Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Menag Sebut Jamaah Haji Indonesia Paling Tertib di Dunia

    Menag Sebut Jamaah Haji Indonesia Paling Tertib di Dunia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan bahwa jamaah haji Indonesia menjadi contoh ketertiban bagi jamaah dari seluruh dunia.

    “Setiap tahun kita mendapatkan penghargaan dari pemerintah Arab Saudi, seperlima jamaah haji di dunia adalah dari Indonesia, terbesar di dunia, tetapi tingkat pelanggaran yang paling sedikit dari jamaah haji adalah Indonesia,” ujarnya dalam acara Bimbingan Manasik Haji Nasional yang digelar di Asrama Haji, Jakarta, pada Sabtu.

    Ia mengungkapkan pengalamannya saat berkunjung ke penjara-penjara di Arab Saudi sebagai bagian dari tim ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), di mana ia jarang bahkan belum pernah menemukan warga Indonesia yang terlibat tindak kriminal di Tanah Suci.

    “Jadi, suatu waktu kami keliling, saya cari orang Indonesia di penjara-penjara di Arab Saudi, saya tidak temukan orang Indonesia, padahal warga negara asing yang paling padat di Mekah adalah dari Indonesia, tetapi yang paling sedikit masuk penjara adalah orang Indonesia, berarti tingkat pelanggaran pidana, pelanggaran sosial di sana itu, Indonesia paling kecil,” jelas Nasaruddin.

    Ia menambahkan bahwa banyak negara, termasuk negara-negara Afrika, kini menjadikan Indonesia sebagai rujukan dalam pengelolaan haji.

    “Mereka datang ke Indonesia dan belajar bagaimana pengelolaan ibadah haji, kok bisa tertib seperti itu, saya kira ini adalah kesadaran universal, karena budaya Indonesia ini adalah budaya maritim yang berbeda dengan budaya continental (kepulauan), budaya continental negara daratan itu stratifikasi dan struktur sosialnya bertingkat-tingkat,” ucapnya.

  • Semakin Ramah Pengguna, Super App BRImo Kini Tersedia dalam Dua Bahasa

    Semakin Ramah Pengguna, Super App BRImo Kini Tersedia dalam Dua Bahasa

    Fajar.co.id, Jakarta – Sebagai wujud komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam memberikan layanan terbaik dan menjangkau lebih banyak segmen nasabah, kini super apps BRImo hadir dalam versi bilingual, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

    Fitur bilingual ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pengguna dalam bertransaksi digital, khususnya bagi nasabah yang lebih familiar dengan Bahasa Inggris maupun nasabah Warga Negara Asing (WNA).

    Terkait dengan hal tersebut Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengatakan bahwa transformasi digital di BRI tidak hanya berfokus pada pengembangan fitur, namun juga pada aspek kemudahan dan inklusivitas. Dengan hadirnya layanan bilingual ini, BRI berharap BRImo dapat menjadi aplikasi digital banking yang makin adaptif terhadap kebutuhan nasabah dari berbagai latar belakang.

    “Hadirnya BRImo dalam dua pilihan bahasa, kami ingin memastikan bahwa setiap nasabah dapat menggunakan layanan BRImo dengan lebih mudah dan nyaman,” ujar Hendy.

    Adapun, untuk mengganti bahasa di BRImo, pengguna cukup memilih ikon bahasa yang tersedia di halaman awal (welcome page) atau layar login aplikasi. Selain itu, pengaturan bahasa juga dapat diakses melalui menu “Pengaturan Akun” di dalam aplikasi.

    Dengan lebih dari 100 fitur, super apps BRImo menjadi solusi untuk berbagai kebutuhan nasabah, mulai dari transaksi perbankan dasar, pembayaran tagihan, investasi, hingga layanan keuangan lainnya dalam satu aplikasi. BRImo juga mendukung transaksi lintas batas, memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai jenis transaksi secara praktis dan efisien.

  • Perekonomian Era Prabowo Hadapi Tekanan Dahsyat, Ekonom Sarankan Ini

    Perekonomian Era Prabowo Hadapi Tekanan Dahsyat, Ekonom Sarankan Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyoroti kondisi perekonomian Indonesia yang tengah menghadapi tekanan berat, baik dari faktor eksternal maupun dinamika internal, meskipun pemerintah telah berupaya menjaga stabilitas.

    Menurut Wijayanto, perekonomian fiskal tahun ini mengalami tekanan signifikan, tercermin dari penurunan sebesar 16,7% pada kuartal pertama dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Penurunan ini menunjukkan tantangan fiskal yang nyata, terlebih dengan hilangnya pemasukan dari dividen BUMN yang dialihkan ke Lembaga Pengelola Investasi (Indonesia Investment Authority),” ujarnya dalam diskusi publik bertajuk “Enam Bulan Pemerintahan Prabowo: The Extraordinary, The Good, The Bad, and The Ugly” bertempat di Universitas Paramadina Kampus Kuningan, Jakarta.

    Di sisi pengeluaran, target memang telah tercapai, namun ia mengingatkan agar pemerintah tetap berhati-hati karena masih banyak program yang belum dijalankan secara optimal.

    Wijayanto juga menyoroti dinamika nilai tukar rupiah yang mengalami pelemahan terhadap mayoritas mata uang dunia.

    “Kita cenderung lupa bahwa dolar AS sedang menurun secara global. Tapi rupiah justru melemah terhadap 78% mata uang dunia dalam satu bulan terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Indonesia dalam mengelola utang sudah berkembang, namun tetap harus dicermati dengan seksama,” katanya.

    Selain itu, ia menilai Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi dini yang semakin diperparah oleh fenomena economic financialization, yang menyebabkan sistem ekonomi menjadi kurang efisien.

  • Macet Horor di Pelabuhan Priok, DPR: Pelindo Harusnya Lebih Profesional dan Perbaiki Sistem

    Macet Horor di Pelabuhan Priok, DPR: Pelindo Harusnya Lebih Profesional dan Perbaiki Sistem

    FAJAR.CO.ID — Ketua Komisi V DPR Lasarus menyoroti aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok yang tidak terkelola dengan baik sehingga menjadi biang kerok kemacetan parah pada Kamis (17/4). Lasarus menilai PT Pelindo seharusnya lebih profesional mengelola pelabuhan.

    Sandarnya tiga kapal di luar jadwal di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi dalih PT Pelindo sebagai penyebab macet horor menuju pelabuhan. Menurut Lasarus, jika Pelindo memiliki sistem yang baik, aktivitas bongkar muat bisa diantisipasi dan kemacetan panjang kendaraan bisa terhindar.

    “Menurut saya ini kembali kepada pengaturan, harusnya Pelindo lebih bijak dalam mengatur ini. Menurut saya ada sistem yang harus diperbaiki oleh Pelindo ini,” kata Lasarus, Jumat (18/4/2025).

    Dia menyayangkan dampak buruk pada lalu lintas akibat sistem pengaturan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

    “Saat (gate) rusak, masak harus berantakan seperti itu. Harusnya Pelindo bisa lebih profesional mengelola pelabuhan itu yang notabenenya kan sekarang hampir berada di tengah-tengah kota,” kata Lasarus kepada wartawan.

    Kalaupun kemacetan horor itu akibat adanya tiga kapal sandar dan bongkar muat dalam waktu bersamaan, kata Lasarus, Pelindo mestinya sudah punya sistem untuk antisipasi. Pelindo semestinya sudah mengatur dengan tepat agar penumpukan bongkar muat tidak terjadi dan akhirnya mengakibatkan kemacetan panjang.

    “Terkait dengan bongkar muat tiga kapal bersamaan itu kan bisa diatur. Kan dulu bisa ditumpuk di penumpukan kontainer kan tidak harus jalanan macet. Nah ini kan keluar nggak bisa cepat juga dipaksakan keluar kan. Jadi kembali pada pengaturan kalau menurut saya,” ujar dia.

  • IAS Puji Bahlil Penggagas PIK: Ketua Umum Keren dan Progressif

    IAS Puji Bahlil Penggagas PIK: Ketua Umum Keren dan Progressif

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Gaung Pengajian Ideologi Kebangsaan (PIK) tidak hanya di Jakarta. Akan tetapi sampai ke daerah-daerah. Apresiasi pun datang silih berganti. Salah satunya dari mantan Ketua DPD Partai Golkar Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin (IAS).

    Mantan Wali Kota Makassar dua periode ini menyebut, PIK sebagai agenda yang lahir dari ide keren dan progressif.

    “Idenya keren dan progressif. Partai Golkar memang selalu terdepan dalam soal-soal ideologi Pancasila dan ideologi partai,” sebut mantan Ketua DPD Partai Golkar Kota Makassar ini.

    Tak hanya memuji Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia sebagai penggagas PIK. Ia juga mengapresiasi tim kerja penyelenggara yang melibatkan Badan Saksi Nasional (BSN) Partai Golkar, Bidang Ideologi DPP Partai Golkar dan AMPG.

    “Ketua Umumnya Keren dan progressif. Anak mudanya juga kolaboratif. Ini tanda-tanda Partai Golkar akan terus mendapat kepercayaan public,” sebutnya.

    IAS menyebut, pengajian ideologi ini sangat penting. Sebab, itu menyangkut kedalaman pehamanan ber-Golkar. Bagaimana sejarah partai ini lahir untuk mengawal dan mempertahankan ideologi Pancasila. Belum lagi menyangkut doktrin karya kekaryaan, bagaimana Golkar lahir dan mengabdi untuk membangun kesejahteraan masyarakat.

    “Saya pikir ini sangat penting untuk terus dikembangkan dan disebarluaskan, khususnya bagi kader-kader muda Golkar dalam rangka membangun militansi kader,” imbuhnya.

    Ia pun percaya, hasil dari PIK ini akan sangat maksimal. Didukung tim kerja dan narasumber tetapnya, Dr. Idrus Marham yang kualitas kekaderannya sangat tidak diragukan.

  • Presiden Prabowo dan Jokowi Komitmen Tinggi Bersama Para Wapresnya Berantas Korupsi dan Mafia Pangan

    Presiden Prabowo dan Jokowi Komitmen Tinggi Bersama Para Wapresnya Berantas Korupsi dan Mafia Pangan

    Fajar.co.id, Jakarta — Menanggapi beredarnya video pidato Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat menghadiri wisuda di Universitas Hasanuddin, yang menyebut dirinya pernah mendapat teguran dari Wakil Presiden terkait pemberantasan mafia beras, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, Moch. Arief Cahyono, memberikan penjelasan atas isi pernyataan tersebut.

    “Pernyataan Pak Menteri dalam video tersebut merujuk pada pengalaman beliau di masa lalu, saat menjabat sebagai Menteri Pertanian,” ujar Arief melalui keterangan tertulisnya, Jumat (18/4/2025).

    Arief menegaskan bahwa teguran yang diterima Mentan Amran saat itu justru dianggap sebagai masukan sangat positif. “Itu menjadi pengingat bagi beliau untuk semakin hati-hati dan bijak dalam mengambil langkah strategis, khususnya terkait kebijakan pangan nasional,” tambahnya.

    Menurut Arief, melalui cerita tersebut, Menteri Amran ingin menyampaikan bahwa dengan dukungan Presiden dan Wakil Presiden, mentan Amran tidak ragu bertindak demi membela petani dan menjaga kepentingan nasional. “Pak Menteri selalu memegang prinsip keberpihakan pada petani dan tidak gentar membongkar praktik mafia pangan, meskipun harus menghadapi risiko besar,” tegasnya.

    Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Mentan Amran, dengan dukungan penuh dari Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo beserta para Wakil Presiden, pada era pemimpin tersebut diatas kementan dan APH ( Kepolisian, Kejaksaan dan KPK ) berhasil mengungkap 784 kasus mafia pangan selama periode sebelumnya bersama Satgas Pangan Polri. Dari jumlah tersebut, 411 orang ditetapkan sebagai tersangka, mencakup kasus-kasus pupuk, hortikultura, ternak, hingga beras. Di internal Kementan sendiri, 1.500 pegawai telah dikenai demosi dan mutasi karena pelanggaran kedisiplinan dan integritas.

  • Akui Publik Belum Tahu Ada Pembahasan Revisi KUHAP, Puan Maharani: Sidang Dimulai 17 April

    Akui Publik Belum Tahu Ada Pembahasan Revisi KUHAP, Puan Maharani: Sidang Dimulai 17 April

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mayoritas publik belum tahu ada pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Undang-Undang ini mengatur penyelidikan dan penyidikan kejahatan.

    Berdasarkan Survei LSI mengungkapkan, bahwa hanya 29,7 % publik yang mengetahui bahwa DPR dan pemerintah tengah membawa revisi KUHAP.

    Ketua dewan perwakilan rakyat (DPR) RI, Puan Maharani menanggapi bahwa pembahasan substansi memang belum dimulai karena DPR masih dalam masa reses.

    “Belum ada tindak lanjut atau pembahasan resmi. Sidang baru dimulai lagi tanggal 17 April,” kata Puan Maharani pada 15 April 2025

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengirim surat presiden (surpres) kepada pimpinan DPR untuk membahas Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada 25 Maret 2025.

    Pemerintah pun kini sedang menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait rancangan undang-undang (RUU) tersebut.

    Sementara, sejumlah pihak seperti YLBHI dan Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar pembahasan revisi KUHAP dilakukan secara terbuka dan melibatkan pantauan publik secara luas.

    RUU KUHAP sendiri memuat 334 pasal dengan lebih 2.000 poin pembahasan. Isinya krusial, karena menyangkut perlindungan hak warga dan negara dalam proses hukum.

    Harapannya, revisi ini tidak dikebut, melainkan dibahas dengan hati-hati dan melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang.

    Sebagai informasi, revisi KUHAP sebenarnya sudah dibahas sejak hampir dua dekade lalu, Tapi, proses legislasinya belum juga rampung sampai sekarang. (Besse Arma/Fajar)

  • Ratusan Purnawirawan TNI Layangkan 8 Tuntutan: Desak Reshuffle Kabinet hingga Ganti Wapres

    Ratusan Purnawirawan TNI Layangkan 8 Tuntutan: Desak Reshuffle Kabinet hingga Ganti Wapres

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan pernyataan sikap yang memuat delapan tuntutan kepada pemerintah. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah dokumen resmi yang ditandatangani oleh sejumlah purnawirawan jenderal, laksamana, dan marsekal.

    Informasi mengenai pernyataan sikap tersebut disampaikan melalui kanal YouTube Refly Harun, dalam sebuah siaran berjudul “Live! Ngeri! Ratusan Jenderal Purn Kasih 8 Tuntutan! Ganti Wapres! Reshuffle Menteri Pro-JKW!!”.

    Dalam siaran itu, Refly memperlihatkan foto-foto kegiatan pembacaan pernyataan serta dokumen berisi delapan tuntutan. Sejumlah tokoh militer senior terlihat hadir dan memberikan tanda tangan pada dokumen tersebut.

    Beberapa nama yang terlibat antara lain Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. Adapun Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno tercatat sebagai pihak yang mengetahui.

    Dokumen ini juga mengklaim telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Dalam latar dokumen tersebut, tertera gambar bendera merah putih dengan tulisan “Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyelamatkan NKRI.”

    Delapan tuntutan yang diajukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI adalah sebagai berikut:

    Mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ke versi asli sebagai dasar hukum dan tata pemerintahan.

    Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih atau Asta Cita, kecuali untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

    Menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti PIK 2, Rempang, dan proyek serupa karena dianggap merugikan rakyat dan lingkungan.

    Menolak masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok dan meminta pemerintah memulangkan mereka ke negara asal.

    Menertibkan tata kelola pertambangan agar sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan 3.

    Melakukan perombakan kabinet dengan memecat menteri yang diduga kuat terlibat dalam tindak pidana korupsi, serta menindak tegas pejabat dan aparat yang masih memiliki loyalitas terhadap Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

    Mengembalikan fungsi Kepolisian RI sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri.

    Mengusulkan kepada MPR agar mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan alasan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 169 Huruf Q UU Pemilu dinilai cacat secara hukum.

    Menanggapi delapan poin tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun menyatakan bahwa ia menyetujui sebagian besar isi tuntutan. Namun, ia menyoroti satu poin yang dinilainya memerlukan diskusi mendalam, yakni soal usulan kembali ke UUD 1945 versi asli.

  • Jelang Musda Golkar Sulsel, Kadir Halid Ingatkan Bahaya Politik Uang

    Jelang Musda Golkar Sulsel, Kadir Halid Ingatkan Bahaya Politik Uang

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Dinamika menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) makin memanas.

    Sejumlah nama kandidat ketua bermunculan, sinyal persaingan pun kian terasa.

    Namun di tengah tensi politik yang mulai naik, politisi Partai Golkar Sulsel, Kadir Halid, mengingatkan soal bahaya praktik transaksi uang atau money politik.

    Menurut Kadir Halid, dalam pelaksanaan Musda-Musda Golkar Sulsel sebelumnya, praktik money politik seakan menjadi tradisi yang sulit dihindari.

    Upaya politik uang ini kerap terjadi dalam proses pemilihan ketua.

    Ia berharap, untuk Musda kali ini, tradisi buruk itu bisa dihentikan.

    “Tetapi saya sangat harapkan tidak ada permainan uang di Musda Golkar Sulsel. Selama ini kita tahu Musda-Musda sebelumnya selalu ada permainan uang. Jadi jangan ada lagi yang seperti itu,” tegas Kadir Halid ditemui di Kantor DPRD Sulsel, Kamis (17/5/2025).

    Ketua Komisi D DPRD Sulsel itu menegaskan, Musda seharusnya menjadi ruang adu gagasan dan program.

    Para calon ketua diharapkan tampil menawarkan visi dan strategi untuk membawa Partai Golkar Sulsel lebih

    Dan bukan malah berlomba menebar janji dalam bentuk uang kepada pemilik suara.

    “Kita harapkan masing-masing calon ketua nantinya bisa memaparkan program visi-misi di hadapan pemilih suara agar supaya Golkar Sulsel ke depan kembali berjaya,” tegasnya.

    Kadir juga menilai, semangat regenerasi dan pembaharuan sangat penting dalam Musda kali ini.

    Utamanya jika prestasi partai di bawah kepemimpinan lama dianggap tidak memuaskan.

  • Tuntutan Tajam Purnawirawan TNI: MPR Harus Copot Wapres Gibran

    Tuntutan Tajam Purnawirawan TNI: MPR Harus Copot Wapres Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara resmi menyampaikan delapan tuntutan politik yang mengguncang jagat perpolitikan nasional.

    Pernyataan sikap tersebut ditegaskan lewat sebuah dokumen resmi yang ditandatangani ratusan purnawirawan jenderal, laksamana, dan marsekal, serta ditayangkan melalui kanal YouTube Refly Harun dengan judul provokatif: Live! Ngeri! Ratusan Jenderal Purn Kasih 8 Tuntutan! Ganti Wapres! Reshuffle Menteri Pro-JKW!!

    Dilansir dari suaracom jaringan inibalikpapan, dalam video tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun menampilkan momen penandatanganan serta isi lengkap pernyataan sikap.

    Para tokoh militer yang turut membubuhkan tanda tangan di antaranya, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Pernyataan ini juga disahkan oleh Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno selaku pihak yang “mengetahui”. Total, dokumen tersebut ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

    Yang menarik perhatian, dokumen tersebut berbingkai gambar bendera Merah Putih dengan tulisan tegas: “Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyelamatkan NKRI.”

    Salah satu poin paling kontroversial adalah tuntutan agar Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli, yang mereka anggap sebagai pondasi hukum dan pemerintahan yang murni dan tidak tercemar kepentingan politik.

    Tuntutan yang paling politis, sekaligus menggugah perhatian publik, adalah desakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.