Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Sebut KPK Sulit Buktikan Tuduhan, Ferdinand Hutahean: Kasus Hasto Tak Bisa Dilanjutkan

    Sebut KPK Sulit Buktikan Tuduhan, Ferdinand Hutahean: Kasus Hasto Tak Bisa Dilanjutkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahean, kembali berkomentar soal kasus hukum yang menjerat Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

    Dikatakan Ferdinand, perkara yang tengah disidangkan ini seharusnya tidak layak untuk dilanjutkan.

    “Kalau kita memang melihat kemarin dari eksepsi Pak Hasto dan jawaban dari JPU, seharusnya memang perkara ini tidak layak dilanjutkan,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Selasa (1/4/2025).

    Ia menyebut bahwa Majelis Hakim akan membacakan putusan sela pada sidang pekan depan untuk menanggapi eksepsi yang diajukan oleh pihak Hasto.

    “Tinggal minggu depan Majelis Hakim akan membacakan keputusan terkait putusan sela atas eksepsi dari Hasto,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Ferdinand menilai bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kesulitan dalam membuktikan tuduhan terhadap Hasto.

    Hal ini, menurutnya, terlihat dari jawaban Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan.

    “Memang kalau membaca dari eksepsi dan jawaban JPU KPK, sepertinya KPK kesulitan membuktikan tuduhannya,” ujarnya.

    Ferdinand berharap agar Majelis Hakim menerima eksepsi Hasto dan mengembalikan nama baiknya yang telah tercoreng akibat kasus ini.

    “Kita berharap Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan putusan sela nanti, menerima eksepsi Pak Hasto, kemudian meminta nama baiknya dipulihkan,” ungkap Ferdinand.

    Ia juga menuding bahwa KPK tidak serius dalam menegakkan hukum dan cenderung hanya mengejar target politik tertentu.

    “KPK cenderung terlihat sekali main-main dengan perkara ini. KPK tidak serius dalam hal penegakan hukum, tetapi hanya soal target politik tertentu,” katanya.

  • Pembentukan Koperasi Merah Putih, Bupati Tator dan Toraja Utara Temui Nurdin Halid

    Pembentukan Koperasi Merah Putih, Bupati Tator dan Toraja Utara Temui Nurdin Halid

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR —  Anggota DPR RI dari Golkar, HAM Nurdin Halid, menerima kunjungan silaturahmi dari Bupati Tanah Toraja, Zadrak Tombeg, dan Bupati Toraja Utara terpilih periode 2025-2030, Frederik Victor Palimbang, di kediamannya, Jalan Mapala, Kecamatan Rappocini, Selasa (1/4/20245).

    Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis terkait pembangunan di wilayah Tator dan Toraja Utara serta rencana kolaborasi ke depan, terutama terkait pembentukan Koperasi Merah Putih yang baru saja digagas Presiden Prabowo.

    Dalam pertemuan tersebut, kedua bupati menyampaikan perkembangan terkini di daerah masing-masing serta berdiskusi mengenai upaya mempercepat pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. 

    Nurdin Halid, yang dikenal aktif mendorong penguatan koperasi, menyambut baik rencana pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai wadah peningkatan kesejahteraan masyarakat Toraja.

    “Kami berdiskusi tentang bagaimana memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPR, dan stakeholder lain untuk mendorong kemajuan Toraja. Koperasi Merah Putih bisa menjadi salah satu solusi untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan,” ujar Nurdin Halid.

    Selain itu, Zadrak Tombeg dan Frederik Palimbang secara resmi mengundang Nurdin Halid untuk menghadiri acara dialog bersama Pemerintah Daerah Toraja dan Toraja Utara, yang akan membahas lebih dalam arah pembangunan ke depan.

    Kedatangan dua bupati menunjukkan komitmen bersama dalam memajukan Tanah Toraja dan Toraja Utara.

  • Panglima TNI Kerahkan Kapal Rumah Sakit, Hercules, dan Helikopter untuk Misi Kemanusiaan di Myanmar

    Panglima TNI Kerahkan Kapal Rumah Sakit, Hercules, dan Helikopter untuk Misi Kemanusiaan di Myanmar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di saat umat Islam tanah air bersuka cita merayakan Hari Raya Idulfitri bersama keluarga, Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetap sigap menjalankan tugas kemanusiaan.

    TNI akan mengerahkan prajurit beserta alutsista untuk membantu penanggulangan bencana gempa bumi yang terjadi di Myanmar.

    Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, telah memerintahkan kesiapan pasukan dan Alutsista untuk mendukung misi kemanusiaan ke Myanmar pasca-gempa bumi yang melanda negara tersebut.

    Misi kemanusiaan yang disiapkan ini mencakup operasi pencarian dan penyelamatan (SAR), evakuasi medis, distribusi logistik kemanusiaan, pendirian pos medis lapangan, serta dukungan stabilisasi awal di wilayah terdampak. Bantuan ini ditujukan untuk sekitar 230.000 pengungsi yang membutuhkan pertolongan segera.

    Untuk mendukung kelancaran operasi, TNI akan mengerahkan Alutsista berupa KRI Rajiman (Kapal Rumah Sakit), pesawat C-130 Hercules, helikopter Caracal, dan helikopter Super Puma. Sebanyak 312 personel dari berbagai satuan juga akan diterjunkan guna memastikan keberhasilan misi kemanusiaan ini.

    Panglima TNI melalui Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa kesiapsiagaan pasukan dan Alutsista harus optimal guna memastikan keberhasilan operasi kemanusiaan ini.

    “TNI memiliki tugas tidak hanya menjaga kedaulatan negara, tetapi juga melaksanakan misi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri. Saya perintahkan seluruh jajaran terkait untuk memastikan kesiapan pasukan dan Alutsista guna mendukung operasi bantuan kemanusiaan ke Myanmar,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dikutip pada Selasa (1/4/2025).

  • Gigin Praginanto: Pemerintah Tak Mau Rakyat Sejahtera

    Gigin Praginanto: Pemerintah Tak Mau Rakyat Sejahtera

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jumlah pemudik pada Idul Fitri 2025 mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

    Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, tidak ketinggalan memberi komentarnya terhadap fenomena ini.

    Gigin menyebut bahwa Lebaran kali ini terasa berduka akibat merosotnya jumlah pemudik hingga 50 juta orang serta menurunnya perputaran uang sebesar Rp20 triliun.

    “Lebaran berduka. Jumlah pemudik rontok 50 juta, perputaran uang merosot 20 triliun rupiah,” ujar Gigin di X @giginpraginanto (1/4/2025).

    Ia menilai bahwa masalah utama yang dihadapi saat ini bukanlah percepatan militerisasi pemerintahan, melainkan perlunya langkah konkret untuk membenahi ekonomi.

    “Bukan percepatan militerisasi pemerintah yang dibutuhkan,” cetusnya.

    Dikatakan Gigin, pemerintah harus segera merampingkan kabinet serta menghapus regulasi yang menghambat investasi agar perekonomian kembali stabil.

    “Tapi gerak cepat membenahi perekonomian, merampingkan kabinet, dan membabat regulasi penghalang investasi,” tambahnya.

    Gigin juga mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilainya lebih mengutamakan militerisasi ketimbang kesejahteraan rakyat.

    “Mereka lebih mementingkan militerisasi pemerintahan karena tak ingin masyarakat sejahtera,” Gigin menuturkan.

    Ia berpendapat bahwa kesejahteraan masyarakat seharusnya menjadi prioritas utama, karena masyarakat yang sejahtera akan menjadi lebih kritis dan sulit dimanipulasi dengan bantuan sosial.

    “Mereka tahu, bila sejahtera masyarakat akan menjadi pintar sehingga sulit dibohongi atau disuap dengan sembako,” tegasnya.

  • Luhut Klaim Jokowi Tak Pernah Langgar Konstitusi, Sudarsono Saidi: Ucapanmu Tak Bisa Dipercaya

    Luhut Klaim Jokowi Tak Pernah Langgar Konstitusi, Sudarsono Saidi: Ucapanmu Tak Bisa Dipercaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Sudarsono Saidi menanggapi pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyebut Jokowi tidak pernah melanggar konstitusi.

    Sudarsono dengan tegas meragukan kredibilitas pernyataan tersebut dan menanggapinya dengan kritik tajam.

    “Emang yang percaya omonganmu siapa?,” kata Sudarsono di X @saidi_sudarsono (1/4/2025).

    Meskipun Luhut dikenal sebagai orang yang lama bersama Jokowi, namun Sudarsono dan banyak pihak menegaskan tidak bisa percaya dengan klaim Luhut.

    “Mau kau saksi hidup atau sudah mati, ucapanmu tak bisa dipercaya,” tandasnya.

    Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa dirinya adalah saksi hidup bahwa Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, tidak pernah melanggar konstitusi.

    Namun, ia tidak merinci lebih lanjut mengenai isu pelanggaran konstitusi yang dimaksud.

    “Saya kan pembantu Presiden Jokowi selama 10 tahun, saya saksi hidup. Ya saya ulangi sekali lagi, saya saksi hidup,” ujar Luhut, kemarin.

    Sebagai mantan prajurit, Luhut mengaku tidak menemukan adanya pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi selama masa jabatannya.

    “Dan sebagai tentara, saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo waktu itu. Tidak saya lihat. Jadi siapapun yang bisa anu, saya bisa saksi hidup,” tambahnya.

    Selain membahas soal konstitusi, Luhut juga mengingatkan pentingnya menjaga budaya sopan santun, terutama setelah berakhirnya bulan Ramadhan.

    “Tapi saya hanya titip satu di bulan Ramadhan ini yang selesai hari ini. Kita semua supaya memelihara budaya santunnya, ramah-tamahnya Indonesia,” ucapnya.

  • Luhut Klaim Jokowi Tak Pernah Langgar Konstitusi, Sudarsono Saidi: Ucapanmu Tak Bisa Dipercaya

    Luhut Klaim Jokowi Tak Pernah Langgar Konstitusi, Sudarsono Saidi: Ucapanmu Tak Bisa Dipercaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Sudarsono Saidi menanggapi pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyebut Jokowi tidak pernah melanggar konstitusi.

    Sudarsono dengan tegas meragukan kredibilitas pernyataan tersebut dan menanggapinya dengan kritik tajam.

    “Emang yang percaya omonganmu siapa?,” kata Sudarsono di X @saidi_sudarsono (1/4/2025).

    Meskipun Luhut dikenal sebagai orang yang lama bersama Jokowi, namun Sudarsono dan banyak pihak menegaskan tidak bisa percaya dengan klaim Luhut.

    “Mau kau saksi hidup atau sudah mati, ucapanmu tak bisa dipercaya,” tandasnya.

    Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa dirinya adalah saksi hidup bahwa Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, tidak pernah melanggar konstitusi.

    Namun, ia tidak merinci lebih lanjut mengenai isu pelanggaran konstitusi yang dimaksud.

    “Saya kan pembantu Presiden Jokowi selama 10 tahun, saya saksi hidup. Ya saya ulangi sekali lagi, saya saksi hidup,” ujar Luhut, kemarin.

    Sebagai mantan prajurit, Luhut mengaku tidak menemukan adanya pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi selama masa jabatannya.

    “Dan sebagai tentara, saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo waktu itu. Tidak saya lihat. Jadi siapapun yang bisa anu, saya bisa saksi hidup,” tambahnya.

    Selain membahas soal konstitusi, Luhut juga mengingatkan pentingnya menjaga budaya sopan santun, terutama setelah berakhirnya bulan Ramadhan.

    “Tapi saya hanya titip satu di bulan Ramadhan ini yang selesai hari ini. Kita semua supaya memelihara budaya santunnya, ramah-tamahnya Indonesia,” ucapnya.

  • Eks Pemain Asing PSM Makassar Sindir Sepak Bola Indonesia: Tidak Ada Apa-apanya

    Eks Pemain Asing PSM Makassar Sindir Sepak Bola Indonesia: Tidak Ada Apa-apanya

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Bekas pemain PSM Makassar asal Belanda, Anco Jansen, belum lama ini melontarkan kritik terhadap sepakbola Indonesia.

    Dalam sebuah podcast berjudul “Voetbalpraat,” ia menyebut bahwa Indonesia merupakan negara miskin, tetapi masyarakatnya hampir semua memiliki smartphone.

    Dikatakan Jansen, media sosial memberi tekanan besar bagi para pesepakbola di Indonesia.

    Ia mengaku sering menerima kritik tajam dari netizen di media sosial setiap kali tampil buruk saat masih membela PSM Makassar pada musim 2021-2022.

    “Ya itu terutama karena media sosial. Saya main di sana saat pandemi. Indonesia negara sangat miskin, tapi semua punya smartphone dan Instagram sangat populer di sana,” ujar Anco Jansen dalam podcast tersebut, dikutip Selasa (1/4/2025).

    Ia juga mengungkapkan bahwa ketika gagal mencetak gol, dirinya disarankan untuk menghindari media sosial selama dua hari.

    “Kalau gagal mencetak gol, saya mendapat saran agar jangan melihat media sosial selama dua hari,” lanjutnya.

    Selain itu, Jansen menyoroti banyaknya pemain keturunan Belanda-Indonesia yang memilih membela Timnas Indonesia.

    Tambahnya, mereka memperoleh banyak pengikut di media sosial berkat keputusan tersebut.

    “Para pemain naturalisasi mendapat jutaan pengikut dan menjadi menarik perhatian. Tapi, sepak bola di Indonesia sebenarnya tidak ada apa-apanya,” imbuhnya.

    Namun, di sisi lain, ia menilai fasilitas sepak bola di Indonesia masih jauh dari standar yang ideal.

    “Fasilitas, akademi, pelatih di sana terbatas. Itu cukup menjelaskan. Itu yang saya pahami,” tambah pemain yang biasa bermain di posisi winger kiri itu.

  • BRI Menanam “Grow & Green” TransplantasiTerumbu Karang, Jadi Ujung Tombak PelestarianEkosistem Laut di NTB

    BRI Menanam “Grow & Green” TransplantasiTerumbu Karang, Jadi Ujung Tombak PelestarianEkosistem Laut di NTB

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Keseimbangan ekosistem laut menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan sektor wisata bahari di Indonesia. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Gili Matra, yang terletak di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

    Sebagai tempat yang terkenal dengan keindahan bawah lautnya, Gili Matra ini dipenuhi dengan flora air yang menakjubkan dan sekaligus menjadi rumah bagi berbagai fauna yang dilindungi, termasuk pula penyu.

    Sayangnya, masih terdapat masyarakat yang justru menjadikan kawasan Gili Matra melakukan aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan atau Destructive Fishing.

    Bermula dari keprihatinan inilah, Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Gili Matra berdiri dan menjadi garda terdepan dalam melindungi serta melestarikan ekosistem yang ada di Gili Matra.

    Terbentuk di tahun 2021, kelompok ini telah banyak berkontribusi dalam membantu menjaga sumber daya alam terutama kelautan dan perikanan dari segala bentuk gangguan di wilayah perairan Gili Matra.

    Dengan anggota yang berasal dari beragam latar belakang, mulai dari nelayan, wiraswasta, hingga pengusaha, Kelompok Sadar Masyarakat (POKMASWAS) Gili Matra ini selalu berupaya memastikan bahwa praktik perikanan tetap berjalan secara berkelanjutan dan tanpa merusak ekosistem yang ada di kawasan tersebut.

    Upaya menjaga kelestarian kawasan konservasi Gili Matra ini tidak hanya bergantung pada masyarakat setempat, tetapi juga hasil dari sinergi dengan berbagai pihak, termasuk BRI. Melalui program BRI Menanam – Grow & Green, BRI turut berkontribusi dalam melindungi ekosistem bawah laut sekaligus memberdayakan komunitas lokal. Inisiatif ini pun tidak hanya berfokus pada konservasi lingkungan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat, terutama mereka yang bergerak di sektor wisata bahari.

  • Silaturahmi Lebaran, IAS dan Nurdin Halid Bicara Politik dan Masa Depan Golkar Sulsel

    Silaturahmi Lebaran, IAS dan Nurdin Halid Bicara Politik dan Masa Depan Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin bertamu ke rumah anggota DPR RI AM Nurdin Halid di hari pertama Idulfitri 1446 Hijriah Senin (31/3/2025).

    Pertemuan berlangsung di kediaman pribadi Nurdin Halid, Jalan Mapala Kota Makassar. IAS datang didampingi istrinya Aliyah Mustika Ilham sekaligus Wakil Wali Kota Makassar.

    Sementara Nurdin Halid didampingi sang istri Andi Nurbani. Pertemuan berlangsung penuh kehangatan.

    Nurdin Halid adalah mentor, senior, sekaligus guru politik bagi IAS.

    “Pas IAS datang bertamu ke rumah, kita berbincang membahas masa depan Golkar dan langkah-langkah mengembalikan kejayaan Golkar ke depan,” kata Nurdin Halid.

    Sebagai senior, Nurdin Halid prihatin melihat kejayaan Golkar yang hilang di Sulsel.

    Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Golkar kehilangan kursi Ketua DPRD Sulsel. Nasdem mematahkan dominasi Golkar pada Pemilu 2024 lalu dengan perolehan 17 kursi bandingkan 14 kursi.

    Nurdin Halid berharap IAS ambil bagian ke depan mengembalikan kejayaan beringin rindang di Sulsel.

    Di pilkada Makassar 2024, IAS ikut membantu memenanangkan kader Golkar Munafri Arifuddin.

    Setiap momen Idulfitri, IAS selalu menyempatkan bertamu ke rumah Nurdin Halid. Nurdin Halid adalah kakak sekaligus mentor politik bagi IAS.

    Keduanya bersahabat aktif sebagai pengurus Angkatan Muda Pembangunan Indonesia Sulawesi Selatan (AMPI) pada tahun 1990-an.

  • Ary Prasetyo Sindir KPK: Hasto Tak Terbukti, Masih Ngotot Memenjarakan?

    Ary Prasetyo Sindir KPK: Hasto Tak Terbukti, Masih Ngotot Memenjarakan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Ary Prasetyo menyoroti hasil sidang yang membuktikan tidak adanya keterlibatan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku.

    Ary menyindir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai masih berupaya mengaitkan Hasto dengan kasus tersebut. 

    “Bagaimana KPK, apakah masih ngotot memenjarakan Hasto?” ujar Ary di X @Ary_PasKe2 (1/4/2025).

    Hasil persidangan sebelumnya menunjukkan bahwa tidak ada bukti kuat yang menghubungkan Hasto dengan perkara suap yang menyeret nama Harun Masiku.

    Meski demikian, spekulasi dan tekanan politik terhadap Hasto masih terus bergulir. 

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, melalui tim kuasa hukumnya menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku.

    Alasannya, perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. 

    Pernyataan ini disampaikan dalam lanjutan sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Kamis (27/3/2025).

    Tim kuasa hukum Hasto merujuk pada putusan terhadap mantan anggota KPU Wahyu Setiawan, anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, serta Saiful Bahri.

    Mereka yang terlibat dalam perkara ini telah menerima putusan berkekuatan hukum tetap. 

    “Fakta persidangan menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang mengaitkan klien kami dengan kasus suap ini,” tegas kuasa hukum Hasto di persidangan. 

    Atas dasar itu, pihaknya meminta agar surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dinyatakan batal demi hukum.