Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Puan Maharani Minta Pemerintah Perjelas Skema Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

    Puan Maharani Minta Pemerintah Perjelas Skema Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan tanggapannya terkait rencana pemerintah untuk mengevakuasi warga Gaza, Palestina, ke Indonesia.

    Ia menegaskan bahwa hingga saat ini DPR masih menunggu penjelasan resmi dan rinci dari pemerintah mengenai bentuk dan mekanisme dari rencana tersebut.

    Menurut Puan, penting bagi pemerintah untuk memberikan kejelasan apakah langkah tersebut akan dilakukan sebagai evakuasi sementara atau relokasi permanen.
    Penegasan ini diperlukan agar DPR dapat memberikan dukungan kebijakan yang tepat dan sesuai.

    “Sampai saat ini belum ada penjelasan lanjut, apakah ini mengevakuasi atau relokasi. Kami dari DPR tentu menginginkan ada penjelasan lebih detail,” ujar Puan kepada awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Lebih lanjut, Puan mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk segera menyampaikan detail teknis mengenai rencana evakuasi tersebut. Ia menilai, transparansi sangat penting agar pelaksanaan di lapangan dapat disiapkan dengan baik dan sesuai prosedur.

    “Untuk melakukan evakuasi atau relokasi tentu dibutuhkan tindak lanjut yang lebih dalam untuk pelaksanaannya,” tambahnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia sebagai bagian dari upaya kemanusiaan.

    Bahkan, ia membuka kemungkinan untuk menerima hingga 1.000 warga Gaza pada tahap awal, jika situasi memungkinkan.
    (Wahyuni/Fajar)

  • Rumahnya Digeledah KPK, La Nyalla Mattalitti: Pertanyaan Saya, Kok Bisa Alamatnya Rumah Saya

    Rumahnya Digeledah KPK, La Nyalla Mattalitti: Pertanyaan Saya, Kok Bisa Alamatnya Rumah Saya

    FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Rumah anggota DPD RI. La Nyalla Mattalitti di Jalan Wisma Permai Barat 1 Blok LL No 39, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (14/4).

    Penggeledahan selama dua jam itu untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas), yang menyeret nama mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi.

    Menanggapi penggeledahan itu, mantan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Jawa Timur itu menyatakan tidak memiliki hubungan atau tidak kenal Kusnadi.

    “Saya juga tidak tahu, saya juga tidak pernah berhubungan dengan Saudara Kusnadi. Apalagi saya juga tidak kenal sama nama-nama penerima hibah dari Kusnadi. Saya sendiri juga bukan penerima hibah atau pokmas,” kata La Nyalla dalam keterangnnya.

    La Nyalla mengungkapkan berdasarkan hasil penggeledahan, tidak ditemukan berkas yang menyangkut kasus tersebut. “Pada akhirnya di surat berita acara hasil penggeledahan ditulis dengan jelas, kalau tidak ditemukan barang/uang/dokumen yang terkait dengan penyidikan,” ujarnya.

    Dengan adanya penggeledahan ini, La Nyalla juga meminta penjelasan dari KPK terkait alasan rumahnya dijadikan obyek penggeledahan perkara kasus dana hibah.

    Dia juga berharap KPK menyampaikan ke publik, bahwa tidak ditemukan apapun di rumahnya terkait obyek perkara dengan tersangka Kusnadi, sehingga tidak merugikan dirinya yang sudah terframing akibat berita penggeledahan tersebut.

    “Jadi, sudah selesai. Cuma yang jadi pertanyaan saya, kok bisa alamatnya rumah saya. Padahal saya tidak ada hubungan apapun dengan Kusnadi,” jelasnya.

  • Pertemuan Megawati dengan Prabowo Pengaruhi Kongres ke-VI PDIP? Ini Jawaban Puan Maharani

    Pertemuan Megawati dengan Prabowo Pengaruhi Kongres ke-VI PDIP? Ini Jawaban Puan Maharani

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejauh ini belum memutuskan jadwal pasti pelaksanaan Kongres ke-VI PDIP. Salah satu pertimbangannya adalah melihat situasi dan kondisi politik terkini.

    Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani. kata Puan, PDIP sampai saat ini belum menentukan pelaksanaan Kongres dengan melihat kondisi politik terkini.

    “Kongres sampai saat ini belum ditentukan akan dilaksanakan kapan, karena melihat situasi, kondisi yang ada,” kata dia menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4).

    Puan mengatakan PDIP memang tidak terlalu teburu-buru menetapkan waktu Kongres ke-VI dengan persiapan yang masih sesuai jalur, sesuai kendali Megawati sebagai ketum partai.

    “Tentu saja ini tidak perlu dilakukan terburu-buru, semuanya on the track, masih bisa dilaksanakan tugas-tugas yang ada di internal PDI Perjuangan, dan semuanya berada dalam kendali ketua umum,” katanya.

    Puan kemudian ditanya soal waktu pelaksanaan Kongres ke-VI PDIP yang mungkin mundur setelah April 2025. “Bisa saja mundur di bulan April. Namun, pastinya insyaallah tidak lebih dari 2025,” kata dia.

    Soal pertemuan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI Prabowo Subianto, Puan memastikan pertemuan tersebut tidak akan memengaruhi keputusan Kongres partai berlambang Banteng Moncong Putih.

    Sebelumnya, Prabowo bersilaturahmi dalam rangka Idulfitri 1446 Hijriah dengan Megawati di kediaman Ketum PDIP itu, Jakarta Pusat, Senin (7/4) kemarin.

  • Said Didu: Kepemimpinan Geng Solo adalah Bencana, SBY Masih Pikirkan Bangsa

    Said Didu: Kepemimpinan Geng Solo adalah Bencana, SBY Masih Pikirkan Bangsa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali menyampaikan pandangannya terkait situasi nasional melalui akun X (sebelumnya Twitter) miliknya.

    Dalam unggahan tersebut, Said Didu memberikan apresiasi kepada Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), atas kepedulian dan pandangannya terhadap masa depan bangsa.

    “Terima kasih Pak @SBYudhoyono yang terus memikirkan kemajuan bangsa dan dunia. Semoga ‘bencana’ yang dibuat oleh Geng Solo sbg pintu penyadaran kita semua untuk lakukan perbaikan,” tulis Said Didu dalam unggahan di akun X pribadinya, dikutip @msaid_didu Senin (14/4/2025).

    Pernyataan tersebut disampaikan Said Didu sembari membagikan tautan video pidato SBY yang berjudul “Kita Harus Tahu Apa yang Bisa Indonesia Lakukan dan Tidak”, yang tayang di kanal YouTube resmi Susilo Bambang Yudhoyono pada Minggu (14/4/2025).

    Dalam video tersebut, SBY menyampaikan pandangannya mengenai tantangan global dan posisi Indonesia di tengah dinamika dunia.

    Dia menekankan pentingnya memahami batas kemampuan bangsa agar dapat membuat kebijakan yang realistis dan berkelanjutan.

    Said Didu menilai, pandangan SBY patut diapresiasi karena mencerminkan kepedulian mendalam terhadap kondisi Indonesia saat ini.

    Ia secara tersirat mengkritik kepemimpinan saat ini yang ia sebut berasal dari “Geng Solo”, dengan menyebutnya sebagai sumber “bencana” yang diharapkan bisa menjadi momen refleksi nasional.

    Sebelumnya Said Didu memberikan pernyataan jika Indonesia telah diacak sekeluarga dari Solo. Selama sepuluh tahun terakhir.

  • Ki Darmaningtyas: Ributkan Ijazah Jokowi Itu Kurang Kerjaan

    Ki Darmaningtyas: Ributkan Ijazah Jokowi Itu Kurang Kerjaan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu seputar keaslian ijazah milik mantan Presiden Jokowi belakangan ini terus mencuat ke publik.

    Namun, pakar pendidikan nasional Ki Darmaningtyas menilai polemik tersebut sudah tidak relevan dan hanya membuang energi.

    Dalam pernyataannya, Darmaningtyas mengajak masyarakat untuk berhenti memperdebatkan hal yang tidak substansial.

    “Mari kita move on lah. Saya bukan pemuja Jokowi, tapi hingga sekarang masih mempersoalkan ijazah asli Jokowi itu kurang kerjaan saja,” kata Darmaningtyas di X (14/4/2025).

    Ia menyebut bahwa banyak orang tidak bisa lagi menunjukkan ijazah aslinya karena alasan-alasan yang beragam, termasuk karena faktor waktu atau kondisi pribadi.

    “Banyak orang tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya karena berbagai alasan,” tambahnya.

    Darmaningtyas juga menyinggung contoh dari seorang jurnalis senior yang kini telah wafat.

    Diketahui, jurnalis tersebut konon pernah membakar ijazahnya sendiri karena merasa tak membutuhkannya lagi.

    “Termasuk seorang jurnalis senior (almarhum) yang ijazah itu konon dibakar karena tidak butuh ijazah,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahean, turut menyoroti polemik seputar keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Ia menilai, isu tersebut seharusnya tidak perlu berlarut-larut jika disikapi secara terbuka.

    Apalagi, baru-baru ini mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar menantang Universitas Gajah Mada (UGM) untuk mengungkap data Kuliah Kerja Nyata (KKN) Jokowi.

    “Polemik soal ijazah Jokowi ini kan sebetulnya hal mudah diselesaikan. Mengapa ini berlarut-larut, bertahun-tahun tidak tuntas?,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Kamis (10/4/2025).

  • Diskusi Publik: Figur Gibran Dianggap Kunci Harmonisasi Supremasi Sipil dan Profesionalisme TNI

    Diskusi Publik: Figur Gibran Dianggap Kunci Harmonisasi Supremasi Sipil dan Profesionalisme TNI

    Pada kesempatan itu, Founder Wellbeing Technology sekaligus Pakar Kebijakan Publik, Asep Kususanto menjelaskan bahwa peran Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sangat krusial untuk mengawal supremasi sipil. Menurutnya, dalam supremasi sipil, keterlibatan masyarakat sipil untuk memastikan agenda demokrasi ini terkonsolidasi optimal sangat diperlukan.

    Asep menilai, tak kalah pentingnya adalah peran strategis wapres yang krusial dalam mengonsolidasikan demokrasi agar semakin matang dan berkualitas.

    “Secara empiris, memang tidak ada negara yang dapat dikatakan telah mencapai konsolidasi demokrasi secara sempurna. Proses ini adalah sebuah continuum, di mana negara-negara bergerak menuju tingkat konsolidasi yang lebih tinggi atau bahkan mengalami dekonsolidasi (kemunduran demokrasi). Dan tentu, kita tidak ingin putar balik ke rezim non demokratik. Nah, itu sebabnya, saya kira peran penting dan strategis ada di Mas Gibran yang sejalan pula dengan komitmen Presiden Prabowo terhadap supremasi sipil. Termasuk dalam hal ini adalah reviei UU TNI sebagai matra penting dalam menjaga kedaulatan negara,” ulasnya.

    Asep melanjutkan, hal yang tidak kalah pentingnya yaitu jaminan kebebasan sipil dan budaya demokrasi di mana aspek transparansi dan akuntabilitas dari sisi pemerintah juga diperlukan. Ia optimis, bahwa Gibran mampu untuk mengawal agenda itu.

    Selian Febri dan Asep, turut hadir sebagai narasumber antara lain, Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Syafuan Rozi, Analis Ekonomi Politik Mardiyanto dan Pengamat Politik & Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo.

  • Cetak Rekor Hatrick Tercepat, Yakob Sayuri Berharap Kembali di Panggil Timnas Indonesia

    Cetak Rekor Hatrick Tercepat, Yakob Sayuri Berharap Kembali di Panggil Timnas Indonesia

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Yakob Sayuri kembali mengirimkan sinyal agar bisa bergabung ke skuad Timnas Indonesia.

    Harapan dari Yakob Sayuri diungkapkan usai penampilan apiknya bersama klub Malut United.

    Ia mencetak hattrick bersama timnya Malut United saat mengalahkan Persis Solo, 3-1 dalam lanjutan Liga 1 2024/2025, Sabtu (12/4/2025).

    Yakob bahkan tidak butuh waktu lama mencetak hattrick, Ia mencetak tiga gol hanya dalam waktu 8 menit. Tepatnya saat laga memasuki menit ke-36, 38, dan 44.

    Yakob sendiri tidak mengetahui bahwa catatan ini merupakan rekor yang berhasil ditorehkan. Tapi dia menilai ini semua juga andil rekan setimnya.

    Yakob Sayuri mengalahkan rekor yang sebelumnya dibuat dua pemain Dewa United FC, Alex Martins (23 menit) dan Egy Maulana Vikri (40 menit).

    “Saya baru tahu kalau delapan menit. Ini bukan sekadar keberuntungan tetapi juga kerja keras dari teman-teman sehingga saya bisa mencetak hattrick,” kata Yakob Sayuri melalui keterangan resminya.

    Lewat kesempatan ini juga, ia menyampaikan harapannya agar bisa kembali mendapatkan panggilan dari Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia.

    “Saya termotivasi kembali ke Timnas Indonesia,” harapnya.

    “Itu komitmen saya pribadi bahwa apapun yang terjadi kita akan berusaha untuk mendapatkan kesempatan kembali ke Timnas Indonesia,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Direktur Utama BRI Hery Gunardi Terpilih Menjadi Ketua Umum PERBANAS Periode 2024–2028

    Direktur Utama BRI Hery Gunardi Terpilih Menjadi Ketua Umum PERBANAS Periode 2024–2028

    Ia juga menambahkan bahwa pondasi kuat yang telah dibangun oleh kepengurusan sebelumnya akan menjadi landasan kokoh bagi PERBANAS dalam menjalankan peran strategisnya sebagai katalis pertumbuhan ekonomi nasional.

    Hery Gunardi merupakan bankir multidimensi yang telah memiliki rekam jejak yang panjang di industri perbankan nasional dan telah membentang selama 34 tahun. Karir Hery dimulai di Bank Bapindo (1991), berlanjut sebagai anggota tim merger pendirian Bank Mandiri (1998-1999), hingga menjadi pengambil keputusan penting di bank plat merah tersebut. Ia turut membidangi kelahiran PT AXA Mandiri Financial Services (AMFS), perusahaan asuransi joint venture antara Bank Mandiri dan AXA Group Perancis.

    Pria kelahiran Bengkulu ini memiliki pengalaman di berbagai posisi strategis. Ia menjabat sebagai Department Head Bank Assurance sekaligus Direktur PMO Pendirian AMFS (2002- 2003), Direktur AMFS (2003- 2006), dan kemudian kembali ke Bank Mandiri menangani Wealth Management sebagai SVP (2006-2008) sambil tetap menjadi Komisaris Utama AMFS.

    Di Bank Mandiri, karir Hery terus menanjak. Ia menjabat berbagai posisi direktur, termasuk Direktur Micro & Retail Banking (2013), Direktur Micro & Business Banking, Consumer Banking, Distributions, hingga Consumer & Retail Transaction. Puncaknya, Ia menjadi Wakil Direktur Utama dan akhirnya Plt. Direktur Utama Bank Mandiri (2020).

    Maret 2020 menjadi momentum penting saat Hery mendapat tugas mengawal merger tiga bank syariah milik Himbara (BRISyariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah) menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Wacana merger tersebut sebenarnya telah digagas sejak Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (2015) dan pada 1 Februari 2021, BSI resmi lahir.

  • Said Didu: Lebih 10 Tahun Indonesia Diacak Satu Keluarga dari Solo

    Said Didu: Lebih 10 Tahun Indonesia Diacak Satu Keluarga dari Solo

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu menyebut Indonesia telah diacak sekeluarga dari Solo. Selama sepuluh tahun terakhir.

    Hal tersebut, kata Didu dilakukan dengan modal berbohong.

    “Sudah lebih 10 tahun Bangsa Indonesia diacak-acak oleh satu keluarga dari Solo dengan modal berbohong,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Senin (14/4/2025).

    Meski begitu, Didu tak memaparkan siapa keluarga dimaksud. Namun keluarga Solo kerap merujuk pada Presiden ke-7 Jokowi.

    Pasalnya, Jokowi diketahui merupakan orang Solo, Jawa Tengah. Ia bahkan pernah menjadi Wali Kota Solo.

    Cuitan Didu itu mendapat tanggapan beragam dari warganet. Ada yang sepakat.

    “10 tahun lebih rakyat susah karena tukang kayu ini. Subsidi2 yang begitu banyak buat rakyat, pada dicabutin. Harga2 kebutuhan yang terus-terusan naik alih-alih mengendalikan malah cuma dikasih dalih: efek global, el nino dst. Sementara brbg tarif/harga sprt listrik, BBM, Pajak naik terus,” kata pengguna X @wansrosadi.

    Ada pula yang tak sepakat dengan Didu.

    “Udahlah kenapa ributin Jokowi melulu, kan Om Didu pernah menikmati bagian itu dari Jokowi… dan bahagianya ketika itu sebagai Komisaris di beberapa BUMN… lupa mengkoreksi diri sendiri ketika di tempat yang enaaaaaak…,” ujar pengguna @abdawaiza57.
    (Arya/Fajar)

  • Optimis Terhadap Keberlanjutan Kinerja Jangka Panjang, BRI Siapkan Dana Rp3 triliun untuk Buyback Saham

    Optimis Terhadap Keberlanjutan Kinerja Jangka Panjang, BRI Siapkan Dana Rp3 triliun untuk Buyback Saham

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) atau BBRI melaksanakan pembelian kembali saham (buyback) sebagai langkah strategis untuk mendukung program kepemilikan saham bagi karyawan. Buyback saham tersebut juga menjadi cerminan optimisme perseroan terhadap keberlanjutan kinerja jangka panjang BRI.

    Hal tersebut disampaikan oleh Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi bahwa buyback BRI tersebut telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 24 Maret 2025 lalu dengan jumlah sebesar-besarnya Rp3 triliun.
    “Buyback dilakukan melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek, baik secara bertahap maupun sekaligus, dan diselesaikan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal RUPST”, jelas Hendy.

    Sebagai tahap awal, BRI melaksanakan buyback periode pertama pada bulan April 2025 sebagai bagian dari strategi perseroan dalam meningkatkan kepercayaan investor. Langkah yang diambil BRI tersebut juga mempertimbangkan kondisi makro ekonomi global dan domestik, diantaranya efek dari kebijakan tarif baru yang diumumkan oleh pemerintahan Presiden AS dan ketidakpastian arah kebijakan benchmark rate dalam hal ini adalah The Federal Funds Rate (FFR).

    Hendy menambahkan bahwa keputusan buyback periode ini menunjukkan komitmen kuat BRI dalam menjaga kepentingan pemegang saham di tengah fluktuasi pasar. Di samping itu, buyback BBRI juga dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk Pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29 Tahun 2023.