Xcloud.id

Category: Fajar.co.id

  • Utang BBM TNI AL Sentuh Rp3,2 Triliun, Tommy Shelby Soroti Manajemen Anggaran

    Utang BBM TNI AL Sentuh Rp3,2 Triliun, Tommy Shelby Soroti Manajemen Anggaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Tommy Shelby turut menyoroti kabar utang TNI Angkatan Laut (AL) kepada PT Pertamina yang disebut mencapai Rp3,2 triliun.

    Tommy mempertanyakan sistem manajemen internal dan akurasi pengajuan anggaran instansi tersebut.

    “Manajemen TNI AL harus dibenerin sih kalau kayak gini,” ujar Tommy di X @TOM5helby (29/4/2025).

    Ia juga menduga kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara dana yang diajukan TNI AL dengan realisasi penggunaan bahan bakar di lapangan.

    “Atau mungkin dana yang diajukan tidak sesuai dengan realisasi?” tandasnya.

    Sebelumnya, TNI Angkatan Laut (AL) tercatat memiliki utang bahan bakar minyak (BBM) kepada PT Pertamina yang mencapai Rp3,2 triliun.

    Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dalam Rapat Panitia Kerja Keamanan Laut (Panja Kamla) Komisi I DPR RI, pada Senin (28/4/2025) kemarin.

    “Untuk bahan bakar memang ini kalau kita berpikir masih sangat terbatas,” ujar Ali di hadapan para anggota dewan.

    “Kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp2,25 triliun dan saat ini kita sudah harus membayar utang lagi Rp3,2 triliun. Itu sebenarnya tunggakan,” tambahnya.

    Ia mengakui bahwa tunggakan tersebut berdampak besar terhadap kelancaran aktivitas operasional TNI AL.

    Karena itu, Ali berharap ada solusi yang memungkinkan utang tersebut dihapuskan.

    “Jadi ini mengganggu sekali. Mengganggu kegiatan operasional dan harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan,” lanjutnya.

  • Erick Thohir Isyaratkan Larangan Suporter Tim Tamu di Liga 1 Lanjut Musim Depan

    Erick Thohir Isyaratkan Larangan Suporter Tim Tamu di Liga 1 Lanjut Musim Depan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa larangan kehadiran suporter tim tamu di Liga 1 Indonesia kemungkinan akan tetap diberlakukan pada musim depan.

    Pernyataan tersebut disampaikan Erick ketika ditemui oleh awak media di Jakarta Pusat, Selasa, dalam acara kerja sama antara PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI) dan Djarum Foundation untuk menggelar turnamen Piala Pertiwi U-14 dan U-16.

    “FIFA bersama kami melihat masih banyak kejadian, home dan away ini tingkat tentu kritikalnya masih tinggi. Jadi saya tentu gini, bila terjadi ada hal-hal di sebuah liga, itu yang bertanggung jawab penuh siapa? Kok PSSI semua?” ujar Erick menjawab pertanyaan awak media terkait larangan suporter tim tamu.

    Erick menjelaskan bahwa pengelolaan liga tidak hanya menjadi tanggung jawab PSSI. PSSI berkewajiban menjaga agar kompetisi berlangsung bersih dan profesional, bebas dari match fixing, dan memastikan jadwal liga tidak bentrok dengan agenda tim nasional.

    Namun, Erick menegaskan, penyelenggaraan liga itu tentu tanggung jawab liga. Sepakat dulu ya. Dan tentu kompetisi tanggung jawab liga. Klub bertanggung jawab dengan pertandingannya.

    Lebih lanjut, Erick menekankan bahwa jika terjadi kerusuhan yang menyebabkan korban jiwa, maka liga dan klublah yang harus bertanggung jawab sepenuhnya.

    “Artinya, kalau ada peristiwa kerusuhan-kerusuhan yang mengakibatkan korban jiwa, liga dan klub bertanggung jawab sepenuhnya.”

    Dengan alasan tersebut, Erick mengungkapkan bahwa kehadiran suporter tim tamu di musim depan “masih rawan.” Namun, jika liga dan klub dapat bertanggung jawab penuh terhadap semua risiko yang ada, maka ia tidak keberatan jika aturan tersebut dihapuskan pada musim depan.

  • Hasan Nasbi Resmi Mundur dari Jabatan Kepala PCO, Ungkap Alasan Lewat Video

    Hasan Nasbi Resmi Mundur dari Jabatan Kepala PCO, Ungkap Alasan Lewat Video

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) menyatakan menghormati keputusan Hasan Nasbi yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala lembaga tersebut.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Noudhy Valdryno, dalam rilis pers tertulis pada Selasa (29/4).

    “Pada hari ini, Selasa 29 April 2025, Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Bapak Hasan Nasbi telah mengumumkan bahwa beliau sudah mengundurkan diri dari jabatannya. Kami menghormati keputusan Bapak Hasan Nasbi tersebut,” ujar Noudhy.

    Noudhy juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan oleh Hasan sejak menjabat sebagai Kepala PCO pada Agustus 2024.

    Surat pengunduran diri Hasan Nasbi telah disampaikan secara resmi kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Noudhy memastikan bahwa pengunduran diri Hasan tidak akan mempengaruhi operasional lembaga tersebut.

    “Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap bertugas seperti biasa. Kami fokus untuk mengkomunikasikan kebijakan strategis dan program-program prioritas Bapak Presiden,” kata Noudhy.

    Sebelumnya, Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya melalui akun Instagram @totalpolitikcom, seraya menyebut langkah tersebut sebagai keputusan terbaik.

    Dalam video berdurasi lebih dari empat menit itu, Hasan memperlihatkan momen terakhirnya di Kantor Komunikasi Kepresidenan pada Senin (21/4).

    “Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan. Itu sebabnya hari itu diabadikan,” kata Hasan dalam narasi videonya.

  • Rekonstruksi Suap Hakim CPO, Kejagung Peragakan Alur Dugaan Suap

    Rekonstruksi Suap Hakim CPO, Kejagung Peragakan Alur Dugaan Suap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung menggelar rekonstruksi sebagai bagian dari proses penyidikan dalam perkara dugaan suap terhadap putusan lepas (ontslag) dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta kasus perintangan proses hukum.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa rekonstruksi yang dilakukan pada Senin (28/4) bertujuan mencocokkan keterangan para tersangka dengan berita acara pemeriksaan guna memperkuat konstruksi perkara.

    “Jadi, apa yang sudah diutarakan di dalam berita acara pemeriksaan, baik sebagai saksi maupun tersangka, tentu diperagakan seperti apa,” katanya ketika ditemui di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa.

    Rekonstruksi ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kronologi kejadian serta membantu penyidik dalam melengkapi berkas perkara.

    “Misalnya, bagaimana perencanaannya? Hal-hal apa yang dibicarakan ketika bertemu? ‘Kan tidak terjadi secara tiba-tiba,” katanya.

    Rekonstruksi tersebut diikuti sejumlah tersangka, antara lain WG (Wahyu Gunawan) selaku panitera muda perdata PN Jakarta Utara, advokat MS (Marcella Santoso), dan advokat AR (Ariyanto).

    Selain itu, juga hadir MAN (Muhammad Arif Nuryanta) selaku Ketua PN Jakarta Selatan, DJU (Djuyamto) sebagai ketua majelis hakim, serta ASB (Agam Syarif Baharuddin), AM (Ali Muhtarom), dan MSY (Muhammad Syafei) yang masing-masing berperan sebagai anggota majelis hakim dan pihak korporasi dari Wilmar Group.

  • BI Ingatkan Batas Waktu Penukaran Uang Kertas Emisi Lama Hanya Sampai 30 April 2025

    BI Ingatkan Batas Waktu Penukaran Uang Kertas Emisi Lama Hanya Sampai 30 April 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mengingatkan masyarakat yang masih menyimpan uang kertas rupiah dari tahun emisi 1979, 1980, dan 1982 untuk segera menukarkannya. Penukaran ini hanya bisa dilakukan hingga 30 April 2025 mendatang di Kantor Pusat BI.

    Terdapat empat jenis pecahan uang kertas yang akan habis masa penukarannya, yaitu:
    • Rp 10.000 tahun emisi 1979
    • Rp 5.000 tahun emisi 1980
    • Rp 1.000 tahun emisi 1980
    • Rp 500 tahun emisi 1982

    Direktur Eksekutif BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa pencabutan dan penarikan uang dari peredaran merupakan prosedur yang dilakukan secara berkala oleh BI.

    “BI secara rutin melakukan pencabutan dan penarikan uang rupiah dari peredaran,” ujar Ramdan dalam keterangannya Selasa (29/4/2025).

    Ia menambahkan, kebijakan tersebut mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk usia edar uang serta adanya penggantian dengan uang emisi baru yang telah dilengkapi teknologi keamanan terbaru.

    Langkah ini bertujuan untuk menjaga kualitas fisik uang di masyarakat sekaligus meningkatkan keamanannya terhadap risiko pemalsuan.

    Bagi masyarakat yang masih menyimpan keempat pecahan tersebut, diimbau segera datang ke Kantor Pusat BI sebelum tenggat waktu berakhir. Setelah tanggal tersebut, uang kertas yang disebutkan tidak lagi dapat ditukarkan dan kehilangan nilai tukarnya.
    (Wahyuni/Fajar)

  • Sandiaga Uno Berharap Agar Caketum PPP Bisa Dari Luar Partai

    Sandiaga Uno Berharap Agar Caketum PPP Bisa Dari Luar Partai

    FAJAR.CO.ID, Solo– Politikus PPP, Sandiaga Salahudin Uno menyampaikan soal peluang non-kader partai menjadi calon ketua umum (caketum).

    Dalam penyampaian yang bertempat di Loji Gandrung, rumah dinas Wali Kota Solo, pada Minggu 27 April 2025, Sandi mengatakan PPP harus menjadi organisasi yang semakin terbuka.

    Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu juga memberikan tanggapan terkait kemungkinan ketua umum PPP dari luar partai.

    “Sekarang ini tentunya kita harus membuka diri karena setiap organisasi membutuhkan suntikan-suntikan talenta baru,” kata Sandi, dikutip Selasa, (29/4/2025).

    Dikesempatan yang sama, ia mencontohkan Wali Kota Solo, Respati Ardi. Penerus Gibran Rakabuming Raka di Solo itu sudah menjadi salah satu pengusaha di Solo sebelum terjun ke dunia politik.

    Sandi juga menyebut sudah mengenal Respati sejak masih menjadi pengurus BPC HIPMI Kota Solo.

    “Mas Wali ini kan adalah talenta dari dunia usaha bukan dari perpolitikan. Makanya saya kenal beliau karena dari HIPMI,” tuturnya.

    Selain itu, Sandi juga menyoroti Muktamar PPP yang rencananya digelar pada Agustus-September 2025. Namun karena ragam pertimbangan sehingga Muktamar ini mundur dan kembali ke jadwal semula, yaitu April 2025.

    “Jadi kami meyakini pimpinan PPP akan mengambil keputusan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.

    Menurut Sandi, mundurnya Muktamar PPP tidak akan berdampak besar terhadap masyarakat.

    Pasalnya, saat ini banyak masalah perekonomian yang tengah dihadapi masyarakat.

    ‘”Memang masyarakat saat ini tidak berpikir tentang politik tapi berpikirnya tentang bagaimana membalikkan keadaan ekonomi,” kata dia.

  • Islah Bahrawi Ingatkan BI Risiko Cetak Uang di Tengah Situasi Ekonomi yang Sulit

    Islah Bahrawi Ingatkan BI Risiko Cetak Uang di Tengah Situasi Ekonomi yang Sulit

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Islah Bahrawi, menyampaikan kekhawatirannya terkait potensi langkah Bank Indonesia (BI) yang mungkin mencetak uang dalam jumlah besar di tengah tekanan ekonomi saat ini.

    Islah menekankan bahwa langkah tersebut berisiko menimbulkan konsekuensi serius.

    “Yang paling saya takutkan, di tengah situasi ekonomi seperti ini, Bank Indonesia mencetak uang lebih banyak lagi,” ujar Islah di X @islah_bahrawi (29/4/2025).

    Meski mengakui dirinya bukan seorang ekonom, Islah mengaku belajar dari pengalaman negara-negara lain yang mengalami dampak negatif akibat kebijakan ekspansi moneter secara agresif.

    “Saya bukan ekonom, hanya belajar dari kejadian di negara lain di mana monetary expansing model begitu seringkali berujung hiperinflasi dan default,” katanya.

    Islah berharap Indonesia tidak menghadapi skenario buruk serupa.

    “Semoga tidak,” imbuhnya.

    (Muhsin/fajar)

  • Ustaz Hilmi Firdausi Singgung Konten Settingan di Dunia Politik: Pencitraan Seakan Sebuah Keharusan

    Ustaz Hilmi Firdausi Singgung Konten Settingan di Dunia Politik: Pencitraan Seakan Sebuah Keharusan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ustaz Hilmi Firdausi, Pengasuh Pondok Pesantren Baitul Qur’an Assa’adah sekaligus pendiri Sekolah Islam Terpadu Daarul Fikri, menyampaikan kritik tajam terhadap fenomena konten manipulatif yang kerap muncul di dunia politik dan media sosial.

    Ustaz Hilmi menyoroti kecenderungan sebagian pihak yang lebih memilih pencitraan dibanding kejujuran.

    “Kenapa sih banyak orang di negeri ini suka sekali dengan kepalsuan? Buat video harus pakai jasa bot. Buat konten harus settingan,” ujar Hilmi di X @Hilmi28 (29/4/2025).

    Ia menyayangkan bahwa pencitraan seolah menjadi suatu keharusan demi meraih simpati publik.

    “Pencitraan seakan sebuah keharusan, agar tampak baik di masyarakat dengan harapan popularitas dan elektabilitas makin tinggi,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Ustaz Hilmi mempertanyakan apakah para pelaku tidak merasa lelah menjalani hidup dengan kebohongan.

    “Emang ga capek ya hidup dalam kepalsuan dan menipu banyak orang?” tandasnya.

    Ia kemudian menyerukan pentingnya keaslian dalam bersikap dan berharap masyarakat semakin bijak dalam menyikapi informasi serta tokoh-tokoh publik.

    “Bukankah lebih nyaman apa adanya, organik, orisinil, ga dibuat-buat? Semoga saja masyarakat Indonesia makin cerdas dan tidak terus terjebak di lubang yang sama,” kuncinya.

    Sebelumnya, Dokter gigi sekaligus pegiat media sosial, drg. Hanum Salsabiela, turut mengomentari kejanggalan yang ditemukan pada video YouTube milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Ia menilai ada ketidakwajaran terkait interaksi dalam video tersebut, terutama jika ditinjau dari sisi komentar.

  • Huayou Gantikan LG, Siap Investasi Rp165 Triliun untuk Kendaraan Listrik RI

    Huayou Gantikan LG, Siap Investasi Rp165 Triliun untuk Kendaraan Listrik RI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mengumumkan kabar besar dalam sektor kendaraan listrik: perusahaan asal Tiongkok, Huayou Indonesia, akan menggantikan LG dalam investasi ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air. Nilai investasinya pun fantastis, mencapai US$9,8 miliar atau setara Rp165,4 triliun.

    Huayou Indonesia dikenal sebagai anak usaha Zhejiang Huayou Cobalt yang bergerak di bidang pengolahan nikel sejak tahun 2002. Dalam situs resminya, perusahaan ini menegaskan komitmennya untuk mendukung industri baterai kendaraan energi baru melalui pengembangan nikel yang ramah lingkungan.

    “Huayou Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya nikel ramah lingkungan, Industrial Park ramah lingkungan serta berusaha untuk memberikan dukungan bahan baku yang solid untuk industri bahan baterai kendaraan energi baru,” tulis pernyataan di laman resmi perusahaan, dikutip Selasa (29/4/2025).

    Perusahaan ini telah memiliki jejak yang cukup kuat di Indonesia. Berkantor pusat di Jakarta dan mempekerjakan sekitar 13 ribu karyawan, Huayou kini mengelola enam proyek besar di berbagai wilayah. Salah satunya adalah proyek Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) di Sulawesi Tenggara, yang menaungi sejumlah fasilitas seperti HPAL, RKEF, pemurnian, prekursor, bahan katoda, baterai lithium ternary, daur ulang baterai, hingga perusahaan pendukung lainnya.

    Selain IPIP, proyek lainnya tersebar di Morowali, Weda Bay, hingga Sorowako di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah Huayue HPAL di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Huafei HPAL di Sulawesi Tengah, dan Huake RKEF di Weda Bay, Maluku Utara.

  • Dorong Pasangan Muda Menikah, Negara Siap Jadi Makcomblang

    Dorong Pasangan Muda Menikah, Negara Siap Jadi Makcomblang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan menambahkan bab khusus mengenai pelestarian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

    Menag menilai sudah saatnya UU Perkawinan menegaskan pentingnya pelestarian perkawinan, sebagai bentuk perlindungan keluarga dan investasi masa depan bangsa.

    Ia merekomendasikan 11 strategi mediasi yang dapat dilakukan Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

    “Negara perlu hadir bukan hanya dalam mengesahkan, tapi juga menjaga keberlangsungan pernikahan,” tegas Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, dikutip pada Selasa (29/4/2025).

    Ada pun 11 strategi mediasi yang direkomendasikan bagi BP4 adalah:

    Memperluas peran mediasi kepada pasangan pra-nikah dan usia matang yang belum menikah.

    Proaktif mendorong pasangan muda untuk menikah.

    Berperan sebagai “makcomblang” atau perantara jodoh.

    Melakukan mediasi pascaperceraian untuk mencegah anak terlantar.

    Menjadi mediator dalam konflik antara menantu dan mertua.

    Bekerja sama dengan peradilan agama agar tidak mudah memutus perkara cerai.

    Memediasi pasangan nikah siri untuk melakukan isbat nikah.

    Menjadi penengah dalam permasalahan yang menghambat proses pernikahan di KUA.

    Melakukan mediasi terhadap individu yang berpotensi selingkuh.

    Menginisiasi program nikah massal agar masyarakat tidak terbebani biaya.

    Menjalin koordinasi dengan lembaga pemerintah yang mengelola program gizi dan pendidikan agar anak-anak mendapat perhatian yang layak.

    Menag juga mengusulkan agar BP4 dilibatkan secara resmi dalam proses perceraian melalui surat keputusan Mahkamah Agung, serta mendorong penguatan BP4 hingga ke tingkat daerah. (Pram/fajar)