Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Wakil Ketua MUI Bilang Paus Fransiskus Tokoh Cinta Damai, Kader PDIP: Sangat Beda dengan Bapak

    Wakil Ketua MUI Bilang Paus Fransiskus Tokoh Cinta Damai, Kader PDIP: Sangat Beda dengan Bapak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean merespon keras pernyataan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas.

    Dalam pernyataannya Anwar Abbas menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus dan menilai bahwa dunia telah kehilangan sosok pemimpin agama yang gigih memperjuangkan perdamaian lintas bangsa dan agama.

    Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Ferdinand Hutaheaean memberikan sindiran.

    Ia membenarkan pernyataan dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.

    Namun, menyindir Anwar Abbas yang sosoknya berbeda dengan Paus Fransiskus

    “Betul pak, dan sangat beda dengan bapak..!,” tulisnya dikutip Selasa (22/4/2025).

    Sebelumya, Anwar Abbas menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus dan menilai bahwa dunia telah kehilangan sosok pemimpin agama yang gigih memperjuangkan perdamaian lintas bangsa dan agama.

    “Dunia berduka dengan meninggalnya Paus Fransiskus. Beliau dikenal sebagai tokoh yang cinta perdamaian,” ujar Anwar Abbas

    Ia menyebut Paus Fransiskus merupakan figur yang aktif menjalin hubungan baik dengan para tokoh dunia, terutama pemimpin agama dari berbagai latar belakang, termasuk Islam.

    “Beliau (Paus) dikenal dekat dengan berbagai tokoh dunia. Di kalangan Islam, beliau dekat dengan Syeikh Al-Azhar untuk mempromosikan perdamaian dunia,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Ferdinand Hutahaean Sindir Pembatalan Investasi Konsorsium Korea: Saya Nggak Heran

    Ferdinand Hutahaean Sindir Pembatalan Investasi Konsorsium Korea: Saya Nggak Heran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, menanggapi kabar soal batalnya investasi konsorsium Korea Selatan yang dipimpin oleh LG Energy Solution dalam proyek baterai listrik di Indonesia.

    Menurut Ferdinand, keputusan tersebut bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Ia bahkan menyampaikan sindiran terkait posisi Indonesia dalam rantai pasok bahan baku.

    “Korea batalkan investasi battery? Saya ngga heran,” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (22/4/2025).

    Ia kemudian menyinggung soal kepemilikan nikel yang selama ini menjadi komoditas andalan dalam ekosistem baterai kendaraan listrik.

    Ferdinand mengklaim, kendati nikel diambil dari tanah Indonesia, namun penguasaan pasarnya disebut bukan berada di tangan bangsa sendiri.

    “Nikel ya bukan punya kita, belinya dari China,” tandasnya.

    Sebelumnya, Konsorsium asal Korea Selatan yang dipimpin oleh LG Energy Solution akhirnya membatalkan keterlibatannya dalam proyek rantai pasok baterai kendaraan listrik (EV) di Indonesia, dengan nilai mencapai sekitar 11 triliun won atau setara USD 7,7 miliar, atau sekitar Rp129,9 triliun jika mengacu pada kurs Rp16.876 per dolar AS.

    Menurut laporan dari Yonhap News Agency, konsorsium tersebut terdiri dari LG Energy Solution, LG Chem, LX International Corp, serta sejumlah mitra lainnya.

    Diketahui mereka telah menjalin kerja sama dengan pemerintah Indonesia dan beberapa perusahaan BUMN untuk membangun ekosistem baterai EV yang terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir.

    Proyek ini dirancang untuk mencakup seluruh tahapan rantai pasok dari penyediaan bahan mentah, pembuatan prekursor, bahan katode, hingga produksi sel baterai.

  • Said Didu: Semoga Prabowo Sadar, Warisan Ekonomi Jokowi Penuh Masalah

    Said Didu: Semoga Prabowo Sadar, Warisan Ekonomi Jokowi Penuh Masalah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu tentang warisan mantan pemerintahan Presiden Jokowi kembali menjadi sorotan publik setelah Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, kembali mengangkatnya ke ruang publik.

    Dalam unggahan terbarunya di platform X pada Senin (22/4/2025), Said Didu membeberkan sejumlah indikator yang menurutnya patut menjadi perhatian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Beberapa item warisan Jokowi ke Prabowo, utang naik lebih 200 persen, mendekati Rp9 ribu trilyun,” ujar Said Didu mengutip ulang pernyataannya pada 2024 lalu.

    Ia juga menyoroti pelemahan tajam nilai tukar rupiah serta melonjaknya impor kebutuhan pangan, khususnya beras.

    “Rupiah melemah sekitar 35-40 persen. Impor pangan naik sangat besar (beras lebih 1.000 persen),” lanjutnya.

    Tak hanya itu, ia juga menyorot ketimpangan antara laju kenaikan harga kebutuhan pokok dan pertumbuhan upah minimum yang menurutnya masih tertinggal.

    “Harga bahan pokok naik sekitar 50 persen. APBN naik sekitar 70 persen. Dan, UMR (rata-rata) naik hanya sekitar 25 persen,” imbuhnya.

    Di akhir pernyataannya, Said Didu berharap Presiden Prabowo mampu melihat dan memahami kondisi tersebut secara mendalam.

    “Semoga Bapak Presiden Prabowo menyadari,” kuncinya.

    Sorotan terhadap warisan pemerintahan Jokowi ini kembali mencuat di tengah mencoloknya wacana mengenai “dua matahari” dalam pemerintahan baru.

    Isu tersebut mencuat setelah sejumlah pejabat dari Kabinet Merah Putih terlihat menemui Presiden ke-7 RI, Jokowi, beberapa waktu lalu.

  • Manfaatkan Pendanaan Usaha dari BRI, Waroeng Tani Tetap Berjaya Hingga Lintas Generasi

    Manfaatkan Pendanaan Usaha dari BRI, Waroeng Tani Tetap Berjaya Hingga Lintas Generasi

    FAJAR.CO.ID, MALANG — Tak mudah mendirikan usaha, tetapi melanjutkan usaha yang sudah dirintis orang tua agar tetap sukses jauh lebih besar tantangannya. Itulah yang diungkapkan oleh Ali Supandri (50), pemilik usaha Waroeng Tani, yang beralamat di Jl. TPST, Jetak Lor, Mulyoagung, Kec. Dau, Kab. Malang, Jawa Timur.

    Nama Waroeng Tani terinspirasi dari latar belakang keluarganya yang berprofesi sebagai petani. Awalnya, keluarga Ali merintis usaha sebagai pemasok buah-buahan seperti durian dan mangga ke luar daerah, seperti Papua. Hal ini didukung dengan kebun pembibitan buah yang luas. Akan tetapi, seiring bertambah usia, keluarganya ingin membuka usaha lain. Dari sinilah ide membuat Waroeng Tani sebagai usaha kuliner tercetus.

    Sejak muda, Ali sudah dilibatkan bisnis keluarga. Begitu juga dengan Waroeng Tani yang berdiri pada 2019 ini. Awalnya dirintis oleh orang tuanya, kemudian Ali diminta melanjutkannya. Suka duka menjalankan usaha pun tak luput ia rasakan.

    “Baru beberapa tahun memulai usaha, kami sudah dihadapkan dengan pandemi Covid-19. Mau tidak mau kami harus memutar otak, agar bisnis keluarga ini tidak gulung tikar begitu saja. Untungnya kami menerapkan konsep warung terbuka, sehingga pengunjung tetap ramai selama pandemi tanpa harus melanggar aturan PPKM kala itu,” imbuhnya.

    Strategi membuka warung dengan konsep nuansa pedesaan pun terbilang sukses. Ali justru mengaku omzetnya usahanya terus mengalami kenaikan, termasuk di masa-masa pandemi. Demi menggaet pasar yang lebih merata, Waroeng Tani juga menerapkan konsep prasmanan dan menawarkan menu hemat porsi sepuasnya.

  • Analis Boni Hargens Sebut Usulan Ganti Wapres Gibran Hanya Perkeruh Situasi Politik, Ini Alasannya

    Analis Boni Hargens Sebut Usulan Ganti Wapres Gibran Hanya Perkeruh Situasi Politik, Ini Alasannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis Politik Boni Hargens menegaskan usulan kontroversial untuk menggantikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang muncul belakangan ini, hanya memperkeruh suasana politik nasional. Menurut Boni, usulan tersebut inkonstitusional dan mustahil terjadi.

    “Dalam demokrasi konstitusional Indonesia, hal macam itu (usulan mengganti wapres) mustahil bisa terjadi. Presiden dan Wakil Presiden adalah dwitunggal yang dipilih secara bersama dan secara langsung oleh rakyat dalam Pemilu. Adalah suatu hal yang inkonstitusional apabila ada upaya menggantikan wakil presiden di tengah jalan,” ujar Boni kepada wartawan, Selasa (22/4/2025).

    Menurut Boni, tidak ada satupun aturan di dalam peraturan perundang-undangan baik UUD NRI 1945 ataupun di dalam undang-undang yang membolehkan pergantian wapres di tengah jalan. Pasal 7A UUD 1945, kata Boni, hanya menetapkan beberapa dasar pemakzulan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya.

    “Hal itu terjadi apabila salah satu atau keduanya terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Sejauh ini, tidak ada satu pun dari klausul itu yang dilakukan oleh wakil presiden Gibran,” jelas Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini.

    Boni menduga kuat para pengusung ide penggantian Wapres ini hanya mau memperkeruh suasana politik nasional di saat pemerintah sedang bekerja keras dan solid mengatasi potensi ancaman multidimensi. Terutama, kata dia, di bidang ekonomi sebagai dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) alias China.

  • Sentil Ketua MUI yang Sebut Ayah dari Anak Zina Tak Wajib Dinafkahi, Islah Bahrawi: Membahagiakan Para ‘Bajingan’ Sedunia

    Sentil Ketua MUI yang Sebut Ayah dari Anak Zina Tak Wajib Dinafkahi, Islah Bahrawi: Membahagiakan Para ‘Bajingan’ Sedunia

    FAJAR.COID,JAKARTA — Pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis soal keturunan ayah dari anak zina ada hubungan keturunan terus menggelinding.

    Direktur Jaringan Moderat Islam, Islah Bahrawi turut angkat suara. Ia menilai fatwa jumhur ulama yang dikutip Cholil membahagiakan bajingan.

    “Fatwa jumhur ulama itu sangat membahagiakan para “bajingan” sedunia,” kata Islah dikutip dari unggahannya di X, Selasa (22/4/2025).

    Ia memberi perbandingan. Jika seorang bercerai, sang anak dari hasil perkawinan antara mantan istrinya mesti dinafkahi anaknya.

    “Orang baik-baik saja jika cerai dengan istrinya, masih wajib menafkahi anak-anaknya,” terangnya.

    Apalagi, kata dia dalam kasus zina. Ia menanyakan alasan melempas tanggung jawab seorang ayah dari anaknya.

    “Lah ini yang ogah nikah, nidurin perempuan, terus “kecelakaan” jadi anak, mosok dilepaskan dari tanggung jawab?” ucapnya.

    Sebelumnya, Cholil mengatakan anak hasil zina tak ada hubungan keturunan dengan ayahnya. Atau laki-laki dari pasangan ibu berzina.

    “Menurut jumhur ulama: anak hasil zina tidak ada hubungan nasab dengan lelaki yang menzinahi ibunya,” kata Cholil dalam unggahannya di X.

    Sebaliknya, anak hasil zina, hanya berhubungan keturunan dengan ibunya.

    “Anak zina hanya bernasab kepada ibunya saja,” ujarnya.

    Karenanya, ayah dari anak hasil zina, tak punya kewajiban memberi waris. Atau menafkahi anak tersebut.

    “Maka lelaki yang menzinahinya tak memberi waris, hak wali dan tak berkewajiban nafkahi anak zina,” jelasnya.

    “Meskipun hasil tes DNA itu sama keduanya,” tambahnya.
    (Arya/Fajar)

  • Said Didu: Presiden Prabowo Makin Tenggelam oleh Kegiatan ‘Kenegaraan’ Jokowi

    Said Didu: Presiden Prabowo Makin Tenggelam oleh Kegiatan ‘Kenegaraan’ Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial sekaligus Eks Sekertaris BUMN, Said Didu memberikan kritik keras terkait situasi Pemerintahan saat ini.

    Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Said Didu awalnya punya harapan di masa enam bulan awal Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia berharap dalam kurung waktu tersebut, Presiden Prabowo akan menjadi sosok pemimpin baru untuk Indonesia.

    Namun, menurutnya hal tersebut gagal terwujud. Alasannya jelas karena sampai saat ini masih ada bayang-bayang dari mantan Presiden sebelumnya, Jokowi Widodo.

    “Awalnya berharap bahwa setelah 6 (enam) bulan Pak Prabowo jadi Presiden,,” tulisnya dikutip Selasa (22/4/2025).

    “Indonesia akan punya Presiden baru (bukan Jokowi). Tapi sepertinya yang terjadi adalah Jokowi 3 Periode,” tambahnya.

    Karena adanya bayang-bayang besar dari Jokowi, Said Didu menilai Presiden Prabowo saat ini tenggelam.

    Tenggelam yang dimaksud karena negara seolah kembali dipimpin oleh Jokowi dengan beberapa kegiatan kenegaraan yang dilakukannya.

    “Presiden Prabowo makin tenggelam oleh kegiatan ‘kenegaraan’ Jokowi,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Edi Hasibuan Minta Pertemuan Sespimmen Polri dengan Jokowi Tak Dipolitisasi

    Edi Hasibuan Minta Pertemuan Sespimmen Polri dengan Jokowi Tak Dipolitisasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pertemuan tokoh dengan mantan Presiden Joko Widodo kerap dijadikan bahan politisasi oleh kelompok tertentu.

    Melihat fenomena itu, Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan meminta semua pihak tidak mempolitisasi pertemuan peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Menurutnya, pertemuan tersebut murni bersifat edukatif sebagai bagian dari proses pembelajaran.

    “Kami melihat pertemuan itu sebagai ajang silaturahmi, di mana siswa Sespimmen meminta bimbingan dan nasihat dari tokoh negara seperti mantan presiden. Justru ini bisa menjadi bahan kajian berharga dalam pendidikan kepolisian,” ujar Edi Hasibuan, yang juga Ketua Program Studi Universitas Bhayangkara Jakarta, Senin (21/4).

    Edi menegaskan, tidak ada larangan bagi siswa untuk meminta masukan dari siapa pun, termasuk mantan presiden. “Ini murni kegiatan pendidikan. Jangan dipolitisasi. Setiap siswa berhak mencari bimbingan dari figur berpengalaman,” tegas dosen pascasarjana tersebut.

    Ia menduga ada kelompok tertentu yang sengaja membawa narasi politik atas pertemuan tersebut.

    Lemkapi pun berharap semua pihak menghentikan upaya politisasi dan melihat kegiatan ini sebagai bagian dari pengembangan kapasitas aparat kepolisian. (fajar)

  • Tiga Kapal di Dermaga NCPT1 Biang Kerok Kemacetan, KBSI: Keserakahan Pelindo yang Berdampak ke Masyarakat

    Tiga Kapal di Dermaga NCPT1 Biang Kerok Kemacetan, KBSI: Keserakahan Pelindo yang Berdampak ke Masyarakat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kinerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mendapat sorotan tajam pasca macet parah menuju akses Pelabuhan Tanjung Priok. Tiga kapal sandar di dermaga NCPT1 menjadi penyebab kemacetan.

    Ketua Keluarga Besar Sopir Indonesia (KBSI) Nuratmo menilai adanya tiga kapal yang sandar di dermaga NCPT1 menyebabkan aktivitas bongkar muat meningkat drastis.

    “Langsung tiga kapal. Ini, kan, keserakahan mereka (Pelindo) yang akhirnya berdampak kepada kami sebagai sopir,” kata Nuratmo.

    Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah juga menduga Pelindo telah memaksakan kuota kontainer, sehingga menjadi salah satu biang kerok kemacetan hingga tiga hari. Kemacetan horor yang merugikan banyak pihak itu disebut imbas kebijakan PT Pelindo yang memaksakan kuota kontainer berlebih tanpa kesiapan sistem dan alat.

    “Pengelolaan yang ugal-ugalan, tidak profesional, dan jauh dari azas keadilan bagi seluruh rakyat, terpampang jelas dari pengelolaan kuota kontainer yang seharusnya 2.500 per hari dipaksakan menjadi 7.000 per hari,” ungkap Ilhamsyah.

    Penyebab lain yang juga menjadi biang kerok kemacetan hingga puluhan kilometer menuju Pelabuhan Tanjung Priok adalah sistem yang kerap eror dan keberadaan common gate MTI yang tidak efektif.

    Gerbang ini rencananya untuk kendaraan yang masuk ke terminal NPCT1, NPCT2, dan NPCT3. Namun, dua terminal yakni NPCT2 dan NPCT 3 belum beroperasi.

    “Di sisi lain, common gate keberadaannya di dekat jalan raya sehingga menyebabkan kemacetan sampai ke sana,” tambah Ilhamsyah.

  • Regional BTN Sulampua dan Ketua PWI Sulsel Sambut Baik Program Rumah Subsidi untuk Wartawan

    Regional BTN Sulampua dan Ketua PWI Sulsel Sambut Baik Program Rumah Subsidi untuk Wartawan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Regional Head Bank BTN Kantor Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), Bagus Hendri Setiawan menanggapi rencana pemerintah terkait program rumah subsidi untuk wartawan.

    “Program rumah subsidi untuk wartawan ini kan sebenarnya memang salah satu bagian dari program yang dicatatkan oleh pemerintah yang saat ini dinahkodai oleh Kementerian Rumahan dan Pemukiman saat ini,” katanya saat berkunjung ke Graha Pena Senin (21/4/2025).

    Bagus mengungkap setelah beberapa tenaga profesi seperti guru, ASN, TNI dan Polri dicanangkan untuk program ini, kini giliran pers yang digadang mendapat fasilitas tersebut.

    “Kemarin juga sudah disampaikan dengan Pak Menteri bahwa salah satu yang mendapatkan fasilitas program ini adalah tenaga-tenaga profesi. Kemarin sudah ada dari guru, ada juga dari ASN, polisian ataupun TNI. Saat ini yang menjadi concern kembali dari Pak Menteri dan Pak Presiden yang bisa mendapatkan fasilitas adalah rekan-rekan dari Insan PERS,” jelasnya

    Bank BTN dalam hal ini menyambut baik hal dan tidak menutup kemungkinan untuk bisa menjalin kerjasama dengan Dewan Pers.

    “Jadi program ini tentu saja sangat baik, yang kita sambut baik dari Bank BTN, kita untuk menyalurkan ke teman-teman Insan PERS,” imbuhnya.

    Sementara ini, Bagus belum memastikan berapa banyak kuota yang akan diberikan untuk wilayah Sulawesi Selatan.

    Dalam kesempatan yang sama, Bagus juga menyebut besar kemungkinan untuk menjalin kerja sama dengan Fajar Group.

    “Kalau saya rasa sih dengan diskusi yang tadi juga dengan Fajar Group, dengan PWI juga yang ada di Sulsel, kuota dari kami masih sangat mencukupi untuk bisa diberikan kepada teman-teman Insan PERS di Sulsel,” pungkasnya.