Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Kaesang Pangarep Silaturahmi dengan Bupati Malang, Bahas Kuliner dan Lebaran, Bukan Politik

    Kaesang Pangarep Silaturahmi dengan Bupati Malang, Bahas Kuliner dan Lebaran, Bukan Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, kembali melanjutkan agenda silaturahmi politiknya dengan mengunjungi Bupati Malang, M. Sanusi, di Pendopo Kabupaten Malang pada Jumat, (25/4/2025).

    Kaesang menyebutkan bahwa pertemuan ini murni sebagai ajang silaturahmi dalam rangka Lebaran, bukan urusan politik.

    Kaesang tampil dengan mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan peci hitam saat disambut dengan hangat oleh Bupati Sanusi beserta jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Malang.

    “Silaturahmi dengan Pak Bupati ini momennya sangat pas setelah Lebaran. Kami merasa perlu untuk bersilaturahmi dengan kepala daerah di seluruh Indonesia,” ujar Kaesang.

    Saat ditanya apakah ada pembicaraan terkait politik dalam pertemuan tersebut, Kaesang menegaskan bahwa diskusi yang berlangsung lebih banyak berkisar pada kuliner khas Jawa Timur, khususnya rawon.

    “Enggak ada bahas politik, cuma ngobrol soal rawon. Murni silaturahmi, halalbihalal. Enggak ada yang lain,” tegasnya.

    Kaesang juga menyatakan bahwa ia tidak memberikan pesan khusus kepada Bupati Malang, karena menurutnya, setiap pemimpin daerah sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk wilayahnya.

    Bupati Malang, M. Sanusi, juga menegaskan hal yang sama.

    “Mas Kaesang datang untuk silaturahmi, halalbihalal karena ini momen hari raya Idulfitri, tidak ada yang lainnya,” ujar Sanusi.

    Usai pertemuan di Pendopo Kabupaten Malang, Kaesang melanjutkan perjalanan silaturahminya ke beberapa lokasi lain di Jawa Timur, termasuk Kota Malang.
    (Wahyuni/Fajar)

  • Publik Soroti Hercules yang Ultimatum Dedi Mulyadi: Kita Butuh Negara, Bukan Preman

    Publik Soroti Hercules yang Ultimatum Dedi Mulyadi: Kita Butuh Negara, Bukan Preman

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Tommy Shelby merespons pernyataan bernada ultimatum dari pendiri ormas GRIB Jaya, Hercules Rosario Marshal, kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Dalam pernyataannya yang beredar, Hercules memperingatkan Dedi Mulyadi agar tidak mengusik organisasi yang dipimpinnya, GRIB Jaya.

    Reaksi ini sontak menuai perhatian publik, termasuk Tommy Shelby.

    Tommy menyampaikan sindiran tajam atas fenomena tersebut. Ia mempertanyakan arah demokrasi di Indonesia yang kini justru diwarnai nuansa intimidasi.

    “Gubernur Jabar dikasih ultimatum sama tokoh yang dijuluki preman tak bisa mati gara-gara nyenggol GRIB Jaya. Ini politik atau film action?” kata Tommy @TOM5helby (25/4/2025).

    Ia menegaskan bahwa demokrasi seharusnya menjadi ruang adu ide dan gagasan, bukan arena pamer kekuatan atau otot.

    “Demokrasi harusnya ajang adu ide, bukan ajang pamer intimidasi,” cetusnya.

    Tommy juga mengingatkan bahwa jika premanisme merambah ke ruang kekuasaan, maka yang paling dirugikan adalah rakyat kecil.

    “Kalau premanisme masuk ke arena kekuasaan, yang kalah bukan cuma lawan politik, tapi rakyat kecil yang nonton dari pinggir arena,” tegasnya.

    Komentar Tommy menambah polemik soal peran ormas dan aktor-aktor kekuasaan di panggung politik nasional. Peringatan soal demokrasi yang terancam oleh kekuatan non-konstitusional pun kembali mencuat ke permukaan.

    “Kita butuh negara, bukan preman,” tandasnya.

    (Muhsin/fajar)

  • Legitimasi Ketua Terpilih Dipertanyakan, Pelantikan KNPI Makassar Jadi Polemik

    Legitimasi Ketua Terpilih Dipertanyakan, Pelantikan KNPI Makassar Jadi Polemik

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dinamika kepemimpinan di tubuh DPD II KNPI Kota Makassar kembali menjadi sorotan menjelang pelantikan ketua terpilih, Baso Muhammad Ikram.

    Penetapan Baso sebagai ketua terpilih hasil Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar pada 17–19 Desember 2024 lalu kini menuai polemik, setelah muncul dugaan proses pasca-Musda tidak dijalankan sesuai kaidah organisasi dan etika kelembagaan.

    Musda tersebut sebelumnya menetapkan Baso sebagai ketua terpilih, dan seluruh rangkaian pelaksanaannya dikawal oleh Ketua OKK DPD I KNPI Sulsel, Ilhamzah, di bawah koordinasi Ketua DPD I Sulsel, Andi Surahman Batara.

    Namun munculnya kabar bahwa pelantikan akan dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki keterlibatan formal dalam Musda, menuai kecaman keras.

    Salah satu pengurus DPD I KNPI Sulsel, Syamsul Bahri Majjaga, menilai bahwa proses tersebut mencerminkan inkonsistensi serius dalam struktur organisasi dan berpotensi melemahkan legitimasi kepemimpinan yang terbentuk.

    “Kita tidak sedang main sandiwara organisasi. Musda-nya siapa, yang susun pengurus siapa, lalu yang akan melantik siapa? Ini inkonsistensi akut yang melecehkan prinsip dasar dalam berorganisasi,” tegas Syamsul saat ditemui di salah satu kafe kawasan Boulevard, Makassar, Kamis (24/4/2025).

    Menurutnya, Musda seharusnya menjadi momentum rekonsiliasi dan konsolidasi pemuda, bukan justru menambah kegaduhan akibat manuver yang tidak sehat.

    Syamsul juga menyayangkan figur ketua terpilih, Baso Muhammad Ikram, yang dianggap belum menunjukkan kapasitas memadai untuk memimpin organisasi pemuda sebesar KNPI. Ia menilai proses menuju pelantikan Baso sarat kepentingan, berisiko mengarahkan KNPI ke jurang stagnasi.

  • Eks Presiden Korsel Didakwa Korupsi karena Carikan Kerja Menantunya, Yusuf Dumdum: Kalau di Indonesia Mulai Anak – Cucu

    Eks Presiden Korsel Didakwa Korupsi karena Carikan Kerja Menantunya, Yusuf Dumdum: Kalau di Indonesia Mulai Anak – Cucu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial melempar sindiran terkait mantan Presiden Korea Selatan yang dituduh Korupsi karena kedapatan mencari pekerjaan ke menantunya.

    Sebelumnya, Mantan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in dituduh korupsi karena mempekerjakan menantunya di sebuah maskapai penerbangan.

    “Moon didakwa atas korupsi karena menerima 217 juta won (USD 150.000) sehubungan dengan memfasilitasi pekerjaan menantunya di sebuah maskapai penerbangan”, kata Kantor Kejaksaan Distrik Jeonju dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP

    Kasus ini juga tentunya menambah drama politik yang mencengkeram Korea Selatan. 

    Yusuf Dumdum kemudian melakui cuitan di media sosial X pribadinya memberikan sindiran.

    Ia menyebut Korea Selatan tidak asik karena menghukum mantan pejabat negara karena mencarikan pekerjaan untuk orang terdekatnya.

    “Ah gak seru nih Korsel. Masa nyariin kerjaan buat menantu aja dihukum,” tulisnya dikutip Jumat (25/4/2025).

    Hal ini menurutnya berbanding terbalik di Indonesia. Bukan hanya menantu satu keluarga pun dipastikan aman untuk masalah pekerjaan.

    “Kalau di Indonesia bukan hanya menantu. Mulai dari anak sampai cucu cicit juga dicariin semua pasti aman. 😁,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Dorong Ekonomi Kerakyatan, BRI Salurkan KUR Senilai Rp42,23 Triliun Hingga Akhir Maret 2025

    Dorong Ekonomi Kerakyatan, BRI Salurkan KUR Senilai Rp42,23 Triliun Hingga Akhir Maret 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mempertegas komitmennya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Hingga akhir Triwulan I tahun 2025, BRI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp42,23 triliun atau setara 24,13% dari alokasi tahun 2025 sebesar Rp175 triliun yang ditetapkan Pemerintah. Selama periode tersebut, sebanyak 975 ribu debitur pengusaha UMKM telah memperoleh manfaat KUR yang disalurkan BRI.

    Tak hanya dari sisi nilai kredit yang disalurkan dan jumlah debitur, BRI juga memastikan penyaluran KUR diarahkan ke sektor-sektor strategis yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, yang tercermin dari penyaluran KUR sebesar 62,43% ke sektor produksi. Sektor pertanian menjadi sektor ekonomi dengan jumlah penyaluran terbesar, mencapai Rp18,09 triliun. Capaian ini mencerminkan komitmen BRI dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

    BRI konsisten menerapkan manajemen risiko yang prudent dalam penyaluran KUR. Per Maret 2025, rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) tercatat sebesar 2,29%, mencerminkan portofolio yang sehat dan pengelolaan risiko yang optimal.

    Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menyampaikan bahwa penyaluran KUR merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperluas akses pembiayaan yang inklusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Penyaluran KUR yang berfokus pada sektor produktif merupakan bentuk keberpihakan nyata BRI terhadap pembangunan ekonomi nasional. BRI meyakini bahwa pembiayaan yang tepat sasaran dapat menciptakan multiplier effect yang signifikan, khususnya dalam mendorong kemandirian usaha dan membuka lapangan pekerjaan,” ujarnya.

  • 1.967 CPNS Memilih Mengundurkan Diri, Said Didu: Berarti Sudah Tidak Menarik Lagi

    1.967 CPNS Memilih Mengundurkan Diri, Said Didu: Berarti Sudah Tidak Menarik Lagi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial sekaligus mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyoroti tajam terkait banyak PNS yang mengundurkan diri.

    Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Said Didu menyebut PNS yang memilih mengundurkan diri menurutnya ini merupakan masalah serius.

    “Ini masalah serius,” tulisnya dikutip Jumay (25/4/2025).

    Ia bahkan menyebut terkait masalah ini, membuat PNS di mata masyarakat ternyata sudah tidak menarik lagi.

    “Artinya jadi PNS tidak lagi menarik,” tuturnya.

    Sebelumnya, terdapat 1.967 peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 yang mengundurkan diri.

    Adapun alasan pengunduran diri para peserta karena adanya optimalisasi.

    Optimalisasi ini merupakan kebijakan pemerintah untuk menghindari agar tidak ada formasi yang kosong.

    Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menyatakan penyebab CPNS undur diri itu salah satunya karena jarak penempatan yang jauh. Sebab kampus-kampus perguruan tinggi negeri tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

    “Maka kendala terbesar adalah jauh dari domisilinya. Tapi sebenarnya bisa diterima dulu, 5 tahun kemudian (bisa) pindah itu bisa diatur oleh kementeriannya,” kata Zudan.

    Kemudian karena tidak ada izin dari keluarga. Selanjutnya, karena kesehatan orang tua, dianggap mengundurkan diri dari usulan instansi, kemudian sedang menjalani studi S2 atau S3 di tempat yang lain.

    “Terkendala kondisi kesehatan, kemudian dia merasa salah memilih formasi. Bahwa ternyata bukan ini yang saya pilih, saya tidak cocok mengundurkan diri. Dan yang terakhir merasa penghasilannya kalau nanti jadi PNS itu sedikit,” jelasnya.

  • Dipolisikan Relawan Jokowi karena Suarakan Pengungkapan Ijazah, Dokter Tifa: Apakah JKW Siap Di-Duterte-kan?

    Dipolisikan Relawan Jokowi karena Suarakan Pengungkapan Ijazah, Dokter Tifa: Apakah JKW Siap Di-Duterte-kan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Pegiat media sosial, yakni Tifauzia Tyassumah menjadi salah satu pihak yang dilaporkan Relawan Pemuda Patriot Nusantara ke Polres Metro Jakarta Pusat terkait tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.

    Berdasarkan Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/978/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, Rabu, 23 April 2025.

    Melalui akun X miliknya, @DokterTifa merespons laporan yang dibuat oleh Relawan Pemuda Patriot Nusantara yang ingin membela Jokowi.

    Kerap disapa Dokter Tifa, sosok pegiat media sosial ini kemudian memberikan pertanyaan dengan tegas, apakah Jokowi siap apabila kasus ijazah Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut dibawa ke ranah Internasional.

    Wadah laporan yang dimaksud dokter Tifa, yaitu Digital Forensic Internasional dan akan berlanjut ke Amnesty International.

    Menurutnya, para kader telah memperjuangkan kebenaran melalui jalur ilmiah, bukannya dibalas dengan cara yang sama malah dikriminalisasi.

    “Karena para akademisi yang mempertanyakan secara ilmiah malah dikriminalisasi,” tulis Dokter Tifa dikutip Kamis (24/4/2025).

    Lebih lanjut dalam unggahannya, Dokter Tifa mengingatkan bahwa laporan kasus ijazah Jokowi sudah masuk ke Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP dan berlanjut ke International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional.

    OCCRP merupakan konsorsium jurnalis investigasi yang berdedikasi mengungkap kejahatan terorganisir dan korupsi di seluruh dunia.

    Dengan demikian, persiapan membela keadilan ini telah diupayakan oleh Dokter Tifa, dan mempertanyakan kesiapan Jokowi terhadap kebijakan internasional.

  • Usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Tuai Penolakan, Amnesty Internasional: Langgar Amanat Reformasi

    Usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Tuai Penolakan, Amnesty Internasional: Langgar Amanat Reformasi

    “Tanpa mempertimbangkan semua masalah tersebut, mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional hanyalah upaya menghapus dosa-dosa Soeharto dan memutarbalikkan sejarah,” tegas Usman.

    Usman juga mengingatkan bahwa pemerintah semestinya lebih fokus menuntaskan janji-janji reformasi, termasuk pengusutan pelanggaran HAM yang diakui negara melalui TAP MPR dan pernyataan resmi Presiden RI.

    Sejumlah peristiwa kelam seperti Tragedi 1965-1966, Penembakan Misterius, Tanjung Priok, Talangsari, hingga Trisakti dan Semanggi, disebutnya masih menyisakan luka dan pertanyaan besar yang belum terjawab oleh negara.

    Latar belakang usulan ini mengemuka kembali setelah Kementerian Sosial melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) memasukkan nama Soeharto dalam daftar calon penerima gelar Pahlawan Nasional pada Maret 2025. Usulan serupa juga sempat disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo pada September 2024.

    Menanggapi penolakan terhadap usulan tersebut, Prasetyo Hadi menyatakan bahwa tidak ada tokoh yang sempurna.

    “Menurut kami merasa, apa salahnya juga? Menurut kami penghormatan presiden itu sudah sewajarnya,” ucapnya kepada media, Senin (21/4/2025).

    Namun, pernyataan tersebut tidak mengubah pendirian Amnesty International Indonesia yang tetap meminta agar negara tidak melupakan sejarah dan menghormati amanat reformasi untuk menegakkan keadilan bagi para korban. (Wahyuni/Fajar)

  • Donny Tri Istiqomah Ungkap Alasan Sebut Nama Hasto Kristiyanto terkait Uang Suap Rp400 Juta

    Donny Tri Istiqomah Ungkap Alasan Sebut Nama Hasto Kristiyanto terkait Uang Suap Rp400 Juta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan yang mendudukkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa kembali digelar Pengadilan Tipikor di Jakarta Pusat, pada Kamis (24/4).

    Dalam sidang lanjutan kali ini, salah satu saksi yang dihadirkan untuk memberikan keterangan adalah Donny Tri Istiqomah.

    Donny dalam persidangan menyebutkan sumber uang Rp400 juta yang disebut dari Hasto untuk keperluan pergantian antarwaktu Harun Masiku, hanyalah asumsi pribadi.

    Diketahui, total Rp 1 miliar diduga menjadi uang suap kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk keperluan mengurus pergantian antarwaktu Harun Masiku.

    Donny menjelaskan bahwa total uang keperluan mengurus diserahkan kepadanya dari staf Hasto bernama Kusnadi.

    Menurut dia, uang tersebut diserahkan terpisah sebanyak Rp400 juta dan Rp600 juta oleh demi keperluan pergantian antarwaktu Harun Masiku. Donny kemudian berinisiatif mengirim pesan WhatsApp kepada Saeful Bahri, seorang pihak lain yang terlibat dalam pengurusan pergantian antarwaktu itu.

    Donny dalam pesan kepada Saeful menyebutkan ada uang Rp400 juta dari Hasto sebagai bagian dari janji dana mengurus pergantian antarwaktu. Namun, Donny mengatakan bahwa penyebutan Hasto dalam pesan kepada Saeful itu sebenarnya asumsi pribadi.

    “Ya, di otak saya asumsinya, karena Mas Kus itu staf-nya Mas Hasto, Sekjen. Ya, saya asumsi saja,” ujar Donny dalam persidangan, Kamis.

    Dia melanjutkan bahwa tujuan menyebut Hasto dalam WhatsApp kepada Saeful agar yang bersangkutan segera datang menemui. Donny melanjutkan bahwa komunikasinya dengan Hasto terkait urusan pergantian antarwaktu Harun sangat terbatas.

  • Alasan LG Electronics Mundur dari Proyek Baterai EV di Indonesia

    Alasan LG Electronics Mundur dari Proyek Baterai EV di Indonesia

    FAJAR.CO.ID, SEOUL — Proyek baterai untuk kendaraan listrik (EV) di Indonesia yang sebelumnya diminati LG Electronics Ins, tampaknya perlu investor lain. Itu setelah LG memutuskan untuk mundur dari proyek tersebut.

    Usai memutuskan mundur dari proyek tersebut, LG Electronics Inc lantas mengumumkan alasan mereka menghentikan bisnis untuk proyek baterai kendaraan listrik (EV) di Indonesia.

    Menurut LG, pengunduran mereka dari proyek baterai kendaraan listrik disebabkan stagnasi permintaan global di pasar EV. Anak perusahaan LG yang memproduksi charger EV, HiEV Charger, akan dilikuidasi.

    Lantas semua karyawan yang terlibat dalam bisnis tersebut akan dialihkan ke divisi lain di dalam LG Electronics. Perusahaan menegaskan bahwa mereka akan terus memberikan layanan pemeliharaan kepada pelanggan yang sudah ada tanpa gangguan.

    LG memasuki pasar pengisi daya EV pada 2022 dengan mengakuisisi HiEV Charger, yang sebelumnya bernama AppleMango, setelah memulai penelitian dan pengembangan di sektor ini sejak 2018.

    Sejak itu, perusahaan menawarkan solusi pengisian daya di Korea Selatan, termasuk pengisi daya di toko ritel Emart. Kemudian, LG memperluas pasar ke AS tahun lalu dengan membuka pabrik produksi di Texas pada Januari 2024.

    Keputusan untuk mundur diambil karena LG Electronics memfokuskan kembali upayanya untuk mengutamakan pertumbuhan bisnis pemanas, ventilasi, dan pendingin udara (HVAC).

    CEO LG Electronics, Cho Joo-wan sebelumnya menetapkan bisnis pengisi daya kendaraan listrik sebagai salah satu pendorong pertumbuhan utama dalam visi perusahaan, untuk mencapai penjualan 100 triliun won (sekitar Rp1,8 kuadriliun) pada 2030. (fajar)