Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Riuh Desakan Wapres Gibran Mundur di Tengah Jalan, Boni Hargens: Mustahil

    Riuh Desakan Wapres Gibran Mundur di Tengah Jalan, Boni Hargens: Mustahil

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara resmi menyampaikan delapan tuntutan politik yang mengguncang jagat perpolitikan nasional.

    Para tokoh militer yang turut membubuhkan tanda tangan di antaranya, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Pernyataan ini juga disahkan oleh Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno selaku pihak yang “mengetahui”. Total, dokumen tersebut ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

    Yang mencuri atensi publik adalah dokumen tersebut berbingkai gambar bendera Merah Putih dengan tulisan tegas: “Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyelamatkan NKRI.”

    Salah satu poin paling kontroversial adalah tuntutan agar Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli, yang mereka anggap sebagai pondasi hukum dan pemerintahan yang murni dan tidak tercemar kepentingan politik.

    Tuntutan yang paling politis, sekaligus menggugah perhatian publik, adalah desakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Mereka menilai keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 169 huruf Q UU Pemilu cacat hukum dan bertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menghargai dan memahami pernyataan sikap yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang berisi delapan poin saran terkait berbagai isu kebangsaan.

    “Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama dengan jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit itu. Oleh karena itu, beliau memahami itu,” ujar Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 24 April 2025.

  • Prastowo Yustinus Tanggapi Kritik Renovasi Patung MH Thamrin: Tak Mengurangi Hak Warga

    Prastowo Yustinus Tanggapi Kritik Renovasi Patung MH Thamrin: Tak Mengurangi Hak Warga

    Sebelumnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat bahwa pada tahun 2024 masih terdapat lebih dari 5 ribu rumah tangga di Jakarta atau sekitar 0,19 persen dari total 2,8 juta rumah tangga yang belum memiliki fasilitas toilet.

    Kondisi ini menyebabkan praktik buang air besar (BAB) sembarangan masih terjadi.

    Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Lefy, menyatakan keprihatinannya.

    Ia mendorong agar Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Paljaya mengambil langkah-langkah konkret dalam mencegah dan mengatasi persoalan tersebut.

    Salah satu langkah yang ia tekankan adalah pentingnya edukasi masyarakat tentang bahaya BAB sembarangan.

    “Meningkatkan kesadaran masyarakat soal lingkungan perlu jadi prioritas agar Sumber Daya Manusia (SDM) kita meningkat,” kata Lefy di kompleks DPRD DKI Jakarta pada Jumat (31/1/2025).

    Lefy juga mengusulkan agar Paljaya menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta untuk mengedukasi siswa terkait pentingnya sanitasi sejak dini.

    Dengan demikian, anak-anak akan memahami pentingnya kebersihan dan terhindar dari risiko penyakit infeksi.

    “Mulai dari sekolah dasar, kita sampaikan bahwa air limbah akan menjadi masalah penting untuk kesehatan,” tambahnya.

    Senada dengan Lefy, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wa Ode Herlina, juga mendorong agar Paljaya menjalin kemitraan dengan Rukun Warga (RW) serta tokoh masyarakat dalam menyosialisasikan gerakan stop BAB sembarangan. Menurutnya, keterlibatan tokoh masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pesan yang disampaikan.

  • Berkat LinkUMKM BRI Pengusaha Ini Mampu Naik Kelas, Kembangkan Produk dan Perluas Skala Usaha

    Berkat LinkUMKM BRI Pengusaha Ini Mampu Naik Kelas, Kembangkan Produk dan Perluas Skala Usaha

    Dari berbagai fitur dalam LinkUMKM salah satunya yang dimanfaatkan adalah fitur Smart UMKM, dimana dalam fitur ini menawarkan pelatihan digital seperti kompetensi usaha, termasuk skala usaha, kepemimpinan, inovasi, pemasaran, operasional, keuangan, dan lainnya. Pelaku UMKM dapat mengikuti modul pelatihan, konsultasi, literasi keuangan, dan simulasi kredit untuk meningkatkan kapasitas bisnis mereka.

    Berkat fitur Smart UMKM, Jelita mampu menganalisis skala usahanya dalam memahami posisi kelas bisnisnya, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan daya saing usahanya.

    “Setelah bergabung dengan LinkUMKM banyak manfaat yang saya rasakan, terutama belajar tentang strategi seperti branding, logo, legalitas usaha, dan kemasan. Saya juga bisa meningkatkan pengetahuan bisnis melalui modul pembelajaran dan juga mengikuti pelatihan yang tersedia baik online ataupun offline”, imbuhnya.

    Pada kesempatan terpisah, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan bahwa LinkUMKM adalah platform pemberdayaan UMKM yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas bisnis.

    “Melalui LinkUMKM, pelaku usaha dapat memanfaatkan berbagai fitur yang memudahkan pengelolaan dan pengembangan bisnis. Di antaranya adalah layanan pemasaran digital, informasi pembiayaan dan permodalan, pelatihan kewirausahaan, hingga koneksi jaringan usaha yang lebih luas,” ujar Hendy.

    Selain Smart UMKM, terdapat berbagai fitur lain yang disediakan dalam LinkUMKM yaitu Rumah BUMN, Media, Komunitas dan Etalase Digital.

  • Menkeu Optimis Ekonomi Indonesia Tumbuh hingga 5 Persen, Yusuf Dumdum: IMF Beri Prediksi Berbeda

    Menkeu Optimis Ekonomi Indonesia Tumbuh hingga 5 Persen, Yusuf Dumdum: IMF Beri Prediksi Berbeda

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Yusuf Dumdum mengungkap prihatinnya terkait kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Yusuf Dumdum menggambarkan situasi rupiah yang semakin hari semakin melemah.

    Ditambah lagi kondisi global saat ini, apalagi ada wacana ekonomi Indonesia akan turun hingga lima persen.

    “Dengan melihat rupiah yang semakin melemah dan kondisi global,” tulisnya dikutip Selasa (29/4/2025).

    “IMF proyeksikan ekonomi RI akan turun dari 5 persen menjadi 4,7 persen di tahun ini dan stagnan hingga tahun 2026,” ujarnya.

    Di sisi lain, ia menyebut optimisme tinggi dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani terkait kondisi Indonesia ke depannya.

    Yusuf Dumdum menyoroti optimisme dari Menkeu Sri Mulyani yang yakin dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai lima persen di tahun 2025 ini.

    “Sementara Menteri keuangan Sri Mulyani masih optimis pertumbuhan ekonomi RI tahun ini masih diangka 5 persen. 🫣,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Bukit Nirmala PIK 2 Gandeng Bank Permata, Tawarkan Hunian Strategis dan Terjangkau

    Bukit Nirmala PIK 2 Gandeng Bank Permata, Tawarkan Hunian Strategis dan Terjangkau

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bukit Nirmala PIK2 bekerja sama dengan Bank Permata menggelar acara customer gathering eksklusif pada Minggu, 27 April 2025, di Marketing Gallery Pasir Putih PIK2.

    Acara ini menjadi ajang interaktif yang memperkenalkan hunian terbaru di Bukit Nirmala sekaligus menyosialisasikan kemudahan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui Bank Permata.

    Salah satu produk unggulan yang ditawarkan adalah rumah dengan ukuran 8×15 meter yang kini hadir dengan promo spesial.

    Melalui kerja sama ini, Bank Permata menawarkan kemudahan KPR bagi calon pembeli, termasuk diskon 15% dan hadiah logam mulia seberat 5 gram bagi nasabah yang melakukan transaksi melalui akad kredit hingga 30 April 2025.

    Daya tarik Bukit Nirmala tak hanya dari sisi hunian, tetapi juga dari lokasi strategisnya. Terletak di kawasan paling depan PIK2, kawasan ini memiliki akses mudah ke berbagai fasilitas utama, termasuk jaringan tol dalam dan luar kota.

    Bukit Nirmala juga berada dekat dengan CBD PIK2 dan Menara Syariah yang tengah berkembang sebagai pusat bisnis baru di utara Jakarta.

    Acara ini turut menghadirkan Edwin Santoso sebagai narasumber utama. Dalam sesinya, Edwin memaparkan program PinterPoin, yang memungkinkan nasabah Bank Permata mengumpulkan poin dari berbagai transaksi dan menggunakannya untuk kebutuhan gaya hidup, termasuk pembelian properti.

    Dengan kemudahan fasilitas KPR dari Bank Permata dan berbagai keunggulan lainnya, Bukit Nirmala adalah pilihan hunian terbaik untuk masa depan.

  • PSN Rempang hingga BSD City Dibatalkan, Said Didu: Alhamdulillah

    PSN Rempang hingga BSD City Dibatalkan, Said Didu: Alhamdulillah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) dibatalkan. Seperti Rempang Eco City, PIK-2, hingga BSD City.

    Kabar ini disambut dengan syukur oleh sejumlah tokoh nasional, salah satunya mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu.

    “Alhamdulillah. PSN Rempang, PIK-2, BSD, dan Surabaya tidak dilanjutkan (dibatalkan). Terus berjuang untuk rakyat,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (28/4/2025).

    Dalam video yang diunggah Said Didu, nampak anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka Intan Purnama Sari, juga memberikan pernyataannya terkait pembatalan proyek tersebut.

    Ia menegaskan bahwa keputusan ini bukan sekadar klaim, melainkan tertuang jelas dalam dokumen resmi negara.

    “Ini bukti dinyatakan oleh Bapak Prabowo, di halaman 72 sampai 78, jangan ada yang ngaku-ngaku, ngadi-ngadi yah,” tegas Rieke di hadapan Siti Hawa (67), yang akrab disapa Nek Awe.

    Dikatakan Rieke, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, PSN Kawasan Rempang Eco City memang sudah tidak tercantum lagi.

    “Jelas Perpres ditandatangani oleh Presiden Prabowo, Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 sudah tidak ada PSN yang bernama Kawasan Rempang, Eco City, batal,” lanjut Rieke.

    Pembatalan PSN ini menandai langkah baru pemerintah dalam mengevaluasi proyek strategis nasional, dengan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.

    Sebelumnya, sejumlah warga Pulau Rempang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (AMAR-GB) mendatangi Gedung DPR RI untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI pada Senin (28/4/2025) kemarin.

  • Gigin Praginanto Soroti Bisnis China Kini Megap-Megap, Siapa Tumbang Duluan?

    Gigin Praginanto Soroti Bisnis China Kini Megap-Megap, Siapa Tumbang Duluan?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Bisnis China yang berada di negara tetangga RI, Vietnam, kini mulai megap-megap.

    Merespon hal ini, Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto memberikan respon terkait bisnis China yang ada di Vietnam memasuki masa sulit.

    Setidaknya ini terlihat dari apa yang dilalui Huochacha New Energy Group.

    Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Gigin menyebut saat ini semua pihak berada dalam fase megap-megap dan saat ini sisa menunggu siapa yang bakal tumbang duluan.

    “Semua pihak megap -megap, tinggal yang mana tumbang duluan,” tulisnya dikutip Selasa (29/4/2025).

    Sebelumnya, bisnis China yang megap-megap Ini terjadi di tengah ancaman perang dagang di periode ke-2 Trump ke Vietnam.

    Negara yang beberapa tahun belakangan ini menjadi primadona manufaktur ASEAN itu tengah melihat apakah tarif 46% yang diumumkan Trump bulan ini benar-benar akan terjadi atau malah dikurangi bahkan dibatalkan.

    Perusahaan itu sebenarnya sedang berjuang untuk mencapai pertumbuhan cepat. Namun proyek pabrik tersebut kini terhenti.

    “Beberapa pabrik yang kami terima pesanannya hampir siap beroperasi, tetapi sejak berita tarif, kami mendapat pemberitahuan bahwa proyek dan pembelian forklift kami ditunda,” kata manajernya Zhang Chundong, dikutip AFP.

    “Kami seharusnya berada dalam tahap pertumbuhan yang cepat… (tetapi) karena tarif, kami tidak,” tegasnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Polda Jabar Beberkan Hasil Tes DNA Kasus Dugaan Pemerkosaan Dokter PPDS

    Polda Jabar Beberkan Hasil Tes DNA Kasus Dugaan Pemerkosaan Dokter PPDS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar akhirnya mengungkap hasil tes DNA terkait kasus dugaan pemerkosaan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Dalam kasus ini, satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Priguna Anugerah Pratama, seorang dokter yang tengah menempuh pendidikan PPDS Anestesi di rumah sakit tersebut.

    Saat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), polisi menemukan dua barang bukti penting: sebuah kondom dan helai rambut. Kedua barang tersebut kemudian dikirim untuk analisis DNA.

    Kabiddokkes Polda Jabar, Kombes Pol Nariyana, dalam konferensi pers di Mapolda Jabar pada Senin (28/4) sore, menjelaskan hasilnya.

    “Berdasarkan analisis scientific crime investigation, ditemukan profil DNA tersangka pada swab kondom. Selain itu, rambut pubis yang ditemukan di TKP juga cocok dengan DNA tersangka,” ujar Nariyana.

    Selain itu, hasil tes menunjukkan tidak ditemukan DNA laki-laki lain dari swab vagina korban.
    “Tidak ada DNA individu pria lain pada pemeriksaan swab vagina korban,” tambahnya.

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, mengatakan untuk saat ini hasil yang tersedia baru tes DNA. Sedangkan hasil pemeriksaan lain, seperti tes psikologi, toksikologi, dan tes medis lainnya, masih dalam proses.

    “Uji toksikologi dan tes psikologi belum keluar. Begitu hasil lengkap dari Puslabfor sudah ada, nanti akan kami informasikan,” jelas Hendra. (bs/fajar)

  • Desak Pemakzulan Wapres Gibran, Purnawirawan TNI Ditantang Tempuh Jalur Konstitusi

    Desak Pemakzulan Wapres Gibran, Purnawirawan TNI Ditantang Tempuh Jalur Konstitusi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari menilai tuntutan Forum Purnawirawan TNI untuk pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden (wapres) melalui presiden, salah alamat. Dia memastikan usulan impeachment atau pemakzulan Gibran melalui presiden tidak sesuai undang-undang.

    “Semua orang punya hak bersuara. Tapi kalau pertanyaannya apakah pilihan pernawirawan TNI untuk mengusulkan impeachment Gibran kepada Presiden, sudah pasti tidak sesuai undang-undang dasar,” kata Feri Amsari, Senin (28/4/2025).

    Menurut Pakar Hukum Tata Negara Unversitas Andalas itu, jika purnawirawan TNI mendesak Gibran untuk dicopot dari jabatannya sebagai wapres, semestinya menempuh jalur konstitusional.

    Berdasarkan konstitusi, pemakzulan presiden dan wakil presiden dapat dilakukan setelah mendapatkan usul dari DPR.

    “Jadi kalau mau benar, purnawirawan TNI itu datang ke DPR mengusulkan pembahasan impeachment Wakil Presiden. Apakah boleh? Boleh, karena menurut Undang-Undang Dasar, boleh dua-duanya diberhentikan, boleh salah satu,” tuturnya.

    Feri menjelaskan, konstitusi mengatur usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang.

    Dia merinci jumlah anggota DPR yang menjadi oposisi pemerintah saja saat ini ada 110 orang. “Itu pun setengah hati. Jadi agak berat, tetapi kalau memang mau serius, harusnya usul pemberhentian Wakil Presiden dengan catatan ilmiah awal untuk diusulkan pembahasan impeachment.” tuturnya.

    Namun, desakan untuk pencopotan wapres saat ini masih belum sesuai konstitusi. “Sampai hari ini kan baru omong-omongnya,” tambah Feri.

  • Indonesia Makin Jor-joran Tarik Utang Baru, Bank Dunia Proyeksi Rasio Utang Bisa Tembus 40% pada 2025

    Indonesia Makin Jor-joran Tarik Utang Baru, Bank Dunia Proyeksi Rasio Utang Bisa Tembus 40% pada 2025

    Sementara dalam dokumen Laporan Kinerja DJPPR 2024, Kementerian Keuangan memastikan bahwa pemerintah akan terus mengambil kebijakan pengendalian rasio utang terhadap PDB pada level yang aman.

    Ditambah dengan pengelolaan yang baik seperti mempertimbangkan kemampuan membayar kembali, keserasian antara komposisi aset dan utang valas, serta parameter risiko keuangan negara lainnya.

    Adapun batas aman debt to GDP ratio yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD tidak melebihi 60% dari PDB tahun yang bersangkutan.

    Defisit Fiskal Dikhawatirkan Melonjak

    Penarikan utang baru diproyeksikan untuk pembiayaan sejumlah program prioritas baru pemerintah. Pengeluaran negara yang terus membengkak di tengah seretnya penerimaan negara dikhawatirkan akan mendorong defisit fiskal melonjak 2,7 persen dari PDB.

    Di sisi lain, Undang-undang (UU) No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengamanatkan defisit anggaran harus di bawah 3 persen. Jika defisit anggaran melampaui 3 persen, pemerintah bisa disebut melanggar Undang-undang yang berisiko serius.

    Nah, untuk menekan defisit anggaran, salah satu caranya dengan makin jor-joran menerbitkan surat berharga negara (SBN). Namun, batas rasio utang pemerintah juga sudah ditetapkan maksimal 60 persen terhadap PDB.

    Meski rasio utang saat ini masih cukup jauh dari angka 60 persen, tetapi pemerintahan di masa mendatang akan terus menanggung beban utang serta bunganya.