

    Mario juga menyampaikan bahwa ASDP Bajoe harus memiliki kapal tersendiri untuk layanan operasional pengangkutan penumpang dari Bajoe ke Kolaka.

    Hal itu menjadi perhatian bagi Nurdin Halid untuk segera memperjuangkan di DPR Ri nantinya. Apalagi NH sendiri telah turun langsung mengecek kesiapan kapal serta berbincang dengan para penumpang.

    Sehingga NH berpesan agar pengadaan kapal penumpang melayani rute Bajoe-Kolaka dinilai mendesak.

    “ASDP juga harus ada punya pengadaan kapal tersendiri selain swasta yang punya,” ujarnya

  • Dugaan Praktik Intimidasi terhadap Febri Diansyah, Peradi dan DePA-RI Bereaksi

    Dugaan Praktik Intimidasi terhadap Febri Diansyah, Peradi dan DePA-RI Bereaksi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kalangan advokat bersuara lantang terkait dugaan intimidasi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap pengacara Febri Diansyah.

    Wasekjen DPN Peradi, Johannes L Tobing mengaku mendukung penuh Forum Peduli Advokat Indonesia yang menyatakan sikap menolak intimidasi terhadap pengacara Hasto Kristiyanto, Febri Diansyah.

    Dia berkata demikian saat hadir dalam konferensi pers terkait dugaan intimidasi yang diterima Febri setelah menjadi pengacara Hasto oleh KPK. “Maka, saya sebagai pengurus Wasekjen DPN Peradi, tentu mendukung pergerakan ini,” kata Johannes di Jakarta, Rabu (26/3).

    Menurut dia, ke depan Forum Peduli Advokat Indonesia perlu bersatu untuk melawan tindakan semena-mena dalam penegakan hukum.

    Dalam kasus Hasto, Johannes sendiri menemukan banyak unsur kesewenang-wenangan KPK dalam membawa perkara ke pengadilan. Misalnya, kata dia, KPK masih tidak punya dua bukti kuat untuk meneruskan perkara ke persidangan.

    “Jujur kami sepakat mendukung penegakan hukum, kami mendukung KPK, kami mendukung kehormatan KPK, tetapi kalau lembaga yang kita hormati ini isinya preman semua, isinya penyidik yang tidak bertanggung jawab, ini merusak,” kata Johannes yang juga menjadi pengacara Hasto.

    Diketahui, Bendahara Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI), Pramono Istanto menjadi satu tokoh yang ikut menyatakan sikap menolak praktik intimidasi KPK terhadap Febri Diansyah.

    Pramono mengatakan kehadirannya menolak bentuk intimidasi sebagai wujud keprihatinan penegakan hukum yang mengintimidasi advokat.