Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Tak Ada ‘Matahari Kembar’, Koordinator Gerakan #IndonesiaCerah Yakin Jokowi Tak Ganggu Pemerintahan Prabowo

    Tak Ada ‘Matahari Kembar’, Koordinator Gerakan #IndonesiaCerah Yakin Jokowi Tak Ganggu Pemerintahan Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Koordinator Gerakan #IndonesiaCerah, Febry Wahyuni Sabran, melontarkan pertanyaan tajam kepada sejumlah kelompok yang dinilainya terus menyudutkan Presiden Joko Widodo, bahkan setelah masa jabatannya berakhir. Pernyataan itu ia sampaikan dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi”, yang digelar oleh Gerakan #IndonesiaCerah di Jakarta, Kamis, 24 April 2025.

    Dalam forum tersebut, Febry menyatakan dukungannya terhadap langkah hukum yang ditempuh Jokowi untuk melindungi martabatnya sebagai warga negara. “Saya sangat sepakat dengan langkah Pak Jokowi untuk menempuh proses hukum. Ini tidak hanya untuk memulihkan harkat dan martabatnya sebagai warga negara yang pernah menjadi orang nomor satu di republik ini,” ujar Febry.

    Ia pun mempertanyakan motif di balik serangan yang terus diarahkan kepada Jokowi, khususnya pasca pemilu. “Tetapi, saya justru bertanya kepada mereka yang terus mengusik dan menyudutkan Pak Jokowi, bahkan di masa purnanya. Kenapa dan ada apa? Apakah ada motif tersembunyi dan agenda yang lebih besar dengan sasarannya adalah Pak Jokowi? Padahal kita juga tahu, bahwa semua pihak telah memberikan hak suaranya di pemilu 2024 silam dan Pak Prabowo bersama Mas Gibran yang dipilih oleh mayoritas pemilih yang mempunyai hak suara. Lalu kenapa Pak Jokowi yang masih menjadi sasaran tembaknya?” katanya.

    Febry juga meyakini bahwa jika isu-isu terhadap Jokowi terus dirawat dan dikembangkan, maka ada kemungkinan kuat bahwa ini terkait dengan kepentingan politik tertentu. “Menurut saya, dari upaya hukum yang ditempuh oleh Pak Jokowi nanti kita bisa cermati apakah akan ada isu lain yang muncul yang menyasar Pak Jokowi. Bila masih ada, bahkan terus berlanjut, ini tidak hanya membunuh karakter Pak Jokowi. Tetapi ada kepentingan politik yang saling bertarung untuk memperebutkan kedekatan Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo. Bisa jadi pula sebagai jalan untuk memuluskan kelompok ini menggapai kepentingan politiknya di pemilu 2029,” sambungnya.

  • Hashim Mengaku Menyerahkan ke Tuhan Soal Batalnya Investasi LG, Warganet: Apa Tuhan Juga Masuk Kabinet?

    Hashim Mengaku Menyerahkan ke Tuhan Soal Batalnya Investasi LG, Warganet: Apa Tuhan Juga Masuk Kabinet?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim, Hashim Djojohadikusumo menolak memberikan penjelasan terkait hengkangnya LG, tingkahnya menjadi sorotan publik.

    Keputusan LG dengan hengkang dari proyek rantai pasok kendaraan listrik (EV) senilai 11 triliun won atau setara Rp130 triliun (asumsi kurs Rp11.826 per won), tengah menjadi perbincangan dan mendatangkan ragam pertanyaan.

    Dengan demikian, awak media berusaha mempertanyakan perihal tersebut kepada Hasyim, saat ditemui di Hotel Mandarin Jakarta.

    Hashim diwawancarai usai bertemu dengan Mantan PM Inggris Tony Blair bersama dengan Ketua MPR RI, Eddy Soeparno.

    Namun, bukannya memberikan penjelasan yang bisa diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat, Hasyim hanya memberikan penjelasan singkat.

    “Investasi LG batal di Indonesia?” tanya salah satu awak media.

    “Ya, kita serahkan ke Tuhan lah,” ujar Hashim sembari meninggalkan kerumunan awak media dan masuk ke mobil, Selasa (22/4/2025).

    Jawaban yang diberikan oleh utusan khusus presiden itu, tentu saja mengundang komentar yang menohok dari masyarakat yang aktif di media sosial (warganet). Salah satunya dari akun pegiat media sosial bercentang biru @Ary_PrasKe2 di aplikasi X.

    “Kata yang keluar dari elit politik yang sama sekali tidak punya niat ingin membangun bangsa,” komentar warganet.

    “Wah.. Apa Tuhan juga udah masuk kabinetnya Wowo nih??? kok segala Tuhan diperintah untuk urus investasi?,” ujar lainnya.

    “Presiden saja waktu ditanya kasus yang sama jawabannya nyantai begitu, seolah menganggap remeh karena nanti juga datang investor lain. Mau dibawa ke mana negara ini, macan Asia tapi tunduk ke Amerika kalah sama panda. Preman dan Ormas ngak jelas justru jadi piaraan dan pakai uniform militer,” sahut lainnya.

  • Jokowi Tempuh Jalur Hukum Soal Tudingan Ijazah Palsu, Pengamat Politik: Ini Pelajaran Berdemokrasi

    Jokowi Tempuh Jalur Hukum Soal Tudingan Ijazah Palsu, Pengamat Politik: Ini Pelajaran Berdemokrasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menanggapi tudingan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) yang disikapi lebih lanjut melalui jalur hukum, ahli ilmu politik Boni Hargens mengapresiasi langkah Jokowi sebagai pelajaran penting dalam berdemokrasi.

    “Apa yang ditunjukkan Pak Jokowi merupakan terobosan strategis sekaligus pelajaran bagi semua orang tentang bagaimana demokrasi hukum seharusnya bekerja,” ungkap Boni dalam Diskusi Publik yang bertajuk, “Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi” yang digelar oleh Gerakan#IndonesiaCerah. Diskusi itu dilangsungkan di Jakarta, pada Kamis (24/4/2025).

    Mengapa strategis dalam konteks demokrasi? Boni menjelaskan bahwa dalam negara demokrasi, setiap warga negara berdiri pada jarak yang sama kalau ditarik dari garis Konstitusi. Artinya, lanjut doktor lulusan terbaik Universitas Walden Amerika Serikat itu, setiap orang sama di mata hukum.

    “Implikasinya,siapa pun harus tunduk pada supremasi hukum. Mereka yang menempuh cara jalanan dengan mengerudug rumah Jokowi di Solo sambil mengusung narasi hoaks soal izasah Jokowi, harus sadar bahwa Indonesia adalah negara hukum. Mereka harus mempertanggungjawabkan tudingannya di ruang hukum, bukan dengan membuat kegaduhan di tengah masyarakat”, lanjut Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia tersebut.

    Boni juga menyampaikan ucapan terimakasihnya pada Jokowi. “Saya berterima kasih ya pada Pak Jokowi karena Beliau memberikan teladan yang sangat bagus di dalam hidup berdemokrasi. Bahwa kalau orang memprotes, orang melakukan aksi perlawanan, atau menuding pihak lain, semua bisa diselesaikan lewat proses hukum.Nah, semua kita memang harus menghargai rule of the game dalam sistem demokrasi hukum. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi itu terobosan yang bagus dan teladan yang menghidupkan demokrasi hukum,” ulasnya.

  • Ambisi Gubernur Andi Sudirman Ciptakan Konglomerat Lokal

    Ambisi Gubernur Andi Sudirman Ciptakan Konglomerat Lokal

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintan Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengumumkan pembentukan Tim Promosi Investasi.

    Terkait hal ini, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman pun punya ambisi besar dalam pembentukan tim ini.

    Ia ingin menciptakan atau bahkan menghadirkan konglomerat-konglomerat lokal lewat Tim Promosi Investasi.

    Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Tim Promosi Investasi yang dibentuk akan fokus pada promosi dan pengawalan investasi untuk meningkatkan kesadaran dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.

    Salah satu contoh potensi besar yang bakal dihadirkan yaitu Luwu Raya dipersiapkan sebagai lokomotif pertumbuhan investasi di Sulawesi Selatan, karena potensi tambangnya yang besar.

    “Kalau semua sepakat investasi, kita akan wujudkan arahan Bapak Presiden untuk menciptakan konglomerat lokal,” katanya.

    Ia menyebutkan bahwa tim promosi investasi akan memiliki desk khusus untuk memfilter dan mempromosikan ide-ide investasi terbaik, baik dari swasta maupun pemerintah.

    Lewat program ini juga menurutnya perlu mendorong swasembada pangan sangat penting bagi Sulawesi Selatan karena mayoritas masyarakatnya adalah petani dan nelayan.

    Karena itu, Pemerintah dalam hal ini diharapkan bisa mendukung dan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui kebijakan yang tepat. “Pemerintah harus hadir untuk kepentingan publik,” tuturnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Keracunan Massal MBG di Cianjur Disorot, Publik Sarankan Pengelolaan Dikembalikan ke Sekolah Masing-masing

    Keracunan Massal MBG di Cianjur Disorot, Publik Sarankan Pengelolaan Dikembalikan ke Sekolah Masing-masing

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis Kolaborasi Rakyat Jakarta, Andi Sinulingga, memberikan respons terkait insiden keracunan massal yang terjadi di Cianjur, yang diduga melibatkan program MBG (Makanan Bergizi) sebagai penyebabnya.

    Dalam akun X pribadinya, @AndiSinulingga, ia menyarankan agar program seperti MBG sebaiknya dikelola di tingkat sekolah dengan melibatkan pihak sekolah, komite sekolah, dan kantin sekolah.

    “Program bagus seperti MBG ini sebaiknya diserahkan ke pihak sekolah masing-masing saja, melibatkan komite sekolah, pihak kantin sekolah itu jauh lebih baik dan efektif,” tulis Andi Sinulingga dikutip X @AndiSinulingga Kamis (24/4/2025).

    Pernyataan tersebut muncul setelah kejadian keracunan massal yang menimpa 78 siswa di Cianjur, yang diduga terkait dengan makanan yang disediakan dalam program MBG.

    Sinulingga menilai bahwa pelibatan pihak-pihak yang lebih dekat dengan lingkungan sekolah dapat meningkatkan efektivitas dan meminimalisir risiko kejadian serupa di masa depan.

    Kritik ini juga mencerminkan keprihatinan terhadap pengelolaan program yang tidak melibatkan pengawasan ketat dari pihak yang lebih memahami kondisi dan kebutuhan lokal di setiap sekolah.

    Setelah kejadian tersebut, BGN saat ini tengah menantikan hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang dikirimkan ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Jawa Barat. Hasil investigasi diharapkan bisa diketahui dalam waktu 7 hingga 10 hari ke depan.

    Meski dapur penyedia makanan MBG disebut telah mematuhi standar, Dadan menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi pangan dalam program ini.

  • Nilai Tukar Stabil, Sri Mulyani Tegaskan Rupiah Sesuai Fundamental Ekonomi

    Nilai Tukar Stabil, Sri Mulyani Tegaskan Rupiah Sesuai Fundamental Ekonomi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kondisi nilai tukar rupiah saat ini masih mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi Indonesia dan bergerak seiring dengan tren mata uang di kawasan Asia.

    “Pergerakan rupiah masih sejalan dengan perkembangan mata uang regional lainnya dan berada dalam kisaran yang sesuai dengan fundamental ekonomi Indonesia di dalam menjaga stabilitas perekonomian,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (24/4/2025).

    Pada 27 Maret 2025, kurs rupiah tercatat berada di posisi Rp 16.560 per dolar AS. Posisi ini menunjukkan adanya penguatan 0,12% secara point-to-point dibandingkan akhir Februari.

    Namun, tekanan sempat muncul saat libur panjang Idulfitri 1446 H, terutama di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) luar negeri.

    Ketegangan tersebut dipicu oleh kebijakan balasan tarif dari Amerika Serikat, yang berdampak pada pasar keuangan global, termasuk Indonesia.

    Menanggapi kondisi ini, Bank Indonesia (BI) mengambil langkah cepat dengan melakukan intervensi aktif di berbagai pasar NDF internasional, termasuk di kawasan Asia, Eropa, dan New York. Upaya tersebut terbukti cukup efektif dalam meredam gejolak nilai tukar.

    Hasil dari intervensi tersebut tercermin dalam pergerakan rupiah yang relatif stabil. Pada 22 April 2025, rupiah tercatat menguat menjadi Rp 16.855 per dolar AS, lebih baik dibandingkan dengan posisi saat pasar domestik kembali dibuka pada 8 April, yaitu Rp 16.865 per dolar AS.

  • Taufan Pawe: PPPK Layak Dapat Jaminan Hari Tua Seperti PNS

    Taufan Pawe: PPPK Layak Dapat Jaminan Hari Tua Seperti PNS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Golkar, Taufan Pawe, kembali mengajukan gagasan dalam hal Kepastian dan Keadilan bagi PPPK pada revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Taufan Pawe menjelaskan, maksud dari pada kepastian bagj PPPK tersebut diantaranya adanya jaminan hari tua bagi para PPPK, sehingga mereka betul-betul merasa tenang di masa pensiun.

    “Kami berpandangan kalau ASN ini diantaranya PPPK dan PNS itu sama saja dalam persoalan pengabdian kepada Negara, sehingga kami merasa mereka tidak boleh dipisahkan, mininal terkait kesejahteraan itu harus sama, termasuk soal dana pensiun. Ini lagi kita dorong di revisi UU ASN,” katanya.

    Wali Kota Parepare dua periode ini menjelaskan, kalau langkah itu dia suarakan mengingat para PPPK memiliki peran besar dalam memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “Peran PPPK untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat ini sangat besar, ada para Guru dan Tenaga Kesehatan, juga sektor lainnya seperti Pemadam Kebakaran, Satpol PP, dan Kebencanaan, semuanya itu memiliki resiko tinggi dalam bertugas, sehingga kita perlu untuk memberikan apresiasi dan penghargaan,” tegasnya.

    Sebelumnya, DPR sedang menyiapkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN. Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin menegaskan pihaknya berfokus pada revisi UU ASN sesuai dengan Prolegnas 2025.

    UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sebelumnya telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2023. Zulfikar menuturkan proses revisi UU ASN sebenarnya sedang digodok oleh Badan Legislasi atau Baleg DPR RI. Namun, kata dia, Komisi II sedang berupaya agar pembahasan itu dikembalikan ke ranah Komisi II sebagai mitra langsung penyelenggara pemilu.

  • Plt Dirut PD Pasar, Ali Gauli Tinggalkan Golkar

    Plt Dirut PD Pasar, Ali Gauli Tinggalkan Golkar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Ali Gauli Arif menegaskan telah mundur sebagai politisi Partai Golkar. Sebelumnya, Ali Gauli Arif menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Bidang Pemilu Partai Golkar Makassar.

    Ia nyatakan sikap mundur dari dunia politik untuk fokus pada kepemimpinannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar Raya Makassar. 

    Keputusan tersebut diambil untuk menghindari konflik kepentingan.

    Hal ini mengingat aturan yang melarang pejabat Perusda atau BUMD merangkap sebagai kader partai politik.

    Dalam pernyataannya, Ully sapaannya, menjelaskan ia sudah menyatakan sikap mundur dari Golkar Makassar sejak Minggu (20/4/2025) lalu.

    “Saya sudah bukan lagi seorang politisi. Sebelum saya diberikan SK sebagai Plt Dirut Perumda Pasar Makassar Raya, saya sudah menghadap ke Pak Ketua (Golkar Makassar, Munafri Arifuddin) terkait mundurnya saya sebagai kader Golkar,” kata Ully kepada wartawan, Kamis (24/4/2025).

    Sebab, memang dalam aturan sebagai Plt di Perusda Makassar, tidak boleh rangkap sebagai kader partai,” tambah Ully.

    Mantan Panitia Pelaksana PSM Makassar itu menambahkan, keputusan ini bukanlah hal yang mudah.

    Namun menjadi langkah yang tepat untuk menjaga integritas dan komitmennya dalam menjalankan tugas di Perusda Makassar. 

    Ia menyatakan, dirinya merasa terhormat dapat memimpin Perumda Pasar Raya Makassar, dan ingin memberikan kontribusi maksimal dalam pengelolaan pasar yang menjadi salah satu aset penting Kota Makassar.

    Ully menyampaikan, Ketua Golkar sekaligus Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, tidak menyoalkan dirinya mundur sebagai kader.

  • Plt Dirut PD Parkir Makassar, Ketua Demokrat ARA Serahkan Pengunduran Diri Hari Ini

    Plt Dirut PD Parkir Makassar, Ketua Demokrat ARA Serahkan Pengunduran Diri Hari Ini

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ketua Partai Demokrat Sulawesi Selatan Ni’matullah menyebut hari ini, Kamis 24 April 2025, Adi Rasyid Ali akan menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai kader dari partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Usai mendapat jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur BUMS Parkir Kota Makassar.

    “Hari ini rencana dia menghadap dan antar surat pengunduran dirinya ke DPD,”ujar Ni’matullah ketika dikonfirmasi melalui pesan whatsApp.

    Namun Ulla-sapaan Ni’matullah belum dapat memastikan waktu kedatangan Adi Rasyid Ali (ARA).

    “Nanti kami infokan yah,”ucapnya singkat.

    Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, mengguncang jajaran direksi empat Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Appi resmi mencopot seluruh direksi di Perumda Pasar, PDAM, Perumda Parkir Makassar Raya, dan Perumda Terminal.

    Sebagai gantinya, dia menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk memimpin transisi. Setiap Perumda kini hanya diisi dua posisi, yaitu Direktur Utama dan Direktur Keuangan, serta satu Dewan Pengawas.

    Posisi lainnya sementara dikosongkan, sambil menanti proses seleksi terbuka (open bidding) untuk menetapkan direksi definitif. “Jadi yang ada sekarang hanya tiga dalam setiap Perumda,” katanya kepada wartawan di Balaikota Makassar, Senin, 21 April.

    Untuk Perumda Parkir, Appi menunjuk Kadis Perdagangan Arlin Ariesta sebagai Dewas, dengan Ali Gauli Arif sebagai Plt Dirut dan Aiman sebagai Dirkeu. Di PDAM, Kepala Bappeda Andi Zulkifli Nanda dipercaya sebagai Dewas.

    Kemudian posisi Dirut ditempati Hamzah Ahmad dan Dirkeu oleh Nanang Sutarjo. Untuk Perumda Terminal, Kadis Perhubungan Zainal Ibrahim didapuk sebagai Dewas, sementara Elber Maqbul Amin dan Amir Hamzah masing-masing sebagai Dirut dan Dirkeu.

  • Muannas Alaidid Dipolisikan, Said Didu Bersyukur: Semoga Semua Terbongkar

    Muannas Alaidid Dipolisikan, Said Didu Bersyukur: Semoga Semua Terbongkar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, memberikan komentar terkait langkah Charlie Chandra yang melaporkan Muannas Alaidid ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik.

    Said Didu menyampaikan harapan agar kasus ini menjadi awal terbukanya berbagai praktik kriminalisasi dan intimidasi yang selama ini menimpa sejumlah pihak.

    “Semoga semua akan terbongkar,” kata Said Didu di X @msaid_didu (24/4/2025).

    Ia juga mengajak para korban lain yang pernah mengalami hal serupa untuk turut mengambil langkah hukum.

    “Berharap korban kriminalisasi dan intimidasi lainnya juga membuat laporan,” tandasnya.

    Diketahui, Charlie Chandra sebelumnya melaporkan Muannas Alaidid atas dugaan menyebarkan informasi yang dianggap mencemarkan nama baiknya di ruang publik.

    “Akhirnya saya melaporkan Muanas. Saya bukan setan, bukan maling, dan tidak pernah memeras,” ujar Charlie di X @CHARLIExCHANDRA.

    Dikatakan Charlie, tuduhan-tuduhan tersebut mencemarkan nama baik dirinya dan keluarga.

    “Pendekatan yang dilakukan Agung Sedayu kepada pemilik tanah seperti kami sangat tidak tepat,” ucapnya.

    “Karena itulah, sejak awal saya menolak menjual tanah keluarga kami kepada mereka,” sambung dia.

    Dalam unggahannya, Charlie mengunggah laporan resminya terhadap Muannas Alaidid ke Polres Metro Jakarta Utara atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

    Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/687/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKUT/POLDA METRO JAYA.

    Dalam laporan yang diterima kepolisian pada Senin (15/4/2025) pukul 00.05 WIB itu, Charlie yang berusia 48 tahun dan berprofesi sebagai karyawan swasta mengaku sebagai korban pencemaran nama baik yang dilakukan melalui platform media sosial Twitter.