Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Rencana Presiden Soal Mengevakuasi Warga Gaza Dikritik MUI, Dinilai Kontraproduktif dan Berisiko Politik

    Rencana Presiden Soal Mengevakuasi Warga Gaza Dikritik MUI, Dinilai Kontraproduktif dan Berisiko Politik

    FAJAR.CO.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan peringatan keras terhadap rencana pemerintah mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia.

    Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, mengatakan bahwa langkah ini dapat merusak konsolidasi dukungan terhadap Palestina.

    “Kontroversi ini tidak bisa dibiarkan berlarut, karena akan menjadi benih-benih retaknya konsolidasi dukungan untuk warga Gaza,” ujarnya di kantor MUI, Senin (14/4/2025).

    Sudarnoto menilai bahwa jika rencana ini tetap dilanjutkan, dampaknya bukan hanya bagi Palestina, tapi juga bisa memperlemah posisi strategis Indonesia di mata negara-negara Islam dan publik dalam negeri.

    Kepentingan nasional. Termasuk kontraproduktif bagi upaya kita membela dan memerdekakan Palestina dari penjajahan Israel,” katanya.

    Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto perlu benar-benar memperhatikan hasil Ijtima Ulama MUI tentang Palestina yang sebelumnya telah disampaikan. Menurutnya, masukan tersebut mencerminkan sikap umat Islam di Indonesia.

    “Saya tidak tahu itu dibaca atau tidak ya, tapi memang penting untuk betul-betul secara langsung kepada Presiden,” ucapnya.

    Sudarnoto juga mengingatkan agar Indonesia tetap menjadi kekuatan utama dalam memperjuangkan kemerdekaan penuh Palestina.

    Menurutnya, Indonesia harus mengambil peran aktif dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan dan ekonomi di Gaza, tanpa terjebak dalam strategi relokasi yang bisa memperlemah perjuangan rakyat Palestina. (jpc)

  • Proaktif Dalam Pelayanan Haji, BRI Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jemaah Haji 2025

    Proaktif Dalam Pelayanan Haji, BRI Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jemaah Haji 2025

    Sementara itu, Anggota Badan Pelaksana Bidang Akuntansi & Keuangan BPKH Amri Yusuf menyampaikan bahwa dukungan yang diberikan BRI merupakan bukti bahwa kepercayaan terhadap BRI tetap terjaga. Hal ini sejalan dengan pengalaman dan rekam jejak BRI yang telah berulang kali terlibat dalam penyediaan banknotes bagi jemaah haji Indonesia, serta konsistensinya dalam memberikan layanan keuangan yang andal dan tepat waktu. “Diharapkan kerja sama ini dapat membantu Kementerian Agama RI secara optimal dalam memberikan pelayanan yang prima kepada jemaah haji tahun ini,” ujar Amri.

    Adapun, pendistribusian living cost atau biaya hidup kepada sebanyak 203.320 calon jemaah haji akan dilakukan sebelum keberangkatan jemaah yang dimulai pada bulan Mei hingga Juni 2025 melalui 14 Embarkasi dan 6 Embarkasi Antara yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Aceh, Medan, Padang, Batam, Palembang, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Bekasi, Majalengka, Solo, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Lombok, Makassar, Gorontalo, dan Maluku. Setiap calon jemaah akan menerima banknotes SAR sebesar SAR 750.

    Total jumlah banknotes SAR yang akan didistribusikan oleh BRI kepada calon jemaah haji sebesar            SAR 152,490,000 juta. Dengan dukungan jaringan kerja BRI yang luas di setiap embarkasi diharapkan pendistribusian banknotes SAR dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Selama proses pendistribusian living cost haji, BRI juga melayani penukaran banknotes SAR tambahan bagi calon jemaah yang membutuhkan melalui layanan gerai Money Changer BRI yang ada di seluruh embarkasi.

  • Belum Jagokan Siapapun, Hamka B Kady Persilahkan Kader Golkar Sulsel Tarung Bebas

    Belum Jagokan Siapapun, Hamka B Kady Persilahkan Kader Golkar Sulsel Tarung Bebas

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kader senior Partai Golkar Hamka B Kady mendorong seluruh kader terbaik Golkar Sulawesi Selatan maju bertarung memperebutkan kursi Ketua DPD I Golkar Sulsel. Tak terkecuali ketua Golkar Sulsel saat ini, Taufan Pawe.

    Anggota DPR RI Dapil Sulsel I itu menegaskan, dirinya mempersilahkan kader bertarung bebas di Musda dengan mengedepankan asas kebaikan dengan tujuan membawa kejayaan Golkar.

    “Silahkan para kader siapapun itu bertarung bebas di Musda. Bertarung dengan akal sehat demi membawa kejayaan Golkar ke depan,” kata Hamka B Kady, saat dihubungi, Selasa (15/4/2025).

    Sejumlah nama mulai menguat dan diprediksi akan ikut dalam perebutan kursi Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan.
    Meski belum ada jadwal musyawarah daerah (Musda) tetap, namun diperkirakan DPD I Partai Golkar Sulsel akan menggelar musda pertengahan tahun 2025.

    Saat ini, Golkar Sulsel dipimpin Taufan Pawe, anggota DPR RI komisi II dari Daerah Pemilihan Sulsel II. Beberapa nama yang muncul ialah Munafri Arifuddin (Ketua Golkar Makassar) Patahudding (Ketua Golkar Luwu), Adnan Purichta Ichsan (mantan Bupati Gowa), Indah Putri Indriani (Ketua Golkar Luwu Utara) dan Ilham Arief Sirajuddin (IAS) tokoh senior Golkar.

    Hamka pun menggarisbawahi, hingga saat ini pihaknya belum menjatuhkan pilihan atau menjagokan salah satu nama dari bakal calon Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel.

    Karena selain prosesnya belum dimulai, nama-nama yang mencuat pun belum ada kepastian. Menurutnya, Golkar yang merupakan partai terbuka yang menjunjung asas demokrasi, siapapun bisa menjadi pemimpin.

  • Megawati dan SBY Dinilai Jarang Ngomong Karena Jaga Etika, Jokowi?

    Megawati dan SBY Dinilai Jarang Ngomong Karena Jaga Etika, Jokowi?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal etika berbicara mendapat apresiasi dari publik. Perkataannya dinilai sesuai perilakunya selama ini.

    “Kata Pak SBY, mantan pemimpin negara perlu hemat bicara sebagai bagian dari etika,” kata Pegiat Media Sosial Eko Kuntadhi, dikutip dari unggahannya di X, Selasa (15/4/2025).

    Eko menyebut sejumlah mantan pemimpin negara yang masih hidup hingga hari ini hemat bicara. Seperti SBY dan Megawati Soekarnoputri.

    Selain dua orang tersebut, Presiden ke-7 Jokowi merupakan mantan pemimpin yang masih hidup. Namun tak disebut Eko.

    “Iya, sih. Ada beberapa mantan Presiden kita yang masih ada. Bu Mega dan pak SBY relatif jarang ngomong. Tampil ke publik paling sesekali,” ujarnya.

    “Mungkin karena mereka menjaga etika,” tambahnya.

    Sebelumnya, SBY mengaku sebagai seorang yang pernah memimpin negeri ini harus hemat bicara dan berhati-hati dalam bicara.

    SBY menyebut, sebagai mantan Presiden RI, setiap perkataannya kepada publik harus benar. SBY menyebut hal itu merupakan etika seorang pemimpin.

    “Saya akan memastikan setiap yang saya sampaikan politik correct dan itu bagi saya etika,” ujar SBY.

    “Di tulislah tujuh butir bagaimana sebaiknya Indonesia menyikapi yang baru saja disampaikan oleh Presiden Donald Trump,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Soroti Karcis Kebun Raya Cibodas, Susi Pudjiastuti: Mau ke Laut Kok Harus Bayar Mahal?

    Soroti Karcis Kebun Raya Cibodas, Susi Pudjiastuti: Mau ke Laut Kok Harus Bayar Mahal?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kunjungan Kebun Raya Cibodas di Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat turun 30 persen. Itu berdasarkan catatan pengelola.

    Hal itu ditanggapi eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Ia mengatakan itu salah satunya karena karcis tak tertata.

    “Kebiasaan karcis-karcis yang tidak tertata, semau maunya, berlebihan,” kata Susi dikutip dari unggahannya di X, Selasa (15/4/2025).

    Karena itu, ia mengatakan pengunjung malas datang.

    “Akhirnya pengunjung malas datang.
    Pangandaran indah, menawan asyik untuk berlibur,” ujarnya.

    Namun tiket tersebut, kata dia mahal. Sehingga membuat orang kesal.

    “Tapi tiket yang terlalu mahal, pengunjung berkurang, kesal dan menyedihkan. Untuk saya yang mencintai laut; sedih orang mau ke laut harus bayar,” ucapnya.

    “Indonesia adalah pemilik panjang pantai no 2 di dunia,” tambahnya.

    GM Corporate Communication Kebun Raya Zaenal Arifin di Cianjur Minggu, mengatakan tingkat kunjungan wisata saat libur lebaran rata-rata hanya 6.000 orang per hari sedangkan tahun sebelumnya saat lebaran angka kunjungan mencapai 10 ribu orang per hari.

    “Menurunnya angka kunjungan karena faktor banyaknya karcis yang harus dibayar saat memasuki kawasan wisata Cibodas, ini banyak dikeluhkan pengunjung ke manajemen Kebun Raya Cibodas yang hanya menerapkan satu kali pembayaran,” katanya.

    Sehingga pihaknya akan mencoba berkomunikasi kembali dengan dinas terkait di Pemkab Cianjur, terkait keluhan pengunjung yang keberatan dengan penarikan banyak karcis di obyek wisata Cibodas yang tetap menjadi destinasi wisata favorit Cianjur utara.

  • Sebut Korea Utara Layak Menang, Nova Arianto Tetap Apresiasi Anak Asuhnya

    Sebut Korea Utara Layak Menang, Nova Arianto Tetap Apresiasi Anak Asuhnya

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Timnas Indonesia U-17 harus rela tersingkir di babak perempat final di ajang Piala Asia U-17 2025.

    Kekalahan telak dari Korea Utara, membuat Skuad asuhan pelatih Nova Arianto ini harus angkat koper.

    Timnas Indonesia U-17 kalah dengan skor telak 6-0 dari Korea Utara di King Abdullah Sports City Hall Stadium, Jeddah, Arab Saudi, Senin 14 April 2025

    Terkait hasil yang kurang memuaskan ini, pelatih Nova Arianto tetap memberikan apresiasi ke para pemainnya.

    Menurutnya, Korea Utara tampil lebih dominan dan layak untuk meraih kemenangan.

    “Saya ucapkan selamat kepada Korea Utara karena bermain sangat luar biasa pada malam ini,” kata Nova Arianto usai laga.

    Tersingkir di babak perempat final akan dijadikan pelajaran, mengingat target mereka lolos ke ajang Piala Dunia U-17 sudah tercapai.

    “Terlepas dari hasil ini, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain yang tampil luar biasa. Walaupun, secara hasil tidak sesuai harapan,” sebutnya.

    “Saya yakin para pemain banyak belajar dari situasi ini agar lebih siap lagi untuk Piala Dunia U-17,” harapnya.

    Timnas Indonesia U-17 wajib berbenah sebelum ambil bagian di Piala Dunia U-17 2025 Qatar pada 3-27 November 2025.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Silaturahmi Menteri ke Jokowi, Jazilul: Jangan Dibawa ke Ranah Politik

    Silaturahmi Menteri ke Jokowi, Jazilul: Jangan Dibawa ke Ranah Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid, mengimbau agar kunjungan para menteri Kabinet Indonesia Maju ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam rangka silaturahmi Idulfitri tidak ditarik ke ranah politik.

    Ia menekankan pentingnya memandang pertemuan tersebut sebagai bentuk halalbihalal yang biasa, bukan peristiwa politik.

    “Sudahlah, kita tidak usah mempolitisir halalbihalal. Kita publik sudah bisa menilai semuanya mana yang tulus, mana yang tidak. Mana itu peristiwa politik, mana peristiwa halalbihalal,” kata Jazilul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Menurut Wakil Ketua Umum PKB itu, masyarakat sebaiknya mengambil sisi positif dari peristiwa tersebut, terutama di tengah derasnya arus informasi di media sosial yang bisa memunculkan beragam interpretasi.

    “Karena sekarang ini media sosial ini luar biasa dan sebab itu ambil positifnya saja untuk ke depan ini. Jadi masa iya seorang menteri tidak boleh halalbihalal? Boleh saja, kita semuanya boleh kok,” ujarnya.

    Menanggapi isu soal adanya ‘matahari kembar’ dalam pemerintahan, Jazilul membantah dan menyatakan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak memungkinkan hal itu terjadi.

    “Di dalam konstitusi kita tidak memungkinkan ada matahari kembar. Tidak ada itu. Yang ada presiden dengan wakil presiden. Kalau itu dianggap matahari kembar, ya tidak. Karena konstitusinya itu bukan kembar, itu ada di presiden,” tegasnya.

    Sebelumnya, beberapa menteri kabinet yang kini berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tampak mendatangi kediaman Jokowi di Solo pada momentum Hari Raya Idulfitri 2025.

  • Lisa Mariana Siap Jalani Tes DNA, Tunggu Undangan Resmi dari Ridwan Kamil

    Lisa Mariana Siap Jalani Tes DNA, Tunggu Undangan Resmi dari Ridwan Kamil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (12/4/2025), Lisa Mariana menyatakan kesiapannya untuk menjalani tes DNA guna membuktikan klaim bahwa dirinya memiliki anak dari hubungan pribadi dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

    Meski menyatakan siap, Lisa menegaskan bahwa pelaksanaan tes tersebut masih menunggu langkah dari pihak Ridwan Kamil. Ia mengaku kebingungan untuk memulai proses tes DNA sesuai prosedur hukum yang berlaku.

    “Saya menunggu ada undangan dari pihak sana, karena saya bingung mau mulai dari mana. Harus mulai dari mana ini melakukan tes DNA sesuai prosedur yang benar di Indonesia. Saya takut, ya takut direkayasa,” ungkap Lisa dalam konferensi pers, dikutip pada Senin (14/4/2025).

    Lisa juga menyatakan kekhawatirannya terkait potensi manipulasi hasil tes DNA, meskipun ia tidak merinci alasan di balik kecurigaannya tersebut.

    Di pihak lain, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar, menyampaikan bahwa kliennya siap mengikuti tes DNA apabila ada kesepakatan kedua belah pihak, bahkan tanpa perlu menunggu perintah pengadilan.

    “Kalau sepakat tanpa perintah pengadilan, maka Ridwan Kamil siap melakukan tes DNA kapan pun dibutuhkan,” tegas Muslim.

    Sebelumnya, Lisa menggemparkan publik dengan pengakuannya bahwa ia memiliki anak hasil hubungan gelap dengan Ridwan Kamil. Ia menyebut hubungan tersebut terjadi pada tahun 2021, saat keduanya diklaim sempat menginap bersama di sebuah hotel di Palembang. Tiga minggu setelah pertemuan itu, Lisa mengaku mengetahui dirinya hamil.

  • Puan Maharani Minta Pemerintah Perjelas Skema Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

    Puan Maharani Minta Pemerintah Perjelas Skema Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan tanggapannya terkait rencana pemerintah untuk mengevakuasi warga Gaza, Palestina, ke Indonesia.

    Ia menegaskan bahwa hingga saat ini DPR masih menunggu penjelasan resmi dan rinci dari pemerintah mengenai bentuk dan mekanisme dari rencana tersebut.

    Menurut Puan, penting bagi pemerintah untuk memberikan kejelasan apakah langkah tersebut akan dilakukan sebagai evakuasi sementara atau relokasi permanen.
    Penegasan ini diperlukan agar DPR dapat memberikan dukungan kebijakan yang tepat dan sesuai.

    “Sampai saat ini belum ada penjelasan lanjut, apakah ini mengevakuasi atau relokasi. Kami dari DPR tentu menginginkan ada penjelasan lebih detail,” ujar Puan kepada awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Lebih lanjut, Puan mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk segera menyampaikan detail teknis mengenai rencana evakuasi tersebut. Ia menilai, transparansi sangat penting agar pelaksanaan di lapangan dapat disiapkan dengan baik dan sesuai prosedur.

    “Untuk melakukan evakuasi atau relokasi tentu dibutuhkan tindak lanjut yang lebih dalam untuk pelaksanaannya,” tambahnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia sebagai bagian dari upaya kemanusiaan.

    Bahkan, ia membuka kemungkinan untuk menerima hingga 1.000 warga Gaza pada tahap awal, jika situasi memungkinkan.
    (Wahyuni/Fajar)

  • Rumahnya Digeledah KPK, La Nyalla Mattalitti: Pertanyaan Saya, Kok Bisa Alamatnya Rumah Saya

    Rumahnya Digeledah KPK, La Nyalla Mattalitti: Pertanyaan Saya, Kok Bisa Alamatnya Rumah Saya

    FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Rumah anggota DPD RI. La Nyalla Mattalitti di Jalan Wisma Permai Barat 1 Blok LL No 39, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (14/4).

    Penggeledahan selama dua jam itu untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas), yang menyeret nama mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi.

    Menanggapi penggeledahan itu, mantan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Jawa Timur itu menyatakan tidak memiliki hubungan atau tidak kenal Kusnadi.

    “Saya juga tidak tahu, saya juga tidak pernah berhubungan dengan Saudara Kusnadi. Apalagi saya juga tidak kenal sama nama-nama penerima hibah dari Kusnadi. Saya sendiri juga bukan penerima hibah atau pokmas,” kata La Nyalla dalam keterangnnya.

    La Nyalla mengungkapkan berdasarkan hasil penggeledahan, tidak ditemukan berkas yang menyangkut kasus tersebut. “Pada akhirnya di surat berita acara hasil penggeledahan ditulis dengan jelas, kalau tidak ditemukan barang/uang/dokumen yang terkait dengan penyidikan,” ujarnya.

    Dengan adanya penggeledahan ini, La Nyalla juga meminta penjelasan dari KPK terkait alasan rumahnya dijadikan obyek penggeledahan perkara kasus dana hibah.

    Dia juga berharap KPK menyampaikan ke publik, bahwa tidak ditemukan apapun di rumahnya terkait obyek perkara dengan tersangka Kusnadi, sehingga tidak merugikan dirinya yang sudah terframing akibat berita penggeledahan tersebut.

    “Jadi, sudah selesai. Cuma yang jadi pertanyaan saya, kok bisa alamatnya rumah saya. Padahal saya tidak ada hubungan apapun dengan Kusnadi,” jelasnya.